SANCAnews.id

Hercules di kediaman Jokowi di Solo 

JAKARTA — Sebuah unggahan akun X @MurtadhaOne1 memberikan pernyataan terkait situasi tegang antara Prarujit TNI dengan para preman. Lewat cuitannya, akun @MurtadhaOne1 menyinggung kejadian sebelumnya yang melibatkan anggota DPR yang dianggap melakukan penghinaan.

Anggota DPR yang dianggap melakukan penghinaan terhadap anggota TNI itu kemudian terus ditanggapi dengan murkanya para prajurit.

“Dulu ada ucapan anggota DPR yg dianggap menghina, prajurit TNI pada murka,” tulisnya dikutip Kamis (1/5/2025).

Ia pun menyindir situasi saat ini, dimana para prajurit TNI yang memilih dian saat ada hinaan.

“Sekarang ada preman menghina, prajurit TNI diam aja?,” ujarnya.

Diketahui, ramai ramai anggota TNI dari berbagai kesatuan kecewa dan marah atas ucapan Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon yang menyebut TNI sebagai gerombolan.

Ucapan politisi gaek PDIP ini diucapkan saat rapat dengar pendapat Komisi I dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pekan lalu.

Berikut sedikit pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut TNI sebagai gerombolan melebihi ormas:

“Tapi ada apa di TNI ini perlu, gitu. Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam, ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, kepala staf, untuk membahas, kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan.”

Effendi Simbolon diminta untuk meminta maaf secara terbuka kepada TNI atas pernyataannya itu. Tagar Effendi Simbolon juga menjadi trending di Twitter.

“Hi Effendi Simbolon Anggota Dewan Komisi I DPR RI, saya Kopral tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kamu segera minta maaf secara terbuka kepada TNI. Kalau kamu tidak minta maaf sampai di mana pun kamu akan saya cari sampai di ujung dunia. Nih Kopral Dua Arif,” berikut salah satu penyataan anggota TNI yang mengaku berpangkat Kopral Dua.

Selain video tersebut, ada lagi video dari kesatuan TNI yang berbeda. Mereka turut mengecam pernyataan Effendi Simbolon dan menuntut permintaan maaf.

“Saya Brigadir Ruslan Effendy Komandan Korem 043 Garuda Hitam menyatakan tidak terima dan mengutuk keras ucapan Effendi Simbolon yang mengatakan bahwa TNI kaya gerombolan dan lebih-lebih ormas. Terlebih lagi menyatakan pimpinan TNI tidak harmonis. Kau mau mengadu domba internal TNI atau ingin menyeret kami ke ranah politik,” ucap Komandan Korem 043 Garuda Hitam Brigadir TNI Ruslan Effendy dalam sebuah video yang beredar.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Hamim Tohari menegaskan tidak ada instruksi atau perintah apa pun yang disampaikan pimpinan untuk para prajurit membuat video semacam itu.

”Saya sampaikan bahwa organisasi atau pimpinan TNI AD tidak pernah mengeluarkan instruksi atau perintah untuk melakukan hal tersebut,” ujar Hamim.

Ia menduga hal itu dilakukan para prajurit sebagai reaksi spontan mereka atas pernyataan Effendi Simbolon yang dinilai merendahkan TNI sebagai sebuah institusi.

Jika benar demikian, ia menilai hal itu sah-sah saja dilakukan. Terlebih saat ini siapa pun dapat menyampaikan apa pun yang dirasakannya ke sejumlah platform media sosial.

”Mungkin saja itu terjadi sebagai reaksi spontan, bukan cuma dari prajurit, bahkan dari masyarakat juga, atas pernyataan seorang tokoh di ruang publik yang dianggap memancing kegaduhan,” kata Hamim.

”Saat ini siapa pun bisa menyampaikan dan mengakses apa pun melalui medsos,” pungkasnya. 

Ketua Umum DPP Gerakan Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK) Bernard D. Namang laporkan Anggota Komisi I Effendi Simbolon ke MKD DPR karena sebut TNI gerombolan, Selasa (13/9/2022).

Politikus PDIP itu dilaporkan karena dinilai tak etis usai menyebut TNI sebagai gerombolan dalam rapat dengar pendapat Komisi I dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pekan lalu.

“Miris pernyataan dari Bapak Effendi Simbolon pada saat tanggal 5 September dengan Panglima TNI. Salah satu kata yang kalimat yang tidak enak didengar, membias, tentang TNI kayak gerombolan,” kata Bernard di MKD DPR.

Bernard melanjutkan, pernyataan Effendi telah menyakiti berbagai lapisan TNI termasuk yang berjuang di perbatasan.

