SANCAnews.id

Ilustrasi/Ist 

Oleh : Arief Rachman

KEPOLISIAN Negeri Impian’ adalah gambaran harapan masyarakat akan sosok polisi yang profesional, berintegritas dan dekat dengan masyarakat. Ungkapan ini mewakili keinginan masyarakat untuk memiliki aparat penegak hukum yang tidak sekedar menegakkan aturan, namun juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial, melindungi, mengayomi serta memberikan pelayanan terbaik. Inilah cita-cita ideal tentang kepolisian yang benar-benar menjadi ”Sahabat Masyarakat”.

 

Selasa, 1 Juli 2025 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara yang ke-79 dengan mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”. Ditahun yang sama pula, melalui keterangan yang dikutip pada Senin, 10 Februari 2025, Civil Society for Police Watch melakukan penelitian mengenai tingkat kepuasan publik terhadap Polri yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik serta kinerja Polri masih berada di bawah angka 50 persen. (Sumber ; MetroTV)

 

Oleh karena itu, kesempatan ini selayaknya digunakan untuk merefleksikan kembali perjalanan hidup Jenderal Hoegeng Imam Santoso, seorang figure kepolisian dalam sejarah bangsa Indonesia yang dikenal sebagai sosok yang jujur dan dihormati oleh masyarakat, sembari melakukan introspeksi sebagai proses evaluasi awal untuk dapat memahami bagaimana cara membangun kepercayaan publik, menciptakan citra dan reputasi yang positif, agar visi ’Kepolisian Negeri Impian’ dapat diwujudkan.

 

Pendekatan Sosial Terhadap Kepercayaan Publik

 

Dalam karyanya “Trust : The Social Virtues and the Creation of Prosperity”, Francis Fukuyama mengungkapkan bahwa kepercayaan sosial adalah dasar untuk menjaga kohesi sosial serta keberhasilan lembaga publik. Kepercayaan ini terbangun lewat konsistensi, transparansi, dan pertanggung jawaban.

 

Ketika kepolisian transparansi dalam setiap tindakan dan pilihan yang diambil, serta menerima tanggung jawab atas kesalahan yang mungkin ada, masyarakat akan bisa lebih percaya. Transparansi ini bisa dicapai dengan beberapa cara, seperti menyusun laporan tahunan yang terbuka, menyelesaikan kasus secara adil dan terbuka, terbuka dalam proses rekrutmen hingga promosi jabatan kepolisian dan lain sebagainya.

 

Menurut Sunshine dan Tyler, sikap keadilan dalam perkhidmatan kepolisian memberi impact kepada kepercayaan dan kepatuhan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang percaya bahwa kepolisian itu berkeadilan, maka semakin cenderung masyarakat untuk mengikuti aturan dan mendukung kepolisian. Ini menunjukan pentingnya menjaga dan meningkatkan standar profesionalitas dan netralitas.

 

Dapat dibayangkan, ketika masyarakat tidak percaya terhadap institusi penegak hukum, mereka cenderung menjauh dari petugas kepolisian dan berusaha mencari keadilan melalui cara-cara yang tidak resmi atau bahkan melanggar hukum. Hal ini menimbulkan siklus negatif, yang dimana ketidakpercayaan masyarakat semakin meluas di tengah tingginya tindakan ilegal. Sebaliknya, jika kepercayaan masyarakat tinggi, mereka lebih mau berkolaborasi dengan polisi, melaporkan kejahatan, dan mendukung penegakan hukum, yang pada akhirnya lingkungan aman dan harmonis tercipta dengan sendirinya.

 

Netralitas

 

Berdasarkan gagasan tentang keadilan dari John Rawls, keadilan sebagai perlakuan yang objektif menghendaki adanya lembaga yang dapat berfungsi sesuai dengan prinsip keadilan tanpa berpihak kepada kelompok tertentu. Netralitas tidak hanya diartikan sebagai ketidak berpihakan, lebih dari itu; ia menunjukan nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang mendasar. Dari sudut pandang ini, netralitas kepolisian erat kaitanya dengan jaminan bahwa setiap langkah dan putusan yang diambil berlandaskan pada prinsip keadilan dan bebas dari pengaruh agenda politik maupun ekonomi yang spesifik.

