SANCAnews.id

Pegiat Media Sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa  

JAKARTA — Ahli Epidemiolog sekaligus Pegiat Media Sosial, Dokter Tifauzia Tyassuma menyinggung pendukung mantan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu rekayasa atau palsu.

Melalui akun X miliknya @DokterTifa, ia mengatakan bahwa keyakinan pendukungnya merupakan cerminan ketidakwarasan.

"Ia yang percaya Purwoko: 1) Ijazahnya asli

2) Sakitnya cuma alergi gara-gara pakai sabun di Vatikan," tulis Tifa Tyassuma dilansir X Selasa, (24/6/2025).

"Saat ini tinggal: Termul (ternak Mulyono/ pendukung) dan orang sakit jiwa. Yang lain-lain udah pada mewaras lagi," sambungnya.

Adapun unggahan Tifa tersebut, merujuk pada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) disebut mengalami sakit alergi sepulang dari Vatikan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus beberapa waktu lalu.

Sejak itu, Jokowi perlahan mengalami perubahan fisik, terutama di area kulit wajahnya akibat alergi.

Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, mengungkapkan ada perubahan secara visual dari Jokowi terutama pada kulit. Namun secara fisik, Syarif menegaskan tidak ada masalah.

"Kalau memang secara visual kita bisa lihat ya kulit Bapak memang agak berubah, tapi secara fisik oke beliau. Enggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat," ungkap Syarif.

Syarif menjelaskan Jokowi tidak memiliki penyakit lain selain alergi. Namun dia mengakui alergi yang dialami Jokowi telah menimbulkan radang.

"Enggak ada, enggak ada (sakit lain). Memang secara medis disampaikan dokter ke kami juga alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan," kata Syarif.

Meski demikian Syarif memastikan peradangan yang dialami Jokowi sudah mulai membaik.

Dilain sisi, mengenai polemik ijazah Jokowi yang diduga palsu, Jokowi telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025).

Pelaporan ini dilakukan usai ijazah Jokowi dituding palsu oleh sejumlah pihak. Saat menemui penyidik, Jokowi melaporkan lima orang.

Mereka adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasumma, Eggy Sudjana, dan Kurnia Tri Royani.

Meski penyidikan ijazah ini dihentikan, namun hingga saat ini masih menjadi perbincangan, termasuk dinilai tidak tuntas. (fajar)

Suasana Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025/RMOL 

JAKARTA — Rapat paripurna DPR pertama pasca reses hanya mengagendakan pidato pembukaan masa sidang oleh Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa, 24 Juni 2025.

Tak ada pembahasan atau penyebutan soal surat Forum Purnawirawan TNI yang sebelumnya mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat politik Hersubeno Arief menilai DPR terkesan "“masuk angin” karena mengabaikan surat tersebut.

"Sejak kemarin sudah terlihat tidak ada gerakan berarti dari partai-partai untuk merespons surat tersebut. Bahkan dalam paripurna hari ini pun sama sekali tidak disinggung," ujar Hersubeno lewat kanal YouTube miliknya.

Padahal sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut sebagai salah satu pihak yang cukup antusias menanggapi isu pemakzulan tersebut. Namun, dalam forum resmi DPR tidak terlihat upaya lanjutan yang konkret.

Hersubeno menilai pengabaian ini menunjukkan lemahnya keberpihakan DPR terhadap aspirasi publik, khususnya dari kalangan purnawirawan TNI yang mengajukan tuntutan konstitusional.

"Yang mengejutkan tidak ada satupun Anggota DPR yang melakukan interupsi termasuk dari PDIP," pungkas wartawan senior tersebut.

Kepada wartawan, Ketua DPR Puan Maharani mengaku hingga saat ini pimpinan DPR belum melihat secara fisik surat usulan pemakzulan Gibran tersebut.

"Belum lihat, ini baru masuk masa sidang, semua surat yang diterima masih di Tata Usaha," ungkap Puan seusai Rapat Paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.

Senada, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa surat permintaan pemakzulan Gibran masih ada di Setjen DPR RI.

"Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan," terangnya.

Dasco menambahkan, jika surat tersebut sudah sampai di meja pimpinan maka akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di DPR.

"Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di rapim (rapat pimpinan) dan bamus (badan musyawarah) yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan besok atau pekan depan," terang Dasco. (rmol)

Beathor Suryadi

JAKARTA — Politikus senior PDIP, Beathor Suryadi mengungkap sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengeluarkan ijazah palsu di Pasar Pramuka.

Mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu bahkan mengungkap kejadian yang terjadi di Pasar Pramuka beberapa tahun lalu. Hal itu disampaikan langsung saat menghadiri podcast melalui kanal YouTube Abraham Samad.

Pernyataan terkait terkuaknya Pasar Pramuka yang disampaikan Beathor terkait dengan mantan anggota DPR RI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Pasar Pramuka itu 2015, ditertibkanlah oleh Ahok Gubernur, tertangkaplah 2 orang pelaku ijazah palsu terbakarlah Pasar Pramuka itu, kalau tidak dibakar," ujar Beathor dikutip Selasa, (24/6/2025).

