SANCAnews.id

Ilustarsi demo di DPR. (Antara) 

JAKARTA — Polisi mengatakan Lurah Manggarai Selatan, Muhammad Sidik melaporkan kejadian pemukulan yang dialaminya saat unjuk rasa yang berujung ricuh di sekitar gedung DPR/MPR/DPD RI, Senin (25/8).

"Sudah buat LP (laporan polisi) kemarin sore di Polsek," kata Kapolsek Palmerah, Kompol Gomos Simamora kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Sidik membuat laporan penganiayaan yang dialaminya atau atas dugaan pelanggaran Pasal 170 KUHP.

Sebelumnya, Camat Tebet, Dyan Airlangga mengumpulkan bukti pendukung terkait pemukulan oleh massa terhadap Lurah Manggarai Selatan dan sopirnya, Asep Yudiana saat terjadi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR/DPD RI.

Pemukulan terjadi di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, pada Senin (25/8) malam pukul 18.30 WIB.

"Kita saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti pendukung," kata Dyan saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Dyan mengatakan, dari data pendukung tersebut nantinya pihaknya akan melaporkan kepada pimpinan.

Adapun terkait kronologi, Dyan mengatakan, saat kejadian lurah sedang dalam perjalanan pulang ke rumah.

Saat melintasi para pendemo hanya karena mobil tersebut berpelat merah sehingga akhirnya mobil itu dirusak oleh massa. Kejadiannya berlangsung cepat.

"Ketika di lokasi tersebut ternyata masih banyak pendemo dan kejadiannya cepat saja. Jadi langsung karena pelat merah jadi sasaran," katanya.

Dari kejadian tersebut, pihaknya bersama unsur terkait sudah mengambil mobil yang dirusak dan sudah dibawa ke tempat lebih aman. (era)

Aksi 25 Agustus 2025 memanas, polisi siaga ketat di sekitar Gedung DPR RI. Pintu DPR dilumuri oli hitam pekat.(Radar Bangkalan) 

JAKARTA — Gelombang protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan DPR belum mereda. Setelah demonstrasi besar-besaran pada hari Senin (25 Agustus 2025), para pengunjuk rasa berencana kembali turun ke jalan pada hari Kamis (28 Agustus 2025).

Informasi yang beredar menyebutkan, Forum AKSI akan bergabung dengan elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Berdasarkan seruan aksi yang beredar, titik kumpul ditetapkan di depan pintu masuk DPR (Jl. Gatot Subroto) pukul 13.00 WIB. Berdasarkan ajakan aksi yang beredar, titik kumpul ditetapkan di depan pintu masuk DPR (Jl. Gatot Subroto) pada pukul 13.00 WIB.

Empat tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi ini meliputi:

-Bubarkan Danantara

-Turunkan tunjangan anggota DPR

-Lengserkan Menkeu Sri Mulyani yang disebut sebagai maestro pemungut pajak rakyat

-Lengserkan Gibran

Seruan ini menegaskan bahwa aksi Kamis besok akan menjadi lanjutan dari protes sebelumnya yang menyoroti isu kenaikan tunjangan DPR dan berbagai kebijakan ekonomi.

Sebelumnya, Demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta diwarnai kericuhan, Senin (25/8/2025). Massa turut diikuti oleh banyak anak-anak sekolah.

Polisi kemudian memukul mundur aksi demo yang dinilai mulai tidak kondusif.

Sekitar pukul 12.30 WIB, massa yang berasal dari berbagai aliansi mulai berdatangan ke depan Gedung DPR RI.

Mereka terlihat melakukan pelemparan ke arah gedung wakil rakyat tersebut.

Bahkan, massa yang sempat berlari menuju Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Gedung DPR RI juga ikut dihalau dan dipukul mundur.

Tuntutan utama yang ramai beredar dalam seruan demo 25 Agustus adalah pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Beberapa seruan bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan dekrit guna membubarkan lembaga legislatif tersebut.

Tidak hanya itu, ada pula tuntutan untuk mengusut dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Selain itu, seruan juga mencakup desakan untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menambah daftar isu yang ingin diangkat oleh para pengunjuk rasa. (fajar)

Ilustarsi mobil damkar. (Antara)  

JAKARTA — Nasruddin (29), warga Jalan Sempowae, Palopo, merasakan kekecewaan yang mendalam. Setelah 13 tahun menunggu tanpa hasil, ia akhirnya mencabut laporan kehilangan sepeda motor yang diajukannya pada tahun 2012 silam.

