SANCAnews.id

Komandan Batalyon C Sat Brimob Polda Metro Jaya Kompol Kosmas Kaju Gae 

JAKARTA — Nama Kompol Cosmas Kaju Gae menarik perhatian publik usai kasus mobil rantis Brimob Polri lindas pengemudi ojol Affan Kurniawan hingga tewas. Profil Kompol Cosmas Kaju Gae sebagai perwira menengah ternyata punya jabatan mentereng di Korps Brimob.

Kasus tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat demo di DPR memicu gelombang protes besar-besaran. Publik pun mendesak Mabes Polri mengungkap identitas pelaku dalam kasus mobil Brimob lindas pengemudi ojol. 

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyebut langsung nama-nama personel Brimob di hadapan massa aksi yang menggelar unjuk rasa di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (29/8/2025) lalu.

Massa sebelumnya mendesak agar polisi tidak lagi menyebut inisial, melainkan nama lengkap para terduga pelaku. "Minta disebutkan siapa saja nama lengkapnya, bukan inisial. Segera diproses, siapa nama orang tersebut,” ujar salah seorang perwakilan mahasiswa.

Desakan itu pun dikabulkan oleh Asep. Ia membacakan tujuh nama anggota Brimob yang saat ini sudah menjalani penempatan khusus (patsus) di Divpropam Polri karena diduga melanggar kode etik kepolisian:

Berikut ini identitas personel Brimob yang diduga melanggar kode etik kepolisian:

Aipda M. Rohyani

Baca juga:

Jusuf Kalla Nilai Penyebab Demonstrasi di DPR karena Masalah Dalam Negeri, Jangan Terjadi Seperti Krisis 98

Briptu Danang

Briptu Mardin

Baraka Jana Edi

Baraka Yohanes David

Bripka Rohmat

Kompol Cosmas Kaju Gae

“Bapak Kapolri bersama jajaran dengan Divpropam serta Komnas HAM dan Kompolnas akan memproses kasus ini secara terang benderang. Publik silakan ikut mengawasi,” tegas Irjen Asep.

Profil Kompol Cosmas

Dari tujuh nama tersebut, Kompol Cosmas Kaju Gae mencuri perhatian. Ia bukan anggota biasa, melainkan pejabat dengan jabatan mentereng di Korps Brimob. Kompol Cosmas diketahui menjabat Komandan Batalyon C Resimen IV Pasukan Pelopor Korps Brimob.

Sebagai informasi, satu batalyon Brimob biasanya membawahi 4 kompi dan 1 kompi bantuan, dengan jumlah personel yang dipimpin bisa mencapai 600 hingga 1.300 anggota. Posisi ini menempatkan Cosmas sebagai salah satu komandan penting di tubuh Brimob.

Saat kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas Affan Kurniawan, Kompol Cosmas duduk di bagian depan di sebelah pengemudi. Sedangkan sopir rantis Brimob saat itu adalah Bripka Rohmat.

Penempatan Khusus di Propam Polri

Kepala Divisi Propam Polri Irjen Abdul Karim menjelaskan bahwa ketujuh anggota Brimob tersebut sudah menjalani patsus di Divisi Propam Polri mulai Jumat (29/8/2025).

“Penempatan khusus ini berlangsung selama 20 hari ke depan, agar penyidik bisa mendalami kasus secara intensif,” ujar Abdul Karim di Mabes Polri.

Penempatan khusus dimaksudkan sebagai bentuk penahanan internal, sekaligus proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik kepolisian.

Dalam pemeriksaan, tujuh anggota Brimob itu terlihat duduk berjajar mengenakan kaos hijau bertuliskan “Titipan Patsus Propam Polri”.

Lima orang duduk di depan berhadapan dengan pemeriksa Biro Paminal, sementara dua lainnya duduk di belakang.

Kronologi Singkat

Affan Kurniawan tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam.

Saat itu, mobil rantis sempat berhenti sejenak sebelum kembali melaju dan melindas tubuh Affan yang sudah tergeletak di jalan.

Peristiwa itu langsung memicu kemarahan sesama driver ojol dan masyarakat yang berada di lokasi.

Gelombang protes pun bergulir hingga akhirnya mendorong pengungkapan identitas anggota Brimob yang terlibat. (*)

JAKARTA — Sebuah video yang diduga memperlihatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan instruksi tegas kepada jajarannya beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, sosok diduga Listyo melarang keras massa anarkis untuk menyerang markas kepolisian, khususnya Mako Brimob.