 

Kepolisian sebagai sebuah lembaga harus beroperasi dengan cara seperti demikian, memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh bias yang bisa merugikan keadilan. Netralitas juga berkaitan dengan tanggung jawab etis. Immanuel Kant dalam pandangan etika deontologisnya menekankan pentingnya tindakan yang dilakukan berdasarkan kewajiban moral serta prinsip yang bersifat universal. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan dan keputusan harus didasari oleh hukum dan kode etik profesional, bukan kepentingan pribadi atau tekanan dari luar.

 

Tantangan untuk mempertahankan netralitas kepolisian dapat dilihat dari pola interaksi kekuasaan dan hukum. Michael Lipsky mencatat bahwa petugas di lapangan memiliki wewenang yang signifikan dalam membuat keputusan, tetapi perlu kebijaksanaan agar wewenang yang dijalankan tidak disalahgunakan. Sebab, penyalahgunaan bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

 

Di Indonesia, keputusan kepolisian kerap kali kontroversial, ketika dipertemukan dengan kasus-kasus yang melibatkan para pejabat atau pengusaha. Artinya, kepolisian harus menunjukkan netralitas dan profesionalisme untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan hukum ditegakkan dengan adil.

 

Selanjutnya, netralitas kepolisian sangat diuji saat momentum demokrasi. Sering kali dugaan terhadap oknum kepolisian yang ikut terlibat mendukung calon tertentu mencuat ke permukaan, ini dapat merusak citra institusi. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian untuk tetap bebas dari pengaruh politik dan memastikan semua tindakan sesuai hukum dan berkeadilan. Kepolisian harus menunjukkan bahwa penanganan setiap kasus dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan prosedur.

 

Profesionalitas: Manifestasi Kepolisian Negeri Impian

 

Tantangan utama dalam mencapai profesionalisme di kepolisian adalah memastikan semua anggotanya memiliki integritas yang tinggi dan kemampuan yang baik. “The Soldier and the State”, oleh Samuel Huntington menyoroti betapa krusialnya pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk menjaga sikap profesionalitas. Hal ini berkaitan dengan elemen-elemen teknis serta perkembangan budaya yang mendukung nilai integritas dan etika.

 

Dalam lingkup kepolisian, profesionalisme berarti melaksanakan tugas dengan baik, tanpa korupsi dan dengan pemahaman hukum yang mendalam. Solutif penulis, menekankan pentingnya struktur hierarki yang jelas dan pelatihan berkelanjutan agar dapat bekerja secara efektif. Ini menunjukan setiap anggota kepolisian perlu mendapatkan pelatihan yang baik dan sistem penilaian yang adil untuk meningkatkan kemampuan mereka secara berkelanjutan.

 

Misalnya,  berkaca pada salah satu persoalan yang sering muncul terkait dengan minimnya kompetensi dalam menangani tindak pidana cyber atau kejahatan antar negara di tengah era digitalisasi. Artinya, dengan tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks, perlu perbaikan di banyak bidang, termasuk pembinaan, operasional dan pembangunan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana juga harus menjadi perhatian.

 

Terutama, keberadaan petugas kepolisian sangat erat kaitanya dengan masyarakat. Insiden penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ketidakjelasan dalam penyampaian informasi mengenai suatu perkara, pelecehan seksual, tindakan yang tidak menyenangkan, serta penyelidikan perkara yang tidak berujung adalah contoh penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang lambat laun menciptakan paradigma buruk bagi institusi.

 

Apalagi, kepolisian berperan penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Opini yang seharusnya ada adalah bahwa polisi menjadi teladan yang dapat di ikuti dan di andalkan untuk memberikan perlindungan serta pelayanan terhadap masyarakat. Jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan tugas, hal ini dapat menimbulkan keraguan publik terhadap kemampuan polisi dalam melaksanakan fungsi utamanya sebagai pelindung dan pelayan. (*)

 

*Penulis adalah Pegiat Literasi dan Ketua Forum Cinta Polri Nusa Tenggara Barat

 

 

JAKARTA — Isu seputar kesehatan mantan Presiden Joko Widodo saat ini tengah menjadi perbincangan publik. Kali ini, netizen ramai memperbincangkan dugaan bahwa penyakit kulit yang diderita Jokowi hanya rekayasa belaka.

 

Spekulasi ini mencuat setelah akun X (dulu Twitter) @oppsosisi mengunggah foto perbandingan wajah Jokowi yang dituding menggunakan riasan agar tampak sakit, dan menyebut kondisi itu sekadar "drama" untuk menarik simpati publik.

