SANCAnews.id

Oknum anggota Polri berinisial Bripda LO, pelaku penjualan puluhan butir amunisi kepada warga sipil berinisial PW yang terafiliasi KKB/Ist 

PAPUA — Seorang anggota Polri berinisial Bripda LO yang tengah bertugas di wilayah Lanny Jaya ditangkap setelah terbukti menjual puluhan peluru kepada seorang warga sipil berinisial PW.

PW sendiri terafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) alias Organisasi Papua Merdeka (OPM) jaringan Lenggenus pimpinan Komari Murib.

“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam suplai senjata dan amunisi kepada KKB, termasuk bila pelakunya adalah oknum anggota Polri sendiri. Tidak ada ruang bagi pengkhianat institusi,” tegas Kaops Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangan resmi pada Senin, 19 Mei 2025.

Adapun proses pengungkapan saat Bripda LO diketahui menyerahkan diri ke Polda Papua pada Sabtu pagi, 17 Mei 2025. Penyerahan diri dilakukan setelah menyadari tindakan melawan hukumnya telah terungkap.

Berdasarkan pengakuannya, aksi penjualan amunisi ini telah dilakukan sejak tahun 2017 dan sempat berlanjut pada 2021 sebelum akhirnya kembali dilakukan tahun ini. PW kini diamankan di Polres Jayawijaya untuk pemeriksaan lanjutan, sedangkan Bripda LO resmi ditahan di Rutan Polda Papua.

"Keduanya dijerat UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata dan amunisi tanpa izin yang sah dengan ancaman hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 Tahun," tegas Faizal.

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak terlibat atau membantu jaringan KKB dalam bentuk apa pun, termasuk penyediaan logistik senjata dan amunisi.

“Pemberian, penjualan, atau perantara amunisi kepada kelompok bersenjata bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keselamatan warga sipil di Papua. Kami minta masyarakat segera lapor jika mengetahui aktivitas mencurigakan terkait senpi dan amunisi,” ujar Yusuf. (rmol)

Seorang dokter kandungan diduga melakukan hubungan seksual dengan pasiennya saat konferensi pers di Mapolres Garut, Jawa Barat 

GARUT — Polres Garut mengumumkan hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap dokter spesialis kandungan dan kebidanan berinisial MSF (33) yang menjadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan menyatakan tersangka menderita gangguan jiwa berupa afektif bipolar.

"Hasilnya mengalami afektif bipolar," ujar Kepala Satuan Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (19/5).

Tersangka MSF dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah pasiennya yang sedang hamil. Dugaan tindakan tak senonoh itu terjadi di ruang praktik salah satu klinik di wilayah Garut Kota, bahkan disebut juga dilakukan di luar tempat praktik.

Meski hasil pemeriksaan menyatakan adanya gangguan mental, proses hukum tetap berjalan. Polisi memastikan bahwa tersangka tetap dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

"Kesimpulan pemeriksaannya demikian, tersangka bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya," tegas Joko.

Pemeriksaan kejiwaan dilakukan oleh tim dari Rumah Sakit Polri Sartika Asih, Bandung. Hasilnya telah diserahkan bersama berkas perkara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut sebagai bagian dari proses hukum tahap satu.

"Kami sudah melakukan pengiriman berkas tahap satu ke Kejaksaan Negeri Garut," lanjut Joko.

Pihak Kejari Garut akan melanjutkan dengan persiapan persidangan di Pengadilan Negeri Garut. Kasus ini mendapat perhatian serius karena menyangkut korban ibu hamil dan dilakukan oleh tenaga medis.

Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menyebutkan bahwa terdapat sembilan korban dalam kasus ini. Seluruh korban telah mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya sebagai perempuan selama proses hukum berlangsung. (*)

Kontroversi-Jokowi 

JAKARTA — Pengamat politik sekaligus jurnalis senior Hersubeno Arief kembali menyoroti polemik terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, dengan mengimbau agar Presiden mendengarkan nasihat Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Hersubeno mengatakan, Jokowi seharusnya mengikuti saran Megawati yang meminta ijazah Universitas Gadjah Mada (UGM) miliknya diperlihatkan secara terbuka ke publik untuk diuji keabsahannya.

