SANCAnews.id

Jokowi dan Prabowo 

JAKARTA — Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, yang juga dikenal sebagai Jokowi, memamerkan kebersamaan dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengunggah foto tersebut di akun media sosial pribadinya. Jokowi dan Prabowo menikmati makan malam di Bakmi Bu Citro di Solo.

“Saya mengajak Bapak Presiden Prabowo menikmati hidangan Bakmi Bu Citro di Solo,” tulis Jokowi.

Jokowi memperkenalkan rumah makan sederhana yang punya sara istimewa. Dan menceritakan momen kebersamaan dengan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

“Rumah makan sederhana yang punya rasa istimewa. Kami duduk santai, berbincang ringan ditemani semangkuk bakmi hangat. Sebuah momen personal, jauh dari agenda kenegaraan, dan berkesan. Terima kasih Pak Presiden,” tandasnya.

Cuitan Jokowi itu lalu diserbu warganet atau netizen. Tak sedikit yang memberi respon negatif.

“Pembohong selamanya gak akan tenang hidup. Semuanya slalu dibikin cerita buat bohong terus. Apes bener Indonesiaku,” balas @zhev*** 

“PAMER dekat ama PRESIDEN..😅😅Pak.Jok..Pak.Jok.. Orang yg waras pasti sdh tau CATURMU.. Lakonmu MEMBUAL & MENIPUsemoga KEADILAN TUHAN Segera tiba,” tambah @pem***

“Petugas president yg berhasil menjalankan tugasx maka ditraktirlah oleh bossx... Cb kalo petugas president berani proses hukum itu finalis OCCRP, ooo gak bakal ditraktirlah!!!,” timpal @sad***

Diketahui, Selain Jokowi, Prabowo, dan Gibran, hadir pula sejumlah menteri dan wakil menteri seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, dan Wamenkominfo Angga Raka Prabowo. Mereka tampak berbincang hangat sambil menyantap bakmi selama lebih dari satu jam.

Suasana makin cair saat ada pemain keyboard live. Tak hanya santai, suasana makin “hidup” ketika Wamen Giring Ganesha menyumbang lagu "Biarlah" dari Nidji, diikuti beberapa menteri lainnya yang menyanyi dan berjoget ringan.

Perbincangan berlangsung dalam nuansa internal. Diduga evaluasi kunjungan Prabowo di Solo usai Kongres PSI, serta rencana penugasan lain ke depannya. Pembahasan terlihat berlangsung serius namun penuh keakraban. (fajar)

Ilustrasi/Ist 

PERANG adalah perdamaian, merupakan sebuah paradoks yang terkenal dari novel 1984 karya George Orwell. Slogan ini menggambarkan bagaimana rezim totaliter seperti Oceania menggunakan perang sebagai alat untuk mengendalikan rakyatnya.

Dengan terus-menerus berada dalam keadaan perang, pemerintah dapat membenarkan penindasan, pembatasan kebebasan, dan manipulasi informasi, yang pada akhirnya menciptakan bentuk "perdamaian" yang dipaksakan.

Dunia dan Perang Dagang

Tanggal 02 April 2025,  disebut sebagai Hari Pembebasan bagi Amerika, bagi dunia global adalah Perang Dagang. Dunia telah menipu Amerika Serikat selama 40 tahun terakhir dan lebih," kata Trump. "Yang kami lakukan hanyalah bersikap adil". Amerika Serikat melihat Tiongkok sebagai pesaing utama dalam bidang ekonomi. 

Impor barang AS dari Tiongkok pada tahun 2024 mencapai total 438,9 miliar Dolar AS, naik 2,8 persen (12,1 miliar Dolar AS) dibandingkan tahun 2023. Defisit perdagangan barang AS dengan Tiongkok mencapai 295,4 miliar Dolar AS pada tahun 2024, meningkat 5,8 persen (16,3 miliar Dolar AS) dibandingkan tahun 2023.

Selama lebih dari 70 tahun, Tiongkok membangun kemajuan melalui kemandirian dan kerja keras, bukan karena belas kasihan negara lain. "Kami tidak takut terhadap tekanan yang tidak adil," ujar Xi seperti dikutip dari Global Times.

Presiden Tiongkok Xi Jinping telah memperingatkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak akan menghasilkan "pemenang". Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, yang dimulai pada tahun 2018, telah menjadi salah satu konflik ekonomi utama di dunia. Konflik ini ditandai dengan penerapan tarif timbal balik pada barang-barang impor kedua negara.

