SANCAnews.id

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo/Istimewa 

JAKARTA — Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap yang menjerat buronan Harun Masiku disorot pengamat politik Rocky Gerung.

Rocky menduga ada upaya sistematis untuk menggoyang PDIP menjelang Kongres. Menurut Rocky, manuver ini tidak hanya datang dari kekuatan eksternal, tetapi juga dari elite PDIP sendiri.

"Pasti ada manuver-manuver dari elite PDIP sendiri yang berseberangan dengan Hasto. Yang mencari keuntungan dari proses pemerkaraan Sekjen ini. Kan banyak yang antre untuk gantikan Hasto," kata Rocky lewat kanal YouTube resminya, Senin 24 Desember 2024.

Selain itu, Rocky juga curiga adanya kemungkinan ambisi politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo di balik situasi ini. Ia menduga Jokowi ingin memperkuat posisinya dengan mencoba mengambil alih PDIP lewat orang-orang yang "diselundupkannya".

Upaya seperti ini, ujar Rocky, pernah dilakukan Jokowi terhadap Demokrat, meski akhirnya gagal. Lalu Golkar pun diisukan sempat hampir ditebang Jokowi. Sekarang, skenario serupa tampaknya diarahkan ke PDIP.

"Kalau kita lihat, ini sebenarnya satu paket Pak Jokowi berupaya punya partai. Karena itu dia ingin menyelundupkan orang-orangnya itu di PDIP," ungkap Rocky.

Namun dosen Ilmu Filsafat itu menyatakan, PDIP bukan partai sembarangan. Mengguncang partai berlambang banteng moncong putih besutan Megawati Soekarnoputri ini tidaklah mudah.

"Jadi Jokowi punya keinginan kuat supaya tidak ada yang mengganggu niat atau ambisi meneruskan dinastinya melalui saudara Gibran. Kita hanya bisa mendeteksi suasana politik panas ini akan melimpah ke tahun depan," pungkas Rocky Gerung. (rmol)

Nico Silalahi 

JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. 

Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap berdasarkan Sprindik nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Ia pun ditetapkan sebagai tersangka perbuatan menghalang-halangi penyidikan berdasarkan Sprindik nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. 

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Hasto hanya melaporkan harta kekayaannya satu kali, yakni pada 22 Desember 2003 dengan total harta kekayaan senilai Rp1.193 miliar.

Menanggapi hal itu, kritikus Nicho Silalahi mengatakan ada yang janggal dalam keputusan tersebut.

“Kini sekjend @PDI_Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka, sepertinya ada kejanggalan dalam hal ini,” kata Nicho Silalahi dalam akun X, Selasa, (24/12/2024).

Menurutnya, jika penetapan itu benar, dia mendesak agar laporan, dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun diusut KPK.

“Jika penetapan tersangka Hasto ini murni penegakkan hukum yang dilakukan oleh @KPK_RI maka segera usut juga laporan bang @UbedilahB kepada kalian, ia ga sih?,” tuturnya.

Diketahui, pasa 28 Agustus 2024 lalu, Ubedilah bersama kuasa hukumnya, AH. Wakil Kamal, mendatangi KPK.

Ubedilah melaporkan anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, terkait gaya hidup mewah, termasuk penggunaan jet pribadi Gulfstream 650ER dengan kode pesawat N588SE. (fajar)

Sekretaris Kabinet RI, Mayor Teddy/Net 

JAKARTA — Berita mengenai kondisi kesehatan Presiden Indonesia Prabowo Subianto seusai menghadiri KTT Developing Eight (D8) di Mesir masih simpang siur. Pada Senin, 23 Desember 2024, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan pembatalan kunjungan Prabowo ke negeri jiran tersebut karena demam.

Namun, Prabowo kemudian dikabarkan telah kembali ke tanah air pada sore harinya dan langsung menggelar rapat terbatas persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Indonesia Mayor Teddy mengatakan kondisi Prabowo baik-baik saja dan tidak sakit.

"Owh ya ga donk," ujarnya saat ditanya wartawan tentang apakah Prabowo benar-benar sakit, pada Senin malam, 23 Desember 2024.

Dijelaskan Teddy, pembatalan kunjungan ke Malaysia terjadi karena Prabowo memiliki keperluan penting di Jakarta, sehingga harus kembali segera mungkin.

"Ada keperluan penting di Jakarta jadi harus kembali segera," ungkap Teddy.

Agenda penting yang dimaksud Teddy merujuk rapat terbatas persiapan Nataru yang dilakukan Prabowo dengan sejumlah pejabat yang menyambut kedatangannya di Halim.

"Tadi aja tiba langsung rapat dan cek perkembangan terkini dengan beberapa menteri. Ramai juga tadi videonya saat mendarat dan rapat," pungkasnya.