"Mantan Presiden Joko Widodo tampaknya ini harus segera menuruti nasihat dari Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDIP yang pernah jadi bosnya, yang pernah menugaskan dia menjadi presiden," ujar Hersubeno pada Minggu, 18 Mei 2025, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Hersubeno Point.

Megawati sendiri sebelumnya menyampaikan bahwa apabila ijazah tersebut memang asli, tidak ada alasan untuk tidak membukanya ke publik.

Baca Juga: Kontroversi Keaslian Ijazah Jokowi, Rocky Gerung: Itu Barang Otentik yang Diperlihatkan ke KPU

"Kalau benar dia (Jokowi) punya ijazah dari UGM dan ijazahnya itu asli, maka dia harus segera menunjukkan dan membiarkan publik mengujinya secara terbuka. Kalau itu enggak dilakukan, bakal terus jadi polemik dan mengundang kegaduhan yang sebenarnya enggak perlu terjadi. Susah amat kalau ada, kasih aja," ucap Hersubeno.

Saran dari Megawati ini mendapat dukungan dari sejumlah politisi lintas partai. Dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wakil Ketua Umum Jazirul Fawaid dan Ketua DPB PKB Danil Johan telah menyatakan dukungannya agar ijazah Presiden dibuka secara transparan.

Bahkan dari Partai Golkar, politisi senior Idrus Marham turut menyampaikan dukungan terhadap langkah tersebut.

"Ini benar, ajaran agama juga mengajarkan begitu ya, permudah yang sulit dan permudah apa yang sudah mudah," tambah Hersubeno.

Hersubeno menegaskan bahwa publik layak mendapatkan kejelasan atas isu yang telah lama menjadi perdebatan ini.

"Apa sih susahnya menunjukkan ijazah? Lagian ijazah kan bukan dokumen rahasia. Kecuali memang targetnya Joko Widodo itu biar terus ramai dan tampil terus dalam sorotan media dan media sosial," katanya.

Ia pun mengingatkan bahwa Megawati selama ini dikenal sebagai figur politik yang berperan besar dalam perjalanan karier Jokowi.

Oleh karena itu, menurut Hersubeno, sudah selayaknya mantan Presiden itu mendengarkan saran dari sosok yang pernah dianggap sebagai ibu politiknya.

"Saya kira saran-saran dari Ibu Megawati, yang pernah jadi orang yang diakui sebagai ibunya sendiri oleh Pak Jokowi, dan juga para politisi yang lain, sebaiknya didengar," pungkas Hersubeno.

Polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi telah mencuat dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi bahan gugatan hukum, meski Mahkamah Agung maupun institusi terkait sebelumnya telah menyatakan dokumen tersebut sah.

Namun, tuntutan transparansi dari publik terus bergulir seiring dengan meningkatnya tekanan politik. (poskota)

Patung Jokowi 

JAKARTA — Patung bergambar mantan Presiden Jokowi berdiri megah di kawasan perbukitan Desa Kuta Mbelin, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Patung tersebut kabarnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai bentuk apresiasi atas pembangunan infrastruktur jalan di wilayah mereka. Tak tanggung-tanggung, anggaran patung dikeluarkan mencapai Rp2,5 miliar.

Patung yang diberi nama "Juma Jokowi" yang dalam bahasa setempat berarti “Ladang Jokowi” tersebut merupakan wujud rasa syukur warga di enam desa dan tiga dusun di wilayah Liang Melas Datas (LMD).

Jalan sepanjang 37 kilometer yang sebelumnya rusak bertahun-tahun kini telah diperbaiki dan memberikan manfaat besar terutama bagi sektor pertanian dan kelancaran mobilitas warga.

Sosok Jokowi dalam patung ini digambarkan sedang memegang jeruk di tangan kiri, simbol hasil utama pertanian daerah tersebut, dan tangan kanannya mengepal ke atas sebagai lambang semangat.

