SANCAnews.id

SANCAnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendus adanya dugaan bagi-bagi kavling terhadap lahan yang berlokasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya berencana mengonfirmasi dugaan bagi-bagi lahan tersebut ke Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM).

“Jadi memang kami menerima informasi-informasi terkait dengan mengenai itu tadi, (bagi-bagi lahan-Red) tanah di IKN. Oleh karena itu tentu KPK akan melakukan pendalaman-pendalaman dari informasi dimaksud,” ujar Ali kepada wartawan, Rabu (16/3).

Karena itu, Ali menuturkan, keterangan dan informasi dari Bupati nonaktif Abdul Gafur Mas’ud sangatlah diperlukan oleh KPK ini. Hal ini untuk mengungkap dan menindaklanjuti adanya praktik dugaan bagi-bagi lahan itu.

“Kebetulan KPK juga sedang menangani perkara yang berhubungan dengan tersangka AGM sebagai Bupati PPU, kan diperpanjang waktu penahannya. Tentu nanti akan dikonfirmasi ke sana, didalami terkait dengan hal itu,” katanya.

Ali juga mengimbau kepada masyarakat yang mendapatkan informasi adanya dugaan bagi-bagi lahan di IKN Nusantara tersebut bisa melaporkannya ke KPK. Sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti.

“KPK berharap apabila masyarakat memiliki data dan informasi atas dugaan misalnya tindak pidana korupsi ada unsur-unsur korupsi terkait dengan persoalan tanah ini di sana, silakan melaporkan kepada KPK melalui pengaduan masyarakat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membeberkan, adanya temuan mengenai bagi-bagi kavling di lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Alex juga mengaku mendapatkan informasi tersebut dari temuan informan lembaga antirasuah.

“Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Infomasi dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling,” ujar Alex.

Karena itu, Alex mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan KPK untuk mengawasi dan melakukan pengawalan terhadap proses pemindahan ibu kota baru ini.

“Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” katanya. (jawapos)

SANCAnews.id – Kisah dokter Sunardi yang meninggal di tangan Densus 88 Antiteror masih terus dibincangkan. Salah satunya soal kisah meja kerja dokter Sunardi.

Jadi meja kerja dokter Sunardi ini beda dari dokter pada umumnya. Beda banget ternyata.

Kalau kamu melihat meja kerja dokter biasanya apa bagaimana kesannya? Nah meja kerja dokter Sunardi ini tidak bagus dan mewah lho. Sederhana banget, kata orang yang menyaksikannya.

Pengguna Facebook dengan nama akun Widi Astuti bersaksi dan bercerita soal meja kerja dokter Sunardi.

Menurut pengguna Facebook ini, meja kerja dokter Sunardi begitu sederhana sekali, nggak seperti dokter pada umumnya lho. Sampai-sampai Widi Astuti ngaku lihat meja kerja dokter Sunardi jadi termenung.

"Meja kerja dr. Soenardi rahimahulloh ini membuat saya termenung. Meja kerjanya sangat sederhana. Padahal umumnya meja kerja seorang dokter itu bagus dan mewah, minimal lebar. Dan biasanya di belakangnya ada lemari dengan aneka buku tebal dan foto keluarga," tulis pengguna Facebook itu dikutip Hops.ID dari akun Facebook Widi Astuti, Rabu 16 Maret 2022.

Widi mengunggah foto meja kerja dokter yang meninggal kena peluru Densus 88 itu. Mejanya meda kayu coklat layaknya meja di sekolahan gitu.

"Meja kerja ini bisa menggambarkan bahwa beliau adalah sosok yang sederhana. Tidak ambil pusing dengan kelaziman seorang dokter di Pulau Jawa. Jika beliau bertugas di pulau terpencil luar Jawa, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi beliau tinggal di Solo," tulis Widi.

Widi bersaksi dokter Sunardi yang ditersangkakan Densus 88 ini punya jika kemanusiaan tinggi.

Kondisi stroke untuk kemanusiaan 

Buktinya dia menggratiskan pasien yang datang berobat. Mengadakan bakti sosial pengobatan gratis. Sungguh mulia jiwanya, tulis Widi Astuti.

Widi bersaksi pula dokter Sunardi itu berusaha meringankan beban penderitaan sesama dengan ilmu yang dimilikinya.

"Meskipun beliau stroke dan berjalan tertatih menggunakan tongkat, tapi tak menghalangi jiwa sosialnya. Berusaha mengumpulkan pahala sebanyaknya untuk bekal di negeri keabadian," tulis pengguna Facebook itu.