Semoga secepatnya Pak Effendi bisa minta maaf.

“Kasihan mereka-mereka yang menjaga perbatasan ini seperti di Papua, NTT, Kalimantan, Aceh, kalau mereka mungkin kita tahu. Zaman gadget ini, kan, di pelosok mana aja bisa mengakses dan ini sudah viral. Kalau sampai dinyatakan kayak gerombolan begitu, kan, sangat miris, dengarnya juga enggak enak,” ujar Bernard

Sebelumnya, Gatot Nurmatyo marah hingga murka karena ulah dari Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario.

Hercules disebut melemparkan hinaan ke Jendral TNI (purn) Sutiyoso dengan menyebutnya sudah bau tanah.

Gatot menegaskan kemarahannya terhadap sikap Hercules yang dianggap tidak sopan dan seenaknya dalam berbicara.

"Ingat kau dulu, kok kau ngomong seenaknya kayak gitu. Tidak sopan, sudah jadi raja kau?" ujar Gatot

Gatot bahkan menyebut Hercules sebagai preman yang memakai seragam ormas, dan menantangnya untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut pejuang rakyat.

"Kamu itu kan preman memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kau itu preman," jelasnya.

Banyak yang dikatakan oleh Gatot, namun ia sangat menyoroti tajam hinaan yang ditujukan ke dirinya dan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengecam keras Hercules yang sempat menyebut Prabowo "bau tanah".

"Kau juga menghina presiden saya, Jenderal Prabowo, kau bilang bau tanah. Saya juga bau tanah! Yang sopan bicara!" ujarnya.

Dengan tegas ia mengatakan bahwa semua TNI akan menjadi purnawirawan dan bahwa mereka layak dihormati, karena telah berdarah-darah membela bangsa.

"Pak Sutiyoso itu purnawirawan bintang tiga loh. Termasuk saya juga di Timor-Timur. Kita berdarah-darah!," tandasnya.

Gatot mengingatkan, jika negara dikuasai oleh preman, maka kehancuran akan tak terelakkan.

"Kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Mana ada preman yang cinta rakyat? Gak ada. Di negara ini tidak boleh ada preman, dan itu harus diberantas!," terangnya. (fajar)

Direktur Utama (Dirut) PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Nugroho (kedua dari kanan) (Foto: Dok MI/ Telkom) 

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sangat terbuka dengan laporan dugaan kasus korupsi dengan nilai fantastis yakni Rp147 miliar yang menyeret Direktur Utama (Dirut) PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Nugroho sebagaimana dilansir Koalisi Mahasiswa Antikorupsi belum lama ini.

"Kami berterima kasih atas partisipasi masyarakat. Jika ada bukti tambahan, kami sangat terbuka untuk menerimanya melalui bagian pengaduan masyarakat," kata perwakilan Hubungan Masyarakat (Humas) KPK, Mukti dikutip Monitorindonesia.com, Kamis (1/5/2025).

Koordinator Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi, Amri sebelumnya menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi tersebut mencuat seiring temuan sejumlah aliran dana yang dinilai janggal, termasuk dugaan transfer kepada dua perempuan berinisial ADR dan FE.

Amri memberikan kisi-kisi bahwa ada perbedaan signifikan antara jumlah dana yang diduga terlibat dan total harta kekayaan Nugroho berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Dalam LHKPN tahun 2023, kekayaan beliau tercatat sekitar Rp84 miliar, dengan lebih dari Rp43 miliar dalam bentuk kas dan setara kas. Angka-angka ini menimbulkan pertanyaan jika dibandingkan dengan dugaan nilai korupsi yang kami laporkan," kata Amri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Dalam laporannya, pihaknya tak lupa menyertakan sejumlah tangkapan layar dari pemberitaan dan unggahan media sosial yang mengangkat isu ini, dengan harapan KPK tidak mengabaikan sinyal-sinyal dugaan penyimpangan di tubuh anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk itu.

Terkait pemberitaan kasus ini, website Monitorindonesia.com, sejak Rabu (30/4/2025) kemarin hingga Kamis (1/5/2025) siang masih mengalami serangan dari pihak tak bertanggung jawab.

Berdasarkan laproan tim IT Monitorindonesia.com, serangan tersebut  buntut daripada 3 berita yang diterbitkan pada Rabu (30/4/2025).

"Kami menerima adanya laporan pihak ketiga terkait isi konten website dimana pihak ketiga menyebutkan adanya konten hoax yang tidak berdasar dan pihak ketiga ini mengclaim melakukan serangan ke website anda hingga mengganggu network operasional kami. Dan untuk saat ini oleh karena itu server vps********** kami nullroute agar tidak menggangu aktifitas pelanggan lainnya," demikian laporan itu.

