SANCAnews.id

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono/Ist 

JAKARTA — Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta menambah dana operasional RT/RW tahap I sebesar 25 persen.

Rencananya, anggaran operasional tambahan tersebut akan mulai dicairkan pada Oktober 2025. Menurut Mujiyono, usulan penambahan dana operasional tersebut sudah lama disuarakan oleh para legislator.

Mengingat pentingnya peran RT dan RW dalam menyediakan layanan publik, Mujiyono menyatakan bahwa peningkatan dana operasional RT dan RW harus dibarengi dengan peningkatan kinerja. Dengan demikian, layanan publik dapat diberikan secara optimal.

“RT dan RW perlu lebih aktif melayani warga,” kata politisi Partai Demokrat itu.

“Membantu urusan administrasi, menjaga lingkungan, dan cepat tanggap terhadap masalah sosial,” tambah Mujiyono.

Selain itu, Mujiyono mengimbau agar Pemprov DKI Jakarta membina dan mengawasi RT dan RW di masing-masing kelurahan.

Saat ini, pengurus RT menerima dana operasional sebesar Rp2.000.000, sedangkan RW mendapat Rp2.500.000 per bulan.

Besaran ini sesuai Keputusan Gubernur Jakarta Nomor 587 Tahun 2022 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW.

Dengan kenaikan 25 persen pada Oktober mendatang, nilai itu akan menjadi Rp2.500.000 untuk RT dan Rp3.125.000 untuk RW. (rmol)

Jokowi tampil beda dengan kemeja putih di antara para alumni lain dengan seragam biru saat menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM, Sabtu (26/7/2025). (Foto: iNews) 

JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025). Dalam acara yang penuh nostalgia ini, penampilan Jokowi mencuri perhatian dengan tampil beda.

Sebab Jokowi menjadi satu-satunya peserta reuni UGM yang tidak mengenakan seragam biru seperti alumni lainnya. Dia memilih tampil sederhana dengan kemeja putih dan celana hitam, berbeda dari puluhan peserta yang kompak memakai kaos biru dengan aksen merah.

Saat tiba di lokasi acara, Jokowi langsung disambut hangat panitia dan para alumni. Dia datang didampingi sang istri, Iriana Jokowi, yang tampil anggun mengenakan kebaya bernuansa cerah.

Setelah tiba, Jokowi diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan singkat di hadapan para alumni. Berdasarkan pantauan, Jokowi tampak memberikan sambutan sekitar 10 menit.

Dalam sambutannya, Jokowi sempat melontarkan candaannya dengan alumni UGM terkait ijazah palsu. Mendengar hal itu, tampak para alumni UGM yang langsung ikut tertawa.

Seusai memberikan sambutan, dia langsung dikerubungi oleh rekan-rekan seangkatan untuk bersalaman dan berfoto bersama.

Setelah sesi foto, Jokowi diarahkan untuk duduk di kursi barisan depan bersama sejumlah alumni lainnya. Suasana santai tampak tercipta saat Jokowi terlihat berbincang akrab dengan rekan-rekan seangkatannya, sementara beberapa alumni berdiri di sekitarnya untuk mengabadikan momen tersebut.

Reuni ini menjadi bagian dari pertemuan lintas alumni Fakultas Kehutanan UGM yang disebut Spirit 80, diikuti puluhan peserta dan sejumlah tokoh kampus seperti Dekan, Sekretaris UGM, dan Wakil Rektor (inews)

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan mantan Presiden ke-7 RI Joko 

JAKARTA — Pegiat media sosialosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertanyakan langkah penyidik Polda Metro Jaya yang memeriksa ulang gelar Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi, di laboratorium forensik.

"Berarti pemeriksaan Labfor yang sudah dilaporkan Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 terhadap ijazah itu salah? Tidak akurat?" tanya Dokter Tifa melalui akun X pribadinya, dikutip Sabtu 26 Juli 2025.

Lantas apakah ijazah pembandingnya juga sama seperti pemeriksaan awal oleh Bareskrim Polri?

"Kalau iya, percuma saja! Nanti Bareskrim akan lagi-lagi mengumumkan ijazah itu identik!" kata Dokter Tifa.

Menurut Dokter Tifa, apabila negara ini memang menginginkan keadilan ditegakkan, dan kebenaran dijunjung, maka Labfor harus juga bersedia agar ijazah itu diperiksa oleh pakar informatika, multimedia, dan telematika Roy Suryo dan ahli forensik digital Rismon Sianipar.

"Keduanya sering kali menjadi Saksi Ahli perkara-perkara besar yang pelik dan rumit, seperti kasus Kopi Sianida, KM 50, Vina Cirebon, dll," saran Dokter Tifa.

"Bukankah sepatutnya Puslabfor membutuhkan expertise mereka?" sambungnya.

