SANCAnews.id

Jokowi/Ist  

JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, terang-terangan mengaku terpesona dengan sosok Jokowi saat pertama kali tampil di panggung politik nasional.

“Dan bodohnya saya saat itu terpesona dgn gayanya yg polos dan terkesan tulus," kata Umar di X @UmarHasibuan__ (19/6/2025).

Namun kini Gus Umar, sapaannya, menyatakan dirinya bersyukur telah cepat siuman dan berdiri di pihak yang berseberangan dengan Jokowi.

"Pada akhirnya saya tersadar saat dia jd capres 2014. Untunglah saya cepat siuman,” tandasnya.

Gus Umar juga mengunggah video dokumentasi tahun 2012 yang menampilkan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menghadiri upacara bersama barisan aparat berpakaian dinas lengkap.

"Mengenang Awal Mula Jokowi Mulai Naik Daun," tertulis pada video tersebut.

Dalam video berdurasi singkat itu, Jokowi dan Ahok tampak tersenyum cerah mengenakan seragam Korpri berwarna biru muda.

Mereka berdiri di antara para anggota marching band dan pasukan kehormatan, lengkap dengan terompet dan seragam resmi.

Nuansa dalam video memberi kesan sebuah masa awal yang penuh harapan, simbol gaya kepemimpinan yang kala itu dinilai “merakyat”.

Namun Umar tampaknya ingin menyampaikan pesan sebaliknya bahwa kesan polos dan tulus tersebut, menurutnya, hanya pencitraan belaka.

Kini Jokowi harus menerima kenyataan pahit. Bukannya tenang setelah purna jabatan, ia justru terus diterpa isu miring.

Bukan hanya dugaan ijazah palsu, Jokowi juga diperhadapkan dengan isu pemakzulan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dari jabatan Wakil Presiden. (fajar)

Momen Paspampres meringkus tiga kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Blitar, Jawa Timur/repro 

JAKARTA — Langkah represif yang dilakukan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pengawal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat menangkap mahasiswa di Blitar, Jawa Tengah tidak dapat dibenarkan.

“Meskipun pada akhirnya para mahasiswa itu dilepas, tapi tindakan meringkus, merampas, menangkap dan menahan mahasiswa berlebihan dan berbasis kekerasan,” kata politisi PDIP, Guntur Romli, Kamis 19 Juni 2025.

Guntur mengurai, para mahasiswa dari kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu hanya ingin membentangkan poster berisi kritik kepada Wapres Gibran.

Kritik tersebut berkaitan janji Gibran untuk menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan kepada rakyat saat kampanye Pilpres 2024. Namun sayang, tindakan tiga mahasiswa PMII ini justru diamankan Paspampres.

Bagi Guntur, ini menjadi ancaman serius terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.

“Kami menyesalkan reaksi berlebihan Paspampres Gibran yang tidak bisa dibela dengan dalih apa pun. Mereka hanya menagih janji Gibran. Lain cerita kalau disambut poster dan spanduk memuji dan menjilat Gibran, tentu tidak akan pernah ditangkap,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Blitar Kota, AKBP Titus Yudho Uly telah menyampaikan klarifikasi soal pengamanan tiga kader Pimpinan Cabang PMII Blitar saat kunjungan Gibran di Blitar, Rabu, 18 Juni 2025.

Peristiwa tersebut terjadi saat Wapres Gibran dan rombongan tiba di Rumah Makan Bu Mamik untuk makan siang bersama. Saat itu, tiga kader PMII berniat membentangkan poster bertuliskan “Dinasti Tiada Henti”, “Omon-omon 19 Juta Lapangan Kerja”, dan “Semangat Terus Bikin Bualan Mas Wapres”.

Kapolres Blitar Kota menegaskan, tiga kader PMII itu tidak dilakukan penahanan. "Tidak ada," kata Titus. (rmol)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto (Foto Net) 

POLEMIK yang sengaja diciptakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal perampasan empat pulau Aceh dan diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara telah selesai. Berita terakhir di media yang beredar luas di publik menyebut keempat pulau tersebut sah milik Aceh [sebenarnya memang milik Aceh] setelah Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan memastikan "cawe-cawe" ilegal Tito dipatahkan.

Meskipun secara hukum dan politik soal empat pulau dapat dikatakan selesai dan klir. Namun apakah persoalan ini benar-benar telah tuntas dan tidak membekas di hati rakyat Aceh? Jawabannya, belum tentu. Inilah susahnya mengobati luka hati rakyat Aceh.

Ulah Tito Karnavian yang notabene seorang pejabat tinggi negara merupakan representasi Pemerintah Pusat yang memindahkan pulau Aceh ke tangan Pemprovsu bukanlah sekadar salah teknis ataupun salah ketik. Tetapi sebuah kesalahan fatal, dan bagi nya harus menerima konsekuensi o diganjar kartu merah.

Lihatlah! Akibat dari kedunguan Tito menerbitkan surat keputusan haram itu suasana di Aceh terusik dan memanas. Padahal saat ini rakyat Aceh sedang berdoa bagi saudara-saudara mereka yang sedang menunaikan ibadah haji yang juga dalam kondisi centang perenang.

SK haram versi Kemendagri itu sangat prematur dan mengada-ada. Dalih tidak ditemukan dokumen (arsip) perjanjian lama antara Gubernur Aceh dan Sumut tahun 1992 sebagai dasar mengalihkan pulau itu ke Bobby Nasution (Gubsu saat ini) sangat tidak masuk akal bahkan sangat memalukan negara ini. Cerminan buruknya administrasi negara.

