SANCAnews.id

Mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji 

JAKARTA — Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia, Susno Duadji, mengkritik Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, terkait status Silfester Matutina.

Erick Thohir diketahui mengangkat Silfester Matutina sebagai Komisaris Independen di ID Food (PT Rajawali Nusantara Indonesia) pada Maret 2025.

Pengangkatan tersebut sebelumnya dipertanyakan karena status Silfester sebagai terdakwa sejak 2019. Namun, baru-baru ini, ketika masalah itu muncul kembali, Silfester masih menjabat.

“Silfester sdh jelas berstatus Nara Pidana , vonis hakim sudah inkrach,” kata Susno dikutip dari unggahannya di X, Jumat (22/8/2025).

“Mengapa Men BUMN belum juga memecat Silfester,” tambah Susno.

Sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, dengan terdakwa Silfester Matutina sebelumnya ditunda. Hal itu menyisakan pertanyaan, apakah eksekusinya juga ikut ditunda?

Sidang PK tersebut mestinya digelar Rabu, (20/8/2025). Tapi ditunda karena terdakwa yang sakit.

Hakim Ketua I Ketut Darpawan menjelaskan, pihaknya telah menerima surat resmi dari Rumah Sakit Puri Cinere yang menyatakan Silfester harus beristirahat selama lima hari. Alasan itu jadi penundaan.

Silfester Matutina diketahui dilaporkan oleh keluarga JK. Karena pernyataannya dianggap menghina JK.

Singkatnya, Silfestes Matutina akhirnya dinyatakan bersalah oleh pihak pengadilan hingga dijatuhi hukum selama 1,5 tahun.

Kasus tersebut telah diputus sejak 2019 lalu, namun hingga saat ini terpidana tidak kunjung menjalani hukum di panjara.

Silfester sendiri mengaku telah berdamai dengan pihak JK. Meski begitu, sejumlah kalangan menganggap loyalis Presiden ke-7 Jokowi itu mesti tetap dieksekusi.

Ia pun mengajukan PK, setelah belakangan ini kasusnya ramai jadi perbincangan publik. Sejumlah kalangan mendesak kejaksaan segera mengeksekusi. (fajar)

Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Wayan Darmawan. (Foto: Dok Pribadi) 

JAKARTA — Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menjadi momen paling tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan para menteri di Kabinet Merah Putih yang bermental korup.

Demikian disampaikan Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Wayan Darmawan melalui keterangan elektroniknya di Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025.

"OTT Noel menjadi bukti adanya persoalan serius di lingkaran kekuasaan," kata Darmawan.

Darmawan mengingatkan bahwa korupsi merupakan masalah laten yang telah lama menjadi akar dari kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia.

"Karena itu pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahan," kata Darmawan.

Darmawan berpandangan menteri-menteri Kabinet Merah Putih sepertinya tidak mengindahkan peringatan keras Presiden Prabowo agar tidak korupsi, salah satunya disampaikan dalam pidato kenegaraan di DPR RI pada Kamis 15 Agustus 2025.

"Kasus Wamenaker Noel menjadi bukti bahwa komitmen itu tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh di level bawah," kata Darmawan.

Lebih lanjut, KMHDI mendesak Presiden Prabowo untuk segera merombak kabinet, terutama menteri atau wakil menteri yang terindikasi kasus korupsi.

"Reshuffle kabinet mutlak diperlukan agar program kerja pemerintah berjalan sesuai target," kata Darmawan.

Kinerja yang lemah dari beberapa Menteri, kata Darmawan, akan menghambat realisasi visi Asta Cita Presiden Prabowo.

"Jika tidak segera dibenahi, maka janji-janji kampanye akan sulit tercapai,” kata Darmawan.

KPK menangkap Immanuel Ebenezer alias Noel dalam OTT pada Rabu malam, 20 Agustus 2025, terkait dugaan pemerasan perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dalam operasi tersebut, penyidik menyita uang tunai, puluhan mobil mewah, hingga sebuah motor Ducati, serta menyegel ruangan di Kementerian Ketenagakerjaan. Selain Noel, sekitar 10 hingga 20 orang termasuk pejabat eselon II di Kemenaker juga ikut diamankan.

Noel sendiri dikenal publik sebagai Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) pada Pilpres 2019. Menjelang Pilpres 2024, Noel beralih mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian membawanya dipercaya menduduki kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. (rmol)

Immanuel Ebenezer dan Gibran/Ist 

JAKARTA — Ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai diduga memeras sejumlah perusahaan yang menangani sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dinilai menjilat ludahnya sendiri.

