SANCAnews.id

Sepeda motor yang diduga milik warga yang sedang berkunjung ke Gedung DPR dibakar oleh massa aksi di Jalan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 25 Agustus 2025. (Sumber: POSKOTA | Foto: Ali Mansur) 

 JAKARTA — Aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat mulai dari sekolah hingga pelajar bertajuk "Revolusi Rakyat Indonesia" di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025, berakhir ricuh.

Unjuk rasa menentang kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berlangsung di dua lokasi di depan dan di belakang Gedung DPR.

Awalnya, polisi sempat didesak mundur oleh pasukan gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari area depan Gedung DPR di Jalan Gatot Subroto.

Namun, massa demonstran tidak surut, mereka bergerak menuju pintu masuk belakang gedung, tepatnya di Gerbang Pancasila, dekat lapangan tembak Senayan, untuk melanjutkan aksi protes.

Seperti sebelumnya, aksi penyampaian pendapat di depan Gerbang Pancasila kembali ricuh. Situasi semakin memanas ketika sebuah sepeda motor dibakar oleh massa.

Berdasarkan informasi awal, motor tersebut diduga milik seorang tamu yang sedang berkunjung ke Gedung DPR. Aksi pembakaran ini memicu ketegangan lebih lanjut di lokasi.

Bentrokan kedua antara demonstran dengan aparat kepolisian itu kembali pecah setelah sejumlah orator aksi menyampaikan aspirasinya dari mobil komando, sekitar pukul 14.58 WIB.

Tiba-tiba beberapa demonstran yang didominasi seragam sekolah putih abu-abu itu merusak seng penutup pagar gedung DPR. Orator sempat meminta agar peserta aksi tidak tidak merusak pagar, tapi tak diindahkan.

"Semuanya maju. Pukul mundur," teriak aparat dari pengeras suara memberikan instruksi.

Tiba-tiba, tembakan gas air mata meletus, diiringi dengan kepulan asap putih yang memberikan mata.

Spontan ratusan demonstran berlarian ke arah Jalan Tentara Pelajar, tapi aksi aparat kepolisian itu memicu perlawanan peserta aksi dengan melempar botol minuman hingga batu ke arah polisi.

Para peserta aksi unjuk berlarian ke dua arah, ke Jalan Palmerah Barat dan ke arah Palmerah Timur dan beberapa di antara mereka juga masuk ke Stasiun Palmerah melalui jembatan penyeberangan.

Tidak hanya demonstran, beberapa pedagang di Jalan Gelora pun ikut kocar-kacir menjauh dari lokasi bentrokan.

"Waduh kacau ini, awas-awas," teriak seorang pedagang mi ayam sembari mendorong gerobak dagangannya.

Setelah hampir 30 menit polisi memukul mundur peserta aksi, bentrokan kembali mereda. Akibat bentrokan ini, polisi memblokir sementara Jalan Palmerah Timur, saat ini kondisi jalanan tampak lengang.

Hingga berita ini dibuat, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, terkait dua bentrokan ini. Termasuk apakah ada peserta aksi yang ditangkap. (poskota)

Mahasiswa di Makassar meminta Sri Mulyani mundur dari jabatannya (Foto: Muhsin/fajar) 

MAKASSAR — Menyusul pernyataan kontroversial Menteri Keuangan Sri Mulyani, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Federasi Rakyat Demokrasi Makassar (FREEDOM) menuntutnya segera mengundurkan diri, Senin (25/8/2025).

Para mahasiswa menilai menteri yang juga menjabat di era Jokowi itu telah menyakiti perasaan para guru, khususnya guru honorer.

Seperti dilansir Fajar.co.id, di simpang Jalan AP Pettarani-Hertasning, para demonstran membawa dua spanduk berukuran besar dan panjang.

Kedua spanduk tersebut berisi ungkapan protes terhadap pemerintah yang dianggap gagal memberikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

"Rakyat menjerit, ganti Presiden," tertulis pada spanduk yang mereka bentangkan.

"Guru bukan beban negara," nampak pada spanduk yang lain.

Wawan, salah satu orator menegaskan bahwa Sri Mulyani tidak berpikir panjang terlebih dahulu sebelum mengeluarkan statement.

"Kami tegaskan, ribuan guru honorer yang ada di Indonesia cita-citanya betul-betul mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Wawan.

Ironisnya, kata Wawan, Sri Mulyani justru menyakiti hati para guru honorer setelah konotasi pernyataannya menyebut mereka beban negara.

"Tapi pernyataan ibunda Sri Mulyani membuat guru honorer sakit hati," tandasnya.