 

Akun X @oppsosisi yang dikenal kerap membagikan konten doksing dan satir politik, mengunggah foto perbandingan wajah Jokowi pada Minggu, 22 Juni 2025 pukul 20.19 WIB.

 

Unggahan tersebut telah ditonton lebih dari 4,2 juta kali dan mendapat lebih dari 1.000 komentar.

 

Dalam unggahannya, akun itu membandingkan dua foto Jokowi yang diklaim sebagai kondisi sebelum dan sesudah menggunakan riasan wajah.

 

Ia menyoroti keberadaan tahi lalat di wajah Jokowi yang dinilai "ikut melebar", lalu mempertanyakan kebenaran sakit kulit yang disebut dialami Jokowi usai kunjungan ke Vatikan pada 30 April 2025.

 

"Kalau memang itu sakit kulit, kenapa tahi lalat ikut nimbrung?" tulis akun tersebut.

 

Ia juga menuduh Jokowi memakai make-up artis demi "mencari simpati publik" dan menyebut kondisi tersebut hanya bagian dari "rekayasa" media pribadi mantan presiden.

 

Unggahan ini menuai beragam komentar dari warganet. Akun @Yunar Kagantino mempertanyakan: "Kalau sakit kok nggak ada kabar berobat?".

 

Sementara akun @Ninjenta menulis, "Masuk akal juga, sekelas mantan presiden masa nggak berobat ke luar negeri dan cari rumah sakit paling bagus, ini seliweran kayak nggak ada tindakan gitu."

 

Ada pula akun A Ross yang menambahkan, "Kalau emang beneran sakit, kenapa justru sering muncul di publik dan aktif menerima tamu?"

 

Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana mengenai unggahan tersebut maupun spekulasi yang berkembang di media sosial.

 

Gejalanya Tak Biasa

 

Wajah bengkak, tubuh lemah, dan tonjolan di perut membuat publik menduga ia tengah mengidap penyakit berat.

 

Dokter Tifauzia Tyassuma menyebut gejala yang terlihat bukan sekadar alergi biasa, melainkan tanda autoimun agresif yang bisa merusak ginjal dalam waktu singkat.

 

Ia bahkan menyebut Jokowi telah berbohong atau hoaks dengan mengaku hanya alergi kulit biasa.

 

Melalui unggahan yang dipublikasikan pada Minggu (22/6/2025), yang telah dibagikan lebih dari 400 kali dan ditonton lebih dari 466 ribu kali, Dokter Tifa memberikan penjelasan medis.

 

Ia menyampaikan analisis berdasarkan sejumlah gejala fisik yang terlihat sejak April 2025 hingga saat ini.

 

Menurut pengamatannya, Jokowi diduga mengidap penyakit autoimun agresif yang dalam waktu singkat dapat merusak ginjal.

 

Tonjolan di bagian perut Jokowi, menurut Dokter Tifa, kemungkinan besar adalah alat CAPD, yang digunakan untuk cuci darah mandiri.

 

"Ini adalah assessment dari seorang dokter atas pertanyaan para netizen," jelasnya.

 

Ia juga menegaskan bahwa kekhawatirannya terhadap kondisi Jokowi tidak berkaitan dengan perbedaan pandangan politik.

 

"Karena berulangkali saya sampaikan, saya mengkhawatirkan kesehatan Pak JW, terlepas dari saat ini kita berseberangan," ujarnya.

 

"Padahal bukan maksud saya untuk menjadi lawan beliau atau apa. Yang saya lakukan adalah menegakkan kebenaran soal ijazah. Kalau dengan itu beliau tersinggung dan memusuhi saya, ya kita lihat saja bagaimana kebenaran itu akan membela dirinya sendiri."

 

Lebih lanjut, Dokter Tifa menjelaskan bahwa penyakit autoimun agresif bisa berkembang sangat cepat menuju kondisi terminal, bahkan dalam waktu kurang dari enam bulan.

 

Gejala-gejala penyakit ini meliputi perubahan ekstrem pada kulit, rasa gatal hebat, sarkopenia (penyusutan massa otot secara cepat), kelemahan tubuh, hingga penurunan berat badan yang drastis.

 

Ia juga menyebutkan risiko kerusakan organ vital, terutama ginjal dan sistem imun.

 

Beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kondisi serupa di antaranya Lupus Nephritis stadium IV–V, Rapid Progressive Glomerulonephritis (RPGN), dan Scleroderma Renal Crisis, yang semuanya bisa merusak ginjal hanya dalam hitungan minggu.

