SANCAnews.id

Sekretaris Kabinet RI, Mayor Teddy/Net 

JAKARTA — Berita mengenai kondisi kesehatan Presiden Indonesia Prabowo Subianto seusai menghadiri KTT Developing Eight (D8) di Mesir masih simpang siur. Pada Senin, 23 Desember 2024, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan pembatalan kunjungan Prabowo ke negeri jiran tersebut karena demam.

Namun, Prabowo kemudian dikabarkan telah kembali ke tanah air pada sore harinya dan langsung menggelar rapat terbatas persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Indonesia Mayor Teddy mengatakan kondisi Prabowo baik-baik saja dan tidak sakit.

"Owh ya ga donk," ujarnya saat ditanya wartawan tentang apakah Prabowo benar-benar sakit, pada Senin malam, 23 Desember 2024.

Dijelaskan Teddy, pembatalan kunjungan ke Malaysia terjadi karena Prabowo memiliki keperluan penting di Jakarta, sehingga harus kembali segera mungkin.

"Ada keperluan penting di Jakarta jadi harus kembali segera," ungkap Teddy.

Agenda penting yang dimaksud Teddy merujuk rapat terbatas persiapan Nataru yang dilakukan Prabowo dengan sejumlah pejabat yang menyambut kedatangannya di Halim.

"Tadi aja tiba langsung rapat dan cek perkembangan terkini dengan beberapa menteri. Ramai juga tadi videonya saat mendarat dan rapat," pungkasnya.

PM Anwar dalam unggahan di X menyebut pihaknya telah bersiap menyambut Prabowo di Pulau Langkawi, sehari sebelum kedatangannya.

"Saya dan keluarga sudah di Pulau Langkawi bagi menerima kunjungan sahabat, Presiden Prabowo Subianto hari ini," tulisnya.

Kendati demikian, pada Minggu malam, 22 Desember 2024, Anwar menerima pesan bahwa kunjungan itu tidak jadi dilakukan karena Prabowo sedang terkena demam.

"Namun, malam tadi beliau mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari kerana demam," ungkap PM Malaysia itu.

Mendengar kabar rekannya sakit, PM Anwar mendoakan kesembuhan untuk Prabowo dan berharap bisa menjadwalkan ulang pertemuan dua negara.

"Mendoakan agar Presiden Prabowo diberi kesembuhan sesegera mungkin sekaligus menyambung rencana pertemuan dua negara," kata dia. (rmol)

Aksi unjuk rasa menolak pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Senin (23/12) 

SERANG — Proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang menuai penolakan dari warga Banten. Penolakan itu diungkapkan melalui aksi unjuk rasa yang digelar di Gedung Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Raya Syekh Nawawi Albantani, Kota Serang.

Dilansir JPNN Banten di lapangan, unjuk rasa massa menolak PIK 2 dipimpin oleh ulama dan tokoh masyarakat Tanah Jawara. Aksi unjuk rasa penolakan tersebut digagas oleh Front Persaudaraan Islam (FPI) Banten dengan massa mencapai ratusan orang.

Wakil Koordinator Aksi KH Nasehudin mengatakan pembangunan PIK 2 merugikan masyarakat Banten. Sebab, kata KH Nasehudin, pembangunan PIK 2 dilegalkan dengan segala cara untuk merampas hak-hak masyarakat.

"Ini wajib ditolak, karena betul-betul merugikan masyarakat Banten," ucap KH Nasehudin saat demonstrasi, Senin (23/12).

Kuasa Hukum Penggugat PIK 2 Rahmat Khozinudin menabahkan pihaknya menduga proses perizinan proyek strategis nasional (PSN) di Tangerang belum sepenuhnya ditempuh.

"Kami meminta diaudit semua perizinannya semestinya kalau industri properti sudah mulai pengurukan itu sudah beres semua," kata Rahmat.