"Mulai hari ini haram hukumnya, ya, yang namanya Mako diserang. Haram hukumnya!" ujar Kapolri dalam video yang dikutip Minggu, 31 Agustus 2025.

Instruksi tersebut muncul di tengah memanasnya situasi demonstrasi besar-besaran di Jakarta sejak Kamis, 28 Agustus 2025 lalu.

Gelombang protes tersebut dipicu isu tunjangan fantastis anggota DPR dan meninggalnya pengendara ojek online karena terlindas mobil rantis, hingga berujung ricuh di beberapa titik, termasuk depan gedung DPR RI dan Mako Brimob.

Aksi massa bahkan sempat meluas ke pemukiman dan menimbulkan aksi penjarahan di sejumlah rumah pejabat.

Dalam video yang viral itu, Listyo juga memberi perintah jelas kepada aparatnya jika massa nekat masuk ke area asrama polisi.

"Kalau sampai kemudian mereka masuk, aturan sudah ada, terapkan aturan itu! Kalau sampai masuk ke asrama, tembak! Rekan punya peluru karet, tembak! Paling tidak kakinya. Tidak usah ragu-ragu," tegasnya.

Perintah tersebut langsung disambut riuh tepuk tangan puluhan anggota polisi di ruangan, seolah sedang merayakan kabar gembira.

Listyo pun menambahkan bahwa dirinya siap menanggung segala risiko dari instruksi tersebut.

"Kalau ada yang menyalahkan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo siap bertanggung jawab," ujarnya.

Momen polisi bersorak itu justru memancing kritik tajam publik. Salah satunya datang dari akun X (Twitter) @sereqty.

Dia mengaku muak melihat sikap anggota polisi yang justru senang melakukan kekerasan kepada rakyatnya, seolah hal tersebut sudah dinanti sejak lama.

"I feel sick (aku muak). Mereka tepuk tangan pas dapat perintah tembak, kayak itu adalah kabar baik," tulisnya.

Pengguna tersebut bahkan menyarankan instansi kepolisian perlu dibenahi, sebab seluruh anggota tampaknya sudah kehilangan moral.

"Instansi ini benar-benar butuh reformasi, mereka semua sudah kehilangan moral," tambah akun tersebut.

Hingga kini, video instruksi Kapolri itu masih ramai diperdebatkan warganet.

Sebagian menilai sikap aparat terlalu represif, sementara yang lain menegaskan langkah tegas memang dibutuhkan demi menjaga keamanan markas polisi. (democrazy)

👇👇

Pegiat media sosial, Herwin Sudikta 

JAKARTA — Pegiat media sosial Herwin Sudikta menanggapi demonstrasi besar-besaran di beberapa kota besar Indonesia selama beberapa hari terakhir.

Demonstrasi ini bukan sekadar menyuarakan aspirasi; para pengunjuk rasa, yang melanjutkan demonstrasi hingga larut malam, membakar gedung-gedung dan menjarah rumah-rumah pejabat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Sri Mulyani menjadi sasaran massa pengunjuk rasa.

"Segera cabut semua keputusan kenaikan gaji dan tunjangan anggota ⁦DPR RI⁩," ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (31/8/2025).

Bukan hanya itu, kata Herwin, Presiden Prabowo Subianto mesti berani melakukan evaluasi di lingkungan kabinetnya.

"Reshuffle kabinet, bersihkan kabinet dari pengaruh Solo. Copot Kapolri, makzulkan Fufufafa," sebutnya.

Dikatakan Herwin, aksi unjuk rasa 2025 ini meskipun terbilang besar-besaran, namun berbeda dengan aksi pada 1998 lalu.

"1998 rakyat melihat sosok (meski belum sempurna) yang bisa diproyeksikan sebagai simbol perubahan. Harapan itu yang jadi bahan bakar demonstrasi," Herwin menuturkan.

"Di 2025, gelombang protes besar memang ada, tapi yang hilang adalah trust reservoir, tidak ada figur yang mampu menampung aspirasi," tambahnya.

