SANCAnews.id

Mobil Barracuda tabrak ojol saat demo ricuh di Jakarta. (tangkap layar) 

JAKARTA — Aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) berujung ricuh antara demonstran dan aparat kepolisian, Kamis sore (28/8/2025).

Dalam kerusuhan itu yang terekam video, sebuah kendaraan taktis Barracuda Polri menabrak seorang pengemudi ojek online (ojol) yang berada di tengah kerumunan di Jalan Raya Pejompongan, Jakarta Pusat.

Sang ojol langsung tersungkur berada di dalam mobil tersebut. Massa aksi yang begitu banyak langsung menolong pengemudi itu. Tapi, mobil barakuda itu malah melanjutkan laju kendaraannya dan sengaja meninjak Ojol mulai dari ban depan hingga ban belakang.

Para pendemo langsung marah dan mengejar mobil barakuda yang terus kabur meninggalkan lokasi kejadi. "Ya Allah, ya Allah diinjak. Polisinya enggak mau berhenti, kasian abang Ojeknya. Bener kelindas dari situ, aku melihat banget," ujar wanita yang merekam kejadian itu.

Sebagian massa terus mengejar mobil itu, dan sebagian warga ada yang menolong Ojek dan langsung dibawa pakai motor untuk dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan.

Akhirnya, Ojol pun dibawa mobil ambulance dan mobil barakuda masih terus dikejar massa aksi hingga ada sebagain dari mereka bawa kayu agar mobil barakuda itu berhenti dan bertanggungjawab. (era)

Aparat kepolisian mengamankan aksi demonstrasi 'Revolusi Rakyat Indonesia' di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin 25 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Bonfilo Mahendra)

JAKARTA — Wakil Menteri Investasi/BKPM Todotua Pasaribu meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk menaruh kepercayaan yang besar kepada pemerintah dalam mengelola negara.

"Berikan kepercayaan sama pemerintah, karena pemerintah belum apa-apa," kata Wamen Todo dalam acara diskusi publik Berani Bicara #4 bertemakan ‘Akankah Realisasi Investasi 2025 Capai Target?’ di Rumah Besar Gatot Kaca, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Agustus 2025.

Hal itu menyusul adanya aksi demonstrasi massa dalam menanggapi kebijakan pemerintah belakangan ini.

Ia mengaku pernah menjadi demonstran ketika menggulingkan Presiden Soeharto, namun kali ini Todo menjadi seorang pejabat tinggi negara. Ia meminta masyarakat untuk tidak menghabiskan energi dengan unjuk rasa.

"Dulu memang kita pelaku demo, dulu waktu masuk kuliah, saya ini pernah menjatuhkan presiden. Bukan cuma pelaku demo. Pernah menjatuhkan presiden, terus terang aja. Tetapi, kita mau apa lagi sekarang?" tegasnya.

Ia menambahkan masyarakat Indonesia perlu berkaca dari China dan Thailand yang memiliki pendapatan perkapitanya jauh melebihi Indonesia. Kedua negara itu dianggap sebagai tempat yang aman dalam berbisnis dan berinvestasi.

"Kita ini nanti akan cuma menjadi momok, ini yang namanya penjajahan ekonomi,” tandasnya. (rmol)

Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK Didesak Segera Tangkap Menag 

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik jual beli kuota haji khusus untuk musim haji 2024. Harga jualnya selangit. Kuota haji khusus mencapai Rp300 juta per orang, sementara kuota haji Furoda mencapai hampir Rp1 miliar. Kelebihan biaya tersebut dilaporkan dibayarkan oleh jemaah kepada pejabat di Kementerian Agama, yang jumlahnya mencapai ribuan dolar AS per kuota.

Menanggapi hal ini, pegiat media sosial Lia Amalia mengkritik para terduga pelaku. Ia menyebut insiden tersebut "sangat keterlaluan" melalui akunnya yang bertanda centang biru, @liaasister.

"Keterlaluan banget, kuota haji yang seharusnya diberikan kepada calon haji yang sudah menunggu lama malah diperjualbelikan oleh pejabat-pejabat kemenag. Keterlaluan banget, agama diperjualbelikan 🤦‍♂️," ujar alumni UMS itu, dikutip Rabu (27/8/2025)

Sebelumnya, KPK menduga kuota tambahan dari Arab Saudi yang semestinya untuk memangkas antrean justru dijual ke pihak tertentu agar bisa langsung berangkat.

KPK menilai, perubahan pembagian kuota haji reguler dan khusus yang tak sesuai aturan diduga menjadi pintu masuk praktik ini.⁠

⁠

Ada pun, skema jual beli kuota bermula dari pertemuan Presiden Jokowi dengan pemerintah Arab Saudi pada 2023 yang menghasilkan tambahan 20 ribu kuota. Diduga ada rapat yang menyepakati pembagian 50%-50% antara kuota reguler dan khusus, meski aturan membatasi kuota khusus maksimal 8 persen.

