SANCAnews.id

Ahmad Khozinudin selaku kuasa hukum mantan Roy Suryo dan kawan-kawan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/7/2025). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA — Ahmad Khozinuddin, kuasa hukum Roy Suryo dkk, terdakwa kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, khawatir kantor Polda Metro Jaya akan terbakar usai menyita ijazah Jokowi.

Dalam konferensi pers, Senin (28/7/2025), ia mengaku pihaknya akan mengonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya terkait penyitaan ijazah asli Jokowi.

“Kami juga nanti akan mengkonfirmasi, memastikan, apakah benar ijazah Saudara Joko Widodo yang konon, kami sebut konon ya karena kami belum melihat langsung, yang konon ijazah itu sudah disita, baik SMAnya, juga S1 UGM-nya oleh penyidik Polda Metro Jaya,” ucapnya di Mapolda Metro Jaya, seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV.

Ia menjelaskan, pihaknya akan meminta penyidik menunjukkan ijazah asli tersebut sebelum memulai pemeriksaan saksi yang rencananya dilakukan hari ini.

Nantinya, setelah penyidik menunjukkan ijazah yang disita tersebut, barulah pihaknya meyakini bahwa memang ada penyitaan.

“Dari situ baru kita bisa meyakini bahwa memang ijazah itu disita, tapi belum sampai tahap apakah itu asli atau tidak, karena  barang yang hanya dilihat sekilas belum tentu juga bisa kita simpulkan asli atau tidak.”

“Tapi bisa kita konfirmasi bahwa ijazah itu benar memang disita penyidik ketika ditunjukkan kepada saksi sebelum diperiksa,” imbuhnya.

Ia kemudian mengimbau agar penyitaan ijazah di Polda Metro Jaya tersebut dikawal bersama. Sebab,ia khawatir ruangan Polda Metro Jaya kebakaran setelah penyitaan ijazah Jokowi.

“Saya juga mengimbau, mari kita jaga-jaga Polda Metro Jaya, karena kabar tentang ijazah Saudara Joko Widodo yang sudah disita di Polda Metro Jaya harus kita kawal bersama. Kenapa? Karena banyak kasus sedang menangani perkara besar akhirnya terjadi kebakaran,” bebernya.

“Misalnya di Kejaksaan Agung sedang menangani kasus besar, kantornya kebakaran. Kami khawatir, nanti nangani ijazah palsu Saudara Jokowi, ijazahnya disita Polda Metro Jaya, lalu ruang Polda Metro Jaya kebakaran, lalu nggak bisa dilanjutkan karena barang bukti hilang. Karena apa? Kebakaran. Lalu ambyar.”

Menurutnya, semua pihak harus memastikan kasus ijazah ini bisa terungkap, karena hal itu berkaitan dengan legacy Bangsa Indonesia yang akan diwariskan kepada anak cucu.

“Kita tidak sedang bicara kita pada hari ini, tapi kita bicara Indonesia di masa depan, kita bicara legacy, warisan Indonesia ini untuk masa yang akan datang, untuk anak cucu generasi selanjutnya.” (kompas)

Jokowi-Ijazah 

JAKARTA — Persoalan ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau yang dikenal Jokowi, bukan lagi dianggap persoalan hukum, melainkan telah menjadi skandal yang melibatkan banyak pihak

Hal itu disampaikan Koordinator Kelompok Aktivis 98 (Siaga), Hasanuddin, menanggapi polemik ijazah palsu Jokowi yang kian memanas.

Awalnya, Hasanuddin menyoroti pernyataan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sofian Effendi, yang menyebut Jokowi tidak lulus ujian sarjana, meski pernyataan tersebut telah dicabut dan permintaan maaf telah disampaikan.

"Dari peristiwa ini, muncul spekulasi dugaan adanya tekanan dari pihak tertentu. Terhadap peristiwa ini kami berpendapat bahwa persoalan kejelasan ijazah Joko Widodo bukanlah semata aspek hukum atau kasus kriminal, melainkan sudah menjadi skandal yang melibatkan banyak pihak," kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 27 Juli 2025.

Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam skandal dimaksud adalah institusi negara, pendidikan, penyelenggara pemilu, dan tokoh nasional.

