SANCAnews.id

 

JAKARTA — Nama Universitas Pasar Pramuka mendadak jadi perbincangan hangat setelah tokoh PDIP Beathor Suryadi disebut-sebut menyebut tempat itu sebagai lokasi Joko Widodo membuat ijazah saat mendaftar ke KPU.

 

Narasi tersebut saat ini tengah menjadi tren di media sosial, salah satunya diungkap oleh Akun X (dulu Twitter) dr. Tifauzia Tyassuma yang menyebut istilah tersebut dalam konteks ijazah mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

 

Dalam unggahan yang tayang pada Senin, 16 Juni 2025 pukul 18.54 WIB itu, ia menyebut nama Beathor Suryadi, tokoh PDIP, sebagai orang yang menyebut tempat pembuatan ijazah Jokowi.

 

"Universitas Pasar Pramuka (UPP) ditutup tahun 2012, dirobohkan habis 2015. Yang menurut Beathor Suryadi tokoh PDIP, adalah tempat pembuatan ijazah yang dididaftarkan ke KPU DKI Jakarta," tulis Tifauzia, dilansir TribunBengkulu.com.

 

Cuitan itu langsung viral, ditayangkan lebih dari 300 ribu kali dan menuai berbagai komentar dari warganet.

 

"Bisa jadi yg di sampaikan Bambang Tri itu benar semua. Joko Widodo adalah orang yg sangat misterius asal usulnya, anaknya siapa sampai ijazah semua serba rekayasa," tulis akun @Djoko Widodo.

 

Namun komentar lain menyebut lokasi tersebut sudah tidak ada lagi sejak terjadi kebakaran akhir 2024.

 

"Salah dok... Ditutup habis setelah terjadi kebakaran pada bulan Desember 2024, sebelumnya masih ada beberapa lapak di sana... kebetulan rumah saya dekat dengan lokasi tersebut," tulis akun @Gnuga Anaylum.

 

Ada pula yang membenarkan reputasi Pasar Pramuka sebagai tempat pemalsuan dokumen.

 

"Tukang setting di Pasar Pramuka emang terkenal banget tmpat bikin ijazah palsu. Soalnya saya pernah coba-coba mau bikin, sampe ditawarin pake kertas & hologram yg asli," ungkap akun @ghuzzan.

 

Sedangkan akun X @ArtaN7707 mengungkapkan kecurigaan terkait Pasar Pramuka yang mengalami kebakaran.

 

“TPUA melaporkan ijazah palsu Jokowi ke Polda Metro Jaya pada November 2024,” ungkap akun tersebut dikutip Jumat (20/6/2025).

 

Mengingat pasar Pramuka disebut mengalami kebakaran pada tanggal 02/12/2024 silam.

 

Menurutnya ini menimbulkan kecurigaan, dimana ada indikasi untuk melakukan pemusnahan barang bukti di TKP.

 

“Pasar Pramuka terbakar  tanggal 02/12/2024,” sebutnya.

 

“Ada pemusnahan bukti TKP?,” tanyanya.

 

Nasib Universitas Pasar Pramuka

 

Berdasarkan penelusuran TribunBengkulu.com, Universitas Pasar Pramuka sepertinya merujuk pada kawasan Pasar Pramuka Pojok yang terletak di Jl. Salemba Raya No.79, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

 

Pada era 1980-an hingga awal 2000-an, kawasan ini dikenal sebagai tempat jasa pengetikan skripsi dan percetakan dokumen.

 

Namun, seiring waktu, beberapa kios di sana berubah fungsi menjadi tempat pembuatan dokumen palsu, mulai dari akta kelahiran, buku nikah, ijazah, hingga e-KTP.

 

Lorong-lorong sempit dan pengap di Pasar Pramuka Pojok menjadi saksi bisu betapa mudahnya memesan dokumen palsu—hanya secepat memesan kopi.

 

Bahkan, menurut beberapa saksi, beberapa kios menawarkan layanan lengkap, termasuk penggunaan kertas resmi dan hologram.

 

Namun masa kejayaan Pasar Pramuka Pojok berakhir ketika kawasan tersebut ditertibkan dan direlokasi pada 2015, saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

 

Dulu, di pojok perempatan itu, puluhan kios berdempetan dalam lorong-lorong sempit dan pengap.

 

Di situlah berbagai dokumen palsu diproduksi—semudah memesan secangkir kopi. Kini, kawasan tersebut hanya tinggal kenangan.

 

Universitas Pasar Pramuka Tingggal Riwayat

 

Kemudian, pada tahun 2024 Kompas TV memberitakan satu orang tewas akibat kebakaran yang menghanguskan 50 kios di kawasan Bekas Pasar Pojok Pramuka, di Salemba, Jakarta Pusat pada 2 Desember 2024.