Berikut URL yanng dimaksudkan oleh pihak ketiga tersebut:

1. https://monitorindonesia.com/hukum/read/2025/04/606930/dirut-telkomsel-nugroho-diduga-rekayasa-monopoli-bisnis-sms-korporasi-miliaran-rupiah-per-bulan

2. https://monitorindonesia.com/hukum/read/2025/04/606931/tentang-dirut-telkomsel-nugroho-yang-terseret-dugaan-rekayasa-monopoli-bisnis-sms-korporasi

3. https://monitorindonesia.com/hukum/read/2025/04/606933/diduga-terlibat-korupsi-rp-147-miliar-dirut-telkomsel-nugroho-dilaporkan-ke-kpk

"Kami informasikan untuk laporan pihak ketiga menginfokan ke kami melalui email support@exabytes.co.id dengan akun email pihak ketiga tersebut adalah kumangkmg281@gmail.com," demikian laporan tim IT Monitorindonesia.com.

Atas serangan ini, PT Media Elenora Utama (MEU) yang menerbitkan monitorindonesia.com banyak mengalami kerugian. Sementara laporan ke pihak kepolisian dicadangkan. (monitor)

JAKARTA — Langkah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi, melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya atas tuduhan ijazah palsu dari UGM miliknya dikomentari pengamat komunikasi politik Hendri Satrio. Menurut Hensat, sapaan akrabnya, langkah Jokowi sudah tepat untuk diselesaikan melalui jalur hukum agar masalah tersebut tak lagi merebak di masyarakat.

"Jokowi melaporkan ini ke polisi saya rasa sudah tepat langkahnya agar isu ini segera menemui babak akhir dan menjadi jelas dan selesai semuanya," kata Hensat, Rabu 30 April 2025.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu  mengatakan, banyak pihak yang nantinya harus dimintai keterangan jika memang ingin dibuktikan keaslian dari ijazah Jokowi.

"Jadi mungkin ada sebagian masyarakat yang ingin dibuktikan keaslian dari ijazah Jokowi, tapi menurut saya Pak Jokowi sudah tak lagi jadi presiden jadi sudah selesai dan lupakan saja, kalau pun harus ada yang bersalah ada banyak pihak yang harus ditanya seperti KPU, Bawaslu, atau UGM," jelasnya.

Hensat menilai, akan menjadi percuma jika masyarakat terus mempermasalahkan persoalan ijazah Jokowi ini. Sebab, masyarakat luas juga memahami bahwa Indonesia akan malu jika permasalahan ini masih terus dibahas.

“Saya sudah bikin polling di X, hasilnya 48 persen dari 5.498 responden bilang dunia bakal tertawakan kita kalau isu ini dibiarkan. Jadi artinya masyarakat luas itu memahami kalau bener ini sampai terbukti palsu yang malu tuh Indonesia, 10 tahun bahkan sebelumnya jadi gubernur, jadi wali kota, negara kita ngapain aja? kan begitu," ujar Hensat.

Alih-alih terus membicarakan persoalan ijazah Jokowi, Hensat mengajak masyarakat sebaiknya fokus membahas isu lain yang lebih substansial saat ini.

"Pak Jokowi itu kan citranya selalu bagus ya, dia jago di hal itu, jadi alih-alih menganggap ini masalah, menurut saya masalah ijazah akan jadi bahan untuknya menambahkan eksposur agar tetap dibahas dan justru ini bagus-bagus saja untuk dia,"  pungkas Hensat. (rmol)

Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo

JAKARTA — Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo geram kepada Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshal, menyusul komentar kontroversial Hercules yang dianggap menghina purnawirawan militer dan Presiden Prabowo Subianto.

Gatot meluapkan kekesalannya atas sikap Hercules yang dinilainya kurang sopan dan semena-mena dalam berbicara.

"Ingat kau dulu, kok kau ngomong seenaknya kayak gitu. Tidak sopan, sudah jadi raja kau?" ujar Gatot dikutip dari unggahan akun Facebook @Buni Yani Pejuang Keadilan, dikutip Rabu (30/4/2025).

Gatot bahkan menyebut Hercules sebagai preman yang memakai seragam ormas, dan menantangnya untuk membuktikan bahwa dirinya layak disebut pejuang rakyat.

"Kamu itu kan preman memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kau itu preman," lanjutnya.

Lebih jauh, Gatot mengkritik pernyataan Hercules yang menyiratkan bahwa dukungan terhadap kepala daerah harus berdasarkan kedekatan dengan GRIB.

Kata Gatot, kepala daerah seharusnya mencintai rakyat terlebih dahulu karena dipilih oleh rakyat, bukan oleh ormas.