Meskipun sempat mereda dengan adanya kesepakatan "Phase One" pada 2020, ketegangan tetap berlanjut dan bahkan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2025, perang dagang ini kembali memanas setelah adanya pergantian kepemimpinan di AS.

Perang dagang tentu saja bukan hal yang baru dalam dunia perekonomian negara. Dalam sejarahnya, Amerika Serikat bahkan sudah beberapa kali melakukan perang dagang dengan berbagai negara ataupun kawasan regional ekonomi seperti Uni Eropa. AS bukanlah satu-satunya negara yang pernah menyulut perang dagang dan mempengaruhi ekonomi global. Belanda, Inggris, termasuk Dinasti Qing, Tiongkok pernah mencatatkan perang dagang paling berpengaruh dalam sejarah.

Perang Inggris dan Belanda terdiri dari empat pertempuran yang terjadi pada kurun waktu abad 17 sampai 18. Meski berakhir menjadi pertempuran senjata, Perang Inggris-Belanda sebenarnya bermula dari persaingan dagang antar kedua negara.

Memasuki tahun 1600an, para pedagang Belanda mulai mendominasi jalur perdagangan dunia. Untuk merespon kekuatan dagang Belanda, Inggris mengeluarkan Navigation Act di tahun 1651 yang berisi sekumpulan aturan dagang bagi para koloninya. Dikutip dari Britannica, inti dari Navigation Act adalah pelarangan bagi wilayah koloni Inggris untuk mengekspor barang ke negara lain selain Inggris. Selain itu, kapal dagang yang bukan berasal dari Inggris dilarang untuk melakukan perdagangan dengan Inggris maupun koloninya.

Situasi tersebut membuat para pedagang Belanda tidak bisa berdagang di kawasan yang dikuasai Inggris. Dimulai dari tahun 1652, empat kali perang senjata di perairan pun tak terhindarkan. Walaupun Belanda memenangkan perang pertama, Inggris tetap menguasai keseluruhan perang karena kemajuannya di bidang militer angkatan laut. Kekalahan Belanda di perang keempat pada 1784 menjadi salah satu penyebab dari kebangkrutan.

Perang Opium merupakan perang dagang yang berlangsung dalam dua babak yaitu Perang Opium I (1839-1842) dan Perang Opium II (1856-1860). Kedua perang tersebut melibatkan Inggris dan Dinasti Qing, Tiongkok. Memasuki abad 18, para pedagang Inggris mulai memasuki wilayah Asia untuk memperluas jalur perdagangan. Dari sisi komoditas perdagangan, Tiongkok lebih unggul dibandingkan Inggris karena mereka merupakan penghasil porselen, kain sutera dan teh. Ketiga barang tersebut memiliki nilai jual tinggi di kalangan masyarakat Eropa.

Sementara itu, Tiongkok tidak terlalu banyak mengimpor barang hasil manufaktur dari Inggris. Akan tetapi, Tiingkok tetap membuka pintu kerjasama dagang dengan syarat Inggris membayar barang dagangannya dengan logam perak. Inggris tidak memiliki cadangan perak alami sehingga mereka harus membelinya dari negara lain. Dikutip dari Thoughtco, neraca perdagangan Inggris mengalami defisit karena hanya mampu menjual 9 juta Poundsterling dibandingkan dengan Tiingkok yang meraup 27 juta Poundsterling.

Di tengah situasi yang tak menguntungkan, Inggris menemukan cara baru yaitu dengan menawarkan opium sebagai alat pembayaran alternatif. Opium tersebut berasal dari Bengal yang saat itu sudah dikuasai oleh Inggris. Perlahan, kasus kecanduan opium mulai menjadi masalah di kalangan pemuda Tiongkok,  Kaisar Daoguang mulai mengambil langkah untuk menghentikan penyelundupan opium dan melarang pedagang asing manapun yang tidak bersedia mengikuti peraturan pemerintah Tiongkok.

Peperangan pun akhirnya terjadi pada 1839 hingga 1842 dan berbuah kemenangan telak bagi Inggris. Perjanjian Nanking di tahun 1842 menjadi akhir dari Perang Opium I dan membuat kerugian besar bagi Dinasti Qing. Selain membayar kerugian perang, Dinasti Qing juga harus menggadaikan wilayah Hong Kong kepada Inggris.

