Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean
JAKARTA — Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean
menyatakan kepuasannya terhadap respons Presiden Prabowo Subianto terhadap
kontroversi terkini.
Seperti diketahui, gelombang protes besar-besaran yang
dimulai pada 25 Agustus lalu dipicu pernyataan kontroversial para ajudannya,
salah satunya Sri Mulyani Indarwati.
"Saya ucapkan selamat kepada para Menteri yang baru
dilantik. Saya mengucapkan terima kasih kepada pak Prabowo Subianto atas
reshuffle ini," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (8/9/2025).
Dikatakan Ferdinand, reshuffle ini merupakan wujud dari
keluhan masyarakat yang didengar oleh Presiden Prabowo.
"Nama-nama yang diganti itu memang nama kontraversial
yah, kecuali pak Budi Gunawan," sebutnya.
"Pak Budi tidak ada kontraversial tapi sudah kurang
sehat. Beliau tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai Menkopolkam,"
tambahnya.
Sementara untuk nama-nama lain, Ferdinand tanpa pikir panjang
menegaskan bahwa mereka memang sudah layak diganti.
"Nama lain ini memang kontraversial dan layak diganti.
Saya menganggap apa yang dilakukan Prabowo ini adalah bagian dari mendengar
masyarakat," imbuhnya.
Khusus untuk Budi Arie Setiadi, Ferdinand mengatakan bahwa
sikap tegas Prabowo mestinya diambil sejak jauh-jauh hari. Ketika nama mantan
Menteri Koperasi itu terseret kasus judi online (Judol).
"Ini kan sudah lama namanya tersangkut kasus Judol. Tapi
belum juga menjadi tersangka. Pasca reshuffle ini kita berharap bahwa Budi Arie
ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian menyusul temannya yang
lain," harapnya.
Ferdinand bilang, merujuk pada dakwaan jaksa, nama Budi Arie
selalu disebut dalam persidangan.
"Artinya keterlibatan Budi Arie memang kental dan layak
dijadikan tersangka," Ferdinand menuturkan.
Tidak berhenti pada lima Menteri yang dicopot hari ini,
Ferdinand mendorong Prabowo agar terus melakukan bersih-bersih kabinet.
"Masih banyak nama-nama yang harus diganti seperti Raja
Juli Antoni, dan beberapa nama lain yang kontraversial dan disebut tidak bisa
bekerja juga diganti," lanjutnya.
Ferdinand bilang, jika Prabowo ingin cita-citanya membangun
Indonesia menjadi seperti yang tertuang pada visi dan misinya, maka ia harus
menempatkan orang yang tepat dalam setiap jabatan yang dibutuhkan.
"Kalau pak Prabowo ingin kabinetnya sukses, maka
nama-nama yang tidak bisa bekerja harus diganti," kuncinya.
Sebelumnya, perombakan kabinet tersebut disampaikan oleh
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Senin (8/9/2025)
sore.
"Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang
dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus
Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih
pada beberapa jabatan," kata Prasetyo.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Haji bersama DPR. (fajar)