Namun, selama bertahun-tahun laporan tersebut tetap tidak diproses. Harapan Nasruddin untuk mendapatkan kejelasan pun pupus.

Kasus ini bermula pada 8 September 2012. Nasruddin melaporkan dugaan penggelapan sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi DD 3611 SG.

Dalam laporan bernomor LPJ/533/IX/2012/2012/Sulsel/Res Palopo, ia bahkan mencantumkan identitas terlapor, Abdullah Royke Steven Mandagi alias Manado. Laporan tersebut diterima langsung oleh Kepala Unit III SPKT Polres Palopo saat itu, Aiptu Yulianus.

“Sudah 13 tahun saya menunggu, ternyata sia-sia,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).

Puncaknya, pada Senin (25/8/2025) lalu, ia mendatangi Polres Palopo untuk secara resmi mencabut laporan yang mandek di meja penyidik. Sambil menahan kekecewaan, Nasruddin melontarkan sindiran keras.

“Percuma lapor polisi, mending lapor Damkar,” katanya seperti dilansir Era.id

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Palopo belum memberikan keterangan terkait alasan laporan yang sudah dilengkapi identitas terlapor itu dibiarkan menggantung lebih dari satu dekade. (*)

Ishfah Abidal Aziz. (Foto: Website BPKH) 

JAKARTA — Mantan staf khusus (Stafsus) Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex diperiksa tim penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim penyidik ​​sudah mulai memeriksa saksi-saksi dalam kasus tersebut.

"Hari ini sudah ada pemanggilan dan hadir. Betul (Gus Alex)," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa sore, 26 Agustus 2025.

Gus Alex masih menjalani pemeriksaan di lantai dua Gedung Merah Putih KPK hingga pukul 17.00 WIB.

Lanjut Budi, Gus Alex merupakan salah satu pihak yang dicegah KPK agar tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan, rumah Gus Alex juga sudah digeledah tim penyidik. Gus Alex juga pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022-2027, namun sudah diberhentikan pada Januari 2025.

Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Pada Selasa, 19 Agustus 2025, tim penyidik menggeledah 3 kantor asosiasi penyelenggara ibadah haji dan 1 rumah pihak biro travel. Dari sana, KPK mengamankan dokumen, catatan keuangan jual beli kuota tambahan haji, dan barang bukti elektronik (BBE).

Pada Jumat, 15 Agustus 2025, tim penyidik telah menggeledah rumah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Dari sana, tim penyidik mengamankan barang bukti elektronik (BBE), salah satunya ponsel, dan dokumen. Di hari yang sama, tim penyidik juga telah menggeledah rumah milik ASN Kemenag di Depok, Jawa Barat. Dari sana, tim penyidik mengamankan satu unit mobil Toyota Innova Zenix.

KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat sebelumnya, seperti kantor Kemenag, rumah pihak terkait, dan salah satu kantor pihak swasta biro perjalanan haji.

Dari rumah pihak terkait di Depok, KPK mengamankan 1 unit mobil. Sedangkan dari kantor Kemenag, diamankan dokumen dan BBE.

Penyidikan perkara ini sudah dimulai KPK sejak Jumat, 8 Agustus 2025. KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.

Berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembagian kuota haji adalah sebesar 92 persen untuk kuota reguler, dan 8 persen untuk kuota khusus. Namun nyatanya, 20 ribu kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi malah dibagi menjadi 50 persen untuk haji reguler, dan 50 persen untuk haji khusus.

Tambahan kuota haji tersebut diperoleh setelah pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.

Namun, dalam Keputusan Menteri Agama nomor 130/2024 yang ditandatangani Yaqut pada 15 Januari 2024 justru mengatur pembagian 10.000 untuk kuota haji reguler dan 10.000 untuk kuota haji khusus.

Selama penyelidikan perkara ini, KPK sudah memeriksa beberapa pihak, yakni Yaqut Cholil, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Muhammad Farid Aljawi.