PM Anwar dalam unggahan di X menyebut pihaknya telah bersiap menyambut Prabowo di Pulau Langkawi, sehari sebelum kedatangannya.

"Saya dan keluarga sudah di Pulau Langkawi bagi menerima kunjungan sahabat, Presiden Prabowo Subianto hari ini," tulisnya.

Kendati demikian, pada Minggu malam, 22 Desember 2024, Anwar menerima pesan bahwa kunjungan itu tidak jadi dilakukan karena Prabowo sedang terkena demam.

"Namun, malam tadi beliau mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari kerana demam," ungkap PM Malaysia itu.

Mendengar kabar rekannya sakit, PM Anwar mendoakan kesembuhan untuk Prabowo dan berharap bisa menjadwalkan ulang pertemuan dua negara.

"Mendoakan agar Presiden Prabowo diberi kesembuhan sesegera mungkin sekaligus menyambung rencana pertemuan dua negara," kata dia. (rmol)

Aksi unjuk rasa menolak pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Senin (23/12) 

SERANG — Proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang menuai penolakan dari warga Banten. Penolakan itu diungkapkan melalui aksi unjuk rasa yang digelar di Gedung Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Raya Syekh Nawawi Albantani, Kota Serang.

Dilansir JPNN Banten di lapangan, unjuk rasa massa menolak PIK 2 dipimpin oleh ulama dan tokoh masyarakat Tanah Jawara. Aksi unjuk rasa penolakan tersebut digagas oleh Front Persaudaraan Islam (FPI) Banten dengan massa mencapai ratusan orang.

Wakil Koordinator Aksi KH Nasehudin mengatakan pembangunan PIK 2 merugikan masyarakat Banten. Sebab, kata KH Nasehudin, pembangunan PIK 2 dilegalkan dengan segala cara untuk merampas hak-hak masyarakat.

"Ini wajib ditolak, karena betul-betul merugikan masyarakat Banten," ucap KH Nasehudin saat demonstrasi, Senin (23/12).

Kuasa Hukum Penggugat PIK 2 Rahmat Khozinudin menabahkan pihaknya menduga proses perizinan proyek strategis nasional (PSN) di Tangerang belum sepenuhnya ditempuh.

"Kami meminta diaudit semua perizinannya semestinya kalau industri properti sudah mulai pengurukan itu sudah beres semua," kata Rahmat.

"Jadi, bukan pengurukan dahulu baru izin menyusul. Seharusnya izin beres baru bekerja," imbuh dia. (*)

ILUSTRASI. Megah panggung festival musik EDM DWP 2024. (Istimewa) 

JAKARTA — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut menyoroti kasus dugaan pemerasan yang dilakukan 18 personel Polda Metro Jaya terhadap warga negara asing (WNA) asal Malaysia.

Pemerasan itu terjadi saat mereka tengah menonton Djakarta Warehouse Project (DWP) yang berlangsung di Jakarta pada 13-15 Desember 2024.

Komisaris Kompolnas Muhammad Choirul Anam membenarkan bahwa lembaganya tengah mendalami dugaan pemerasan warga negara asing yang melibatkan belasan anggota polisi.

”Kami memberikan atensi terhadap kasus ini. Kalau ditanya ada pelanggaran atau tidak, pastinya ada pelanggaran. Bahkan sudah diproses oleh Propam Mabes Polri maupun Propam Polda Metro Jaya,” terang dia.

Menurut Anam, Kompolnas mengapresiasi langkah Polri. Namun demikian, pihaknya berharap ada sanksi tegas dari Polri terhadap polisi yang terlibat dalam kasus tersebut.

”Kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh propam dan berharap ada tindakan tegas dan sanksi yang juga tegas terhadap para pelaku tersebut,” kata mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu.

Tidak hanya itu, Kompolnas meminta agar Polri menjelaskan duduk perkara kasus tersebut. Tujuannya agar informasi yang beredar dan sampai kepada publik tidak simpang siur. 

”Di samping sanksi yang tegas, juga penjelasan yang sebenarnya terjadi (disampaikan) secara transparan,” pinta Anam. Dia menilai, kasus tersebut sudah merugikan banyak pihak.

Termasuk diantaranya hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Anam menilai, kasus itu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap beberapa hal. 

”Tentu saja sedikit banyak pasti juga ada kerugiannya. Oleh karenanya, sanksi yang tegas, tindakan yang tegas, dan proses yang transparan, harus diambil langkah-langkah itu,” kata dia. 

Saat ini, Kompolnas masih menunggu proses yang dilakukan oleh Propam Polri dan Propam Polda Metro. Secara tegas, Anam menyatakan bahwa 18 polisi yang diduga terlibat dalam kasus itu perlu diproses melalui sidang etik maupun penegakan hukum.  (jawapos)