Latest Post

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti 

 

JAKARTA — Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Usulan Pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR dan DPR.

 

"Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian petikan surat Selasa (3/6).

 

Kemudian, surat permintaan pemakzulan Gibran itu diklaim belum sampai ke meja pimpinan DPR RI.

 

Hal itu diakui Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dia menyatakan Pimpinan DPR belum menerima secara resmi surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

 

Ia mengklaim, hingga kini surat tersebut masih berada di Sekretariat Jenderal DPR RI dan belum sampai ke meja pimpinan.

 

"Surat belum kita terima karena baru hari Selasa (minggu lalu) dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7).

 

Terkait hal ini, Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti angkat suara terkait isu pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka yang kembali memanas.

 

Bivitri Susanti bicara terkait pemakzulan Gibran ini dalam podcast bersama dengan Abraham Samad di Channel Youtube pribadinya.

 

Dalam kesempatan itu, ia menyebut tuntutan pemakzulan yang dilayangkan oleh Purnawirawan TNi itu jelas.

 

Dimana referensi dari tuntutan dari pemakzulan ini sesuai dengan pasal 7A pasal 7B konstitusi.

 

“Kalau suratnya Purnawirawan itu jelas referensinya pasal 7A pasal 7B konstitusi soal pemakzulan. Sehingga mereka harus bahas,” kata Bivitri.

 

Lebih jauh, Bivitri menyebut persoalan pemakzulan ini perlu dibahas dengan problematik yang sebelumnya berkaitan dengan Wapres Gibran.

 

“Misalnya kapasitasnya Gibran itu sendiri, misalnya di karbit tuh soal umur,” ungkapnya.

 

Belum lagi soal fufufafa,” jelasnya. (fajar)

 

Program khitanan massal dalam Hari Bhayangkara ke-79 di Polda Jateng. FOTO: Humas Polda Jateng 

 

SEMARANG — Sebanyak 52 peserta ikuti acara khitanan massal pada puncak Hari Bhayangkara ke-79 di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), Kota Semarang, Selasa (1/7).

 

Dalam acara ini, peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak berusia 5 tahun hingga orang dewasa.

 

"Kegiatan ini dilaksanakan oleh enam dokter dan enam perawat yang khusus disiapkan untuk menangani prosedur sunatan secara aman dan higienis," kata Waka Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dr. Niken Diah.

 

Selain itu, hadir pula pemeriksaan kesehatan gratis mulai pengecekan tekanan darah, konsultasi dengan dokter umum, pemeriksaan laboratorium sederhana meliputi gula darah, kolesterol dan asam urat, lalu pemeriksaan gigi serta pemberian obat-obatan dan vitamin.

 

"Kegiatan tersebut melibatkan empat dokter dan 20 tenaga medis dari RS Bhayangkara yang sigap melayani warga dengan ramah dan profesional," kata dr. Niken.

 

Kegiatan yang juga diisi bakti sosial berupa pemberian ratusan paket sembako bagi masyarakat umum ini digelar di depan gerbang Mapolda Jateng dan juga di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.

 

Dia menyatakan bahwa layanan ini merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam memperingati Hari Bhayangkara yang bertajuk "Polri untuk Masyarakat" itu.

 

"Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat dari pelayanan kesehatan yang cepat, humanis, dan gratis. Semoga ini dapat membantu meringankan kebutuhan warga dan menjadi bagian dari pengabdian kami untuk negeri," ujarnya.

 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menegaskan bakti sosial dan kesehatan ini merupakan implementasi konkret Polri untuk Masyarakat.

 

"Kami berharap masyarakat terus mendukung dan memberi masukan, agar Polri semakin baik dalam menjalankan tugas pengayoman dan pelayanan," tutur Kombes Artanto. (jpnn)


SPBU - Petugas SPBU Pertamina melayani konsumen di Jakarta usai penyesuaian harga BBM per 1 Juli 2025. Harga Pertamax naik Rp400.  

 

JAKARTA — PT Pertamina (Persero) resmi merilis update harga bahan bakar minyak per Selasa, 1 Juli 2025. Dalam penyesuaian ini, lima jenis bahan bakar nonsubsidi mengalami kenaikan harga, mengikuti tren kenaikan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

 

Tak hanya itu, tensi geopolitik global akibat perang 12 hari antara Iran dan Israel turut memengaruhi penetapan harga baru tersebut. Sebagai perusahaan milik negara di sektor energi nasional, PT.Pertamina terus menjaga stabilitas pasokan dan kualitas bahan bakar di seluruh Indonesia.