Pada 17 Juni 1930, Herbert Hoover selaku Presiden Amerika Serikat, menandatangani undang-undang United States Tariff Act of 1930 atau yang lebih dikenal sebagai Smoot-Hawley Tariff Act. Penamaan Smoot-Hawley berasal dari dua nama senator yang mengusulkan undang-undang tersebut yaitu Reed Smoot dan Willis Hawley.

Pasca kemenangan Amerika Serikat di Perang Dunia II, industri peternakan ayam mulai mengalami peningkatan jumlah produksi. Karena tingginya angka produksi ayam, pada tahun 1960 Amerika Serikat lalu mengekspor pasokan ayam ke Eropa. Kondisi Eropa saat itu masih dalam tahap recovery pasca Perang Dunia II dan banyak peternak lokal yang merasa khawatir dengan banyaknya jumlah ayam impor dari Amerika Serikat. Merespon hal tersebut, beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Jerman pun menerapkan tarif dan pengaturan harga untuk produk unggas impor asal Amerika Serikat.

Memasuki tahun 1962, Amerika Serikat memprotes kebijakan Eropa terkait pengaturan tarif dan harga yang membuat angka penjualan ayam turun hingga 25 persen. Beberapa kali perwakilan Amerika Serikat dan Eropa mengadakan pertemuan tetapi tak pernah mencapai kesepakatan terkait perdagangan ayam.

Merasa buntu dengan kesepakatan yang tak pernah tercapai, Amerika Serikat lantas mengesahkan peraturan dagang baru pada 7 Januari 1964. Barang-barang seperti brandy, light trucks, dextrin dan tepung kentang, dikenakan tarif impor sebesar 25 persen.

Keputusan untuk menaikkan tarif impor untuk produk light trucks dipicu oleh tingginya impor mobil Volkswagen asal Jerman di tahun 1960an. Hal ini lantas menuai protes dari para pemilik industri otomotif di Amerika Serikat. Saat ini hanya tersisa kebijakan tarif impor 25 persen untuk produk light truck. Atas alasan inilah light truck produksi Amerika Serikat sangat mendominasi pasar lokal selama lebih dari empat dekade, dikutip dari Thoughtco.

Selain kenaikan tarif, penerapan kuota impor juga biasa dilakukan dalam rangka membatasi masuknya barang impor dari negara lain. Sejarah membuktikan besarnya dampak dari perang dagang terhadap perekonomian suatu negara maupun secara global.

Kisah Pengawas Pajak dan Perang Tarif

Samuel Wilson (13 September 1766 ?" 31 Juli 1854) adalah seorang pengepak daging dari Troy, New York. Namanya konon merupakan sumber personifikasi Amerika Serikat yang dikenal sebagai "Paman Sam". Uncle Sam atau Paman Sam dikenal sebagai simbol patriotisme Amerika Serikat dan menjadi julukan.

Paman Sam, dalam bahasa gaul adalah personifikasi pemerintah federal Amerika Serikat, yang berasal dari abad ke-19. Ia biasanya digambarkan sebagai seorang pria tua yang mengenakan topi tinggi berhias bintang dan dasi kupu-kupu merah. Paman Sam sering digunakan sehari-hari untuk IRS (Badan Pengawas Pajak) yang memungut pajak penghasilan dari warga negara dan perusahaan Amerika.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte memanggil Presiden Donald Trump ‘Daddy’ atau ‘Ayah’ pada Rabu 25 Juni 2025. Rutter menanggapi penggunaan kata-kata umpatan oleh presiden baru-baru ini ketika ia menuduh Iran dan Israel melanggar perjanjian gencatan senjata.

Selama pertemuan bilateral antara Trump dan Rutte selama KTT NATO di Den Haag, Belanda, Trump menyamakan negara Israel dan Iran dengan "dua anak di halaman sekolah" yang terlibat "pertengkaran hebat." Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, baru-baru ini mengajukan nominasi Donald Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian. Netanyahu menyatakan bahwa Trump berperan penting dalam menciptakan perdamaian di berbagai kawasan, termasuk upaya penyelesaian ketegangan nuklir Korea Utara dan perundingan damai antara Kosovo dan Serbia.