"Yang menyangkut reputasi, integritas, etika dan kepercayaan publik, dengan melibatkan juga dugaan adanya motif politik dan sensasi media yang sangat kuat. Skandal ini menurut kami, bisa saja dilakukan Joko Widodo atau sebaliknya pihak lain yang mempersoalkan," terang Hasanuddin.

Hasanuddin menilai, persoalan ijazah Jokowi disebut skandal dikarenakan dinamika dan faktanya yang berubah-ubah, namun kegaduhannya konsisten dengan melibatkan persepsi publik dan banyak tokoh penting.

"Ini lebih banyak menimbulkan kontroversi daripada hasil hukum yang jelas dan berpotensi mendelegitimasi institusi penegak hukum dan pendidikan," pungkas Hasanuddin. (**)

Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (9/1/2025), bertolak ke Kuala Lumpur untuk bertemu Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim 

JAKARTA — Perdana Menteri Malaysia menghadapi demonstrasi besar-besaran dari rakyatnya di seluruh negeri. Sikap Anwar dalam menghadapi demonstrasi ini sangat ramah. Ia bahkan mengungkapkan perasaannya tentang protes tersebut dengan bahasa yang santun.

Berikut petikan tulisannya dikutip dari akun media sosial resmi Anwar Ibrahim:

Saya rakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua petugas pasukan keselamatan; dari polis, bomba, pasukan perubatan dan sukarelawan yang telah bertugas dengan ketangkasan, disiplin dan dedikasi yang tinggi menjamin keselamatan dan ketenteraman awam serta memastikan kelancaran acara himpunan yang berlangsung hari ini.

Kepada saudara saudari yang hadir—sama ada yang menyuarakan pandangan, menyatakan solidariti, mahupun yang datang dari jauh—saya ucapkan selamat berpulang ke destinasi masing-masing. Semoga perjalanan kalian dipermudah dan dilindungi.

Justeru, sebagai Perdana Menteri, saya kekal dan konsisten berpegang pada prinsip yang demokratik yakni kebebasan bersuara dan menyatakan kritikan. Kritikan dan perbedaan pandangan tidak seharusnya dilihat dari lensa permusuhan, malah ia harus terus bercambah dan subur mekar menjadi denyut nadi negara bangsa yang matang, progresif dan berdaulat. Yang penting, ia harus berjalan dengan tertib, aman dan dalam semangat cintakan tanah air.

Prinsip yang sama telah kami semangati melalui Sesi Pertanyaan Perdana Menteri (Prime Minister’s Question Time, PMQT) di Parlimen di mana Ahli-ahli Parlimen bebas bertanyakan terus apa sahaja soalan, mengangkat bangkangan kepada saya selaku Perdana Menteri secara terus. Mohon kalian terus desak Ahli-ahli Parlimen untuk terus hadir dan aktif mengambil bahagian di semua sesi, terutamanya sesi PMQT.

Lantas, saya undang semua untuk terus berdialog dan berwacana, mencari titik temu, melakar serta membina negara ini bersama, tidak sekadar di jalanan, tetapi bangkit telaah, menggapai dan menguasai lapangan-lapangan baharu agar negara ini dilonjak ke depan secara mantap dan bertenaga.

Dan andai kalian berkesempatan lagi di masa hadapan, jangan lupa untuk kembali ke Kuala Lumpur. Mercu-mercu tanda bersejarah di sekitar ibu kota, termasuk Bangunan Sultan Abdul Samad di Dataran Merdeka, kini sedang dalam rencana pemuliharaan secara besar-besaran agar kita dapat tingkatkan pelancongan dan mendukung ekonomi di sekitar ibu kota yang sarat nilai sejarah, harapan dan semangat nasional, terutamanya bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026 kelak dan pelbagai aktiviti menarik menanti, Insya-Allah.

Tulisan Anwar Ibrahim tersebut mendapat tanggapan positif dari rakyat Malaysia yang mengikuti akun pribadinya. Bukan hanya warga Malaysia, di Indonesia, sejumlah warganet +62 bahkan turut memuji sikap Perdana Menteri Malaysia itu.