Kata Herwin, tidak ada wajah yang dipercaya bisa menyalurkan energi massa menuju perubahan politik yang nyata saat ini di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ini membuat demo terasa seperti ledakan spontan tanpa arah jelas. Rakyat sudah terlalu skeptis pada elit. Seolah semua pilihan sama busuknya," tandasnya.

Lebih lanjut, Herwin blak-blakan mengatakan bahwa elite politik agar menyediakan harapan pada bangsanya sendiri.

"Jadi, bukan rakyat yang kehilangan semangat untuk menjadi bangsa yang hebat, di sinilah letak gawatnya. Negara dengan kemarahan tanpa harapan adalah negara rapuh," kuncinya. **

TNI-Polri Jaga Ketat Rumah Jokowi di Solo, Isu Demo Massa Merebak (foto: Istimewa) 

SOLO — Sejumlah personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terlihat berjaga di kediaman mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (31 Agustus).

Keamanan diperketat menyusul rumor rencana demonstrasi massal di dekat kediaman pribadi Jokowi. Pukul 10.00 WIB, petugas berseragam berjaga di pintu masuk rumah Jokowi, seperti dilansir Insibernews.com.

Sementara itu, pintu utama kediaman dijaga ketat oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Suasana yang biasanya ramai oleh warga yang datang untuk sekadar berfoto, kali ini tampak sepi.

Menurut informasi yang dihimpun, Jokowi sendiri tidak berada di Solo. Sejak Senin (26/8), ia diketahui berada di Medan, di rumah putrinya, Kahiyang Ayu. Belum ada kepastian kapan ia akan kembali ke Solo.

Di media sosial, sempat beredar kabar bahwa sebuah kelompok yang menamakan diri Aliansi Rakyat Indonesia (ARI) berencana menggelar demonstrasi di rumah Jokowi pada hari yang sama.

Mereka menyerukan agar mantan kepala negara itu ditangkap dan diadili. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi terkait aksi tersebut.

Meski begitu, aparat keamanan tetap mengambil langkah antisipasi. Kehadiran TNI, Polri, dan Paspampres di sekitar lokasi menunjukkan upaya serius untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan yang berpotensi mengancam lingkungan sekitar maupun kediaman Jokowi.

Bagi warga setempat, pemandangan pengamanan ketat ini bukan hal yang asing. Namun kali ini, suasananya lebih lengang dari biasanya.

Aktivitas warga yang kerap berkunjung untuk berswafoto di depan rumah Jokowi nyaris tidak terlihat.

Situasi hingga siang hari terpantau kondusif. Aparat masih berjaga dengan siaga penuh, sembari memantau perkembangan isu di media sosial maupun potensi pergerakan massa.

Pola pengamanan ini menjadi bentuk kesiapsiagaan negara dalam menghadapi dinamika politik yang tengah menghangat.

Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa demonstrasi, sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, semestinya dijalankan dengan tertib dan damai.

Aksi yang dilakukan secara anarkis tidak hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga merugikan masyarakat luas. **

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. (Foto: Dok. Puspen TNI) 

JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi seruan pengunduran dirinya, tuntutan yang banyak disuarakan oleh para demonstran yang telah berdemonstrasi sejak Kamis, 28 Agustus 2025.

Menurut Sigit, pergantian jabatan merupakan hak prerogratif Presiden Prabowo Subianto.

“Terkait dengan isu yang mengenai Kapolri, itu merupakan hak prerogatif presiden,” kata Sigit, di Bogor Jawa Barat pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

Sigit pun mengaku bahwa dirinya hanya seorang prajurit dan siap untuk diperintah kapan saja, termasuk yang menyangkut jabatan.

“Kita prajurit kapan saja siap,” tegas Sigit.

Seperti diketahui, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatan usai tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang dilindas rantis Brimob.

Permintaan itu disampaikan Ketua HMI MPO Jakarta Selatan (Jaksel) Fadhlan Rahman saat menggelar unjuk rasa di pintu utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat, 29 Agustus 2025.

"Tuntutan kami, HMI MPO Cabang Jakarta Selatan, tak lain dan tak bukan, yang pertama adalah segera reformasi Polri. Kedua, tuntutan kami adalah segera copot Listyo Sigit Prabowo," kata Fadhlan.

Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti mengusut tuntas kasus ini hanya lewat pernyataan resmi.

Namun, Fadhlan meminta aksi nyata agar internal Polri kembali ke jalur yang benar. (rmol)