Nominasi ini bukan kali pertama Trump diajukan untuk penghargaan bergengsi tersebut. Sejumlah anggota parlemen dari negara-negara seperti Norwegia, Swedia, dan Estonia sebelumnya juga telah mengajukan nama Trump karena kontribusinya dalam mempromosikan perdamaian.

Beberapa alasan yang mendasari nominasi Trump adalah: (1) Perjanjian Abraham: Upaya Trump dalam menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab. (2) Penyelesaian Ketegangan Nuklir Korea Utara: Perundingan yang dilakukan Trump untuk mengurangi ketegangan nuklir di Korea Utara. Dan (3) Perundingan Damai Kosovo dan Serbia: Peran Trump dalam memfasilitasi perundingan damai antara Kosovo dan Serbia.

Trump sendiri telah beberapa kali mengungkapkan kekecewaannya karena belum menerima Nobel Perdamaian, meskipun ia telah berperan dalam beberapa konflik, seperti konflik India-Pakistan dan Serbia-Kosovo.

Baru-baru ini, Trump juga menawarkan keahlian negosiasinya untuk mengakhiri perang di Ukraina dan Gaza. Presiden AS Donald Trump memberikan ancaman serius kepada Rusia bila tak segera menyetop perang di Ukraina. Ancaman tersebut berupa tarif 100 persen.

Ancaman itu, seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency, Selasa, 15 Juli 2025, dilontarkan Trump saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Ruang Oval Gedung Putih pada Senin, 14 Juli 2025 waktu setempat. Saat berbicara kepada wartawan dengan didampingi Rutte, Trump mengatakan dirinya "sangat, sangat tidak puas" dengan Rusia dan merasa kecewa dengan Presiden Vladimir Putin.

Amerika Terguncang

Hans Morgenthau, Amerika punya "tujuan transeden" membangun perdamaian dan kebebasan dinegeri sendiri juga tentu disetiap tempat karena  "gelanggang tempat Amerika harus mempertahankan dan menpromosikan tujuan itu meliputi seluruh dunia." Namun bahwa tujuan sejarah sama sekali tidak konsisten dengaan "tujuan transeden".

Amerika Serikat "hanyalah salah satu negara besar di antara negara lainnya yang tidak sempurna." Mari menyimak, Foreign Affair, terbitan Nov / Des 2011 "IS AMERICA OVER?." Peringatan lebih dari satu dasawarsa, membuat kekuasaan kini bergeser ke Timur. Tidak lagi ke Barat. Cahaya Asia bersinar melihat kemajuan besar ekonomi Tiongkok dan India. Amerika kini tergoncang. Memang langit tidak akan runtuh. Diatas langit ada langit. ***

*Penulis adalah eksponen Gema 77/78

Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara, Ferry Irwandi ungkap kejanggalannya. (Sumber: Instagram)

Pengamat politik Rocky Gerung tertawa terbahak mendengar vonis hakim terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Vonis hakim dibacakan pada Jumat (18/7/2025) lalu disaksikan langsung Rocky Gerung di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. 

JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung tertangkap kamera tertawa terbahak-bahak saat mendengarkan putusan hakim terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Putusan dibacakan pada Jumat (18 Juli 2025), disaksikan Rocky Gerung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang juga terlihat duduk berjajar di antara penonton selama persidangan.

Ketiga politisi dan praktisi hukum itu memiliki ekspresi yang  berbeda saat hakim menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula.

Rocky Gerung terlihat tertawa terbahak mendengar vonis hakim. Sementara Anies Baswedan dengan wajah yang serius hanya geleng-geleng kepala mendengar vonis hakim.

Kemudian Saut Situmorang hanya tersenyum mendengar vonis tersebut.

Belum selesai hakim membacakan vonis, kemudian ketiganya memutuskan keluar ruang sidang.

Anies Baswedan pun mengaku kecewa dengan keputusan Majelis Hakim yang memberikan vonis 4,5 tahun penjara  mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula

Padahal, dalam pandangannya, hakim pun mengakui Tom Lembong tak menerima uang hasil korupsi.

Terkait keputusan hakim tersebut, Anies meminta kepada pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi sistem hukum.

“Kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita,” kata Anies.

“Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh,” lanjutnya.

Dia mengatakan, dirinya mengikuti proses persidangan Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurut Anies, siapa pun yang mengikuti proses persidangan Tom Lembong dengan akal sehat, tentu kecewa dengan vonis hakim. (wartakota)

Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara, Ferry Irwandi ungkap kejanggalannya. (Sumber: Instagram) 

JAKARTA — Isu hukuman penjara yang dijatuhkan kepada mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong, terus menjadi sorotan tajam.