Dia mendoakan dokter Sunardi mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, apalagi selama hidupnya dia pejuang kemanusiaan.

Dia yakin dokter Sunardi sedang menuai imbalan atas semua kebaikan yang pernah panjenengan tanam.

"Kami yakin engkau sedang beristirahat dengan tenang di alam barzah. Kami yakin segala urusan panjenengan di akhirat diberikan kemudahan karena selalu mempermudah urusan orang lain," tulis akun tersebut.

Widi meyakini dokter Sunardi meninggal dalam kondisi yang dizalimi namun dialam akhirat dia akan mendapatkan keadilan lewat pengadilan Allah. ***

SANCAnews.id – Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo mendapatkan pesan dan tantangan dari aktivis Syahganda Nainggolan untuk tidak takut menyuarakan kebenaran karena Joko Widodo tinggal dua tahun lagi menjabat sebagai presiden.

Hal itu disampaikan oleh Syahganda dalam video yang diunggah di akun YouTube Realita TV pada Minggu (13/3). Video ini, merupakan acara pertemuan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia pada Jumat (11/3).

Awalnya, Syahganda membahas soal tempat yang akan digunakan untuk pertemuan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia.

"Kalau besok teman-teman mau di tempatnya Bursah boleh, kalau Bursah menyediakan. Atau di KAMI di tempat Adhie Massardi boleh. Udah boleh, saya udah bilang Pak Gatot Nurmantyo kemarin, saya bilang Pak Gatot di depan Adhie, jangan takut-takut, ini (jabatan Jokowi) udah dua tahun lagi," ujar Syahganda seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/3).

Bahkan, Syahganda juga mengaku sudah memberikan semangat kepada Ubedilah Badrun yang merupakan pihak pelapor dugaan KKN oleh anaknya Jokowi, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka.

"Saya sudah bilang kemarin sama Ubed. Bed, lu kalau dipenjara sama Pak Jokowi, paling lama dua tahun, lah karena kalau Pak Jokowi jatuh, lu pasti dibebasin sama rezim baru," kata Syahganda.

Karena menurut Syahganda, tidak ada rumusnya jabatan Presiden Jokowi diperpanjang seperti yang diinginkan oleh beberapa orang di lingkaran Jokowi.

"Nggak ada Jokowi diperpanjang (masa jabatannya). Jadi saya katakan yang sama pada Pak Gatot, Pak Gatot jangan takut-takut, sekarang udah 2022, kalau para penakut masih ngumpul, mampus lah bangsa ini," pungkas Syahganda. (*)

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya bicara soal wacana Pemilu 2024 ditunda. Luhut mengatakan berdasarkan pengamatannya, banyak masyarakat yang ingin agar anggaran pemerintah difokuskan untuk COVID-19, bukan pemilu.

"Kalau saya melihat di bawah, saya sudah sampaikan, kok, banyak rakyat nanya yang saya ungkap ini, ya, saya boleh benar, boleh enggak benar. Sekarang kita tenang-tenang kok. Kedua, kenapa duit begitu besar itu, kan, banyak mengenai pilpres mau dihabisin sekarang," kata Luhut dalam acara DEWG G20 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (16/3).

"Mbok nanti, lho, kita masih sibuk dengan COVID, keadaan masih begini dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pertanyaan kenapa mesti kita buru-buru. Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, apa istilahnya dulu itu," lanjutnya.

Luhut berpandangan alasan pemilu ditunda juga ingin menciptakan perdamaian di tengah masyarakat. Dia pun mengaku heran mengapa wacana ini dianggap salah di era demokrasi.

Sebab, kata dia, wacana ini akan diproses di DPR. Jika DPR menyatakan tak setuju, wacana ini akan berhenti dengan sendirinya.

"Kita mau damai itu saja sebenarnya. Itu, kan, semua berproses kalau nanti proses di jalan sampai ke DPR, ya, bagus, DPR enggak setuju, ya, berhenti. Kalau sampai di DPR setuju, sampai ke MPR, berhenti, ya, berhenti. Ya, itulah demokrasi kita kenapa mesti marah-marah ada yang salah?" sebut Luhut.

Terkait big data soal mayoritas masyarakat mendukung penundaan pemilu, ia menyebut data itu nyata dan tak dibuat-buat. Namun, ia enggan mengungkap data itu ke publik.

"Ya, pasti adalah [big datanya], masa bohong. Janganlah [diungkap ke publik]," kata Luhut.

Lebih lanjut, Luhut membantah sempat mengadakan pertemuan dengan sejumlah petinggi partai terkait wacana penundaan pemilu. (kumparan)