Lebih lanjut, pernyataan yang disampaikan Beathor menaruh ketidakpercayaan apabila polisi tidak tahu terkait Pasar Pramuka.

Sehingga, ia juga tidak percaya apabila Bareskrim yang menangani kasus Jokowi saat ini belum menjadi polisi saat 2010-2012.

Kala itu, kasus ijazah palsu pasar pramuka sedang ramai-ramainya terbongkar, terlebih untuk orang-orang yang pernah bertugas di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Timur.

"Tahun-tahun 2012-2010 itu sudah jadi polisi mereka tahu berapa banyak ijazah-ijazah yang diproduksi Pasar Pramuka, jadi aneh juga kalau sekiranya Bareskrim sekarang tidak mengenal Pasar Pramuka," ujarnya.

Bahkan secara terbuka, Beathor menyampaikan bahwa beberapa kader PDIP menyandang jabatan penting di pemerintahan dengan menggunakan ijazah palsu.

"Itu PDI-Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota Dewan, Bupati, Gubernur ijazahnya palsu," bebernya.

Dalam penjelasannya, ia teringat peristiwa lampau kala Pilkada pemilu di zaman reformasi, dimana kader PDI-P banyak yang memalsukan ijazah yang diproduksi di pasar pramuka. (fajar)

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim usai diperiksa Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (23/6/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos) 

JAKARTA — Penyidik ​​Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

 

Kejagung bahkan telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Ia selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Senin (23/6).

 

Nadiem menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam, dari pukul 09.00 WIB hingga 20.50 WIB. Pemeriksaannya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop chromebook yang diduga merugikan anggaran negara sebesar Rp9,9 triliun.

 

Nadiem menyatakan bahwa dirinya bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum di Kejaksaan Agung. Ia berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat berjalan transparan dan memberikan keadilan.

 

"Saya hadir hari ini di Kejagung sebagai warga negara Indonesia bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih," kata Nadiem usai menjalani pemeriksaan.

 

Nadiem menyampaikan terima kasih kepada pihak Kejaksaan yang telah menjalani proses hukum dengan baik.

 

"Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran dan aparat dari Kejagung, yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga azas praduga tak bersalah," ujar Nadiem.

 

Nadiem menyatakan kehadiran dirinya untuk diperiksa sebagai saksi oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung merupakan bentuk kooperatif.

 

"Saya bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama," tutur Nadiem.

 

Lebih lanjut, Nadiem mengaku dirinya merasa lelah usai menjalani pemeriksaan sejak pagi hingga malam hari. Hal itu terlihat dari kancing pakaian Nadiem yang terlihat terbuka, daripada pagi tadi terlihat rapi saat hendak menjalani pemeriksaan.

 

"Terima kasih dan izinkan saya pulang, karena keluarga saya sudah menunggu," pungkasnya. (fajar)

Jajaran Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman memeriksa SJ alias Wanda (W)dalam kasus pembunuhan dan mutilasi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. ANTARA/HO-Humas Polres Padang Pariaman 

PADANG — Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Barat mengirimkan sampel pembanding Deoxyribonucleic Acid atau DNA korban kasus pembunuhan dan mutilasi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) ke Laboratorium Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Sampel pembanding sudah kami kirimkan ke Laboratorium Mabes Polri berdasarkan perintah langsung Kapolda Sumbar," kata Kepala RS Bhayangkara Polda Sumbar Kompol dr Harry Andromeda di Padang, Senin (23/6/2025).

Dokter Harry menyebut sampel yang dikirimkan berasal dari potongan tubuh mayat dan dua sampel dari kerangka tulang yang ditemukan dalam sumur beberapa waktu lalu.

Pihak rumah sakit juga mengambil swab dari masing-masing orang yang diduga merupakan orang tua korban.

"Jadi, saat ini RS Bhayangkara masih menunggu hasil pemeriksaan sampel DNA korban dugaan mutilasi dari Laboratorium Mabes Polri," kata dia.

Setelah sampel pembanding dikirimkan, hasilnya kemungkinan akan keluar lima hingga tujuh hari ke depan karena butuh proses pengeringan tulang dan lain sebagainya.

Dia menjelaskan pengiriman sampel pembanding ditujukan untuk memastikan apakah potongan tubuh, termasuk tulang yang ditemukan di sejumlah tempat, sesuai dengan tiga identitas korban dugaan pembunuhan dan mutilasi.

"Jadi, apakah betul potongan-potongan tubuh itu sesuai dengan korban yang dimutilasi karena kan terpisah-pisah," jelasnya.

Terkait hasil autopsi korban dugaan mutilasi, pihaknya mengatakan hal itu belum bisa disampaikan kepada publik karena menjadi tanggung jawab dari penyidik untuk menjelaskannya.

Terpisah, Polres Padang Pariaman menetapkan SJ alias Wanda (W) sebagai tersangka pada kasus pembunuhan dan mutilasi seorang perempuan berinisial SA yang tubuhnya ditemukan hanyut di Sungai Batang Anai pada Selasa (17/6).

"Untuk SJ panggilan W sudah kami tetapkan menjadi tersangka. Alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh rekan-rekan penyidik sudah cukup untuk penetapan tersangka," kata Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Iptu AA Reggy. (jpnn)