Usai divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula, publik kini heboh dengan dukungan yang mengalir dari berbagai pihak, termasuk mantan pegawai Kementerian Keuangan, Ferry Irwandi.

Ferry yang kini aktif sebagai kreator konten edukasi di media sosial itu terang-terangan menyebut vonis yang dijatuhkan kepada Lembong sama sekali tidak masuk akal.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, ia menyatakan kasus ini tidak mengandung unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pengadilan.

"Tidak ada aliran dana, tidak ada keuntungan pribadi, dan tidak ada niat jahat. Kebijakan itu murni untuk menjaga pasokan dan harga pangan," tulis Ferry.

Kritik atas Vonis dan Tuduhan Politisasi

Dalam pandangannya, Ferry menilai vonis tersebut terkesan politis dan tidak berdasar secara hukum. Ia menyoroti bahwa kebijakan impor gula yang diputuskan oleh Lembong dilakukan berdasarkan rekomendasi tertulis dari kementerian terkait.

Bahkan, Ferry menyebut bahwa vonis ini dapat menjadi preseden buruk bagi para pejabat publik yang berusaha mengambil keputusan demi kepentingan nasional.

"Kalau seperti ini, siapa lagi yang mau memegang amanat dan tanggung jawab publik? Ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal logika dan keadilan hukum," lanjut Ferry dalam unggahannya.

Keputusan Impor Bukan untuk Kepentingan Pribadi

Salah satu poin utama yang disorot Ferry adalah terkait keputusan Lembong dalam memberikan kuota impor kepada perusahaan swasta dibandingkan BUMN.

Banyak publik menilai keputusan itu sebagai indikasi penyimpangan, namun Ferry membantahnya.

Menurutnya, harga gula dari BUMN jauh lebih mahal dibandingkan perusahaan swasta, sehingga kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keberlangsungan industri pengolahan.

"Kalau dari BUMN terlalu mahal, Pak Tom memilih GKM agar industri tetap hidup. Semua itu juga ada dasar tertulisnya," tegas Ferry.

Respon Terhadap Tuduhan Korupsi

Vonis 4,5 tahun penjara terhadap Lembong dikaitkan dengan dugaan korupsi terkait suap impor gula senilai Rp600 miliar.

Namun Ferry menyangsikan dasar hukum yang digunakan, apalagi tidak ditemukan bukti aliran dana ke Lembong secara pribadi. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil Lembong tidak menyalahi prosedur administrasi.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan logika pemberian hukuman pidana terhadap keputusan kebijakan negara.

"Kalau pejabat bisa dipenjara karena ini, maka semua pejabat di Indonesia bisa dipidana dengan logika yang sama," ucapnya.

Ferry Irwandi: Dari Pegawai Kemenkeu ke Aktivis Sosial Media

Ferry Irwandi bukan sosok baru dalam isu kebijakan publik. Ia pernah bekerja sebagai videografer di Kementerian Keuangan sebelum memutuskan fokus menjadi kreator konten.

Sejak 2010, ia aktif di platform YouTube membahas topik-topik edukatif seperti filsafat, politik, dan isu-isu sosial. Kini, suaranya banyak didengar oleh publik yang mulai mempertanyakan transparansi sistem hukum, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut pejabat tinggi.

Keputusan Tom Lembong dan Dinamika Politik

Vonis terhadap Lembong terjadi dalam konteks politik nasional yang sensitif. Meski tidak secara eksplisit menyebutkan motif politik, Ferry mengisyaratkan bahwa keputusan hukum terhadap Lembong bisa saja dipengaruhi oleh perbedaan pilihan dalam pemilu.

Sejumlah analis hukum juga mengkritik dasar vonis yang dianggap tidak memenuhi unsur niat jahat atau kerugian negara secara langsung.

Menariknya, Lembong tidak mengajukan banding atas vonis tersebut. Dalam pernyataan singkat, ia menyebut akan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku. Sikap ini mengundang berbagai spekulasi, termasuk dugaan tekanan politik di balik keputusannya. (poskota)

Ilustrasi

JAKARTA — Meskipun pajak penghasilan dan tarif penerbitan buku meningkat, pembajakan karya penulis terus meningkat. Isu ini menuai kritik tajam dari penulis ternama Indonesia, Tere Liye.