Secara psikologis dan ideologis, rakyat Aceh menilai tindakan Mendagri Tito Karnavian Cs sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Aceh. Tirani pemerintah pusat dalam memegang kekuasaan dan hubungannya dengan daerah. Padahal Aceh bukan sembarang daerah bagi NKRI.

Goresan luka lama yang belum pulih, kini pusat mencoba untuk mengorek lagi luka baru dengan kesalahan yang seakan-akan tidak disengaja. Aksi Tito Karnavian Cs sangat berbahaya. Jika tidak segera dievaluasi, Tito akan menjadi duri dalam daging di dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Tulisan ini tidak perlu saya panjangkan. Namun satu hal yang sangat penting dan genting dilakukan oleh Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto adalah secepatnya mencopot Mendagri Tito Karnavian sebagai tindak lanjut menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. MERDEKA! (republika)

Dokter Tifauzia Tyassuma/Net 

JAKARTA — Pernyataan menarik disampaikan politikus senior PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, terkait polemik keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo.

Beathor mengungkapkan, Andi Widjajanto, mantan Gubernur Lemhannas sekaligus tokoh PDIP, disebut melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang diyakini tidak otentik

Dalam kesaksiannya, Andi menyaksikan dokumen tersebut saat pencalonan Jokowi pada pemilihan presiden 2014. Namun, menurutnya, ijazah tersebut merupakan cetakan ulang yang dibuat pada 2012 saat Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

“Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI,” ujar Beathor.

Beathor juga menuding proses pencetakan ijazah dilakukan secara diam-diam di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, oleh tim relawan Jokowi yang berasal dari Solo.

Pegiat media sosial, Dokter Tifa ikut merespon tanggapan PDIP terkait isu ijazah palsu Jokowi.

Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dokter Tifa menyebut PDIP yang sedikit demi sedikit membocorkan hal ini perlahan mengarah ke satu kesimpulan.

Ia menyebut adanya rekayasa ijazah yang dipakai saat melakukan pendaftaran di KPU.

“Menarik ini ketika PDIP sudah bocor kasar, bukan bocor alus lagi tentang Rekayasa Ijazah yang dipakai untuk mendaftar KPU DKI Jakarta,” tulis Dokter Tifa Senin lalu dikutip Rabu (18/6/2025).

Mengutip pernyataan dari Beathor Suryadi ijazah ini hadir dan dipermak yang situs pembuatannya sudah dilenyapkan.

“Menurut Beathor Suryadi, Ijazah ybs dipermak di Pasar Pramuka pojokan, lembaga penerbit Ijazah ketok magic alias Universitas Pasar Pramuka - UPP (Jangan dicari situsnya karena sudah digusur mendadak),” sebutnya.

Angkat bicaranya PDIP soal ijazah palsu ini menurut Dokter Tifa semakin menghadirkan fakta mencegangkan.

Apalagi, menurutnya hilangnya Pasar Pramuka Salemba yang secara mendadak di tahun 2012 silam.

“Simak ya ketika Banteng sudah ikutan melabrak ijazah.

Dan ada tokoh yang hilang,” tuturnya.

“Saya langsung mikir.

Kenapa ya Pasar Pramuka Salemba itu tiba-tiba digusur mendadak tahun 2012, lalu bersih tak bersisa tahun 2015?,” ungkapnya.

“Apakah ada berusaha yang membersihkan jejak ?

Hohohoho ketawa ala santa klaus.

Bang Beathor, time is yours,” terangnya. (fajar)

Ubedilah Badrun/RMOL 

JAKARTA — Kegagalan lembaga negara seperti DPR dan MPR dalam menanggapi serius pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat memperkuat ketidakpercayaan publik dan mendorong reaksi di luar mekanisme konstitusi.

Hal itu dikemukakan pengamat politik Ubedilah Badrun dalam diskusi publik bertema "Menuju Pemakzulan Gibran: Sampai Kemana DPR Melangkah?" yang digelar Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Juni 2025.

“Kalau DPR tidak lagi menjadi institusi yang mewakili kepentingan rakyat, dan MPR juga demikian, kita tidak bisa menyalahkan rakyat kalau rakyat melakukan langkah-langkah yang di luar nalar, di luar arena politik yang konstitusional," katanya.

Ia mencontohkan potensi gelombang protes dari mahasiswa yang bisa lebih ekstrim dari sebelumnya. Ini karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan DPR.

Menurut Ubedilah, isu pemakzulan Gibran harus ditanggapi dengan serius demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

“Kalau pemakzulan Gibran ini tidak direspon secara serius akan mempertajam atau memperkuat publik distrust," tegasnya.

Ia juga menyoroti lemahnya etika politik di Indonesia. Dia mencontohkan mantan koruptor saja bisa dengan leluasa kembali mencalonkan dan terpilih kembali menjadi lagi, anggota DPR.

"Kita tidak punya etika politik secara membanggakan,” kritiknya.

Terkait posisi Gibran, Ubedilah mempertanyakan apakah sang wakil presiden bersedia mundur jika terbukti memiliki masalah hukum atau etik.

“Kalau datanya dibuka, apakah Gibran bersedia mundur? Kita harus belajar dari Jepang. Di sana, kalau pejabat buat kesalahan, dia mundur tanpa banyak alasan,” pungkasnya. (rmol)