SANCAnews.id

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli dalam sebuah acara di lingkungan psantren/Net

Jakarta, SN – Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Maruf Amin dan Menkeu Sri Mulyani meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021, Senin (25/1).

Maruf Amin mengatakan, wakaf adalah salah satu ajaran Islam yang memuat pesan kepedulian, berbagi, dan upaya melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Wakaf juga memiliki dimensi ekonomi, dan dapat dijadikan instrumen dalam mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Wakaf disebut juga sebagai sedekah jariyah. Maksudnya amal sedekah yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya (wakif), selama pokok harta benda yang disedekahkan itu masih ada dan hasilnya dimanfaatkan untuk perbuatan kebajikan.

Jelas Maruf Amin, potensi wakaf uang di Tanah Air mencapai Rp 180 triliun. Potensi yang besar tersebut karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi.

Terkait peluncuran GNWU dan Brand Ekonomi Syariah 2021 ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menargetkan dapat membangun sejumlah sarana infrastuktur senilai Rp. 597 miliar yang berasal dari dana wakaf.

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli menyampaikan kritikan terhadap gerakan wakaf ini. Pasalnya, apa yang dilakukan rezim Jokowi sangat bertolak belakang dengan sikap politiknya selama ini, terutama menyangkut Islam.

Ini kontradiktif, satu sisi berharap dana umat, tapi sisi lain tidak suka politik Islam.

"Islam-Phobia (Islamfobia) digencarkan, tapi ketika kesulitan keuangan, merayu dan memanfaatkan dana umat, wakaf dan dana haji. Kontradiktif amat sih..," kata tokoh bangsa ini di akun Twitter miliknya @RamliRizal, Sabru (27/1).

Dalam acara Karni Ilyas Club di kanal Youtube pada 23 Oktober 2020, Rizal Ramli menyebutkan Jokowi terlalu banyak dikelilingi orang-orang yang Islamofobia, sehingga tidak jarang agama dijadikan alat untuk merongrong kekuasaannya.

"Orang sekitar Jokowi itu Islam Phobia (Islamofobia), memang benar mayoritas mereka juga Islam. Iya tapi kan ada orang yang Islam Phobia, enggak suka political Islam," paparnya mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini. (RMOL). 

Jakarta, SN – Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus dipanggil KPK terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Corona. Namun Ihsan Yunus tidak memenuhi panggilan KPK hari ini.

"Saksi (Ihsan Yunus) tidak hadir," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).

Ali menyebut Ihsan Yunus belum menerima surat panggilan dari KPK. Menurut Ali, KPK akan segera menjadwalkan ulang.

"Rencana pemeriksaan akan dijadwalkan kembali karena surat panggilan belum diterima oleh saksi," ucap Ali.

Adapun dua saksi lainnya yang dipanggil menjadi saksi kasus yang sama telah hadir dan tengah menjalani pemeriksaan. Keduanya adalah mantan ADC Menteri Sosial RI Eko Budi Santoso dan Direktur PT Integra Padma Mandiri.

Seperti diketahui, penyidik KPK menggeledah dua rumah di Jakarta dan Kota Bekasi. Dalam penggeledahan tersebut diamankan alat komunikasi dan sejumlah dokumen terkait perkara tersebut.

Lokasi pertama adalah sebuah rumah di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur, dan lokasi kedua adalah di Perumahan Rose Garden, Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut sumber detikcom, rumah yang berada di Jakarta Timur adalah milik orang tua Ihsan Yunus.

Juliari Batubara ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi bansos Corona. Dia dijerat bersama empat orang lainnya, yaitu Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Harry Sidabuke.

Dua nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos. Sedangkan dua nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos.

KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paket. Total setidaknya KPK menduga Juliari Batubara sudah menerima Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar.

"Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee kurang-lebih Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS (Matheus Joko Santoso) kepada JPB (Juliari Peter Batubara) melalui AW (Adi Wahyono) dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar," ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers sebelumnya.

"Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 miliar, yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB," imbuh Firli. (dtk)