SANCAnews.id

Peluru Israel menggempur Iran/Repro NHK 

JAKARTA — Pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam menghadapi perang antara Israel dan Iran. Dosen Jurusan Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan perang antara Israel dan Iran mengancam stabilitas ekonomi global.

"Perang antara Israel dan Iran pada Juni 2025 telah mengguncang fondasi ekonomi global, dan Indonesia tidak bisa berdiri diam seolah berada di luar pusaran," kata Syafruddin kepada wartawan, Minggu 15 Juni 2025.

Menurut Syafruddin, ketika rudal saling menghujam dan Selat Hormuz terancam blokade, harga minyak langsung melonjak di atas 100 dolar AS per barel. 

"Ini bukan sekadar lonjakan biasa. Ini adalah alarm keras bagi negara-negara pengimpor energi seperti Indonesia," kata Syafruddin.

Syafruddin mengingatkan kenaikan harga minyak otomatis memperbesar beban APBN lewat subsidi energi, memperlebar defisit transaksi berjalan, dan mendorong inflasi.

Maka dari itu, pemerintah harus sigap dalam menyikapi situasi global yang terjadi agar tidak terjebak dalam kondisi sulit.

"Pemerintah menghadapi pilihan sulit. Menaikkan harga BBM atau menanggung ledakan subsidi yang menggerogoti anggaran pembangunan," tutup Syafruddin. (rmol)

Penampilan Terbaru Jokowi, Foto: Sosial Media X 

JAKARTA — Penampilan dan kondisi fisik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendadak banyak mendapat perhatian publik. Bukan karena gaya berpakaiannya yang kasual atau aktivitas barunya sebagai warga negara biasa.

Namun karena kondisi fisiknya, terutama wajah dan rambutnya yang terlihat mengalami perubahan drastis, pada penampilan terakhirnya, bintik-bintik hitam mulai muncul menyebar di wajahnya hingga terlihat pucat dan bengkak.

Menanggapi kemunculan Jokowi, pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa pun memberikan saran. Lewat cuitan di akun media sosial pribadinya X, Dokter Tifa mengatakan kondisi Jokowi saat ini mengkhawatirkan.

Ia pun menyarankan agar mantan Presiden itu segera berobat ke rumah sakit di China.

“Melihat kondisi fisiknya dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan,” tulisnya dikutip Minggu (15/6/2025).

“Saya sarankan segera rawat ke Guangzhou Hospital,” tambahnya.

“Autoimun itu berat, unpredictable, risiko multi organ damage,” ujarnya.

Dokter Tifa memaparkan ada beberapa hal yang menyebut penyakit ini muncul dan merubah penampilan dari Jokowi.

Di antaranya stres yang menjadi faktor utama sehingga ia menyebut fisiknya sulit membendung hal ini. 

“Dengan tingkat stres yang luar biasa, fisik mungkin tak akan mampu menahan gempuran perang dalam tubuh,” tuturnya. (fajar).

Tangkapan layar foto satelit Googlemap menggambarkan posisi Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara/Rep 

JAKARTA — Polemik pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara juga disorot oleh kritikus kondang Akbar Faizal.

Melalui akun X yang dilihat redaksi, Minggu, 15 Juni 2025, Akbar mengatakan, anak cucu nabi tidak akan mengincar harta orang lain, apalagi empat pulau.

Namun, dalam cuitannya, Akbar tidak menyebut siapa orang yang dimaksudnya sebagai keturunan nabi.

"Keturunan Nabi tak mengincar harta orang apalagi empat pulau. Tak pernah cukup ternyata apa yang sudah kalian dapatkan. Maka jangan bertanya mengapa banyak orang yang marah pada kalian," tulis Akbar.

Kemendagri diketahui menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025.

Diduga cuitan Akbar Faizal soal keturunan nabi tersebut berhubungan dengan unggahan Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali, Dedy Nur, yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi telah memenuhi syarat sebagai nabi.

"Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuman sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat," kata Dedy di X @DedynurPalakka pada Senin 9 Juni 2025.

