SANCAnews.id

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (tengah)/Repro 

JAKARTA — Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih dan memutuskan mengembalikan empat pulau kepada Provinsi Aceh dinilai sebagai keputusan tepat oleh pengamat politik dan militer Selamat Ginting.

Keempat pulau yang dimaksud, yakni Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, sebelumnya telah dialihkan status administratifnya oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke wilayah Sumatera Utara, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-2138/2025.

Selamat Ginting menilai, sebagai pejabat pemerintah, Tito seharusnya tidak mengambil langkah sepihak terkait batas wilayah antarprovinsi.

“Menurut saya, ketika Mendagri mencoba memutuskan sesuatu yang bukan tugasnya, itu jadi blunder. Soal batas wilayah itu tugas negara, bukan semata administratif,” ujar Selamat Ginting, lewat kanal YouTube Forum Keadilan TV, Kamis 19 Juni 2025.

Selamat Ginting menjelaskan, keterlibatan Presiden Prabowo dalam menyelesaikan konflik ini merupakan langkah yang tidak lepas dari latar belakang militer dan intelijen yang dimilikinya.

“Begitu Prabowo mengambil alih, dia memakai kacamata pertahanan, keamanan, dan intelijen. Ini bukan semata konflik birokrasi antarprovinsi,” tegasnya.

Ia juga menyebut keputusan Tito memicu persepsi publik bahwa ada kepentingan politik yang bermain. Mengingat Tito dikenal dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, sementara Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution adalah menantu Jokowi.

Di sisi lain, Gubernur Aceh saat ini, Muzakir Manaf, dikenal sebagai pendukung setia Prabowo sejak pemilu sebelumnya.

“Bagi Aceh, ini bukan sekadar pulau, tapi harga diri dan marwah,” tegas Ginting lagi.

Atas dasar itu, Selamat Ginting menyarankan agar Mendagri Tito Karnavian mempertimbangkan untuk mengundurkan diri karena dinilai gagal membaca peta politik dan sensitivitas wilayah.

“Seharusnya Tito mengundurkan diri. Karena sudah salah membaca peta, termasuk peta politik,” pungkasnya. (rmol)

Nama Desa Gosono tertulis jelas di foto, padahal Jokowi mengaku KKN di Desa Ketoyan. (Foto X Dian Sandi U) 

JAKARTA — Tingkah laku kader PSI, Dian Sandi Utama yang membagikan foto KKN yang diklaimnya saat KKN Jokowi justru membuat publik makin yakin dengan keanehan ijazah Jokowi.

Pasalnya, foto yang diunggah anak buah Kaesang Pangarep itu jelas-jelas memperlihatkan nama Desa Gosono. Sementara itu, Jokowi sendiri mengaku melakukan KKN di Desa Ketoyan.

‎"Ya KKN di cek aja, di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, di cek aja ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal cek wong dekat aja dari sini,” kata Jokowi, dilansir dari kanal YouTube akun Solo Times, Kamis (19/6/2025).

Hal tersebut juga disampaikan ahli epidemiologi, dr Tifauzia Tyassuma, melalui unggahannya di akun X pribadinya.

"Si Dian Sandi ini dimunculkan untuk menjadi bukti betapa dungunya Termul peliharaan wong solo, sepertinya," tulis Dokter Tifa mengawali analisisnya.

Sekarang, lanjut Dokter Tifa, dia posting foto katanya foto KKN Joko Widodo. Bikin tebakan, yang mana Joko Widodo. "Ya jelas tidak ada," tegas alumni Fakultas Kedokteran UGM ini.

Dia melanjutkan bahwa foto tersebut diframing sebagai foto mahasiswa KKN, tetapi tidak jelas mahasiswa Universitas mana. "Tetapi yang jelas menunjukkan kedunguan Dian Sandi ini adalah Foto ini desa GOSONO, bukan Ketoyan! Coba di zoom ya pojok kiri atas," urai Dokter Tifa.

Padahal, lanjutnya, Joko Widodo mengaku KKN di desa Ketoyan! Hahaha haduuh kenapa Termul Jokowi dungu-dungu semua!

"Tapi lebih parah lagi sebetulnya Bareskrim. Karena foto ini dimunculkan di layar kompres 22 Mei 2025. Ampun ampun.

Kenapa jadi pada ketularan dungu sama dengan majikan," tutup Dokter Tifa.

Sebelumnya, ‎pakar telamatika Roy Suryo menyoroti waktu pelaksanaan KKN Jokowi di Wonosegoro, Boyolali.

‎Roy Suryo membandingkan dengan sebuah dokumen yang sebelumnya disebut berasal dari Bareskrim Polri, di mana dalam berkas itu tertulis tahun 1983 sebagai periode pelaksanaan KKN tersebut.

‎Roy mempertanyakan perbedaan tahun yang disampaikan secara lisan oleh Jokowi dan yang tertulis dalam dokumen yang telah beredar sebelumnya.

‎"Ini bukti ketahuan bohong lagi,” ujar Roy melansir koranpelita, Kamis (19/6/2025).

‎”Di menit ke 2’20” ini Jokowi mengatakan dari mulutnya sendiri bahwa KKN-nya tahun 1985 awal, padahal menurut berkas (palsu?) di Bareskrim Polri tertulis tahun 1983. Mana yang bohong?,” ucapnya. (fajar)

Mantan Ketua DPRD Provinsi Jatim, Kusnadi usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih KPK/RMOL

JAKARTA — Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mencuat dalam penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.

