SANCAnews.id

Gas air mata kadaluarsa (Era.id/Sachril) 

JAKARTA — Polisi terus memukul mundur pengunjuk rasa yang berdemonstrasi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Kamis, 28 Agustus 2025. Polisi diduga menggunakan gas air mata kedaluwarsa untuk memukul mundur para pengunjuk rasa.

Pembubaran massa ini dilakukan oleh kepolisian dengan sesekali menembakkan pelontar gas air mata. Penggunaan gas air mata ini agar massa bergegas membubarkan diri.

Pantauan ERA, massa terlihat kocar-kacir ketika terkena gas air mata. Di sisi lain, Brimob dan pasukan huru-hara masih bersiaga di sekitar Simpang Jalan Patal Senayan dan Jalan Asia-Afrika dekat traffic light.

Sesekali, terlihat polisi lewat dengan sepeda motor sambil membawa pedemo yang telah ditangkapnya.

Petugas itu kemudian berhenti ke depan polisi yang berjaga di Simpang Patal Senayan. Pedemo yang ditangkap itu lalu dikeroyok. Setelah itu, dia dibawa diduga untuk diperiksa.

Terlihat juga ada banyak bungkusan putih berserakan di dekat Simpang Jalan Patal Senayan. Saat dicek, plastik itu diduga adalah bungkus pelontar gas air mata.

Bungkus gas air mata itu tidak dihiraukan aparat kepolisian. Pada bungkus gas air mata itu tertulis waktu kedaluwarsa jatuh pada April 2023.

"38 mm TEAR GAS SHELL. Mfg: April 2020. Exp: April 2023," demikian isi tulisan di bungkusan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di sekitar lokasi. **

Akses jalan protokol dari Pejompongan menuju Jalan Palmerah Timur atau Stasiun Palmerah ditutup sementara pada Kamis petang, 28 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Bonfilio Mahendra) 

JAKARTA — Akses jalan protokol dari Pejompongan menuju Jalan Palmerah Timur atau Stasiun Palmerah ditutup sementara pada Kamis petang, 28 Agustus 2025.

Hal ini dikarenakan aksi massa menyerang barikade polisi ke arah Stasiun Palmerah.

Mulai dari batu, bambu, sampat botol beling hingga petasan dilempar oleh massa ke arah polisi.

Awalnya, polisi hanya menahan namun beberapa saat kemudian, petugas Brimob menembakan gas air mata ke arah massa.

Massa pun mundur ke arah Pejompongan dan traffic light Slipi.

Beberapa saat setelah mundur, massa kembali menyerang petugas dan saling serang pun tak terhindarkan. Pengamatan redaksi, massa tidak satupun menyampaikan aspirasi.

Sementara itu, lalu lintas KAI Commuter dari Stasiun Tanah Abang ke Palmerah maupun sebaliknya juga lumpuh. (rmol)

Mobil Barracuda tabrak ojol saat demo ricuh di Jakarta. (tangkap layar) 

JAKARTA — Aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) berujung ricuh antara demonstran dan aparat kepolisian, Kamis sore (28/8/2025).

Dalam kerusuhan itu yang terekam video, sebuah kendaraan taktis Barracuda Polri menabrak seorang pengemudi ojek online (ojol) yang berada di tengah kerumunan di Jalan Raya Pejompongan, Jakarta Pusat.

Sang ojol langsung tersungkur berada di dalam mobil tersebut. Massa aksi yang begitu banyak langsung menolong pengemudi itu. Tapi, mobil barakuda itu malah melanjutkan laju kendaraannya dan sengaja meninjak Ojol mulai dari ban depan hingga ban belakang.

Para pendemo langsung marah dan mengejar mobil barakuda yang terus kabur meninggalkan lokasi kejadi. "Ya Allah, ya Allah diinjak. Polisinya enggak mau berhenti, kasian abang Ojeknya. Bener kelindas dari situ, aku melihat banget," ujar wanita yang merekam kejadian itu.

Sebagian massa terus mengejar mobil itu, dan sebagian warga ada yang menolong Ojek dan langsung dibawa pakai motor untuk dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan.