"Jadi, bukan pengurukan dahulu baru izin menyusul. Seharusnya izin beres baru bekerja," imbuh dia. (*)

ILUSTRASI. Megah panggung festival musik EDM DWP 2024. (Istimewa) 

JAKARTA — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut menyoroti kasus dugaan pemerasan yang dilakukan 18 personel Polda Metro Jaya terhadap warga negara asing (WNA) asal Malaysia.

Pemerasan itu terjadi saat mereka tengah menonton Djakarta Warehouse Project (DWP) yang berlangsung di Jakarta pada 13-15 Desember 2024.

Komisaris Kompolnas Muhammad Choirul Anam membenarkan bahwa lembaganya tengah mendalami dugaan pemerasan warga negara asing yang melibatkan belasan anggota polisi.

”Kami memberikan atensi terhadap kasus ini. Kalau ditanya ada pelanggaran atau tidak, pastinya ada pelanggaran. Bahkan sudah diproses oleh Propam Mabes Polri maupun Propam Polda Metro Jaya,” terang dia.

Menurut Anam, Kompolnas mengapresiasi langkah Polri. Namun demikian, pihaknya berharap ada sanksi tegas dari Polri terhadap polisi yang terlibat dalam kasus tersebut.

”Kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh propam dan berharap ada tindakan tegas dan sanksi yang juga tegas terhadap para pelaku tersebut,” kata mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu.

Tidak hanya itu, Kompolnas meminta agar Polri menjelaskan duduk perkara kasus tersebut. Tujuannya agar informasi yang beredar dan sampai kepada publik tidak simpang siur. 

”Di samping sanksi yang tegas, juga penjelasan yang sebenarnya terjadi (disampaikan) secara transparan,” pinta Anam. Dia menilai, kasus tersebut sudah merugikan banyak pihak.

Termasuk diantaranya hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Anam menilai, kasus itu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap beberapa hal. 

”Tentu saja sedikit banyak pasti juga ada kerugiannya. Oleh karenanya, sanksi yang tegas, tindakan yang tegas, dan proses yang transparan, harus diambil langkah-langkah itu,” kata dia. 

Saat ini, Kompolnas masih menunggu proses yang dilakukan oleh Propam Polri dan Propam Polda Metro. Secara tegas, Anam menyatakan bahwa 18 polisi yang diduga terlibat dalam kasus itu perlu diproses melalui sidang etik maupun penegakan hukum.  (jawapos)

Presiden Prabowo dalam keterangan persnya kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (06/12/2024). (Foto: BPMI Setpres) 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba membatalkan kunjungan resminya ke Malaysia minggu ini karena kondisi kesehatannya yang buruk.

Penundaan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam unggahan Instagram pribadinya, Senin (23/12/2024).

“Saya dan keluarga sudah di Pulau Langkawi bagi menerima kunjungan sahabat, Presiden Prabowo Subianto hari ini. Namun, malam tadi beliau mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari kerana demam,” tulis Anwar Ibrahim.

Lebih lanjut, Anwar mendoakan kesembuhan Prabowo agar bisa kembali beraktivitas dan segera merealisasikan pertemuan dengan Malaysia.

“Mendoakan agar Presiden Prabowo diberi kesembuhan sesegera mungkin sekaligus menyambung rencana pertemuan dua negara,” katany.

Prabowo baru saja melakukan kunjungan kenegaraan dengan bertemu Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-Sisi. Kunjungan ini menjadi kunjungan kenegaraan pertama ke Mesir sejak tahun 2013.

Selain itu, Prabowo juga menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8). Dalam konferensi ini, Indonesia menerima jabatan sebagai Ketua D-8 pada tahun 2026. (fajar)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan 

Sultan Banten Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Soerjaatmadja, MBA hadir dalam acara Musyawarah dan Mudzakarah Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) Wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat di Islamic Center Komplek Kesultanan Surosowan, Banten Lama, Serang tanggal 14 Desember 2024.