 

Informasi terhimpun TribunBengkulu.com, api diduga berasal dari korsleting. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meluas.

 

Api dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran terjun ke lokasi.

 

Akibat kebakaran, satu orang meninggal dunia. Korban tewas akibat kebakaran diketahui bernama Aubrey, berusia 52 tahun.

 

Saat kebakaran terjadi, korban sempat mengabarkan kepada kakaknya.

 

Namun saat keluarga korban mendatangi lokasi kejadian, api sudah membesar. Korban tewas setelah terjebak dalam mushala.

 

Korban diketahui menderita sakit stroke sehingga dalam kesehariannya korban menetap di mushala.

 

Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

 

Kini, keberadaan Pasar Pramuka Pojok tinggal sejarah. Kawasan yang dulu dipenuhi deretan kios pengetikan dan percetakan itu telah lama direlokasi dan akhirnya luluh lantak dalam kebakaran besar pada akhir 2024.

 

Meski begitu, jejak kontroversialnya sebagai "pabrik dokumen palsu" masih membekas kuat di benak publik, terutama ketika nama tempat itu kembali disebut dalam pusaran polemik seputar keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi.

 

Alasan Pasar Pramuka Jadi Sarang Pemalsuan

 

Pada tahun 2015, pihak kepolisian pernah turun tangan melakukan penyelidikan jejak pemalsuan di pasar pramuka.

 

Warta Kota memberitakan, polisi mencap Pasar Pramuka Pojok sebagai sarang pemalsu di Jakarta.

 

Tapi sebenarnya ini imbas dari tak dibutuhkannya lagi jasa pengetik dan para pemilik kios tetap berusaha mempertahankan bisnisnya.

 

Maka orderan pemalsuan pun diterima.

 

Pasar ini masuk wilayah RW 06, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen,Jakarta Pusat. Lebih dikenal dengan Pasar Pramuka Pojok atau Pasar Matraman.

 

Tapi nama sebenarnya adalah Pasar Pramuka Jati.

 

Jarkasyi Royani (62), warga setempat yang pernah berbisnis jasa pengetikan dan tahu persis perkembangan pasar itu, menceritakan hal tersebut kepada Wartakotalive.com di rumahnya, Minggu (22/11).

 

"Dulu di tahun 1980an sampai pertengahan 1990an, pasar itu dikenal sebagai Pasar Skripsi. Semua anak kuliah kalau mau mengetik skripsi, maka akan datang ke Pasar Pramuka Pojok itu. Sebab jasa pengetik mesin tik handal ada disana," kata Jarkasyi, dilansir TribunBengkulu.com.

 

Jarkasyi mengaku dulu punya usaha percetakan sekaligus jasa pengetikan.

 

Letaknya dekat dengan Pasar Pramuka Pojok.

 

Bahkan Dia mendirikan usaha itu lantaran tergiur manisnya bisnis tersebut di tahun-tahun itu.

 

"Tahun 1980an itu masa emas usaha jasa pengetikan. Sampai pertengahan tahun 1990an masih okelah," kata Jarkasyi.

 

Tapi, kata Jarkasyi, saat melewati pertengahan tahun 1990an, bisnis jasa pengetikan dan percetakan melewati masa sulit.

 

Krisis moneter menghadang di tahun 1998.

 

"Bisnis percetakan saya habis tahun-tahun itu," ujar Jarkasyi.

 

Tambah parah, ucapnya, omzet usaha jasa pengetikannya pun merosot jauh.

 

Sedikit sekali yang datang mengetik. Dan para pemilik kios jasa ketik pun seluruhnya merasakan penurunan omzet drastis selepas tahun 1998.

 

Jarkasyi menduga itu terjadi lantaran sudah mulai masuk era komputer.

 

Tak ada lagi orang yang butuh mengetik dengan rangkap 9 atau 10 yang sulit dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang terampil.

 

Di masa di atas tahun 1998, orang hanya perlu mengetik dengan mudah di komputer, lalu mencetaknya berulang-ulang dengan printer.

 

"Kalau di era 1980an, mengetik itu keterampilan yang dibayar mahal. Sebab seorang pengetik mampu mengetik di kertas yang dirangkap 10. Itu sulit dilakukan, makanya Pasar Skripsi (Pasar Pramuka Pojok) hidup di tahun itu," kata Jarkasyi.

 

Sejak itulah, ucap Jarkasyi, pemilik kios mulai menerima order membuat ijazah palsu, KTP palsu, dan sebagainya.

 

Sampai akhirnya menjadi sarang pemalsu di Jakarta.

 

Jarkasyi mengatakan, sebenarnya sejak masa-masa pemilik kios belum menerima order pemalsuan, sudah banyak terjadi ada pengunjung datang dan meminta mengetik yang ternyata isinya bohong.