Namun setelah banjir protes, Dedy Nur pun meminta maaf kepada masyarakat umum yang merasa tersinggung atas ucapannya.

Dedy mengaku telah menerima teguran dari pengurus DPW PSI Bali dan akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan opini ke depan.

Ia lalu memutuskan untuk menghapus cuitannya tersebut. (rmol)

Momen wawancara Kasmudjo dengan Rismon Sianipar, di mana ia membantah pernah jadi dosen pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik Jokowi pada Sabtu, 14 Juni 2025. /Tangkapan layar YouTube/@BaligeAcademy/ 

JAKARTA — Di sebuah warung kecil di sebelah utara Fakultas Teknik UGM. Saat Rismon tiba, Pak Kasmudjo keluar dari balik pintu. Wajah lelaki tua kurus itu setengah tertutup masker, dan pertemuan itu hanya berlangsung sebentar.

Kasmudjo, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan, pun angkat bicara. Rismon langsung menanyakan apakah benar Kasmudjo merupakan dosen pembimbing skripsi Jokowi?

“Itu salah! Nah itu yang salah!” demikian pernyataan itu keluar kepada Rismon Hasiolan Sianipar yang menemuinya langsung dan melakukan wawancara. Momen itu disiarkan melalui kanal YouTube Balige Academy pada Sabtu, 14 Juni 2025.

Kanal YouTube Refly Harun lalu membahas hal ini dengan Rismon secara live terkait pertemuannya dengan Pak Kasmudjo.

Kasmudjo tegas bantah dirinya pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik

Kilas balik ke tahun 2017 di sebuah stasiun televisi nasional, Jokowi menyebut Kasmudjo sebagai pembimbing skripsinya. Tapi di warung sederhana yang juga menjadi tempat tinggalnya, Kasmudjo menyampaikan fakta berbeda.

“Harus di atas 50 tahun untuk jadi pembimbing skripsi, saya saat itu baru pangkat 3B,” ujarnya.

“Saya bukan dosen pembimbing akademik. Saya tahu itu tidak boleh. Masih muda.” Istrinya, yang turut hadir dalam wawancara itu, memperkuat pengakuan suaminya.

Warung Kasmudjo, yang menjajakan kebutuhan harian ala warung Madura, menjadi titik awal fakta baru yang kini menyebar linimasa media sosial.

Salah satu suara paling keras muncul dari Dokter Tifa. Melalui akun X miliknya, ia menuliskan:

“Sedih sekali ya Allah. Beliau pensiunan dosen, badannya kurus karena depresi. Di tahun 2017 dipaksa mengaku sebagai dosen pembimbing skripsi.” Dokter Tifa juga menuliskan bahwa Kasmudjo terlihat ketakutan, depresi, dan menutup wajahnya dengan masker, seolah dihantui rasa bersalah.

“Kasihannya, ketakutan sekali didatangi Pak Rismon. Seperti dikejar dosa. Tua renta, dikejar rasa bersalah karena mau saja disuruh bohong.” Dokter Tifa juga menyebut bahwa Kasmudjo pernah ikut digugat di PN Sleman sebesar Rp1.000 triliun, karena dianggap berbohong.

“Ada ya orang yang dengan kekuasaannya mencelakakan orang lain...”

Klarifikasi dari Kasmudjo memunculkan serangkaian pertanyaan yang tak lagi bisa dihindari: Siapa sesungguhnya pembimbing skripsi Presiden Jokowi? Benarkah UGM tak menyimpan arsip akademik seperti disebut-sebut sebelumnya? Mengapa nama Kasmudjo diangkat sebagai pembimbing jika tak sesuai fakta?

Di kanal YouTube Refly Harun, komentar publik membanjir. Sebagian besar menyuarakan simpati dan penghormatan pada keberanian Kasmudjo. Sebagian lain, menuntut UGM dan pemerintah memberi klarifikasi resmi.