"Gubernur, Bupati, Walikota, itu harus mencintai rakyat dulu, karena dia dipilih rakyat, bukan GRIB. Preman itu," ucapnya geram.

Gatot juga menyoroti insiden di Depok, di mana anggota kepolisian diserang dan mobilnya dibakar saat menjalankan tugas. Ia menyebut kejadian itu sebagai bentuk pelecehan terhadap negara dan hukum.

"Polisi itu adalah alat negara. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Negara apa ini?" katanya.

Gatot tidak tinggal diam saat purnawirawan dihina, termasuk dirinya dan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengecam keras Hercules yang sempat menyebut Prabowo "bau tanah".

"Kau juga menghina presiden saya, Jenderal Prabowo, kau bilang bau tanah. Saya juga bau tanah! Yang sopan bicara!" cetusnya, lantang.

Ia menegaskan bahwa semua TNI akan menjadi purnawirawan dan bahwa mereka layak dihormati, karena telah berdarah-darah membela bangsa.

"Pak Sutiyoso itu purnawirawan bintang tiga loh. Termasuk saya juga di Timor-Timur. Kita berdarah-darah!," tandasnya. 

Gatot mengingatkan, jika negara dikuasai oleh preman, maka kehancuran akan tak terelakkan.

"Kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Mana ada preman yang cinta rakyat? Gak ada. Di negara ini tidak boleh ada preman, dan itu harus diberantas!," kuncinya. (fajar)

Jokowi saat mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan ijazah palsu 

JAKARTA — Mobil Toyota Kijang Innova yang ditumpangi mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Metro Jaya untuk melaporkan dugaan ijazah palsu ternyata mengatasnamakan PT Indonesia Berlian Yasawirya yang ternyata merupakan perusahaan milik Kahiyang Ayu, putri semata wayang Jokowi.

Informasi yang diperoleh RMOL berdasarkan data Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Kahiyang Ayu merupakan pemegang saham mayoritas di PT Indonesia Berlian Y dengan kepemilikan 495 lembar senilai Rp247.500.000. Sisanya sebanyak 5 lembar saham senilai Rp2.500.000 merupakan milik Meingga Mahaning Nurwahridya, kerabat Iriana Widodo yang juga ibunda Kahiyang.

Data Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum 

"Harga per lembar Rp500.000 modal disetor Rp250.000.000," tulis data AHU dilihat redaksi malam ini, Rabu 30 April 2025.

Beralamat kantor di Wisma MRA lantai 9 Jalan TB Simatupang No 19 Cilandak Jakarta Selatan, PT Indonesia Berlian Y bergerak dalam 55 daftar kegiatan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Mulai dari usaha kehutanan, budidaya ikan air tawar, reparasi mobil dan motor, konstruksi gedung, industri besi, baja, karet, plastik, farmasi hingga industri produk dari batu bara.

Kegiatan usahan lainnya antara lain periklanan, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, real estate atas dasar balas jasa, serta perdagangan besar perhiasan dan jam.

Kahiyang Ayu di PT Indonesia Berlian Y tercatat menjadi pengurus dengan jabatan sebagai direktur. Tertulis Kahiyang beralamat di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Adapun Meingga Mahaning dengan alamat Surakarta, Jawa Tengah, tercatat menjadi  komisaris.

Mobil Innova hitam yang ditumpangi Jokowi saat membuat laporan ke Polda Metro Jaya pagi tadi, Rabu 30 April 2025, diketahui bernomor polisi B 2329 SXI. Dari penelusuran secara online melalui aplikasi Cek Ranmor dan Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mobil yang digunakan Jokowi tercatat atas nama PT Indonesia Berlian Y dan menunggak pajak.

Tercatat masa pajak mobil berakhir pada 3 Maret 2025 dengan masa berlaku STNK 3 Maret 2026.

"Status masa pajak habis," bunyi keterangan pada website Samsat Jakarta.

Kemudian, mobil tercatat dikenakan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp121.400 dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp35 ribu. Sehingga total yang harus dibayar adalah Rp6.368.400.

Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya ditemani tim kuasa hukum dan dikawal pasukan pengamanan Presiden (Paspampres). Jokowi datang menggunakan pakaian batik berwarna cokelat.

Tak ada sepatah kata pun yang disampaikan Jokowi kepada awak media. Jokowi langsung masuk ke gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

Setelah beberapa menit kemudian Jokowi nampak bergeser ke Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, membenarkan Jokowi datang ke Polda Metro Jaya untuk melapor terkait tudugan ijazah palsu.

"Betul (terkait ijazah palsu)," kata dia melalui pesan singkat. (*)