"Tidak pernah saya temukan ada Pemimpin seperti Anwar Ibrahim walau didemo besar2an, didesak mundur. Tapi tetap santai, santun dan menampakkan sisi intelektual dan kedewasaannya… Sukses DSAI…!," tulis seorang dosen di Sulsel sembari membagikan tulisan Anwar Ibrahim

Ada pula netizen Indonesia yang membandingkan dengan sikap Prabowo terkait demo Indonesia gelap.

"Seorang pemimpin tersenyum dan berkata: “Terima kasih, selamat pulang, semoga dilindungi.” Salute!🫡 Di negeri lain, suara yang sama bisa disebut gaduh, bahkan dianggap mengganggu kemajuan. Demokrasi bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang tetap tenang saat didebat," tulis warganet di X.

Seperti diketahui, baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto menuding bahwa gerakan demonstrasi Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu ada aktor di belakangnya. Ia mengatakan bahwa para koruptor yang berada di balik gerakan demonstrasi tersebut pada Minggu, (20/7/2025).

“Rakyat Indonesia menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa yang tidak benar. Memang ada usaha tadi, memiliki teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pinter, berperan sebagai pemimpin, tetapi yang disebarkan adalah pesimisme,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa gerakan tersebut merupakan rekayasa. Ia mengungkapkan bahwa selalu ada pihak yang ingin membuat Indonesia gaduh.

“Indonesia gelap, kabur aja deh. Kabur aja lu. Emang gampang lu di situ, di luar negeri? Di mana lu? Lu dikejar-kejar di situ lu,” ujarnya.

Ia juga menyinggung bahwa gerakan itu merupakan aksi yang didalangi oleh koruptor. Prabowo menegaskan Indonesia cerah dan tidak ada kegelapan serta memiliki kekayaan yang besar.

Terkait pernyataan itu, Amnesty International Indonesia (AII) mengkritik Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut gerakan masyarakat sipil seperti demo Indonesia Gelap dan tagar #KaburAjaDulu direkayasa dan dibiayai koruptor.

Amnesty menilai langkah Prabowo itu mirip dengan yang kerap dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendegradasi kebebasan berekspresi untuk menyuarakan hak. Menurut Amnesty pernyataan dari kepala negara cum kepala pemerintahan RI itu adalah klaim yang tak berdasar. Amnesty mengatakan pernyataan tersebut merupakan bentuk delegitimasi terhadap gerakan masyarakat sipil. 

"Pernyataan Presiden tersebut jelas merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga sipil untuk menyuarakan protes yang sah dan damai," ujar Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena melalui keterangan tertulisnya, pada Senin (21/7/2025).

"Ini adalah upaya untuk mendelegitimasi gerakan masyarakat sipil dengan melontarkan klaim yang tidak berdasar ke publik luas. Apa yang dikatakan oleh Prabowo tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Dia juga bilang, "Taktik seperti ini mirip seperti yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump di Amerika Serikat, yang sering kali menyebarkan informasi yang tidak benar tentang pencari suaka dan kelompok migran untuk mendelegitimasi hak-hak mereka."

Dalam catatan Amnesty International Indonesia, apa yang disampaikan Prabowo akhir pekan lalu bukan kali menyudutkan suara-suara kritis dari masyarakat.

"Sebelumnya Prabowo juga menyerang kredibilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan tuduhan membawa kepentingan asing dan misi adu domba saat masyarakat sipil mengawasi jalannya pemerintahan," katanya.

Menurut pihaknya, Alih-alih mendengar dan menanggapi substansi kritik dari rakyat, Prabowo selaku presiden justru memilih menyerang motif dan kredibilitas para pengkritiknya.

"Sikap presiden yang terus-menerus mengarahkan tudingan kepada LSM, aktivis, dan gerakan sipil justru dapat mendelegitimasi kritik dan keresahan masyarakat atas kondisi sosial dan kebijakan pemerintah," ucap Wirya.

"Ini menciptakan narasi yang berbahaya, seolah-olah siapa pun yang mengkritik negara adalah musuh, antek asing, atau kaki tangan koruptor. Ini adalah retorika khas rezim otoriter yang takut pada transparansi dan pertanggungjawaban publik," sambungnya.