Selanjutnya, Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz, Rizky Fisa Abadi, Muhammad Agus Syafi, Abdul Muhyi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, dan pendakwah Khalid Basalamah. (rmol)

Seskab Teddy saat menerima penganugerhan dari Presiden Prabowo/Int 

JAKARTA — Penganugerahan Bintang Mahaputera Utama kepada Sekretaris Kabinet Teddy menuai banayk kritik. Pasalnya, penghargaan yang diberikan kepada seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang juga bertugas di pemerintahan sipil tersebut dianggap berlebihan.

Penilaian tersebut diungkapkan Peneliti ISEAS, Made Supriatma yang mengaku terkejut dengan penganugerahan gelar tersebut bukan hanya kepada Teddy tetapi juga kepada Haji Isam.

"Saya tidak tahu bagaimana dua orang ini dianggap berhak mendapatkan anugerah sebagai warga utama dan teladan Republik ini. Mengapa Teddy? Apakah melayani Presiden sehari-hari membuat Anda memenuhi kualifikasi berjasa untuk bangsa dan negara?" tanya Made dikutip dari akun media sosialnya, Selasa (26/8/2025).

"Juga Haji Isam. Mengapa harus dia? Apakah ada keberhasilannya yang luar biasa? Bukankah dia baru mulai bekerja untuk food estate dan transisi energi? Proyek gasifikasi batubaranya baru mulai dan yang beli pun PLN, perusahaan negara," sambungnya.

Para pejabat, kata dia, dari atas hingga ke bawah sungguh kehilangan rasa dan kepekaan terhadap rakyat biasa — para pembayar pajak yang mengongkosi hidup mewah mereka.

"Hari ini (kemarin) ada demo besar di Jakarta dan Pati. Di Jakarta massa marah dengan kenaikan gaji para anggota DPR — yang sebagian besar adalah pengusaha dan artis itu. Mereka sebenarnya tidak butuh-butuh amat dengan uang. Tapi ya itulah. Mobil mereka harus belasan dan harganya miliaran sebijinya," ungkap Made.

Di Pati, Bone, dan Cirebon ada protes. Rakyat biasa marah karena hidup mereka makin susah. Para elite membuat angka-angka yang menunjukkan bahwa hidup di negeri ini baik-baik saja. Mereka hidup dalam bubble atau gelembung yang mereka bikin sendiri.

Para pejabat dari atas hingga ke bawah sungguh sudah kehilangan empati. Kehilangan bela rasa akan hidup rakyat yang semakin mereka cekik. Mereka semakin bergelimang kemewahan, kemegahan, dan kemuliaan.

Mereka bergaul dengan sesama mereka sendiri. Saling mendengar, saling memuji, dan saling menjilat. Hasilnya ditunjukkan dengan sangat gamblang: obral penghargaan untuk lingkaran sendiri. Untuk ajudan dan kroni.

"Seperti Anda, saya pun lelah melihat semua arogansi dan ketidakpekaan ini. Saya lelah melihat mereka menari-nari dan menyanyi sementara masa depan terlihat tidak ada. Mereka merasa masa depan mereka indah karena mereka punya tentara, polisi, jaksa, dan hakim — yang sebenarnya kita biayai," kritiknya.

Bagi Made, ini adalah OrBa yang dimampatkan — compacted New Order. Situasinya persis seperti Suharto menjelang pemilihan umumnya yang terakhir. Masih ingat semua orang berlomba menjilat? Tutut baca puisi bikinannya sendiri dan menangis membayangkan penderitaan rakyat — yang tidak pernah dialaminya? 

Untuk mereka, lanjut Made, rakyat adalah hiburan. Yang bisa membuat mereka berduka namun tanpa empati. Tanpa harus merasakan kepahitan dan kesakitan hidupnya.

Sejarah pernah punya gambaran untuk zaman seperti ini. Menurut Made Supriatma, inilah zaman Kalabendu — zaman semuanya edan. Namun sekaligus, zaman seperti ini adalah zaman bergerak. Zaman ketika semua orang bangkit untuk menuntut perbaikan dalam hidup bersama.

Zaman bergerak. Zaman vergadering. Zaman berkumpul. Zaman berhimpun membangun kekuatan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. "Anda berdiri di mana?" tutup Made Supriatma. (fajar)