Nama Khofifah disebut-sebut mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis, 19 Juni 2025.

Kusnadi menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama sekitar 8 jam terhitung sejak pukul 09.32 WIB dan selesai pukul 17.27 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dalam pemeriksaan itu, Kusnadi mengaku ditanya lebih dari 10 pertanyaan terkait mekanisme dana hibah.

"Dana hibah itu kan proses ya, bukan (berbentuk) materi. Itu dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi kalau dana hibah pelaksananya semua kepala daerah," kata Kusnadi.

Kusnadi memastikan, Gubernur Jatim Khofifah sangat mengetahui soal dana hibah. Mengingat Gubernur Jatim merupakan sosok yang mengeluarkan anggaran dana hibah dimaksud.

"Orang dia (Khofifah) yang mengeluarkan, masa dia enggak tahu," tutur Kusnadi.

Kusnadi kembali menegaskan bahwa, dana hibah merupakan kewenangan dari kepala daerah untuk melakukan eksekusi anggaran. Namun saat ditanya apakah Gubernur Khofifah harus juga diperiksa, Kusnadi menyerahkannya kepada KPK.

"Oh saya tidak berharap apa-apa. Itu kewenangan penegak hukum itu (untuk periksa Gubernur Jatim Khofifah)" pungkas Kusnad. (rmol)

Jokowi/Ist  

JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, terang-terangan mengaku terpesona dengan sosok Jokowi saat pertama kali tampil di panggung politik nasional.

“Dan bodohnya saya saat itu terpesona dgn gayanya yg polos dan terkesan tulus," kata Umar di X @UmarHasibuan__ (19/6/2025).

Namun kini Gus Umar, sapaannya, menyatakan dirinya bersyukur telah cepat siuman dan berdiri di pihak yang berseberangan dengan Jokowi.

"Pada akhirnya saya tersadar saat dia jd capres 2014. Untunglah saya cepat siuman,” tandasnya.

Gus Umar juga mengunggah video dokumentasi tahun 2012 yang menampilkan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menghadiri upacara bersama barisan aparat berpakaian dinas lengkap.

"Mengenang Awal Mula Jokowi Mulai Naik Daun," tertulis pada video tersebut.

Dalam video berdurasi singkat itu, Jokowi dan Ahok tampak tersenyum cerah mengenakan seragam Korpri berwarna biru muda.

Mereka berdiri di antara para anggota marching band dan pasukan kehormatan, lengkap dengan terompet dan seragam resmi.

Nuansa dalam video memberi kesan sebuah masa awal yang penuh harapan, simbol gaya kepemimpinan yang kala itu dinilai “merakyat”.

Namun Umar tampaknya ingin menyampaikan pesan sebaliknya bahwa kesan polos dan tulus tersebut, menurutnya, hanya pencitraan belaka.

Kini Jokowi harus menerima kenyataan pahit. Bukannya tenang setelah purna jabatan, ia justru terus diterpa isu miring.

Bukan hanya dugaan ijazah palsu, Jokowi juga diperhadapkan dengan isu pemakzulan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dari jabatan Wakil Presiden. (fajar)

Momen Paspampres meringkus tiga kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Blitar, Jawa Timur/repro 

JAKARTA — Langkah represif yang dilakukan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pengawal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menangkap mahasiswa di Blitar, Jawa Tengah tidak dapat dibenarkan.

“Meskipun pada akhirnya para mahasiswa itu dilepas, tapi tindakan meringkus, merampas, menangkap dan menahan mahasiswa berlebihan dan berbasis kekerasan,” kata politisi PDIP, Guntur Romli, Kamis 19 Juni 2025.

Guntur mengurai, para mahasiswa dari kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu hanya ingin membentangkan poster berisi kritik kepada Wapres Gibran.

Kritik tersebut berkaitan janji Gibran untuk menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan kepada rakyat saat kampanye Pilpres 2024. Namun sayang, tindakan tiga mahasiswa PMII ini justru diamankan Paspampres.

Bagi Guntur, ini menjadi ancaman serius terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.

“Kami menyesalkan reaksi berlebihan Paspampres Gibran yang tidak bisa dibela dengan dalih apa pun. Mereka hanya menagih janji Gibran. Lain cerita kalau disambut poster dan spanduk memuji dan menjilat Gibran, tentu tidak akan pernah ditangkap,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Blitar Kota, AKBP Titus Yudho Uly telah menyampaikan klarifikasi soal pengamanan tiga kader Pimpinan Cabang PMII Blitar saat kunjungan Gibran di Blitar, Rabu, 18 Juni 2025.

Peristiwa tersebut terjadi saat Wapres Gibran dan rombongan tiba di Rumah Makan Bu Mamik untuk makan siang bersama. Saat itu, tiga kader PMII berniat membentangkan poster bertuliskan “Dinasti Tiada Henti”, “Omon-omon 19 Juta Lapangan Kerja”, dan “Semangat Terus Bikin Bualan Mas Wapres”.

Kapolres Blitar Kota menegaskan, tiga kader PMII itu tidak dilakukan penahanan. "Tidak ada," kata Titus. (rmol)