 

"Sebagai dokter dan sesama manusia, saya khawatir terhadap kesehatan beliau," ucapnya.

 

Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, penggunaan CAPD justru dinilai sudah tidak lagi memadai.

 

Ia juga membantah klaim yang menyebut kondisi Jokowi hanya disebabkan alergi kulit ringan pasca kunjungannya ke Vatikan.

 

"Justru yang hoaks adalah, orang yang mengatakan ini hanya alergi kulit biasa," tegasnya. "Sekali lagi, ini sakit berat. Berat sekali."

 

Dokter Tifa bahkan menyarankan agar Jokowi segera mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit terbaik dunia, dan menyebut China sebagai opsi yang relevan karena faktor hubungan darah.

 

"Apakah negara masih memfasilitasi mantan presiden untuk mendapatkan perawatan terbaik?" pungkasnya.

 

Tingkah Aneh Jokowi

 

Sementara itu, pada saat merayakan ulang tahun ke-64 di Solo pada Sabtu (21/6/2025), Jokowi terlihat bertingkah aneh.

 

Meski mendapat sambutan meriah dari warga di Solo, penampilannya menjadi sorotan publik.

 

Jokowi hanya tampil singkat dengan baju lengan panjang tertutup, di tengah kabar soal penyakit langka Stevens-Johnson Syndrome (SJS) yang sempat dikaitkan dengannya.

 

Sejumlah warga tampak berbondong-bondong mendatangi rumahnya di Solo untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun.

 

Mereka datang membawa tumpeng dan kue tart, yang kemudian disusun rapi di meja depan rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo.

 

Warga pun menyanyikan lagu "Selamat Ulang Tahun" untuk menarik perhatian sang mantan presiden agar keluar rumah.

 

Tak lama kemudian, Jokowi keluar mengenakan baju putih lengan panjang, didampingi istrinya Iriana dan ketiga adik perempuannya, Lit Sriyantini, Idayati, dan Titik Relawati.

 

Salah satu warga, Darsini, asal Boyolali, mengaku sengaja datang untuk memberi ucapan ulang tahun.

 

“Selamat Ulang Tahun ke-64 Pak Jokowi, sehat selalu panjang umur,” ujarnya.

 

Sebelum tumpeng dibagikan, Jokowi dan keluarganya bersama warga sempat memanjatkan doa bersama.

 

Namun berbeda dari biasanya, kali ini Jokowi tidak melayani permintaan foto bersama.

 

Ia hanya beberapa saat menemui warga sebelum kembali masuk ke dalam rumah.

 

“Ya terima kasih ucapan ulang tahunnya,” ucap Jokowi sambil berjalan masuk ke dalam rumah.

 

Penampilan Jokowi yang selalu mengenakan baju tertutup dan hanya tampil singkat di luar rumah memperkuat dugaan bahwa dirinya mengalami masalah kesehatan yang serius.

 

Klarifikasi Jokowi

 

Mantan Presiden Joko Widodo membantah isu yang menyebut dirinya mengidap penyakit autoimun agresif dan menggunakan alat CAPD untuk cuci darah di perut.

 

Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, menegaskan bahwa perubahan pada wajah Jokowi disebabkan oleh alergi kulit yang menimbulkan peradangan, bukan karena penyakit berat.

 

“Secara visual kita bisa lihat Bapak memang agak berubah. Secara fisik oke, tidak ada masalah,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan bahwa perubahan pada wajah Jokowi dipicu oleh alergi kulit yang menyebabkan peradangan.

 

“Sedang proses pemulihan. Secara medis disampaikan alergi beliau menyebabkan peradangan,” lanjutnya.

 

Saat ini, kondisi Jokowi dikabarkan sudah mulai membaik.

 

“Saat ini pemulihannya mulai membaik,” ujar Syarif saat ditemui, Minggu (22/6/2025), dikutip dari Kompas.com.

 

Ia juga memastikan bahwa secara fisik, Jokowi tetap dalam kondisi baik.

 

Meski sempat muncul dugaan bahwa Jokowi menderita penyakit autoimun, Syarif menolak berspekulasi dan menyarankan agar penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh tenaga medis.

 

“Iya (peradangan terutama di wajah). Itu mungkin dokter yang menjelaskan (mengenai autoimun),” tambahnya.