Akun pegiat media sosial Yurisa Agustina Samosir di X menyebutkan dirinya dipaksa membuka kembali jejak digital Immanuel setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Saya buka lagi jejak digital Immanuel Ebenezer alias Noel yang pernah bilang muak dengan politisi koruptor, dan ternyata dia Sendiri yang ditangkap KPK," kata Yurisa dikutip pada Kamis (21/8/2025).

Dalam video yang diunggah Yurisa, Noel blak-blakan mengenai politisi tua yang dianggap kelabakan dengan munculnya Gibran Rakabuming Raka pada bursa Cawapres 2024 lalu.

"Kalau seandainya mereka ini tidak diperhatikan, ini kan ngeri. Kita sudah muaklah dengan para politisi korup yang tua ini," kata Noel.

Kala itu, Noel hadir dalam diskusi Indonesia Lawyer Club (ILC) TV One yang dipandu Karni Ilyas.

"Masa pada takut dengan hadirnya mas Gibran, dulu bung Karno dalam pidatonya mengatakan siapkan saya 10 anak muda, akan kuguncangkan dunia," imbuhnya. 

Kata Noel, politisi tua yang dia tidak sebutkan secara eksplisit itu kelabakan seiring mencuatnya nama Gibran di panggung nasional.

"Maka semoga nanti itu fase transisi politisi tua untuk siap-siap, ada yang ke kuburan, sakit stroke, dan sebagainya. Supaya proses regenerasi ini benar-benar ada. Kita sudah muak dengan cara pandang politisi tua," terangnya.

Noel bilang, selama ini para politisi tua hanya mewariskan persoalan dari berbagai Pemilu yang telah berlalu.

"Karena orang tua itu selalu berbicara masa lalu romantisme. Tapi anak muda bicara masa depan. Prabowo? Dia politisi tua yang punya semangat muda," kuncinya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, Immanuel ditangkap pada Rabu (20/8/2025) malam.

Penangkapan itu dalam rangkaian OTT terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Sudah (di KPK) rangkaiannya dari semalam," kata Fitroh dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025).

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut penangkapan dilakukan di wilayah Jakarta. "Jakarta," ujarnya.

Budi menambahkan, KPK akan segera menyampaikan secara detail perkara yang menjerat Immanuel.

Hingga kini, lembaga antirasuah itu masih mendalami kasus dan belum menyampaikan jumlah pihak lain yang ikut diamankan dalam OTT tersebut. (fajar)

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. (Antara) 

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita puluhan kendaraan roda dua dan roda empat dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

"Ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Lebih lanjut Fitroh mengatakan sejumlah uang tunai turut disita dalam OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tersebut.

Sebelumnya, kabar OTT KPK terhadap Wamenaker dikonfirmasi oleh Fitroh. Ia mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan, dan terdapat 10 orang lainnya yang ditangkap bersama Wamenaker.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap tersebut. Adapun OTT tersebut merupakan yang kelima pada tahun 2025.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan. (era)

Gedung DPR RI. (Foto: RMOL/Faisal Aristama) 

JAKARTA — Undangan demonstrasi di Gedung DPR RI pada hari Senin, 25 Agustus 2025, beredar luas di media sosial dan WhatsApp. Seruan “Revolusi Rakyat Indonesia” ini menarik minat berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, buruh, petani, pekerja outsourcing, hingga tokoh masyarakat.

Melalui undangan digital yang diterima redaksi pada Kamis, 21 Agustus 2025, para pengunjuk rasa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPR, antara lain isu korupsi, dugaan pelanggaran konstitusi, kenaikan pajak, hingga polemik utang negara.

Ajakan bertindak tersebut antara lain berupa ajakan kepada masyarakat untuk bersatu dan mendesak DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

“Jangan kasih kendor, terus desak DPR melakukan tugasnya sebagai alat kontrol pemerintah,” demikian tertulis dalam selebaran yang beredar.

Secara spesifik, aksi ini menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan usut tuntas dugaan korupsi yang menyasar Jokowi dan dinastinya.

Tuntutan juga diarahkan kepada pemerintah terkait proyek strategis nasional (PSN) terutama kelanjutan IKN, kebijakan perpajakan, serta persoalan pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, seruan tersebut juga meminta DPR untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan Pemilu 2024, termasuk mendesak pemilu ulang.

Selebaran itu turut menyinggung berbagai isu lain seperti mafia pertambangan, mafia tanah, krisis pangan, mahalnya biaya pendidikan, hingga ketidakadilan dalam pembagian hasil pertambangan. (rmol)