 

Atau mencetak sesuatu yang ternyata isinya selebaran penipuan.

 

"Dulu pernah ada kasus sebuah selebaran yang mencatut nama Menkopolhukkam soalnya, itu kejadiannya sebelum tahun 1995," kata Jarkasyi.

 

Penipu itu mencetak di tempat percetakan Jarkasyi, tetapi mengetik dan membuatnya di lokasi Pasar Pramuka Pojok. 

                                      

"Disidang semua lagi itu saya, dan beberapa pengetik di pasar," kata Jarkasyi. (gelora)

 

 

 

 

 

 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (tengah)/Repro 

 

JAKARTA — Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih dan memutuskan mengembalikan empat pulau kepada Provinsi Aceh dinilai sebagai keputusan tepat oleh pengamat politik dan militer Selamat Ginting.

 

Keempat pulau yang dimaksud, yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, sebelumnya telah dialihkan status administratifnya oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke wilayah Sumatera Utara, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-2138/2025.

 

Selamat Ginting menilai, sebagai pejabat pemerintah, Tito seharusnya tidak mengambil langkah sepihak terkait batas wilayah antarprovinsi.

 

“Menurut saya, ketika Mendagri mencoba memutuskan sesuatu yang bukan tugasnya, itu jadi blunder. Soal batas wilayah itu tugas negara, bukan semata administratif,” ujar Selamat Ginting, lewat kanal YouTube Forum Keadilan TV, Kamis 19 Juni 2025.

 

Selamat Ginting menjelaskan, keterlibatan Presiden Prabowo dalam menyelesaikan konflik ini merupakan langkah yang tidak lepas dari latar belakang militer dan intelijen yang dimilikinya.

 

“Begitu Prabowo mengambil alih, dia memakai kacamata pertahanan, keamanan, dan intelijen. Ini bukan semata konflik birokrasi antarprovinsi,” tegasnya.

 

Ia juga menyebut keputusan Tito memicu persepsi publik bahwa ada kepentingan politik yang bermain. Mengingat Tito dikenal dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, sementara Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution adalah menantu Jokowi.

 

Di sisi lain, Gubernur Aceh saat ini, Muzakir Manaf, dikenal sebagai pendukung setia Prabowo sejak pemilu sebelumnya.

 

“Bagi Aceh, ini bukan sekadar pulau, tapi harga diri dan marwah,” tegas Ginting lagi.

 

Atas dasar itu, Selamat Ginting menyarankan agar Mendagri Tito Karnavian mempertimbangkan untuk mengundurkan diri karena dinilai gagal membaca peta politik dan sensitivitas wilayah.

 

“Seharusnya Tito mengundurkan diri. Karena sudah salah membaca peta, termasuk peta politik,” pungkasnya. (rmol)

 

Nama Desa Gosono tertulis jelas di foto, padahal Jokowi mengaku KKN di Desa Ketoyan. (Foto X Dian Sandi U) 

JAKARTA — Tingkah laku kader PSI, Dian Sandi Utama yang membagikan foto KKN yang diklaimnya saat KKN Jokowi justru membuat publik makin yakin dengan keanehan ijazah Jokowi.

 

Pasalnya, foto yang diunggah anak buah Kaesang Pangarep itu jelas-jelas memperlihatkan nama Desa Gosono. Sementara itu, Jokowi sendiri mengaku melakukan KKN di Desa Ketoyan.

 

‎"Ya KKN di cek aja, di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, di cek aja ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal cek wong dekat aja dari sini,” kata Jokowi, dilansir dari kanal YouTube akun Solo Times, Kamis (19/6/2025).

 

Hal tersebut juga disampaikan ahli epidemiologi, dr Tifauzia Tyassuma, melalui unggahannya di akun X pribadinya.

 

"Si Dian Sandi ini dimunculkan untuk menjadi bukti betapa dungunya Termul peliharaan wong solo, sepertinya," tulis Dokter Tifa mengawali analisisnya.

 

Sekarang, lanjut Dokter Tifa, dia posting foto katanya foto KKN Joko Widodo. Bikin tebakan, yang mana Joko Widodo. "Ya jelas tidak ada," tegas alumni Fakultas Kedokteran UGM ini.

 

Dia melanjutkan bahwa foto tersebut diframing sebagai foto mahasiswa KKN, tetapi tidak jelas mahasiswa Universitas mana. "Tetapi yang jelas menunjukkan kedunguan Dian Sandi ini adalah Foto ini desa GOSONO, bukan Ketoyan! Coba di zoom ya pojok kiri atas," urai Dokter Tifa.