Melalui postingan di akun Facebook miliknya, ia mengkritik kondisi negara yang seolah tak peduli dengan maraknya pembajakan buku.

"Berapa banyak buku bajakan Tere Liye yang beredar di seluruh Indonesia 20 tahun terakhir? TIDAK AKAN kurang dari 10 juta buku," ujar Tere Liye, mengawali tulisannya, dikutip Minggu (20/7/2025).

"Lebay? No! Tiga tahun lalu, saat saya agresif meminta manajemen marketplace bertemu, menghapus link-link haram di Shopee, Tokopedia, dll, saya menyaksikan dengan mata saya sendiri, ada 1 link, yang 50.000 buku bajakan terjual (bisa dilihat dari status terjual dan penilaian). Dan itu hanya 1 link, padahal toko itu punya 500 produk (link); dan ada 2.000 toko lainnya," beber Tere Liye.

Kamu tahu arti 10 juta buku? Jika harga buku rata2 adalah Rp 100.000, maka total nilainya 1 TRILYUN! Paham? Dan ini baru angka minimal. Silakan datang ke toko-toko Blok M, Palasari, Senin, Yogya, Surabaya, dll, wuiih, puluhan toko buku, menjual buku bajakan.

Silakan datang ke perpus-perpus sekolah, mudah menemukan perpus dengan koleksi buku bajakan. "20 tahun saya fight soal ini. Ketemu Menteri, zonk. Lapor sana, lapor sini, zonk," ungkap Tere Liye.

Akhir tahun lalu, lanjutnya, Tere Liye ikutan Lapor Mas Wapres. "Wah wah, gaya banget stafnya kirim email, lantas saya suruh manajemen saya melengkapi daftar penjual buku bajakan di Tik Tok Shop, sampai hari ini, 6 bulan lebih, berkali-kali saya nagih janji diatasi, zonk! Wapres kalian itu cuma jago pencitraan," keluh Tere Liye. 

Inilah negara kentut. Penegakan hukumnya busuk sekali.

"Saya ini WNI, bayar pajak. Tidak gratis tinggal di sini!

Nah, saat saya marah, mengkritisi banyak hal, fansnya baper dong, ceramah jangan berkata buruk, keluar deh dalil-dalil. Duh Rabbi, kamu lihat angka 1 TRILYUN itu! Saya dirugikan, dizolimi luar biasa oleh negara ini. Dimaling habis-habisan. Dan cuma ditonton saja, tidak dibantu," sambungnya.

Sorry banget my friend, saya berhak memaki-maki negara ini.

Ditulis dalam kitab suci yang saya peluk erat-erat: Tuhan tidak suka perkataan buruk yang terus terang, kecuali orang-orang yang dizolimi. 

Dan teruuus terjadi per detik ini. Kamu nggak dapat BSU/Bansos seupil saja jejeritan marah. Bayangin kamu dirampok 1 TRILYUN!

Sekarang, tolong carikan dalilnya, negara boleh majakin sampai 35% penghasilan orang lain? Di kitab suci mana? Hadist mana? Tuhan tidak pernah majakin 35%, eh manusia segitu. Giliran hal lain pinter banget bawa-bawa agama, giliran tarif pajak mingkem.

"Sampai jumpa kelak di akherat. Kita selesaikan semua di sana," tutup Tere Liye.

Sebagai tambahan informasi, 44 tahun lalu Ikapi pernah melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR RI membahas tentang ancaman pembajakan buku di Indonesia. Saat itu belum ada sanksi hukum bagi pembajak.

38 tahun lalu, Tim Penanggulangan Masalah Pembajakan Buku (PMPB) Ikapi berhasil membongkar kasus “Tamansari”, yaitu kasus pembajakan dengan nilai Rp1 miliar (nilai saat lebih dari Rp20 miliar). Setahun kemudian, Agustus 1988, Tim PMPB Ikapi Pusat dan Ikapi Jakarta kembalil membongkar pembajakan buku di Kramat Jati dengan nilai Rp1,5 miliar (nilai saat ini lebih dari Rp30 miliar).

Sayangnya, pembajakan buku masih marak saat ini. Bahkan tambah parah. Buku digital pun dibajak dan dijual dengan harga sangat murah. (fajar)