Akhirnya, Ojol pun dibawa mobil ambulance dan mobil barakuda masih terus dikejar massa aksi hingga ada sebagain dari mereka bawa kayu agar mobil barakuda itu berhenti dan bertanggungjawab. (era)

Aparat kepolisian mengamankan aksi demonstrasi 'Revolusi Rakyat Indonesia' di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin 25 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Bonfilo Mahendra)

JAKARTA — Wakil Menteri Investasi/BKPM Todotua Pasaribu meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk menaruh kepercayaan yang besar kepada pemerintah dalam mengelola negara.

"Berikan kepercayaan sama pemerintah, karena pemerintah belum apa-apa," kata Wamen Todo dalam acara diskusi publik Berani Bicara #4 bertemakan ‘Akankah Realisasi Investasi 2025 Capai Target?’ di Rumah Besar Gatot Kaca, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Agustus 2025.

Hal itu menyusul adanya aksi demonstrasi massa dalam menanggapi kebijakan pemerintah belakangan ini.

Ia mengaku pernah menjadi demonstran ketika menggulingkan Presiden Soeharto, namun kali ini Todo menjadi seorang pejabat tinggi negara. Ia meminta masyarakat untuk tidak menghabiskan energi dengan unjuk rasa.

"Dulu memang kita pelaku demo, dulu waktu masuk kuliah, saya ini pernah menjatuhkan presiden. Bukan cuma pelaku demo. Pernah menjatuhkan presiden, terus terang aja. Tetapi, kita mau apa lagi sekarang?" tegasnya.

Ia menambahkan masyarakat Indonesia perlu berkaca dari China dan Thailand yang memiliki pendapatan perkapitanya jauh melebihi Indonesia. Kedua negara itu dianggap sebagai tempat yang aman dalam berbisnis dan berinvestasi.

"Kita ini nanti akan cuma menjadi momok, ini yang namanya penjajahan ekonomi,” tandasnya. (rmol)

Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Didesak Segera Tangkap Menag 

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik jual beli kuota haji khusus untuk musim haji 2024. Harga jualnya selangit. Kuota haji khusus mencapai Rp300 juta per orang, sementara kuota haji Furoda mencapai hampir Rp1 miliar. Kelebihan biaya tersebut dilaporkan dibayarkan oleh jemaah kepada pejabat di Kementerian Agama, yang jumlahnya mencapai ribuan dolar AS per kuota.

Menanggapi hal ini, pegiat media sosial Lia Amalia mengkritik para terduga pelaku. Ia menyebut insiden tersebut "sangat keterlaluan" melalui akunnya yang bertanda centang biru, @liaasister.

"Keterlaluan banget, kuota haji yang seharusnya diberikan kepada calon haji yang sudah menunggu lama malah diperjualbelikan oleh pejabat-pejabat kemenag. Keterlaluan banget, agama diperjualbelikan 🤦‍♂️," ujar alumni UMS itu, dikutip Rabu (27/8/2025)

Sebelumnya, KPK menduga kuota tambahan dari Arab Saudi yang semestinya untuk memangkas antrean justru dijual ke pihak tertentu agar bisa langsung berangkat.

KPK menilai, perubahan pembagian kuota haji reguler dan khusus yang tak sesuai aturan diduga menjadi pintu masuk praktik ini.⁠

⁠

Ada pun, skema jual beli kuota bermula dari pertemuan Presiden Jokowi dengan pemerintah Arab Saudi pada 2023 yang menghasilkan tambahan 20 ribu kuota. Diduga ada rapat yang menyepakati pembagian 50%-50% antara kuota reguler dan khusus, meski aturan membatasi kuota khusus maksimal 8 persen.

Setoran dari pihak travel ke oknum Kemenag diperkirakan mencapai USD 2.600-7.000 per kuota.⁠

⁠

Akibat praktik ini, kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun. KPK telah mencegah eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, mantan stafsusnya Gus Alex, serta bos travel Maktour Fuad Hasan bepergian ke luar negeri.

Penggeledahan juga dilakukan KPK beberapa kali menyita mobil, aset, dokumen, dan barang bukti elektronik.⁠ (fajar)