SANCAnews.id

Jakarta, SN – Jumlah kasus Corona di Indonesia sudah mencapai lebih dari satu juta orang per Selasa (26/1/2021), tepatnya 1.012.350 orang. Hal ini sudah diantisipasi pemerintah sejak Desember lalu dengan meminta seluruh rumah sakit rujukan meningkatkan kapasitas ruang perawatannya hingga 30-40 persen.

Dalam prakteknya, menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) drg. Iing Ichsan Hanafi, hal ini tidak mudah terwujud karena pengelola rumah sakit harus memikirkan zonasi antara ruang rawat umum pasien dan pasien Covid-19.

"Belum lagi terkait infrastruktur, alat kesehatan, tempat tidur, serta sumber daya yang mumpuni untuk menangani pasien covid," terang Iing kepada tim Blak-blakan detikcom, Selasa (26/1/2021).

Sebenarnya, dia melanjutkan, sebanyak apa pun ruangan disediakan rumah sakit tidak akan cukup kalau masyarakat tidak disiplin menjalankan program 5M. Program ini maksudnya memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

Saat ini ada sekitar 2.900 rumah sakit di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 1.800 di antaranya adalah milik swasta. Dari catatan ARSSI, rumah sakit milik daerah atau swasta di wilayah Jabodetabek, tingkat okupansi (hunian) sudah lebih dari 80 persen.

Di tengah tuntutan untuk menambah kapasitas, menurut Iing yang juga Direktur Regional RS Hermina, ternyata pemerintah sejak Oktober - Desember belum membayar klaim biaya perawatan pasien Covid-19. Nilainya mendekati angka Rp 1 triliun.

"Padahal itu sangat kami butuhkan untuk operasional rutin dan menambah kapasitas seperti diminta pemerintah," kata Iing.

Di pihak lain, Iing juga meminta para pengelola rumah sakit segera membereskan berbagai dokumen yang disyaratkan agar pemerintah dapat cepat melunasi kewajibannya.

Terkait insentif bagi para tenaga kesehatan, Iing juga menyebut ada keterlambatan pembayaran. Dia berharap hal itu dapat segera dicairkan agar menambah motivasi para petugas kesehatan di lapangan. (sanca)

Jakarta, SN – DPP KNPI menantang pihak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap Permadi Arya yang dinilai telah melakukan rasisme kepada Natalius Pigai. Bahkan, pria yang kerap disapa Abu Janda merupakan orang yang pertamakali melakukan pernyataan rasis sebelum disusul oleh kelompok pendukung Jokowi lainnya.

"Kami yakin polisi akan menindak tegas Abu Janda karena ini bertentangan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika," kata Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama dalam keterangan persnya, Selasa (26/1).

Haris menilai pernyataan Abu Janda tidak mencerminkan prinsip kebhinnekaan dan tak menghargai perbedaan suku, agama ras dan antargolongan.

"Polri sebagai aparat penegak hukum jangan ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini secara cepat dan tegas," ujarnya.

Sebelumnya Abu Janda di akun Twitternya mengejek Natalius Pigai dengan sebutan evolusi. "Kau @NataliusPigai2 apa kapasitas kau? sudah selesai evolusi belom kau?” ungkap Permadi.

Haris sangat menyangkan pernyataan rasis yang dilontarkan oleh sekelompok orang yang kerap menggaungkan Pancasila.

"Meski berbeda dukungan politik. Tidak pantas melontarkan kata-kata rasis. Orang semacam Abu Janda harus segera ditangkap. Ini juga merusak citra pemerintah Jokowi," tegasnya. [gelora]

Jakarta, SN – Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menanggapi dingin penetapan Ambroncius Nababan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus dugaan rasis di media sosial. Aktivis Papua ini bahkan sama sekali tidak memikirkan serangan-serangan rasis terhadap dirinya, karena menurutnya bukan kali ini saja.

"Saya terus terang saja. Gini, orang yang rasis sama saya ini sudah Jutaan," kata Pigai saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/1).

Baginya, serangan rasis yang dialamatkan kepadanya adalah bagian daripada konsekuensi dalam membela orang-orang kecil yang membutuhkan pertolongan, orang kecil yang tak mendapatkan keadilan. Baik dari suku Jawa, Sumatera, Melayu, Sunda, Ambon Maluku dan suku lainya di Indonesia.

"Jadi tantangan kita adalah mendapat kekerasan verbal. Jadi itu (serangan rasis) saya anggap dari konsekuensi pilihan yang kita ambil sebagai pembela kemanusiaan. Meskipun saya sendiri memaklumi, ujaran rasisme juga bukan menyayat saya, juga komunitas saya," tadas Pigai.

Disisi lain, Pigai berpandangan, perlakuan rasis terhadap dirinya maupun orang-orang Papua juga disebabkan historis politik bangsa Indonesia.

Ia merunut, saat Proklamator Bung Hatta ketika Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang hanya mengingikan ras Melayu sebagai warga negara Indoenesia, minus ras Melanesia--yang merupakan ras Papua.

Kemudian, AM Hendropriyono juga pernah mengatakan 2 juta orang Papua agar dipindahkan ke Manado, dan terakhir Pigai mengingat pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan kalau orang Papua ingin merdeka silahkan angkat kaki dari Indonesia dan bergabung dengan negara-negara Melanesia yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).

"Jadi apa yang diucapkan oleh orang Indonesia kepada Papua dalam konteks rasis hanyalah keinginan dari pimpinan-pimpinan nasional. Ini yang kita harus kritisi cara pandang pejabat. Kita harus merubah mindset politik pemerintahan yang diskriminatif dan rasialisme," ungkap Pigai.

Untuk itu, Pigai menganggap perlakuan rasis Abroncius Nababan dan orang-orang lain terhadap dirinya merupakan hal yang lumrah.

"Pelakunya kelompok-kelompok buzzer. Kelompok ini yang tidak terpisahkan oleh kakak pemibina dari lingkaran kekuasaan. Jadi ibarat majikan melepas anjing-anjingnyanya, makanya kita harus merubah mindset majikan tersbut," sindir Pigai. [*]

Jakarta, SN – Peristiwa ledakan keras mengguncang Riyadh, Arab Saudi pada Selasa (26/1), terjadi tiga hari setelah kerajaan mencegat proyektil yang muncul di langit Riyadh.

Seorang koresponden AFP melaporkan bahwa ledakan telah mengguncang jendela sebuah gedung di Riyadh pada pukul 1 siang waktu setempat.

Heboh media sosial juga diramaikan dengan pemberitaan warga yang mengaku mendengar dua ledakan.

Sejauh ini belum ada pernyataan dari lembaga Arab Saudi tersebut. Di sisi lain, kelompok pemberontak Houthi juga mengaku belum bertanggung jawab atas ledakan itu.

Sejauh ini belum ada laporan adanya korban atau korban luka akibat ledakan. []