SANCAnews.id

Nama Desa Gosono tertulis jelas di foto, padahal Jokowi mengaku KKN di Desa Ketoyan. (Foto X Dian Sandi U) 

JAKARTA — Tingkah laku kader PSI, Dian Sandi Utama yang membagikan foto KKN yang diklaimnya saat KKN Jokowi justru membuat publik makin yakin dengan keanehan ijazah Jokowi.

Pasalnya, foto yang diunggah anak buah Kaesang Pangarep itu jelas-jelas memperlihatkan nama Desa Gosono. Sementara itu, Jokowi sendiri mengaku melakukan KKN di Desa Ketoyan.

‎"Ya KKN di cek aja, di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, di cek aja ke sana. Tahunnya seingat saya 85 awal cek wong dekat aja dari sini,” kata Jokowi, dilansir dari kanal YouTube akun Solo Times, Kamis (19/6/2025).

Hal tersebut juga disampaikan ahli epidemiologi, dr Tifauzia Tyassuma, melalui unggahannya di akun X pribadinya.

"Si Dian Sandi ini dimunculkan untuk menjadi bukti betapa dungunya Termul peliharaan wong solo, sepertinya," tulis Dokter Tifa mengawali analisisnya.

Sekarang, lanjut Dokter Tifa, dia posting foto katanya foto KKN Joko Widodo. Bikin tebakan, yang mana Joko Widodo. "Ya jelas tidak ada," tegas alumni Fakultas Kedokteran UGM ini.

Dia melanjutkan bahwa foto tersebut diframing sebagai foto mahasiswa KKN, tetapi tidak jelas mahasiswa Universitas mana. "Tetapi yang jelas menunjukkan kedunguan Dian Sandi ini adalah Foto ini desa GOSONO, bukan Ketoyan! Coba di zoom ya pojok kiri atas," urai Dokter Tifa.

Padahal, lanjutnya, Joko Widodo mengaku KKN di desa Ketoyan! Hahaha haduuh kenapa Termul Jokowi dungu-dungu semua!

"Tapi lebih parah lagi sebetulnya Bareskrim. Karena foto ini dimunculkan di layar kompres 22 Mei 2025. Ampun ampun.

Kenapa jadi pada ketularan dungu sama dengan majikan," tutup Dokter Tifa.

Sebelumnya, ‎pakar telamatika Roy Suryo menyoroti waktu pelaksanaan KKN Jokowi di Wonosegoro, Boyolali.

‎Roy Suryo membandingkan dengan sebuah dokumen yang sebelumnya disebut berasal dari Bareskrim Polri, di mana dalam berkas itu tertulis tahun 1983 sebagai periode pelaksanaan KKN tersebut.

‎Roy mempertanyakan perbedaan tahun yang disampaikan secara lisan oleh Jokowi dan yang tertulis dalam dokumen yang telah beredar sebelumnya.

‎"Ini bukti ketahuan bohong lagi,” ujar Roy melansir koranpelita, Kamis (19/6/2025).

‎”Di menit ke 2’20” ini Jokowi mengatakan dari mulutnya sendiri bahwa KKN-nya tahun 1985 awal, padahal menurut berkas (palsu?) di Bareskrim Polri tertulis tahun 1983. Mana yang bohong?,” ucapnya. (fajar)

Mantan Ketua DPRD Provinsi Jatim, Kusnadi usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih KPK/RMOL

JAKARTA — Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mencuat dalam penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.

Nama Khofifah disebut-sebut mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis, 19 Juni 2025.

Kusnadi menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama sekitar 8 jam terhitung sejak pukul 09.32 WIB dan selesai pukul 17.27 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dalam pemeriksaan itu, Kusnadi mengaku ditanya lebih dari 10 pertanyaan terkait mekanisme dana hibah.

"Dana hibah itu kan proses ya, bukan (berbentuk) materi. Itu dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi kalau dana hibah pelaksananya semua kepala daerah," kata Kusnadi.

Kusnadi memastikan, Gubernur Jatim Khofifah sangat mengetahui soal dana hibah. Mengingat Gubernur Jatim merupakan sosok yang mengeluarkan anggaran dana hibah dimaksud.

"Orang dia (Khofifah) yang mengeluarkan, masa dia enggak tahu," tutur Kusnadi.

Kusnadi kembali menegaskan bahwa, dana hibah merupakan kewenangan dari kepala daerah untuk melakukan eksekusi anggaran. Namun saat ditanya apakah Gubernur Khofifah harus juga diperiksa, Kusnadi menyerahkannya kepada KPK.

"Oh saya tidak berharap apa-apa. Itu kewenangan penegak hukum itu (untuk periksa Gubernur Jatim Khofifah)" pungkas Kusnad. (rmol)

Jokowi/Ist  

JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, terang-terangan mengaku terpesona dengan sosok Jokowi saat pertama kali tampil di panggung politik nasional.

“Dan bodohnya saya saat itu terpesona dgn gayanya yg polos dan terkesan tulus," kata Umar di X @UmarHasibuan__ (19/6/2025).

Namun kini Gus Umar, sapaannya, menyatakan dirinya bersyukur telah cepat siuman dan berdiri di pihak yang berseberangan dengan Jokowi.

"Pada akhirnya saya tersadar saat dia jd capres 2014. Untunglah saya cepat siuman,” tandasnya.

Gus Umar juga mengunggah video dokumentasi tahun 2012 yang menampilkan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menghadiri upacara bersama barisan aparat berpakaian dinas lengkap.

"Mengenang Awal Mula Jokowi Mulai Naik Daun," tertulis pada video tersebut.