Didampingi Imam AHWA Dunia KH Tb Fahul Adhim Chotib, Sultan berjuang bersama Ulama, Cendekiawan Muslim,Tokoh, Ormas, Jawara, dan masyarakat Banten agar Provinsi Banten ditetapkan sebagai Daerah Istimewa. Nara Sumber dan seluruh peserta Musyawarah dan Mudzakarah juga dengan tegas bersepakat untuk menolak PSN PIK 2.

Dua pakar Otonomi Daerah Prof. DR. Khasan Effendi, M.Pd dan Prof. DR. Ir. Triyuni Soemartono, MM menjelaskan peluang besar Banten untuk  menjadi Daerah Istimewa seperti Yogyakarta dan Aceh. Ada alasan historis, ekonomi, budaya dan agama yang mendasarinya. Kini 5 Daerah yang telah berstatus Desentralisasi Asymetris yakni Yogya, Jakarta, Papua, Papua Barat, dan Aceh. Banten dapat menyusul.

Pembicara atau nara sumber di samping Sultan Ratu Bagus Wisanggeni dan Imam AHWA KH Tb Fathul Adhim, juga pakar Ekonomi Syari'ah dari Malaysia DR Dato Abu Ubaidillah, Prof. T. Roesbandi, DR. Ir. Memet Hakim, KH Albani Palimbani, KH Zaki, Mayjen Purn Deddy S Budiman, M Rizal Fadillah, SH, dan lainnya.

Para pembicara sefaham mengenai potensi dan perlunya Banten menjadi Daerah Istimewa dan penolakan atas PIK 2 milik Aguan. Juga indikasi PIK 1 dan PIK 2 terkait dengan program OBOR China yang membahayakan dan menggerus kedaulatan Negara Republik Indonesia. Khusus PIK 2 yang berada di Wilayah Banten telah sangat meresahkan masyarakat.

Perampasan tanah dengan berbagai modus untuk memberi keuntungan segelintir orang dan etnis tertentu jelas-jelas melanggar HAM dan Perundang-undangan. Apalagi pembentengan darat dan laut menciptakan Negara dalam Negara. Negara Naga di dalam Negara Garuda.

Taujihat MUI yang meminta agar pemerintah mencabut PSN PIK 2 sangat layak untuk didukung. Suara peserta Musyawarah dan Mudzakarah AHWA Dunia di Serang ini mendukung taujihat MUI Pusat yang tidak lepas dari pandangan dan masukan MUI Propinsi Banten. Musyawirin mengajak masyarakat untuk memahami kemudharatan dan pelanggaran hukum dari PSN PIK 2.

Menolak PIK 2 merupakan sikap keagamaan yang diwajibkan oleh syari'at. Mereka yang tidak mempersoalkan proyek PIK 2 apalagi mendukung sesungguhnya tidak menghormati Keputusan MUI, Ulama dan Tokoh Banten yang sadar akan bahaya kerusakan lingkungan, pemaksaan, penyembunyian informasi, suap serta  penipuan sistematis. PSN PIK 2 merupakan kejahatan sistematis.

PSN PIK 2 adalah kepalsuan dari program pemerintah, sangat menindas, serta rentan terjadinya konflik etnis, agama, maupun budaya

Kehadiran Prof. Dr. Suhary (Ketum DPP Bakomubin), KH. Ahmad Rasim (Ketua DPW  Bakomubin Banten), Ir. H. Buyung Ishak  (UI Watch) serta Jawara Banten dan barisan APP TNI Banten di arena Mudzakarah menambah maraknya acara. Kesultanan Banten menjadi sentral dari perlawanan.

Kesultananan Banten bersiap untuk Haul 500 tahun 1525-2025. Dua canangan perjuangan strategis Kesultanan yakni Banten Daerah Istimewa dan Tolak PIK 2 akan terus diperjuangkan oleh Sultan bersama rakyat dan masyarakat Banten. Kesultanan, Ulama, Cendekiawan, Tokoh, Jawara serta Ormas adalah kekuatan dalam membangun dan memajukan Provinsi Banten.

Tidak perlu Banten Merdeka cukup Daerah Istimewa. (*)