Rismon menyebut bahwa ini bukan akhir, tapi justru awal. Ia berencana melanjutkan investigasi, termasuk menelusuri arsip Kedaulatan Rakyat edisi 18 Juli 1980, yang diduga menyimpan pengumuman nilai akademik.

“Kami tidak mau dibungkam. Ini demi sejarah Indonesia,” tegas Rismon.

Rismon akan lanjut investigasi koran Kedaulatan Rakyat

Hingga kini, UGM belum memberikan pernyataan resmi, sementara publik terus menanti. Pengakuan Kasmujo ini bukan akhir, melainkan awal dari pertanyaan yang lebih besar.

Rismon berencana melanjutkan investigasi, termasuk mencari arsip koran Kedaulatan Rakyat edisi 18 Juli 1980, yang memuat pengumuman kelulusan mahasiswa UGM pada tahun 1980.

“Kami tidak mau dibungkam,” tegas Rismon. “Ini demi sejarah Indonesia.”

Sementara itu, warung Kasmujo tetap berdiri di pinggir Selokan Mataram, menyimpan cerita yang kini menjadi sorotan nasional. Publik menanti jawaban resmi dari UGM dan pihak berwenang, di tengah fakta dan narasi yang terus bertabrakan. (pikiran-rakyat)

Pengacara Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rivai Kusumanegara/Rep 

JAKARTA — Nama mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, tak sengaja disebut oleh pengacara mantan Presiden ke-7, Joko Widodo, sebagai pihak yang terlibat dalam penanganan kasus dugaan ijazah Jokowi. Hal itu terungkap dalam podcast Madilog yang disiarkan di podcast Forum Keadilan TV yang diakses RMOL, Sabtu, 14 Juni 2025.

Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara yang hadir sebagai narasumber dalam podcast tersebut menyatakan, Pratikno ikut turun tangan di saat keaslian ijazah S1 Jokowi dipersoalkan Bambang Tri dan Sugi Nur Rahardja (Gus Nur), pada tahun 2022 lalu.

Katanya, saat itu Rivai diundang Otto Hasibuan selaku pengacara Jokowi untuk membantu menangani permasalahan yang tengah menjadi sorotan publik tersebut, sekaligus memberikan pertimbangan hukum tentang langkah yang seharusnya diambil.

"Kami diskusi, ini saya buka sedikit. Hampir tadinya mau kita tunjukkan. Jadi Pak Pratikno waktu itu diskusi dengan Pak Otto, bagaimana kalau kita tunjukkan saja," ujar Rivai.

Dia mengklaim, ijazah S1 Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), telah diperiksa dan dipastikan keasliannya.

"Saya melihat langsung, meraba langsung, bahkan saya minta izin untuk menerawang. Asli. Saya periksa. Waktu itu lebih kurang 2 tahun yang lalu," sambungnya memaparkan.

Namun, berdasarkan diskusi dengan Pratikno dan kajian tim hukum Jokowi kala itu, Rivai menyatakan ijazah Jokowi sengaja tidak ditunjukkan ke publik, berdasarkan sejumlah alasan hukum.

"Hasil kajian kami ditunjukkan pun tidak akan selesai. Jadi ada beberapa kajian hukumnya. Pertama, secara hukum tidak ada kewajiban kita untuk menunjukkan," urainya.

"Karena ini sesuatu yang dikecualikan  di UU Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 dan 19, plus ada UU Perlindungan Data Pribadi, itu masuk," sambungnya.

Kemudian alasan kedua, Rivai menilai akan ada dampak usai ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik.

"Karena apakah menyelesaikan masalah atau menambah persoalan? Lalu kita hitung, wah ini ditunjukan hanya akan menjadi besar (masalahnya)," ungkapnya.

"(Alasan) ketiga, waktu itu kami melihat kalau ditunjukkan kasihan untuk pejabat-pejabat yang lain. Kalau diumumin akhirnya curiga ke yang lain, dan akhirnya jadi budaya untuk menunjukkan dokumen asli ke publik," demikian Rivai menambahkan. (*)