Dalam video berdurasi singkat itu, Jokowi dan Ahok tampak tersenyum cerah mengenakan seragam Korpri berwarna biru muda.

Mereka berdiri di antara para anggota marching band dan pasukan kehormatan, lengkap dengan terompet dan seragam resmi.

Nuansa dalam video memberi kesan sebuah masa awal yang penuh harapan, simbol gaya kepemimpinan yang kala itu dinilai “merakyat”.

Namun Umar tampaknya ingin menyampaikan pesan sebaliknya bahwa kesan polos dan tulus tersebut, menurutnya, hanya pencitraan belaka.

Kini Jokowi harus menerima kenyataan pahit. Bukannya tenang setelah purna jabatan, ia justru terus diterpa isu miring.

Bukan hanya dugaan ijazah palsu, Jokowi juga diperhadapkan dengan isu pemakzulan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dari jabatan Wakil Presiden. (fajar)

Momen Paspampres meringkus tiga kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Blitar, Jawa Timur/repro 

JAKARTA — Langkah represif yang dilakukan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pengawal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menangkap mahasiswa di Blitar, Jawa Tengah tidak dapat dibenarkan.

“Meskipun pada akhirnya para mahasiswa itu dilepas, tapi tindakan meringkus, merampas, menangkap dan menahan mahasiswa berlebihan dan berbasis kekerasan,” kata politisi PDIP, Guntur Romli, Kamis 19 Juni 2025.

Guntur mengurai, para mahasiswa dari kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu hanya ingin membentangkan poster berisi kritik kepada Wapres Gibran.

Kritik tersebut berkaitan janji Gibran untuk menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan kepada rakyat saat kampanye Pilpres 2024. Namun sayang, tindakan tiga mahasiswa PMII ini justru diamankan Paspampres.

Bagi Guntur, ini menjadi ancaman serius terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.

“Kami menyesalkan reaksi berlebihan Paspampres Gibran yang tidak bisa dibela dengan dalih apa pun. Mereka hanya menagih janji Gibran. Lain cerita kalau disambut poster dan spanduk memuji dan menjilat Gibran, tentu tidak akan pernah ditangkap,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Blitar Kota, AKBP Titus Yudho Uly telah menyampaikan klarifikasi soal pengamanan tiga kader Pimpinan Cabang PMII Blitar saat kunjungan Gibran di Blitar, Rabu, 18 Juni 2025.

Peristiwa tersebut terjadi saat Wapres Gibran dan rombongan tiba di Rumah Makan Bu Mamik untuk makan siang bersama. Saat itu, tiga kader PMII berniat membentangkan poster bertuliskan “Dinasti Tiada Henti”, “Omon-omon 19 Juta Lapangan Kerja”, dan “Semangat Terus Bikin Bualan Mas Wapres”.

Kapolres Blitar Kota menegaskan, tiga kader PMII itu tidak dilakukan penahanan. "Tidak ada," kata Titus. (rmol)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto (Foto Net) 

POLEMIK yang sengaja diciptakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal perampasan empat pulau Aceh dan diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara telah selesai. Berita terakhir di media yang beredar luas di publik menyebut keempat pulau tersebut sah milik Aceh [sebenarnya memang milik Aceh] setelah Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan memastikan "cawe-cawe" ilegal Tito dipatahkan.

Meskipun secara hukum dan politik soal empat pulau dapat dikatakan selesai dan klir. Namun apakah persoalan ini benar-benar telah tuntas dan tidak membekas di hati rakyat Aceh? Jawabannya, belum tentu. Inilah susahnya mengobati luka hati rakyat Aceh.

Ulah Tito Karnavian yang notabene seorang pejabat tinggi negara merupakan representasi Pemerintah Pusat yang memindahkan pulau Aceh ke tangan Pemprovsu bukanlah sekadar salah teknis ataupun salah ketik. Tetapi sebuah kesalahan fatal, dan bagi nya harus menerima konsekuensi o diganjar kartu merah.

Lihatlah! Akibat dari kedunguan Tito menerbitkan surat keputusan haram itu suasana di Aceh terusik dan memanas. Padahal saat ini rakyat Aceh sedang berdoa bagi saudara-saudara mereka yang sedang menunaikan ibadah haji yang juga dalam kondisi centang perenang.

SK haram versi Kemendagri itu sangat prematur dan mengada-ada. Dalih tidak ditemukan dokumen (arsip) perjanjian lama antara Gubernur Aceh dan Sumut tahun 1992 sebagai dasar mengalihkan pulau itu ke Bobby Nasution (Gubsu saat ini) sangat tidak masuk akal bahkan sangat memalukan negara ini. Cerminan buruknya administrasi negara.

Secara psikologis dan ideologis, rakyat Aceh menilai tindakan Mendagri Tito Karnavian Cs sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Aceh. Tirani pemerintah pusat dalam memegang kekuasaan dan hubungannya dengan daerah. Padahal Aceh bukan sembarang daerah bagi NKRI.

Goresan luka lama yang belum pulih, kini pusat mencoba untuk mengorek lagi luka baru dengan kesalahan yang seakan-akan tidak disengaja. Aksi Tito Karnavian Cs sangat berbahaya. Jika tidak segera dievaluasi, Tito akan menjadi duri dalam daging di dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Tulisan ini tidak perlu saya panjangkan. Namun satu hal yang sangat penting dan genting dilakukan oleh Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto adalah secepatnya mencopot Mendagri Tito Karnavian sebagai tindak lanjut menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. MERDEKA! (republika)