 

Terkait kabar yang mengaitkan alergi kulit Jokowi dengan penyakit Steven Johnson Syndrome, Syarif juga telah membantahnya.

 

“Wah, hoaks itu. Enggak benar itu,” kata Syarif di Kota Solo, Kamis (5/6/2025).

 

Presiden Jokowi sendiri juga telah memberikan klarifikasi langsung mengenai kondisi kesehatannya. Ia menegaskan bahwa yang dialaminya bukanlah penyakit berat, melainkan alergi kulit biasa.

 

“Kondisi saya sudah disampaikan, alergi biasa. Waktu ke Vatikan kemarin juga hanya alergi biasa,” kata Jokowi pada Jumat (6/6/2025), dikutip dari Kompas.com.

 

Ia menambahkan bahwa alergi tersebut tidak memengaruhi kondisi tubuhnya secara keseluruhan.

 

“Badan tidak ada masalah, alergi biasa saja,” tegasnya.

 

Aktivitas Presiden pun tetap berjalan seperti biasa. Salah satunya, ia mengikuti salat Idul Adha di Graha Saba Buana pada pagi hari di tanggal yang sama.

 

Jokowi bahkan terlihat berinteraksi langsung dengan masyarakat tanpa menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan. (tribunnews)

Ilustrasi prajurit TNI 

 

JAKARTA — Meningkatnya konflik antara Iran dan Israel menjadi pengingat akan pentingnya kesiapan pertahanan bagi setiap negara, termasuk Indonesia.

 

Meskipun Indonesia tidak terlibat dalam konflik tersebut, ancaman ketidakstabilan regional dapat memiliki implikasi global. Di tengah situasi ini, Indonesia perlu memperkuat sistem pertahanannya untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman.

 

Berdasarkan data Global Firepower 2025, kekuatan militer Indonesia berada di peringkat ke-13 dari 145 negara, melampaui negara-negara ASEAN lainnya. Dengan total sekitar 400 ribu personel aktif, militer Indonesia merupakan salah satu kekuatan yang paling disegani di kawasan Asia Tenggara.

 

Seperti dilansir idntimes.com pada Rabu, (25/6) dan berikut rincian kekuatan militer dan alutsista Indonesia dari tiga cabang utama TNI!

 

1. TNI Angkatan Darat (AD)

 

Sebagai matra dengan jumlah personel terbanyak, yakni mencapai 300.400 orang, TNI AD memegang peran kunci dalam menjaga pertahanan di wilayah daratan Indonesia.

 

Berdasarkan data Global Firepower 2025, Indonesia memiliki 331 unit tank (dengan 232 unit kondisi siap operasional), 22.440 kendaraan lapis baja (14.308 unit siap digunakan), 153 unit Self-Propelled Artillery (107 unit siap), 396 unit Towed Artillery (277 unit siap), serta 63 peluncur roket (44 unit siap pakai).

 

2. TNI Angkatan Laut (AL)

 

Selain kekuatan darat, kekuatan laut juga sangat krusial mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

 

TNI AL memiliki sekitar 66.034 personel  dengan alutsista yang terdiri dari 7 unit kapal perang besar/fregat, 25 kapal perang kecil/korvet, 4 unit kapal selam, 211 unit kapal patroli, serta 12 kapal perang ranjau (mine warfare). 

 

3. TNI Angkatan Udara (AU)

 

Di lingkup pertahanan udara, Indonesia Indonesia memiliki sekitar 30.100 personel. Alutsista yang dimiliki mencakup 41 unit pesawat tempur (dengan 29 unit  kondisi siap pakai), 34 pesawat serang (24 unit siap digunakan), 70 pesawat angkut bersayap tetap (49 unit siap pakai), 112 pesawat latih (78 unit siap), serta 17 pesawat misi khusus (12 unit siap).

 

Selain itu, terdapat 1 unit pesawat tanker, 214 helikopter (150 unit dalam kondisi siap), dan 15 helikopter serang (11 unit siap digunakan). (**)

 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 

 

JAKARTA — Komisi II DPR akan memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menjelaskan berbagai peristiwa di kepulauan Indonesia yang menjadi polemik di masyarakat.

 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima saat ditanya ihwal sejumlah kegaduhan terkait isu kepulauan di Indonesia.

 

“Kita sudah mengagendakan akan ada rapat kerja khusus dengan menteri dalam negeri, tidak hanya Pulau Enggano dan Raja Ampat dan kasus yang antara Aceh dan Medan,” kata Aria Bima di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Rabu, 25 Juni 2025.