 

Padahal, lanjutnya, Joko Widodo mengaku KKN di desa Ketoyan! Hahaha haduuh kenapa Termul Jokowi dungu-dungu semua!

 

"Tapi lebih parah lagi sebetulnya Bareskrim. Karena foto ini dimunculkan di layar kompres 22 Mei 2025. Ampun ampun.

Kenapa jadi pada ketularan dungu sama dengan majikan," tutup Dokter Tifa.

 

Sebelumnya, ‎pakar telamatika Roy Suryo menyoroti waktu pelaksanaan KKN Jokowi di Wonosegoro, Boyolali.

 

‎Roy Suryo membandingkan dengan sebuah dokumen yang sebelumnya disebut berasal dari Bareskrim Polri, di mana dalam berkas itu tertulis tahun 1983 sebagai periode pelaksanaan KKN tersebut.

 

‎Roy mempertanyakan perbedaan tahun yang disampaikan secara lisan oleh Jokowi dan yang tertulis dalam dokumen yang telah beredar sebelumnya.

 

‎"Ini bukti ketahuan bohong lagi,” ujar Roy melansir koranpelita, Kamis (19/6/2025).

 

‎”Di menit ke 2’20” ini Jokowi mengatakan dari mulutnya sendiri bahwa KKN-nya tahun 1985 awal, padahal menurut berkas (palsu?) di Bareskrim Polri tertulis tahun 1983. Mana yang bohong?,” ucapnya. (fajar)

Mantan Ketua DPRD Provinsi Jatim, Kusnadi usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih KPK/RMOL

 

JAKARTA — Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mencuat dalam penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.

 

Nama Khofifah disebut-sebut mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis, 19 Juni 2025.

 

Kusnadi menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama sekitar 8 jam terhitung sejak pukul 09.32 WIB dan selesai pukul 17.27 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

 

Dalam pemeriksaan itu, Kusnadi mengaku ditanya lebih dari 10 pertanyaan terkait mekanisme dana hibah.

 

"Dana hibah itu kan proses ya, bukan (berbentuk) materi. Itu dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi kalau dana hibah pelaksananya semua kepala daerah," kata Kusnadi.

 

Kusnadi memastikan, Gubernur Jatim Khofifah sangat mengetahui soal dana hibah. Mengingat Gubernur Jatim merupakan sosok yang mengeluarkan anggaran dana hibah dimaksud.

 

"Orang dia (Khofifah) yang mengeluarkan, masa dia enggak tahu," tutur Kusnadi.

 

Kusnadi kembali menegaskan bahwa, dana hibah merupakan kewenangan dari kepala daerah untuk melakukan eksekusi anggaran. Namun saat ditanya apakah Gubernur Khofifah harus juga diperiksa, Kusnadi menyerahkannya kepada KPK.

 

"Oh saya tidak berharap apa-apa. Itu kewenangan penegak hukum itu (untuk periksa Gubernur Jatim Khofifah)" pungkas Kusnad. (rmol)

 

Jokowi/Ist  

JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, terang-terangan mengaku terpesona dengan sosok Jokowi saat pertama kali tampil di panggung politik nasional.

 

“Dan bodohnya saya saat itu terpesona dgn gayanya yg polos dan terkesan tulus," kata Umar di X @UmarHasibuan__ (19/6/2025).

 

Namun kini Gus Umar, sapaannya, menyatakan dirinya bersyukur telah cepat siuman dan berdiri di pihak yang berseberangan dengan Jokowi.

 

"Pada akhirnya saya tersadar saat dia jd capres 2014. Untunglah saya cepat siuman,” tandasnya.

 

Gus Umar juga mengunggah video dokumentasi tahun 2012 yang menampilkan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menghadiri upacara bersama barisan aparat berpakaian dinas lengkap.

 

"Mengenang Awal Mula Jokowi Mulai Naik Daun," tertulis pada video tersebut.

 

Dalam video berdurasi singkat itu, Jokowi dan Ahok tampak tersenyum cerah mengenakan seragam Korpri berwarna biru muda.

 

Mereka berdiri di antara para anggota marching band dan pasukan kehormatan, lengkap dengan terompet dan seragam resmi.

 

Nuansa dalam video memberi kesan sebuah masa awal yang penuh harapan, simbol gaya kepemimpinan yang kala itu dinilai “merakyat”.

 

Namun Umar tampaknya ingin menyampaikan pesan sebaliknya bahwa kesan polos dan tulus tersebut, menurutnya, hanya pencitraan belaka.

 

Kini Jokowi harus menerima kenyataan pahit. Bukannya tenang setelah purna jabatan, ia justru terus diterpa isu miring.

 

Bukan hanya dugaan ijazah palsu, Jokowi juga diperhadapkan dengan isu pemakzulan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dari jabatan Wakil Presiden. (fajar)