 

5 Jenis BBM yang Mengalami Kenaikan Harga:

 

Kenaikan harga ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, meski terdapat sedikit perbedaan harga antardaerah sesuai penghitungan biaya distribusi.

 

Berikut daftar kenaikan harga BBM yang diumumkan Pertamina:

 

Pertamax naik Rp400, dari Rp12.100 menjadi Rp12.500/liter

 

Pertamax Turbo naik Rp450, dari Rp13.050 menjadi Rp13.500/liter

 

Pertamax Green 95 naik Rp450, dari Rp12.800 menjadi Rp13.250/liter

 

Dexlite naik Rp580, dari Rp12.740 menjadi Rp13.320/liter

 

Pertamina Dex naik Rp450, dari Rp13.200 menjadi Rp13.650/liter

 

Pertalite dan Solar Tidak Naik Sejak 2022

 

Sementara itu, harga Pertalite dan Biosolar tetap dan tidak mengalami perubahan.

 

Kedua jenis BBM subsidi ini masih dibanderol masing-masing Rp10.000/liter untuk Pertalite dan Rp6.800/liter untuk Solar, sesuai keputusan pemerintah yang sejak tahun 2022 belum melakukan penyesuaian.

 

Hal ini memberikan angin segar bagi masyarakat umum yang mayoritas masih menggunakan BBM subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.

 

Rincian Harga BBM Pertamina per Provinsi Seluruh Indonesia (1 Juli 2025)

 

Berikut adalah update harga BBM Pertamina terbaru per provinsi, dikutip dari MyPertamina.id.

 

Harga ini berlaku di SPBU Pertamina seluruh wilayah Indonesia mulai 1 Juli 2025:

 

Contoh Harga di Beberapa Provinsi Besar:

 

DKI Jakarta:

 

Pertamax: Rp12.500

 

Pertamax Turbo: Rp13.500

 

Pertamax Green 95: Rp13.250

 

Dexlite: Rp13.320

 

Pertamina Dex: Rp13.650

 

Pertamax di Pertashop: Rp12.400

 

Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur:

 

Harga seragam seperti Jakarta:

 

Pertamax: Rp12.500

 

Turbo: Rp13.500

 

Green 95: Rp13.250

 

Dexlite: Rp13.320

 

Pertamina Dex: Rp13.650

 

Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, dan Kepri:

 

Harga lebih tinggi karena biaya distribusi:

 

Pertamax: Rp13.100

 

Turbo: Rp14.100

 

Dexlite: Rp13.900

 

Pertamina Dex: Rp14.250

 

Papua dan Papua Tengah:

 

Pertamax: Rp12.800

 

Turbo: Rp13.800

 

Dexlite: Rp13.610

 

Pertamina Dex: tidak tersedia

 

Daftar Lengkap Harga BBM 1 Juli 2025 per Provinsi

 

Untuk memudahkan pembaca, berikut link/daftar PDF harga lengkap di 38 provinsi dan zona FTZ (Sabang, Batam) bisa diakses di www.mypertamina.id (tidak aktif di sini, hanya contoh referensi).

 

Beberapa harga acuan lain:

 

Aceh: Pertamax Rp12.800, Dexlite Rp13.610

 

Lampung & Jambi: Pertamax Rp12.800, Dexlite Rp13.610

 

Kalimantan: Pertamax Rp12.800, Dexlite Rp13.610

 

Sulawesi: Pertamax Rp12.800, Dexlite Rp13.610

 

Maluku & Papua: Pertamax Rp12.800, Dexlite Rp13.610

 

Respons dan Imbauan Pertamina

 

Pihak Pertamina menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini dilakukan secara berkala, mengikuti harga rata-rata publikasi minyak mentah dunia seperti ICP (Indonesian Crude Price), MOPS (Mean of Platts Singapore), dan fluktuasi nilai tukar rupiah.

 

Masyarakat diimbau untuk hanya membeli BBM di SPBU resmi dan tidak terpengaruh informasi hoaks di media sosial terkait harga. (tribunnews)

 

Pakar telematika Roy Suryo ditemui pers usai memenuhi undangan klarifikasi Polda Metro Jaya, di Jakarta, Kamis (15/5/2025)


JAKARTA — Alumni UGM, Saefulhadi secara terbuka mengatakan telah terjadi dekonstruksi logika, pemikiran, dan tindakan Pakar Telematika, Roy Suryo.

