SANCAnews.id

Fotokopi ijazah S1 Kehutanan mantan Presiden ke-7 RI Joko 

JAKARTA — Pegiat media sosialosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa mempertanyakan langkah penyidik Polda Metro Jaya yang memeriksa ulang gelar Sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi, di laboratorium forensik.

"Berarti pemeriksaan Labfor yang sudah dilaporkan Bareskrim tanggal 22 Mei 2025 terhadap ijazah itu salah? Tidak akurat?" tanya Dokter Tifa melalui akun X pribadinya, dikutip Sabtu 26 Juli 2025.

Lantas apakah ijazah pembandingnya juga sama seperti pemeriksaan awal oleh Bareskrim Polri?

"Kalau iya, percuma saja! Nanti Bareskrim akan lagi-lagi mengumumkan ijazah itu identik!" kata Dokter Tifa.

Menurut Dokter Tifa, apabila negara ini memang menginginkan keadilan ditegakkan, dan kebenaran dijunjung, maka Labfor harus juga bersedia agar ijazah itu diperiksa oleh pakar informatika, multimedia, dan telematika Roy Suryo dan ahli forensik digital Rismon Sianipar.

"Keduanya sering kali menjadi Saksi Ahli perkara-perkara besar yang pelik dan rumit, seperti kasus Kopi Sianida, KM 50, Vina Cirebon, dll," saran Dokter Tifa.

"Bukankah sepatutnya Puslabfor membutuhkan expertise mereka?" sambungnya.

Polda Metro Jaya menyita ijazah Jokowi terkait kasus tudingan ijazah palsu. Ijazah tersebut merupakan ijazah SMA dan ijazah S-1 milik Jokowi.

"Bahwa benar penyidik Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap ijazah S-1 dan SMA," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis 24 Juli 2025.

Ade Ary mengatakan ijazah tersebut akan diteliti laboratorium forensik. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman.

"(Penyitaan ijazah) untuk kepentingan pemeriksaan atau pengujian di laboratorium forensik dalam tahap penyidikan," kata Ade.

Jokowi sendiri sudah diperiksa terkait tudingan ijazah palsu di Mapolresta Solo, Kamis 23 Juli 2025. Jokowi diperiksa selama tiga jam lamanya dengan total 45 pertanyaan. Jokowi menyebutkan ijazah asli SMA dan S-1-nya disita.

Diketahui, Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi melapor terkait Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27A, 32, serta 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah dilakukan gelar perkara, laporan tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Total ada empat laporan serupa yang naik ke tahap penyidikan, sementara dua laporan lainnya dicabut. (rmol)

Habib Rizieq Shihab menyampaikan sambutan saat mengikuti reuni 212 di Silang Monas, Jakarta, Senin (2/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) 

JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, KH Muhammad Cholil Nafis, menyoroti insiden yang terjadi saat pengajian Akbar Muhammad Rizieq Shihab di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Rabu (23 Juli 2025).

"Meminta diselesaikan dengan penegakan hukum dan damai," ujar Cholil di X @cholilnafis (25/7/2025).

Dikatakan penulis buku Fikih keluarga ini, dugaan pidananya mesti diberikan proses hukum. Adapun kegiatan pengajiannya harus diberikan perlindungan.

"Ditindak pelanggar hukumnya dan lindungi semua kegiatan dakwah. Pemerintah dan aparat sebagai penengah dari perpecahan masyarakat," imbuhnya.

Agar tercipta lingkungan yang tenteram, Cholil mengajak semua pihak untuk menjaga diri dan saling menghormati satu sama lain.

"Mari masing-masing kita menahan diri dan jaga perdamaian dan persatuan," tandasnya.

Sebelumnya, Polda Jawa Tengah (Jateng) mengimbau seluruh pihak untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya, pascabentrakan ormas di Pemalang Rabu malam (23/7/2025) lalu.

Imbauan itu mengingat pihak kepolisian Jawa Barat saat ini masih melakukan penyilidikan atas insiden tersebut. Kendati begitu, pihak kepolisian memastikan situasi sudah terkendali.

"Situasi di lapangan sudah dapat dikendalikan. Kami minta masyarakat tidak menyebarkan kabar simpang siur yang bisa memperkeruh keadaan," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto dilansir jpnn, Jumat (25/7/2025).

Polda Jateng sendiri diketahui hingga saat ini masih menelusuri pemicu bentrokan antara dua ormas saat pengajian bulan Muharam di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.

Dua ormas yang terlibat dalam insiden tersebut adalah Front Persaudaraan Islam (FPI) dan Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS).

Pengajian itu diketahui menghadirkan tokoh FPI Muhammad Rizieq Shihab. "Masih proses pendataan dan penyelidikan. Kami bekerja sama dengan Polres Pemalang untuk menelusuri secara detail peristiwa yang terjadi," ucap Artanto. (fajar)

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad/RMOL 

JAKARTA — Pimpinan DPR telah memerintahkan komisi terkait, dalam hal ini Komisi I DPR, untuk segera menangani kontroversi seputar transfer data ke Amerika Serikat dalam perjanjian perdagangan terbaru dengan Indonesia.