Setoran dari pihak travel ke oknum Kemenag diperkirakan mencapai USD 2.600-7.000 per kuota.⁠

⁠

Akibat praktik ini, kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun. KPK telah mencegah eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, mantan stafsusnya Gus Alex, serta bos travel Maktour Fuad Hasan bepergian ke luar negeri.

Penggeledahan juga dilakukan KPK beberapa kali menyita mobil, aset, dokumen, dan barang bukti elektronik.⁠ (fajar)

Ilustarsi demo di DPR. (Antara) 

JAKARTA — Polisi mengatakan Lurah Manggarai Selatan, Muhammad Sidik melaporkan kejadian pemukulan yang dialaminya saat unjuk rasa yang berujung ricuh di sekitar gedung DPR/MPR/DPD RI, Senin (25/8).

"Sudah buat LP (laporan polisi) kemarin sore di Polsek," kata Kapolsek Palmerah, Kompol Gomos Simamora kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Sidik membuat laporan penganiayaan yang dialaminya atau atas dugaan pelanggaran Pasal 170 KUHP.

Sebelumnya, Camat Tebet, Dyan Airlangga mengumpulkan bukti pendukung terkait pemukulan oleh massa terhadap Lurah Manggarai Selatan dan sopirnya, Asep Yudiana saat terjadi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR/DPD RI.

Pemukulan terjadi di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, pada Senin (25/8) malam pukul 18.30 WIB.

"Kita saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti pendukung," kata Dyan saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Dyan mengatakan, dari data pendukung tersebut nantinya pihaknya akan melaporkan kepada pimpinan.

Adapun terkait kronologi, Dyan mengatakan, saat kejadian lurah sedang dalam perjalanan pulang ke rumah.

Saat melintasi para pendemo hanya karena mobil tersebut berpelat merah sehingga akhirnya mobil itu dirusak oleh massa. Kejadiannya berlangsung cepat.

"Ketika di lokasi tersebut ternyata masih banyak pendemo dan kejadiannya cepat saja. Jadi langsung karena pelat merah jadi sasaran," katanya.

Dari kejadian tersebut, pihaknya bersama unsur terkait sudah mengambil mobil yang dirusak dan sudah dibawa ke tempat lebih aman. (era)

Aksi 25 Agustus 2025 memanas, polisi siaga ketat di sekitar Gedung DPR RI. Pintu DPR dilumuri oli hitam pekat.(Radar Bangkalan) 

JAKARTA — Gelombang protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan DPR belum mereda. Setelah demonstrasi besar-besaran pada hari Senin (25 Agustus 2025), para pengunjuk rasa berencana kembali turun ke jalan pada hari Kamis (28 Agustus 2025).

Informasi yang beredar menyebutkan, Forum AKSI akan bergabung dengan elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Berdasarkan seruan aksi yang beredar, titik kumpul ditetapkan di depan pintu masuk DPR (Jl. Gatot Subroto) pukul 13.00 WIB. Berdasarkan ajakan aksi yang beredar, titik kumpul ditetapkan di depan pintu masuk DPR (Jl. Gatot Subroto) pada pukul 13.00 WIB.

Empat tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi ini meliputi:

-Bubarkan Danantara

-Turunkan tunjangan anggota DPR

-Lengserkan Menkeu Sri Mulyani yang disebut sebagai maestro pemungut pajak rakyat

-Lengserkan Gibran

Seruan ini menegaskan bahwa aksi Kamis besok akan menjadi lanjutan dari protes sebelumnya yang menyoroti isu kenaikan tunjangan DPR dan berbagai kebijakan ekonomi.

Sebelumnya, Demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta diwarnai kericuhan, Senin (25/8/2025). Massa turut diikuti oleh banyak anak-anak sekolah.

Polisi kemudian memukul mundur aksi demo yang dinilai mulai tidak kondusif.

Sekitar pukul 12.30 WIB, massa yang berasal dari berbagai aliansi mulai berdatangan ke depan Gedung DPR RI.

Mereka terlihat melakukan pelemparan ke arah gedung wakil rakyat tersebut.

Bahkan, massa yang sempat berlari menuju Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Gedung DPR RI juga ikut dihalau dan dipukul mundur.

Tuntutan utama yang ramai beredar dalam seruan demo 25 Agustus adalah pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Beberapa seruan bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan dekrit guna membubarkan lembaga legislatif tersebut.

Tidak hanya itu, ada pula tuntutan untuk mengusut dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Selain itu, seruan juga mencakup desakan untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menambah daftar isu yang ingin diangkat oleh para pengunjuk rasa. (fajar)