Untuk diketahui, selain soal guru dan dosen yang dituding sebagai beban negara, mahasiswa juga membawa sejumlah tuntutan.

Di antaranya sahkan UU Perampasan Aset, copot Menteri Keuangan Sri Mulyani, copot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, evaluasi Kementerian KLHK, hingga kenaikan gaji anggota DPR RI. **

Gas air mata ditembakan aparat keamanan kepada para demonstran di depan gedung DPR, Gatot Soebroto, Jakarta pada Senin, 25 Agustus 2025. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

JAKARTA — Para pengunjuk rasa yang menamakan diri "Revolusi Rakyat Indonesia" yang berdemonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Senin, 25 Agustus 2025, dipukul mundur ke arah Slipi.

Sebelumnya, para demonstran yang datang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) telah dibubarkan ke arah Senayan.

Pantauan RMOL, petugas kepolisian dibantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) berjaga di gerbang kiri DPR. Petugas awalnya memperingatkan massa agar tidak melempar batu.

“Kita minta adik-adik untuk tidak melempar batu, jika tidak berhenti kami akan lakukan tindak tegas,” ujar polisi dari mobil komando.

Karena tak diindahkan, aparat kepolisian pun akhirnya memukul mundur massa.

Water cannon dan gas air mata pun ditembakkan ke arah massa. Sontak mereka berhamburan berlarian ke arah Slipi. Terlihat para pelajar juga ikut berdemonstrasi bersama elemen rakyat lainnya.

Aksi massa ini menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR serta mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. **

Suasana Sidang paripurna DPR Jabar, di Gedung DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025). - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa berikan respons soal seruan untuk menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025, viral di media sosial 

JAKARTA — Belakangan ini ramai diperbincangkan mengenai seruan untuk menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin, 25 Agustus 2025. Ajakan demonstrasi ini viral di media sosial sejak gegap gempita anggaran tunjangan anggota DPR RI yang disebut-sebut naik di tengah lesunya perekonomian.

Menanggapi rencana aksi unjuk rasa pada 25 Agustus 2025, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa menyatakan DPR tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Menurutnya, aksi demonstrasi (demo) merupakan bagian hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada lembaga-lembaga terkait, termasuk DPR.

"Itu suatu hak dan wajar dalam alam demokrasi, juga disampaikan ke DPR kan juga rumah rakyat," kata Saan usai pelantikan pengurus DPD NasDem Kabupaten Bekasi di Hotel Holiday Inn Cikarang pada Sabtu (23/8/2025).

Untuk itu, kata Saan, DPR RI siap berdialog kepada para pendemo ketika menyampaikan aspirasinya.

Karena bagiamanapun DPR mampu menyerap, menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"(Diaglog) ya kita lihat di lapangan, DPR ada badan aspirasi kan ya, kita sangat terbuka," katanya.

Untuk diketahui, seruan untuk demonstrasi di depan gedung DPR pada 25 Agustus mendatang beredar di media sosial.

Aksi yang diinisiasi gerakan mengatasnamakan "Revolusi Rakyat Indonesia" itu mengajak elemen masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa untuk turun ke jalan.

Tunjangan meroket

Pendapatan masing-masing anggota DPR RI periode 2024–2029 dikabarkan mengalami kenaikkan hingga menjadi sekitar Rp120 juta per bulan.

Pendapatan ini meningkat tajam dibandingkan pada periode awal mereka menjadi anggota DPR yakni sekitar Rp 50 juta.

Namun, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir membantah kabar tersebut.  Adies Kadir menyatakan gaji pokok anggota DPR tidak naik.

Dia menyatakan yang mengalami kenaikkan adalah tunjangan anggota DPR. Tunjangan yang besarannya melonjak tajam, jenisnya sangat beragam. Mulai dari tunjangan beras, telur, bensin, hingga tunjangan rumah yang kini mencapai Rp 50 juta per bulan.

“Tunjangan-tunjangan beras, kami cuma dapat Rp12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar Rp7 juta yang tadinya sekitar Rp4–5 juta sebulan,” ujar Adies kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8).

Adies berkelakar bahwa kenaikan tunjangan ini mungkin karena Menteri Keuangan Sri Mulyani “kasihan dengan kawan-kawan DPR.” Ia menyebut bahwa selama 15 tahun terakhir, gaji pokok anggota DPR tidak pernah naik.

“Jadi, yang naik cuma tunjangan itu saja, tunjangan beras karena kita tahu beras dan telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih,” katanya.