 

Hal itu diungkap Syaiful setelah Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia turut mencoba menafsirkan pernyataan Roy Suryo yang menyebut dirinya diteror makhluk astral sebagaimana disampaikan Dokter Tifauzia Tyassuma.

 

"(Pernyataan) Heru Subagia menyoroti kemerosotan wacana publik dalam polemik ijazah Jokowi, yang telah beralih dari upaya rasional menuju pertunjukan absurditas," ujar Syaiful dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).

 

Dikatakan Syaiful, apa yang dibeberkan Heru memperlihatkan paradoks besar dalam upaya yang semestinya berbasis data dan hukum, tapi kini justru dibumbui oleh narasi supranatural.

 

"Harus diakui bahwa substansi awal dari isu ini berangkat dari pertanyaan yang wajar dalam demokrasi, keterbukaan informasi publik tentang rekam jejak pejabat negara," tukasnya.

 

Hanya saja, kata Syaiful, ketika aktor-aktor yang terlibat justru menjual kisah metafisik dan mistik sebagai bagian dari argumen, maka kredibilitas mereka sebagai akademisi atau profesional ikut tergerus.

 

"Klaim seperti ini bukan hanya melemahkan argumen, tetapi juga mencederai semangat pencarian kebenaran yang objektif," sebutnya.

 

Lebih lanjut, Syaiful menuturkan bahwa kritik Heru terhadap hebohnya isu ini sebagai ketoprak humor agar layak diperhatikan.

 

"Media sosial dan ruang publik kita kini memang cenderung mengubah isu penting menjadi konsumsi ringan yang mudah dijadikan meme atau konten lucu," cetusnya.

 

Tambahnya, ketika kebenaran akademik berganti menjadi drama berkepanjangan, maka masyarakat semakin jauh dari pemahaman utuh, dan malah tenggelam dalam sensasi.

 

"Namun demikian, ada pula sisi lain dari pernyataan Ketua Kagama Cirebon Raya yang menyebut klaim Roy Suryo sebagai halusinasi yang harus dinikmati masyarakat," terangnya.

 

Pernyataan Heru, kata Syaiful, meski mungkin dimaksudkan sebagai satir, dapat menjadi bumerang. Alih-alih meluruskan informasi, ia justru menambah lapisan komedi dalam diskursus yang seharusnya serius.

 

"Apakah ini berarti elite intelektual kini ikut merelakan diri menjadi bagian dari industri hiburan opini publik?," Syaiful menuturkan.

 

Dijelaskan Syaiful, secara keseluruhan, apa yang diungkapkan Heru patut diapresiasi karena menyentil titik krusial, hilangnya integritas dalam menyampaikan kebenaran.

 

"Polemik ijazah Jokowi, jika memang memiliki bobot hukum dan akademik, harus diproses melalui jalur legal dan ilmiah, bukan lewat opini mistik, drama emosional, atau perang sindiran," imbuhnya.

 

Ia membeberkan bahwa masyarakat Indonesia tidak kekurangan energi untuk berpikir rasional, hanya saja panggung diskursusnya kini terlalu penuh dengan aktor-aktor yang lebih gemar tampil daripada membimbing. 

 

"Semoga semua pihak yang terlibat baik yang pro maupun kontra segera kembali ke ranah argumentasi rasional dan konstitusional," tandasnya.

 

"Sebab di tengah gelapnya realitas sosial kita, masyarakat memang tidak membutuhkan pertunjukan astral, tetapi cahaya kebenaran yang logis, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan," kuncinya.

 

Sebelumnya, Heru Subagia angkat bicara menanggapi klaim Roy Suryo yang menyebut dirinya mendapat serangan astral usai menyuarakan isu ijazah tersebut.

 

Dikatakan Heru, pernyataan Roy Suryo terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan sikap akademik yang rasional.

 

"Menurut saya terlalu lebay bikin kesaksian hingga harus mengungkit dan membangkitkan dunia astral. Itu halusinasi Mas Roy Suryo dengan bumbu-bumbu mistis supaya ceritanya dinikmati masyarakat," ujar Heru kepada fajar.co.id, Senin (30/6/2025).