 

“Kami telah mengagendakan kalau tidak salah tanggal 7 mengundang Kabupaten, Kota dan Provinsi daerah pesisir dan kepulauan untuk kita bahas semua hal yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, masalah wilayah perbatasan, masalah undang-undang yang terkait dengan pengelolaan daerah kepulauan dan daerah pesisir,” tambahnya.

 

Legislator PDIP ini menyebut khusus daerah-daerah yang sudah menjadi destinasi wisata termasuk Geopark harus menjadi prioritas untuk dibahas.

 

“Jadi persoalannya ini banyak. Misalnya persoalan Raja Ampat, itu masalah pengelolaan daerah kepulauan dengan persoalan Geopark. Sama dengan daerah yang ada juga di Medan.  Medan ini selain tiga pulau tersebut juga masalah Toba yang sudah diancam oleh PBB untuk dicabut Geoparknya karena pengelolaan pemerintah yang tidak serius,” jelasnya.

 

Selain itu, lanjut Aria Bima, Komisi II akan meminta penjelasan Mendagri tentang berbagai macam keluhan masyarakat terkait pencemaran udara dan tambak udang.

 

“Kemudian kita juga mulai banyak keluhan bagaimana pencemaran terhadap berbagai daerah pesisir dengan adanya tambak udang. Jadi banyak hal, maka Komisi II mengadakan rapat khusus untuk Kabupaten dan Kota serta kepulauan untuk wilayah pesisir,” tutupnya. (rmol)

 

JAKARTA — Pakar telematika Roy Suryo kembali memberikan pernyataan blak-blakan terkait kasus ijazah mantan Presiden ke-7 RI Jokowi yang menurutnya penuh keganjilan dan kini mulai terbongkar berkat netizen dan kehendak Tuhan.

 

"Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga, menggambarkan suatu kejahatan yang ditutup-tutupi atau disembunyikan, ibarat bangkai, makin lama malahan baunya kian menyengat dan akan ketahuan," ujar Roy kepada fajar.co.id, Rabu (25/6/2025).

 

Ia menyebut bahwa kasus ijazah palsu yang diduga terkait dengan Jokowi merupakan kejahatan besar yang sudah lama ditutupi.

 

"Demikian juga dengan Kasus Ijazah Palsu yang makin kesini makin terbongkar apa dan bagaimana yang terjadi sebenarnya," ucapnya.

 

Namun menurut Roy, kebenaran tersebut akhirnya mulai terkuak akibat kejelian masyarakat, khususnya netizen Indonesia yang dikenal kritis, serta pertolongan Tuhan.

 

"Sebuah kejahatan besar yang sudah lama ditutup-tutupi, akhirnya terkuak juga akibat kejelian Masyarakat (terutama Netizen +62) dan Pertolongan (Kuasa) Allah melalui tangan-tanganNya," tegasnya.

 

Roy menyebutkan bahwa perbedaan antara Ijazah FKT-UGM bernomor 1120 milik Jokowi dan tiga ijazah pembanding bernomor 1115, 1116, dan 1117 menjadi salah satu titik terang dalam pengungkapan kasus ini.

 

Ia juga menyinggung temuan seputar UPP (Universitas Pasar Pramuka) yang dikaitkan dengan dugaan pembuatan ijazah palsu.

 

Ia menyebut bahwa kasus ini telah banyak diungkap melalui berbagai kanal YouTube dan media, antara lain Hersubeno Point, Off The Record FNN, Edy Mulyadi Channel, dan Sentana TV.

 

Roy Suryo kemudian membeberkan adanya pesan WhatsApp dari seorang mantan wakil menteri desa yang kini menjadi Rektor Universitas Moestopo Beragama dan juga Ketua Umum Relawan Sedulur Jokowi, yakni Prof. Paiman Rahardjo Dwijonegoro alias Profesor P yang selama ini disinggung.

 

"Ada Pesan WA ke saya pada awal bulan lalu, dari seorang Mantan Wakil Menteri Desa yang sekarang jadi Rektor Universitas Moestopo Beragama, Jakarta Internasional, Prof Paiman Rahardjo Dwijonegoro (P)," sebutnya.

 

Roy mengaku sempat mengabaikan pesan tersebut karena dinilai tidak sopan dan terkesan mengintimidasi, bahkan menyangkut keluarganya. Isi pesan tersebut mendesaknya untuk meminta maaf kepada Presiden Jokowi.