Sebelumnya, publik sempat dihebohkan oleh kabar viral yang menyebut gaji anggota DPR naik Rp3 juta per hari. Ketua DPR RI Puan Maharani membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa gaji pokok tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, yakni Rp4,2 juta per bulan.

“Tidak ada kenaikan gaji pokok. Yang ada adalah penyesuaian tunjangan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas,” kata Puan.

Meski gaji pokok tetap, total pendapatan anggota DPR meningkat berkat berbagai tunjangan yang diatur melalui Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, serta penyesuaian terbaru untuk periode 2024–2029.

Berikut rincian pendapatan DPR:

Gaji pokok

.  Ketua DPR: Rp5.040.000

.  Wakil Ketua DPR: Rp4.620.000

.  Anggota DPR: Rp4.200.000

Tunjangan tetap dan melekat

.  Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000

.  Tunjangan Komunikasi: Rp15.554.000

.  Tunjangan Kehormatan: Rp5.580.000

.  Tunjangan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Rp3.750.000

.  Tunjangan Listrik dan Telepon: Rp7.700.000

.  Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813

.  Uang Sidang: Rp2.000.000

.  Tunjangan Beras: ±Rp12.000.000, naik dari Rp10 juta

.  Tunjangan Bensin: ±Rp7.000.000, naik dari Rp4–5 juta

.  Tunjangan Rumah: Rp50.000.000, sebagai kompensasi atas penghapusan rumah jabatan DPR

Total pendapatan setiap anggota DPR: ±Rp120.000.000 per bulan. (tribunnews)

Para pelaku penganiayaan terhadap staf Humas KLHK dan wartawan saat dibawa ke Mapolres Serang. (Sumber: POSKOTA | Foto: Rahmat Haryono)

SERANG — Diduga takut diburu polisi, tiga pelaku penyerangan terhadap staf Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan wartawan akhirnya menyerahkan diri. Ketiga pelaku tersebut adalah Ajat Jatmika alias Miki, Sifaudin alias Ipoy, dan Ahmad Rijal.

Anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) ini menyerahkan diri ke Polsek Jawilan dan kini diamankan di Mapolres Serang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kasus dugaan penganiayaan ini terjadi di PT Genesis Regeneration Smelting (GRS) di Jalan Raya Cikande-Rangkas Bitung, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Kamis, 21 Agustus 2025.

Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady membenarkan ketiga pelaku telah diamankan di Mapolres Serang pada Minggu, 24 Agustus 2025.

"Pelaku menyerahkan diri ke Polsek Jawilan sekitar jam 4 pagi dan kini ditahan di Mapolres Serang untuk pemeriksaan," katanya saat dikonfirmasi, Minggu, 24 Agustus 2025.

Andi menjelaskan, hingga saat ini lima orang pelaku telah diamankan di Mapolres Serang. Sedangkan dua oknum anggota Brimob berinisial TG dan TR diproses oleh Polda Banten.

"Sipil 5 (pelaku pengeroyokan). Tiga orang yang mukul staf Humas KLHK dan 2 orang yang mukul wartawan Tribun," jelas Andi.

Sebelumnya, Kapolres Serang AKBP Condro memastikan akan menindak para pelaku sesuai perbuatannya. Sedangkan untuk oknum anggota Brimob berinisial TG dan TR penanganannya dilakukan oleh Polda Banten.

Condro menambahkan aksi kekerasan terhadap wartawan dan staf Humas KLHK melibatkan oknum organisasi masyarakat (ormas) serta warga di sekitar pabrik.

Diketahui, peristiwa pengeroyokan itu bermula saat 8 wartawan online, dan televisi melakukan peliputan penyegelan pabrik pengolahan timbal oleh Deputi Gakkum KLHK Irjen Rizal Irawan bersama tim pada pukul 11.00 WIB.

Sesampainya di lokasi pabrik, wartawan dilarang mengambil gambar oleh petugas security pabrik, dan oknum anggota Brimob.

Bahkan, terjadi aksi dorong-mendorong oleh petugas keamanan pabrik. Namun, staf Humas KLHK melerai agar wartawan dapat meliput.

Usai penyegelan, wartawan kemudian mewawancarai Deputi Gakkum KLHK, Rizal Irawan. Beberapa menit usai rombongan KLHK pulang, sejumlah sekuriti dan oknum ormas yang bersembunyi di warung kemudian menyerang wartawan dan staf Humas KLHK.

Wartawan online TribunBanten.com Muhamad Rifky dan Humas KLHK Anton dihajar pelaku.

Sementara, beberapa wartawan lainnya berlarian dikejar-kejar oleh oknum sekuriti dan ormas. Bahkan, diduga salah satu pelaku membawa senjata tajam jenis golok. (poskota)