“Kami sudah minta kepada Komisi I untuk secepatnya kalau perlu dalam masa reses ini untuk melakukan komunikasi kepada pemerintah,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025.

Dasco berharap komunikasi Komisi I dan kementerian terkait bisa membuat polemik transfer data menjadi jelas.

“Berdialog mendatangi atau kemudian mengundang agar hal-hal yang disampaikan mengenai data-data itu juga bisa lebih jelas,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

Lebih jauh, Dasco enggan berspekulasi mengenai polemik transfer data AS tersebut.

“Justru kita belum bisa menyikapi karena kita juga pengen lihat yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa dan yang sekarang seperti apa,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan, transfer data yang diberikan kepada Amerika Serikat (AS) merupakan data komersial, bukan data pribadi.

Hal tersebut disampaikan Jurubicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto merespons polemik kesepakatan dagang baru yang menghapus hambatan yang berdampak pada perdagangan, jasa, dan investasi digital dengan AS.

"Keleluasaan transfer data yang diberikan kepada Amerika maupun negara mitra Iainnya terfokus pada data-data komersial, bukan untuk data personal dan data yang bersifat strategis," kata Haryo dalam keterangan tertulis, Rabu 23 Juli 2025. (rmol)

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com 

SEMARANG — Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Jateng) mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya, menyusul bentrokan antar ormas di Pemalang Rabu malam (23/7) lalu.

Permintaan ini muncul karena Kepolisian Daerah Jawa Barat masih menyelidiki insiden tersebut. Namun, polisi memastikan situasi terkendali.

"Situasi di lapangan sudah dapat dikendalikan. Kami minta masyarakat tidak menyebarkan kabar simpang siur yang bisa memperkeruh keadaan," kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto dilansir jpnn, Jumat (25/7).

Polda Jateng sendiri diketahui hingga saat ini masih menelusuri pemicu bentrokan antara dua ormas saat pengajian bulan Muharam di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.

Dua ormas yang terlibat dalam insiden tersebut adalah Front Persaudaraan Islam (FPI) dan Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS).

Pengajian itu diketahui menghadirkan tokoh FPI Muhammad Rizieq Shihab. "Masih proses pendataan dan penyelidikan. Kami bekerja sama dengan Polres Pemalang untuk menelusuri secara detail peristiwa yang terjadi," ujar Artanto.

Kericuhan itu sendiri belakangan diketahui mengakibatkan sebanyak 15 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Dari jumlah itu, empat di antaranya merupakan anggota kepolisian yang saat itu bertugas mengamankan acara.

"Empat anggota kepolisian terluka, tetapi semuanya hanya luka ringan dan menjalani rawat jalan," kata Kombes Artanto.

Pihaknya memastikan seluruh korban luka mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Biaya pengobatan para korban di rumah sakit telah ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

"Untuk pembiayaan pengobatan para korban sudah ditanggung pemerintah atau Bupati Pemalang," kata perwira menengah Polri tersebut. (fajar)

Ilustrasi siswa SD/Ist  

JAKARTA —. Temuan penelitian yang menunjukkan biaya pendidikan dasar di Indonesia meningkat tajam, jauh melampaui peningkatan pendapatan orang tua, telah menuai kritik tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan penelitian harian Kompas, rata-rata biaya pendidikan sekolah dasar (SD) periode 2018–2024 meningkat 12,6 persen per tahun, sementara rata-rata kenaikan gaji orang tua hanya 2,6 persen per tahun.

"Ini ugal-ugalan. Biaya sekolah melesat jauh, tapi kesejahteraan guru pun tidak terjamin," ungkap Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf di Jakarta, Kamis (24/7/2025)

Ia menilai, selama ini belum ada regulasi yang mengatur secara ketat batas bawah dan batas atas pembiayaan pendidikan, khususnya di sekolah swasta.

Maka dari itu, ia mengusulkan agar pemerintah menetapkan standar biaya minimum dan maksimum, agar tidak terjadi pembebanan biaya berlebihan kepada orang tua.

“Kalau tidak ada regulasi yang mengatur, ya jadinya seperti sekarang. Komersialisasi pendidikan terjadi karena dibiarkan mengikuti mekanisme pasar,” tegasnya.

Ia menjelaskan, perbedaan fasilitas antara sekolah yang hanya memenuhi standar minimal dengan sekolah yang menawarkan layanan maksimal, seperti adanya kolam renang atau lapangan olahraga, turut memicu biaya tinggi.

Namun, Furtasan menekankan bahwa fasilitas tambahan ini seharusnya tidak dijadikan justifikasi untuk menarik pungutan di luar kendali.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem juga menyoroti pengelolaan anggaran pendidikan nasional yang nilainya tidak sepenuhnya fokus. Meski anggaran pendidikan dalam APBN telah mencapai 20 persen atau sekitar Rp714 triliun, namun dana tersebut tersebar ke berbagai sektor.

“Dana ini tidak sepenuhnya untuk pendidikan dasar dan menengah, tapi juga terserap ke pendidikan kedinasan, lembaga diklat, hingga belanja pegawai,” jelasnya.

Furtasan menilai perlunya penguatan fungsi pengawasan DPR agar penggunaan anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran demi mendukung tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan terjebak dalam birokrasi yang terfragmentasi. (fajar)