SANCAnews.id

Pegiat media sosial, Herwin Sudikta 

JAKARTA — Pegiat media sosial Herwin Sudikta menanggapi demonstrasi besar-besaran di beberapa kota besar Indonesia selama beberapa hari terakhir.

Demonstrasi ini bukan sekadar menyuarakan aspirasi; para pengunjuk rasa, yang melanjutkan demonstrasi hingga larut malam, membakar gedung-gedung dan menjarah rumah-rumah pejabat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Sri Mulyani menjadi sasaran massa pengunjuk rasa.

"Segera cabut semua keputusan kenaikan gaji dan tunjangan anggota ⁦DPR RI⁩," ujar Herwin kepada fajar.co.id, Minggu (31/8/2025).

Bukan hanya itu, kata Herwin, Presiden Prabowo Subianto mesti berani melakukan evaluasi di lingkungan kabinetnya.

"Reshuffle kabinet, bersihkan kabinet dari pengaruh Solo. Copot Kapolri, makzulkan Fufufafa," sebutnya.

Dikatakan Herwin, aksi unjuk rasa 2025 ini meskipun terbilang besar-besaran, namun berbeda dengan aksi pada 1998 lalu.

"1998 rakyat melihat sosok (meski belum sempurna) yang bisa diproyeksikan sebagai simbol perubahan. Harapan itu yang jadi bahan bakar demonstrasi," Herwin menuturkan.

"Di 2025, gelombang protes besar memang ada, tapi yang hilang adalah trust reservoir, tidak ada figur yang mampu menampung aspirasi," tambahnya.

Kata Herwin, tidak ada wajah yang dipercaya bisa menyalurkan energi massa menuju perubahan politik yang nyata saat ini di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ini membuat demo terasa seperti ledakan spontan tanpa arah jelas. Rakyat sudah terlalu skeptis pada elit. Seolah semua pilihan sama busuknya," tandasnya.

Lebih lanjut, Herwin blak-blakan mengatakan bahwa elite politik agar menyediakan harapan pada bangsanya sendiri.

"Jadi, bukan rakyat yang kehilangan semangat untuk menjadi bangsa yang hebat, di sinilah letak gawatnya. Negara dengan kemarahan tanpa harapan adalah negara rapuh," kuncinya. **

TNI-Polri Jaga Ketat Rumah Jokowi di Solo, Isu Demo Massa Merebak (foto: Istimewa) 

SOLO — Sejumlah personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terlihat berjaga di kediaman mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (31 Agustus).

Keamanan diperketat menyusul rumor rencana demonstrasi massal di dekat kediaman pribadi Jokowi. Pukul 10.00 WIB, petugas berseragam berjaga di pintu masuk rumah Jokowi, seperti dilansir Insibernews.com.

Sementara itu, pintu utama kediaman dijaga ketat oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Suasana yang biasanya ramai oleh warga yang datang untuk sekadar berfoto, kali ini tampak sepi.

Menurut informasi yang dihimpun, Jokowi sendiri tidak berada di Solo. Sejak Senin (26/8), ia diketahui berada di Medan, di rumah putrinya, Kahiyang Ayu. Belum ada kepastian kapan ia akan kembali ke Solo.

Di media sosial, sempat beredar kabar bahwa sebuah kelompok yang menamakan diri Aliansi Rakyat Indonesia (ARI) berencana menggelar demonstrasi di rumah Jokowi pada hari yang sama.

Mereka menyerukan agar mantan kepala negara itu ditangkap dan diadili. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi terkait aksi tersebut.

Meski begitu, aparat keamanan tetap mengambil langkah antisipasi. Kehadiran TNI, Polri, dan Paspampres di sekitar lokasi menunjukkan upaya serius untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan yang berpotensi mengancam lingkungan sekitar maupun kediaman Jokowi.

Bagi warga setempat, pemandangan pengamanan ketat ini bukan hal yang asing. Namun kali ini, suasananya lebih lengang dari biasanya.

Aktivitas warga yang kerap berkunjung untuk berswafoto di depan rumah Jokowi nyaris tidak terlihat.

Situasi hingga siang hari terpantau kondusif. Aparat masih berjaga dengan siaga penuh, sembari memantau perkembangan isu di media sosial maupun potensi pergerakan massa.

Pola pengamanan ini menjadi bentuk kesiapsiagaan negara dalam menghadapi dinamika politik yang tengah menghangat.

Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa demonstrasi, sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, semestinya dijalankan dengan tertib dan damai.

Aksi yang dilakukan secara anarkis tidak hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga merugikan masyarakat luas. **

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. (Foto: Dok. Puspen TNI) 

JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi seruan pengunduran dirinya, tuntutan yang banyak disuarakan oleh para demonstran yang telah berdemonstrasi sejak Kamis, 28 Agustus 2025.