Atas dasar itu, Amnesty International Indonesia meminta Prabowo untuk berhenti melontarkan klaim yang tidak berdasar merespons gerakan masyarakat sipil, serta menjamin dan membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk menyampaikan kritik secara sah dan damai di Indonesia. (fajar)

Mantan Presiden ke-7 Joko Widodo saat hadir di acara reuni angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM/Net 

JAKARTA — Reuni alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan '80 yang turut dihadiri mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan Jokowi dinilai bagai drama dan sinetron belaka.

Demikian disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi kehadiran Jokowi di acara reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM, Sabtu, 26 Juli 2025.

"Reuni ala Jokowi yang diklaim bersama angkatan 80 alumni UGM terlihat seperti sandiwara dan sinetron belaka. Rakyat semakin mencibir dengan kejujuran Joko Widodo. Dia mencoba bela diri sebagai alumni UGM dengan alumni tersebut. Tetapi rakyat semakin tidak percaya cara bela dirinya itu," kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 27 Juli 2025.

Menurut Muslim, rakyat tidak membutuhkan pengakuan orang-orang yang hadir di acara dimaksud. Yang dibutuhkan rakyat adalah Jokowi menunjukkan ijazah aslinya.

"Orang-orang berkaos biru dan bertopi merah yang klaim sebagai angkatan 80 ada di mana di saat Relagama (Reuni lintas angkatan UGM) lakukan protes ke Jokowi dan UGM di kampus Bulak Sumur beberapa waktu lalu? Kalaulah benar mereka bersama Jokowi tahun 80, kenapa tidak muncul?" heran Muslim.

Muslim menilai, karena Jokowi tidak dapat menunjukkan ke publik keaslian ijazahnya, maka acara reuni angkatan 80 UGM semakin tidak dipercaya publik.

"Publik pasti bilang, diminta tunjukkan ijazah aslinya malah reuni angkatan 80-an yang dibawa. Argumen sosiologis dan mencoba membangun legitimasi sosial yang nggak nyambung alias jaka sembung bawa golok. Publik minta apa Jokowi bawa apa," tegas Muslim.

"Bisa jadi acara reuni itu akibat Jokowi frustasi karena tidak menemukan alat bukti yang sah dan legal apa pun atas klaim dirinya bersekolah dengan ijazah asli yang dimilikinya. Atau bisa jadi, Jokowi telah kehabisan alat bukti karena tidak sanggup membuktikan ijazah aslinya," sambung Muslim menutup. (rmol)

Mantan Presiden ke-7 Joko Widodo/Net 

JAKARTA — Pernyataan mantan Presiden ke-7, Joko Widodo, yang menuduh pihak-pihak tertentu mempermainkan isu dugaan ijazah palsu yang dimilikinya sangat tidak etis.

Menurut M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jokowi, sebagai mantan presiden, tampaknya hanya mencoba mengarang tuduhan tersebut.

Apalagi, kata dia, kasus ijazah palsu yang menjeratnya belum tuntas karena Jokowi belum memperlihatkan ijazah asli ke publik.

“Jadi, statemen Jokowi ada orang besar dibalik ijazah palsu dan pemakzulan Gibran dapat menimbulkan saling mencurigai di tengah masyarakat. Hal ini tentunya dapat menambah kegaduhan dalam politik nasional,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu 26 Juli 2025.

Atas dasar itu, Jamiluddin menilai, pernyataan Jokowi itu sangat tidak etis dan tidak bersikap layaknya seorang negarawan. Pernyataan demikian sungguh tidak seharusnya keluar dari seorang mantan presiden.

“Karena itu, lebih bijak bila Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membackup tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP ini.

Padahal dengan cara itu, kata Jamiluddin, Jokowi bisa meredam isu ijazah palsu yang dikeluhkannya tersebut.

“Masyarakat tidak liar dalam mempersepsi statemen Jokowi. Cara ini lebih elegan dan jauh dari kegaduhan di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menduga ada agenda politik besar di balik isu pemakzulan anaknya dan ijazah palsu dirinya.

“Perasaan politik saya mengatakan, ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade, yang buat saya, ya biasa-biasa aja,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Senin 14 Juli 2025.

Namun demikian, Jokowi menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan kasus ijazah palsu pada proses penyidikan yang berjalan.

 “Saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan, ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada,” kata Jokowi. (rmol)