SANCAnews.id

Mantan Intelejen Negara Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra. Foto Youtube Forum Keadilan TV 

JAKARTA — Mantan intelijen negara Kolonel (Purn.) Sri Radjasa Chandra mengungkap informasi terkait pertemuan rahasia membahas wacana gerakan kemerdekaan Riau yang digelar sejumlah pendukung mantan Presiden Jokowi.

“Beberapa hari lalu saya mendapatkan informasi pendukung Jokowi di Riau mengadakan rapat gelap membahas wacana gerakan Riau merdeka. Gila,” kata Sri Radjasa dikutip dari Forum Keadilan TV, Minggu, 10 Agustus 2025.

Dia mengulas sebelumnya pernah ada isu pengambilan empat pulau dari Aceh yang diserahkan ke Sumatera Utara, yang dinilai memicu bangkitnya kembali gerakan separatisme di Aceh.

“Orang lupa bahwa persoalan damai di Aceh masih menyisakan kerawanan separatisme," ujarnya.

Sri Radjasa menyebut, terdapat indikasi keterlibatan kelompok tertentu. Isu separatis ini dihembuskan sebagai upaya untuk mengganggu kewibawaan Presiden Prabowo Subianto.

 “Ada indikasi bahwa kelompok geng Solo melakukan gerakan di Riau? Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini relawan tapi ini adalah pendukung Jokowi," jelasnya.

Ia menambahkan, isu tersebut muncul pasca pemberian abolisi kepada Tom Lembong. Sri Radjasa menegaskan, rapat yang dibahas itu sudah menghasilkan keputusan tertutup.

 “Yang disepakati dalam rapat ini satu hal, nanti dia akan mencari waktu menyusun kekuatan masa dulu. Mereka akan melakukan deklarasi,” pungkasnya. (rmol)

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah KH Cholil Nafis 

JAKARTA — Setelah rekening Ustaz Das'ad Latif diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kini giliran rekening KH. Muhammad Cholil Nafis yang menjadi korban setelah rekening yang berisi uang untuk keperluan yayasannya ikut diblokir.

Menanggapi hal ini, aktivis media sosial Ary Prasetyo berkomentar tajam. Menurut Ary, kebijakan yang berlaku saat ini semakin mengejutkan publik. Meskipun dibanjiri kritik, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tetap berulah.

"Makin ngawur saja nih PPATK," kata Ary di X @Ary_PrasKe2 (10/8/2025).

Sebelumnya, Cholil Nafis, mengaku kaget setelah mendapati rekening milik yayasan yang dikelolanya diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Cholil mengatakan, rekening tersebut sejatinya berisi dana cadangan yayasan dengan saldo sekitar Rp200-300 juta. Namun, saat ia hendak melakukan transfer, transaksi itu gagal.

"(Saldo rekening) sedikit sih gak banyak, paling Rp200-300 juta untuk jaga-jaga yayasan. Tapi setelah saya coba kemarin mau mentransfer, ternyata sudah terblokir,” ujar Cholil dikutip Fajar.co.id pada laman resmi MUI (10/8/2025).

Dikatakan Cholil, tindakan PPATK yang memblokir rekening pasif atau dormant merupakan kebijakan yang tidak bijak. Ia pun meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengevaluasi aturan tersebut.

“Nah ini kebijakan yang tidak bijak. Di samping PPATK bisa memblokir semua rekening, itu hak asasi. Menurut saya perlu ada tindakan dari presiden (terhadap) kebijakan yang bikin gaduh,” tegasnya.

Cholil berharap pemerintah dan PPATK lebih cermat memilah rekening yang memang layak diblokir. Sebab, pemblokiran yang tidak tepat sasaran bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

“Ini sudah menabung karena tidak aktif, lalu diblokir. Jadi kalau memang melanggar maka praduga tidak bersalah, harus dilakukan proses hukum, baru rekeningnya diblokir,” tambahnya.

Ia menegaskan, pemblokiran membabi buta bisa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, proses seleksi di perbankan seharusnya diperketat sejak pembukaan rekening agar tidak digunakan untuk aktivitas ilegal. (**)

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tersenyum saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis pagi, 7 Agustus 2025. Yaqut akan diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. (Foto: Jamaludin Akmal/RMOL) 

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sejumlah calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2023-2024 di Kementerian Agama. Salah satunya adalah oknum yang memerintahkan penyaluran kuota tambahan.

"Potential suspect-nya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu seperti dikutip RMOL, Minggu, 10 Agustus 2025.

Diketahui, Presiden Jokowi bertemu dengan pemerintah Arab Saudi pada 2023 meminta tambahan kuota haji untuk memperpendek jarak tunggu haji reguler hingga 15 tahun. Dari pertemuan itu Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20 ribu.

Seharusnya kuota tambahan dibagi 92 persen untuk regular dan sisanya untuk haji khusus. Namun kuota malah dibagi rata dan disinyalir kuota khusus diperjualbelikan.