Menurut Sigit, pergantian jabatan merupakan hak prerogratif Presiden Prabowo Subianto.

“Terkait dengan isu yang mengenai Kapolri, itu merupakan hak prerogatif presiden,” kata Sigit, di Bogor Jawa Barat pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

Sigit pun mengaku bahwa dirinya hanya seorang prajurit dan siap untuk diperintah kapan saja, termasuk yang menyangkut jabatan.

“Kita prajurit kapan saja siap,” tegas Sigit.

Seperti diketahui, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatan usai tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang dilindas rantis Brimob.

Permintaan itu disampaikan Ketua HMI MPO Jakarta Selatan (Jaksel) Fadhlan Rahman saat menggelar unjuk rasa di pintu utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat, 29 Agustus 2025.

"Tuntutan kami, HMI MPO Cabang Jakarta Selatan, tak lain dan tak bukan, yang pertama adalah segera reformasi Polri. Kedua, tuntutan kami adalah segera copot Listyo Sigit Prabowo," kata Fadhlan.

Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti mengusut tuntas kasus ini hanya lewat pernyataan resmi.

Namun, Fadhlan meminta aksi nyata agar internal Polri kembali ke jalur yang benar. (rmol)

DJ Donny 

JAKARTA — Kreator konten DJ Donny menyatakan bahwa keluarga Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah menormalisasi tarian ini di kalangan pejabat. Terlebih lagi, tarian ini pertama kali dipraktikkan oleh ayahnya, Jokowi, saat menjabat sebagai presiden.

Pernyataan ini ia sampaikan menanggapi laporan bahwa Gibran kesal dengan tarian tersebut. DJ Donny menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah podcast bersama Dr. Richard Lee. Dalam video yang beredar, Dr. Richard awalnya menyatakan bahwa Gibran kesal dengan tarian para pejabat.

"Kesel kenapa? Dia kok yang menormalisasi joget-joget. Coba cari kontennya. Ini perlu nih. Tim kreatif coba cari kontennya," kata DJ Donny dikutip dari video podcast yang diunggah di Instagram @drlchannel.official, Sabtu (30/8/2025).

"Dia pernah ngomong, apa salahnya joget-joget. Yang menormalisasi joget-joget dia kok," sambungnya.

Bahkan, kata dia, joget-joget di istana dinormalisasi oleh bapaknya, Presiden ke-7 Jokowi. Hal yang tak pernah dilakukan di jaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Yang menormalisasi joget-joget di istana bapaknya (Jokowi). Zaman SBY ada(kah) joget-joget di istana? Nggak ada. Nyanyi ada. Joget nggak ada. Sampai masak semua joget, nggak ada," ucapnya.

"Apa dibilang nggak suka. Nggak usah lo cuci tangan. Nggak suka gue," tambahnya.

Bahkan, ia menegaskan kerusakan Indonesia hari ini bermula dari keluarganya.

"Semua awal mula kerusakan bangsa ini dari keluarga dia," tegasnya.

Ia menjelaskan maksudnya. Dimulai dari perubahan konstitusi, sampai rencana perubahan UU Pilkada.

"Konstitusi udah bener dirusak sama dia. Belum tahun lalu, bulan Juni. Demo di DPR akibat DPR disuruh mengubah UU Pilkada agar menguntungkan Kaesang jadi calon kepala daerah. Karena umurnya belum cukup waktu itu," bebernya.

DJ Donny menegaskan, apa yang ia ungkapkan bukan berita bohong. Tapi fakta.

"Ini fakta. Yang gua sampaikan ini hal-hal yang terjadi. Gue nggak mungkin bicara hoaks," pungkasnya. (fajar)

Anarkisme membakar Halte Transjakarta Pasar Senen. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo) 

JAKARTA — Demonstrasi yang meletus di Jakarta menarik perhatian media asing, termasuk The New York Times (NYT). Dalam sebuah unggahan di akun TikTok-nya, @nytimes menyoroti tuntutan rakyat Indonesia, terutama terkait perubahan di parlemen, termasuk penghapusan tunjangan perumahan bagi anggota DPR.

Lebih lanjut, media AS tersebut juga menyinggung isu ekonomi Indonesia. Tingginya angka pengangguran dan inflasi disebut-sebut sebagai pemicu ketidakpuasan publik, yang berujung pada protes turun ke jalanan dan terjadi bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa.

“Polisi merespons dengan kekerasan, menyerang kerumunan, dan menembakkan gas air mata,” tulis NYT.

Aksi ini semakin meluas setelah pengemudi ojek online berusia 21 tahun tewas dilindas mobil rantis Brimob.

“Para pejabat Jakarta mengatakan mereka akan memberikan bantuan penuh untuk pemakamannya dan Presiden meminta agar tetap tenang,” tulis akun NYT. (rmol)