Polda Metro Jaya menyita ijazah Jokowi terkait kasus tudingan ijazah palsu. Ijazah tersebut merupakan ijazah SMA dan ijazah S-1 milik Jokowi.

"Bahwa benar penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S-1 dan SMA," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis 24 Juli 2025.

Ade Ary mengatakan ijazah tersebut akan diteliti laboratorium forensik. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman.

"(Penyitaan ijazah) untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan," kata Ade.

Jokowi sendiri sudah diperiksa terkait tudingan ijazah palsu di Mapolresta Solo, Kamis 23 Juli 2025. Jokowi diperiksa selama tiga jam lamanya dengan total 45 pertanyaan. Jokowi menyebutkan ijazah asli SMA dan S-1-nya disita.

Diketahui, Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi melapor terkait Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27A, 32, serta 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah dilakukan gelar perkara, laporan tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Total ada empat laporan serupa yang naik ke tahap penyidikan, sementara dua laporan lainnya dicabut. (rmol)

Habib Rizieq Shihab menyampaikan sambutan saat mengikuti reuni 212 di Silang Monas, Jakarta, Senin (2/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) 

JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, KH Muhammad Cholil Nafis, menyoroti insiden yang terjadi saat pengajian Akbar Muhammad Rizieq Shihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Rabu (23 Juli 2025).

"Meminta diselesaikan dengan penegakan hukum dan damai," ujar Cholil di X @cholilnafis (25/7/2025).

Dikatakan penulis buku Fikih keluarga ini, dugaan pidananya mesti diberikan proses hukum. Adapun kegiatan pengajiannya harus diberikan perlindungan.

"Ditindak pelanggar hukumnya dan lindungi semua kegiatan dakwah. Pemerintah dan aparat sebagai penengah dari perpecahan masyarakat," imbuhnya.

Agar tercipta lingkungan yang tenteram, Cholil mengajak semua pihak untuk menjaga diri dan saling menghormati satu sama lain.

"Mari masing-masing kita menahan diri dan jaga perdamaian dan persatuan," tandasnya.

Sebelumnya, Polda Jawa Tengah (Jateng) mengimbau seluruh pihak untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya, pascabentrakan ormas di Pemalang Rabu malam (23/7/2025) lalu.

Imbauan itu mengingat pihak kepolisian Jawa Barat saat ini masih melakukan penyilidikan atas insiden tersebut. Kendati begitu, pihak kepolisian memastikan situasi sudah terkendali.

"Situasi di lapangan sudah dapat dikendalikan. Kami minta masyarakat tidak menyebarkan kabar simpang siur yang bisa memperkeruh keadaan," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto dilansir jpnn, Jumat (25/7/2025).

Polda Jateng sendiri diketahui hingga saat ini masih menelusuri pemicu bentrokan antara dua ormas saat pengajian bulan Muharam di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.

Dua ormas yang terlibat dalam insiden tersebut adalah Front Persaudaraan Islam (FPI) dan Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS).

Pengajian itu diketahui menghadirkan tokoh FPI Muhammad Rizieq Shihab. "Masih proses pendataan dan penyelidikan. Kami bekerja sama dengan Polres Pemalang untuk menelusuri secara detail peristiwa yang terjadi," ucap Artanto. (fajar)

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad/RMOL 

JAKARTA — Pimpinan DPR telah memerintahkan komisi terkait, dalam hal ini Komisi I DPR, untuk segera menangani kontroversi seputar transfer data ke Amerika Serikat dalam perjanjian perdagangan terbaru dengan Indonesia.

“Kami sudah minta kepada Komisi I untuk secepatnya kalau perlu dalam masa reses ini untuk melakukan komunikasi kepada pemerintah,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025.

Dasco berharap komunikasi Komisi I dan kementerian terkait bisa membuat polemik transfer data menjadi jelas.

“Berdialog mendatangi atau kemudian mengundang agar hal-hal yang disampaikan mengenai data-data itu juga bisa lebih jelas,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Lebih jauh, Dasco enggan berspekulasi mengenai polemik transfer data AS tersebut.

“Justru kita belum bisa menyikapi karena kita juga pengen lihat yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa dan yang sekarang seperti apa,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan, transfer data yang diberikan kepada Amerika Serikat (AS) merupakan data komersial, bukan data pribadi.

Hal tersebut disampaikan Jurubicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto merespons polemik kesepakatan dagang baru yang menghapus hambatan yang berdampak pada perdagangan, jasa, dan investasi digital dengan AS.

"Keleluasaan transfer data yang diberikan kepada Amerika maupun negara mitra Iainnya terfokus pada data-data komersial, bukan untuk data personal dan data yang bersifat strategis," kata Haryo dalam keterangan tertulis, Rabu 23 Juli 2025. (rmol)