 

"Terus terang pesan WA dari P yang cukup panjang saat itu sempat saya abaikan, karena terkesan tidak sopan, meski diawali dengan kalimat sok akrab," Roy menuturkan.

 

"Namun ada nuansa intimidasi menyangkut keluarga saya serta ada permintaan atau desakan agar saya meminta maaf kepada Jokowi karena dianggapnya saya tidak memiliki hak untuk membongkar Kasus Ijazah Palsu itu," tambahnya.

 

Kata Roy, aneh bila seorang profesor di bidang administrasi negara tidak memahami Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), khususnya Pasal 18 ayat 2.

 

"Ironis sekali, sekelas Profesor bidang Administrasi Negara tidak faham UU No. 14 th 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik), khususnya Pasal 18 ayat 2," tukasnya.

 

Roy menambahkan bahwa meskipun banyak yang menyarankannya untuk menggugat secara hukum, ia memilih fokus pada pembuktian kasus utama, yaitu ijazah dan dokumen pendukungnya.

 

"Meski banyak pihak yang menyarankan agar saya melakukan tuntutan hukum terhadap P, namun karena kita harus fokus terhadap Kasus utamanya yakni Ijazah (dan berbagai dokumen pendukungnya, termasuk Skripsi yang palsu maka untuk sementara diabaikan dulu saja," imbuhnya.

 

Lebih lanjut, Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengungkap bahwa Prof Paiman kembali mengirim pesan padanya pada 24 Juni 2025 dan menyampaikan permintaan maaf.

 

Dalam pesan tersebut, Paiman mengakui pernah menjalankan usaha pengetikan dan fotokopi di UPP sejak 1997.

 

"P mengirimkan WA kembali kepada saya kemarin, Selasa (24/06/25) pukul 08.37 WIB yang intinya Meminta maaf atas WA yang dianggap Intimidatif itu. Ia mengakui bahwa sejak 1997 memang punya bisnis Pengetikan, Fotocopy dsb di UPP, namun tidak sampai percetakan dan sudah ditutup tahun 2002 semenjak jadi Kaprodi di sebuah Universitas swasta," bebernya.

 

Namun, Roy menyebut pernyataan Paiman tersebut dibantah oleh SRC yang menyatakan usaha itu masih berjalan hingga 2017.

 

"Menariknya lagi, SRC juga kembali menulis ulasan sangat menohok dan sekaligus membantah pernyataan P tersebut yang intinya ada beberapa saksi yang siap memberikan keterangan untuk menyangkal statemen P, termasuk sebenarnya Usahanya tidak ditutup namun malahan pindah ke belakang agar lebih aman dan masih berlangsung sampai 2017," terangnya.

 

SRC bahkan menyebut pernyataan Prof. Paiman di kanal YouTube "Suara Anda" sebagai blunder.

 

"Sampai-sampai SRC menyebut pernyataan P di Kanal YouTube Suara Anda ibarat center back melakukan blunder Gol bunuh diri karena memasukan bola ke gawang sendiri," jelasnya.

 

Tidak berhenti di situ, Roy kembali menyentil nama-nama yang sempat diungkap kader senior PDIP Bambang Beathor Suryadi (BBS), salah satunya adalah Widodo, yang diyakini mengetahui langsung proses pembuatan ijazah palsu di UPP tahun 2012.

 

"Perkembangan terbaru jika mengingat nama-nama yang sempat disebut oleh kader senior PDIP Beathor, dimana orangnya jelas masih ada, bukan seperti HoaX yang disebarkan oleh YouTuber betina anggota Gerombolan 'Ceboker Nusantara' yang mengaku-aku 'Anak Jenderal' itu. BBS menyitir dari 6 (enam) nama Tim Solo dan Jakarta, ada nama yang sangat mengetahui proses pembuatan Ijazah Palsu di UPP tahun 2012 tersebut, yakni Widodo," tandasnya.

 

Roy bilang, keberadaan nama ini menjadi penjelasan atas sikap sejumlah tokoh yang enggan bersuara tegas mengenai dugaan pemalsuan ijazah Jokowi.

 

"Ini sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat kenapa Mantan Gubernur Lemhanas yang sempat menjadi Tim juga, tidak secara tegas mengiyakan soal Ijazah Palsu versi UPP ini," kuncinya. ***