"Ya karena yang seharusnya berdasarkan Undang Undang 8 tahun 2019, lihat di situ bahwa pembagian untuk kuota haji itu 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus. Jadi kalau 20 ribu (kuota haji tambahan) berarti sekitar 18.400 untuk reguler, 1.600-nya untuk khusus," terang Asep.

Selain itu pemberi perintah, kata Asep, pihak-pihak yang menerima aliran dana juga bakal ditetapkan sebagai tersangka. Sebab diduga kuat kuota haji khusus diperjualbelikan.

"Kemudian juga aliran dana," tukas Asep.

KPK resmi mengumumkan bahwa sejak Jumat, 8 Agustus 2025, meningkatkan perkara korupsi haji dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Terkait pendalaman, KPK sudah memeriksa Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama saat kasus ini terjadi.

KPK menggunakan sangkaan Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

"Di undang undang diatur (pembagian kuota) 92 persen, 8 persen gitu kan. Kenapa bisa 50-50 dan lain-lain. Dan prosesnya juga kan itu alur perintah. Dan kemudian juga kan ada aliran dana yang dari pembagian tersebut gitu," kata Asep menjelaskan konstruksi perkara, Rabu malam, 6 Agustus 2025. **

Ustaz Dasad Latif 

JAKARTA — Kegaduhan seputar kebijakan pemblokiran rekening pribadi terus menjadi topik hangat. Kali ini, Ustaz Dasad Latif angkat bicara setelah rekening tabungan pribadinya dibekukan tanpa penjelasan yang jelas.

Da'i ternama asal Makassar ini mengungkapkan bahwa rekening bank milik negara memang dialokasikan untuk membiayai pembangunan masjid. Namun, ketika hendak membayar bahan bangunan, ia terkejut karena tidak bisa mengakses dana tersebut.

"Saya hari ini berencana bayar besi semen untuk pembangunan masjid saya," ujarnya dalam sebuah video yang beredar, dikutip Sabtu (9/8/2025).

Menurutnya, pihak bank menyampaikan alasan pemblokiran karena rekening dianggap tidak aktif selama tiga bulan. Kondisi ini membuatnya kecewa, apalagi pemblokiran dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

"Saya tahu niat pemblokiran rekening bagus, tapi caranya yang tidak elegan. Apa gunanya kalian sekolah tinggi-tinggi ke luar negeri, digaji negara, lalu kebijakan seperti ini justru membuat masyarakat resah," tegasnya.

Koordinator Kelompok Substansi Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), M Natsir Kongah, menjelaskan terdapat lebih dari 31 juta rekening pribadi yang diblokir dengan total dana mencapai Rp6 triliun.

"Dana pada rekening dormant diambil secara melawan hukum baik oleh internal bank maupun pihak lain, termasuk rekening dormant yang tidak diketahui pemiliknya karena tidak pernah dilakukan pengkinian data nasabah," terangnya di Jakarta, Kamis (31/7/2025) lalu. (era)

Mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di acara penutupan Munas ke-XI Partai Golkar 2024 di JCC, Senayan, Rabu, 21 Agustus 2024/RMOL 

JAKARTA — Isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar diduga kuat menjadi bagian dari langkah untuk memberantas pengaruh mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di partai politik (parpol) berlogo pohon beringin itu.

Pengamat Citra Institute, Efriza menilai kepemimpinan Partai Golkar saat ini lahir dalam suasana yang tidak lazim karena Bahlil Lahadalia terpilih menjadi Ketua Umum Golkar karena pengaruh Jokowi.

"Mendorong terjadinya pergantian kepemimpinan di tubuh Golkar melalui Munaslub, bisa saja merupakan bagian dari strategi untuk menyingkirkan figur-figur yang terlalu Jokowi sentris," ujar Efriza kepada  RMOL, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Menurutnya, Golkar sebagai salah satu kekuatan politik besar berpotensi tersingkir dari peta politik nasional apabila masih mempertahankan Bahlil sebagai ketua umum.

"Jika Golkar sebagai salah satu pilar besar koalisi dipimpin oleh tokoh yang secara politik lebih loyal pada Jokowi, yang merupakan mantan presiden, daripada ke Prabowo yang kini sebagai presiden, maka ini menjadi hambatan dalam konsolidasi kekuasaan yang sedang dilakukan," tuturnya.

Oleh karena itu, Efriza meyakini internal Golkar menyadari dinamika politik nasional sekarang ini tidak bisa memainkan dua peran sekaligus, dalam arti masih mengakomodir rezim kekuasaan yang sudah berakhir tetapi di sisi lain berada dalam koalisi penguasa yang duduk saat ini.

"Prabowo meski sebagai Presiden, tapi muncul persepsi sebagai penerus Jokowi. Karenanya, diyakini Presiden Prabowo ingin melakukan penataan ulang loyalitas politik di kabinet," ucap Efriza.

"Utamanya, juga terhadap ketua umum partai yang dianggap loyalitasnya lemah terhadap Prabowo sebagai presiden," demikian magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu menambahkan. **