Meski tidak memiliki bagian kaki, bagian bawah patung dibentuk menyerupai nyala api, yang menggambarkan semangat membara. Patung tersebut dibuat dari bahan tembaga dan memiliki tinggi sekitar empat meter.

Lingkungan sekitar monumen dihiasi taman bunga dan ladang jeruk, mencerminkan identitas kawasan.

Kepala Desa Kuta Mbelin, Efranda Kembaren, menjelaskan bahwa pembangunan patung telah selesai, meski penataan lingkungan di sekitarnya masih dalam tahap penyempurnaan.

Menanggapi hal tersebut, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, melontarkan komentar menohok.

Ia membandingkan kepemimpinan Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menurutnya tidak memerlukan simbol fisik untuk dikenang.

Umar menyebutkan bahwa selama satu dekade menjabat sebagai kepala negara, SBY tidak pernah meminta ataupun didirikan patung dirinya di ruang publik.

"SBY 10 tahun jadi Presiden gak pernah tuh ada patung-patung dibangun," ujar Umar di X @UmarHasibuan__ (18/5/2025).

Lebih lanjut, Umar menilai bahwa prestasi Jokowi masih belum sebanding dengan pencapaian SBY selama memimpin Indonesia.

Ia menilai keberadaan patung tersebut mencerminkan keinginan untuk dipuja secara simbolik, bukan dikenang atas kontribusi nyata.

"Padahal prestasi Jokowi gak ada apa-apanya dibanding SBY," katanya.

Umar bilang, SBY lebih memilih dikenang atas dedikasi dan capaian kinerjanya ketimbang membangun citra melalui patung atau simbol penghormatan lainnya.

"Kenapa SBY gak ada patung-patungan, karena ia hanya ingin dikenang sebagai presiden yang berprestasi, bukan gila puja-puji," kuncinya. (fajar)

Ijazah-Jokowi 

JAKARTA — Mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Oegroseno menyarankan agar polisi menyita dokumen dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU tempat Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya maju sebagai pejabat daerah dan pejabat negara.

Diketahui, Jokowi pernah mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden. Ijazah merupakan salah satu persyaratan yang harus dikumpulkan dalam dokumen pencalonan.

Sebelumnya, Oegroseno menyoroti pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) terhadap ijazah Jokowi. Dengan demikian, pemeriksaan ijazah Jokowi kini menjadi sorotan dan menjadi perbincangan hangat sejumlah pihak termasuk netizen di media sosial.

Ia pun mencontohkan KTP, kalau KTP itu asli seharusnya tidak perlu uji Labfor.

“Kalau saya punya KTP asli, buat apa saya periksa ke forensik. Udah diakui sama Dukcapil,” kata Oegroseno.

“Bayangkan saja atau seluruh KTP nanti diperiksa ke Labfor untuk mengetes keaslian,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan jika polisi telah mengumpulkan dokumen dari KPU, maka bisa dicari dokumen aslinya sebagai pembanding.

Selain itu, bisa juga dicari dokumen pendukung lainnya untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah asli.

“Lalu dicari dokumen aslinya kalau itu ada untuk pembanding. Atau dicari dokumen yang mendukung bahwa dokumen itu mungkin tidak palsu.

Misalnya gini, disita resmi dari angkatan Pak Jokowi waktu itu yang lulus tahun 85. Ijazahnya modelnya seperti apa.

Bila relung seluruh angkatan yang masih hidup nih disita dari situ. Sebagai pembanding,” kata Oegroseno dikutip dari YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Sabtu, 17 Mei 2025.

Oegroseno juga mengungkapkan seharusnya yang menjadi saksi dalam kasus tersebut yakni kawan-kawan yang seangkatan dengan Jokowi pada saat itu.

Hingga saat ini, proses pendalaman tudingan ijazah palsu milik Jokowi tersebut masih dilakukan. 

Sementara itu, pihak Jokowi menegaskan hanya akan memperlihatkan ijazahnya kepada pihak yang ada kepentingan dalam proses hukum. (poskota)