 

Ia juga menyinggung kecenderungan masyarakat yang lebih tertarik pada narasi mistis ketimbang fakta dan argumentasi yang berbasis data.

 

"Jangan sampai unsur astral dalam polemik ijazah Jokowi ini sengaja ditaruh agar semakin mendapatkan atensi publik. Masyarakat kita memang lebih suka tayangan astral daripada realita," ucapnya.

 

Seperti diketahui, serangan nonfisik terhadap Roy Suryo, sebelumnya disampaikan oleh Dokter Tifauzia Tyassuma melalui media sosial.

 

Menurut Tifauzia, Roy sempat mengalami gangguan yang ia sebut sebagai serangan tak kasat mata, pasca intens mengkritisi keabsahan ijazah Presiden.

 

Namun, Heru menyarankan agar Roy tetap berpijak pada bukti akademis dan pendekatan rasional sesuai latar belakangnya sebagai ahli telematika.

 

"Sangat kontras ajakan Mas Roy dengan profesinya sebagai ahli telematika, tapi justru komentar-komentarnya bersifat astral dan imajinatif. Saya pikir, ini lebih ke simbolik dan bentuk humor jenaka khas Mas Roy," imbuhnya.

 

Ia menegaskan, klaim seperti itu rawan menyesatkan dan hanya menjadi bola liar di tengah masyarakat yang seharusnya mendapat pencerahan berbasis bukti.

 

"Jujur, saya tetap meyakini mas Roy masih ada dalam koridor akal sehat, rasional, realistis, terukur untuk mencapai tujuan-tujuannya dalam mendapatkan transparansi dan independensi penyidikan berkaitan polemik ijazah pak Jokowi," terangnya.

 

Heru bilang, bisa jadi yang disebut serangan makhluk astral tersebut justru identifikasi pemahaman Roy Suryo terhadap orang yang tidak suka pada dirinya. 

 

"Memang sengaja menyerang argumen dan dalil-dalilnya dan tentu ini disebut serangan astral. Karena memang selama ini banyak pihak yang notabene infleksibel had, tidak terlihat yang terus menginginkan polemik dan transparansi ijazah Jokowi tidak berujung," tandasnya. (**)

 


Peringkat negara paling tidak jujur dalam dunia akademik/Ist 

 

JAKARTA — Pengamat akademis dan politik Rocky Gerung, menanggapi serius laporan internasional yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling tidak jujur ​​kedua di dunia akademis, hanya satu peringkat di bawah Kazakhstan.

 

Hasil ini diungkapkan oleh peneliti dari Republik Ceko, Vit Machacek dan Martin Srholec. Keduanya mempelajari artikel akademis yang diterbitkan di berbagai jurnal sepanjang tahun 2015 hingga 2017.

 

Sosok yang akrab disapa RG itu mengatakan, temuan itu merupakan tamparan moral dan integritas bagi dunia pendidikan dan kaum intelektual di Indonesia.

 

"Dunia memeringkatkan kita dalam kondisi yang betul-betul memalukan bahwa ketidakjujuran intelektual nomor dua unggulnya," ujar Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Selasa 1 Juli 2025.

 

Ini artinya, berbohong dalam riset, memalsukan ijazah, menyogok untuk lulus skripsi, bahkan membayar agar bisa masuk jurnal internasional, menjadi praktik yang terbaca luas oleh dunia.

 

Menurutnya, indeks semacam ini harus dilihat sebagai peringatan keras bahwa Indonesia perlu mengembalikan fungsi dasar dari riset dan kejujuran ilmiah.

 

Rocky juga menyinggung bahwa Indonesia sejak awal dibangun atas dasar pertukaran pikiran dan tradisi intelektual yang kuat. Namun, menurutnya, saat ini terjadi kemunduran yang ditandai dengan alergi terhadap pemikiran kritis.

 

“Setiap orang yang berpikir kritis dianggap memusuhi pemerintah, yang berpikir radikal dicap menjual bangsa, yang ingin debat argumen malah dituduh memecah belah negara,” ujarnya.

 

Eks dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia itu menilai hilangnya kejujuran dalam dunia akademik mencerminkan kerusakan yang lebih luas dalam budaya berpikir dan integritas publik.

 

“Jadi sekali lagi ini tamparan moral sekaligus tamparan integritas karena kejujuran di wilayah intelektual adalah kemestian,” pungkas Rocky Gerung. (rmol)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.