SANCAnews.id

Ijazah Jokowi 

JAKARTA — Seorang pria bernama Widodo dituding sebagai salah satu aktor utama di balik ijazah mantan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang diklaim palsu.

Tudingan itu dilontarkan politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi. Menurut Beathor, Widodo terkait dengan pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka, Jakarta Timur.

Widodo adalah mantan anggota tim pendukung Jokowi. Ia mengaku telah mengenal Jokowi selama puluhan tahun.

“Saya kenal Pak Jokowi dalam profesional pekerjaan,” ujar Widodo dalam acara Rakyat Bersuara di iNews, Selasa malam, (1/7/2025).

“Jadi, 2001 sebelum [Jokowi] jadi wali kota,” kata pria berkacamata itu.

Widodo mengaku pernah membantu perusahaan Jokowi. Adapun dalam hal dukungan politik, dia mengaku terakhir membantu Jokowi pada tahun 2014 ketika pemilu. 

Kronologi pembuatan ijazah Jokowi menurut Beathor

Awalnya Beathor mengaku mendapat informasi dari Eko Sulistyo, mantan KPUD Solo dan mantan anggota Tim Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menurut Beathor, Eko dan Widodo adalah mantan tim Solo.

“Dalam penjelasannya Mas Eko, pada 2005 Jokowi memakai dua [gelar], doktorandus dan insinyur . Yang problem bagi kita, yang doktorandus dari kampus mana, yang insinyur dari kampus mana,” kata Beathor dalam acara yang sama.

Beathor mengklaim sejak tahun 1985 hingga 2005 Jokowi tidak pernah datang ke kampus UGM, bertemu dengan kawan-kawannya, dan lainnya.

“Waktu dia menjadi wali kota 10 tahun, dia enggak pernah bikin reuni di Solo mengundang, teman-temannya. Padahal, anak-anak Solo yang alumninya UGM cukup banyak.”

“Kita mendapat penjelasan juga dari F.X. Rudi, Ketua DPC [PDIP Solo], bahwa pada waktu 2005 itu proses administrasi ke KPU bukan dilakukan oleh kader partai, tapi oleh tim. Karena itu terus ketemu Mas Eko. Mas Eko terus memberi penjelasan bahwa seharusnya setelah menang itu, Pak Jokowi melakukan publik expose supaya jelas siapa dia.”

Setelah tim Solo masuk Jakarta (2012), kawan-kawan di Jakarta membantu melengkapi dokumen yang kurang.

“Mereka menyatakan bahwa Jokowi kurang dokumen,” kata Beathor. Salah satu yang menyatakannya adalah Denny Iskandar, seorang kader PDIP.

Kemudian, Beathor mengatakan semua dokumen itu dilengkapi. Beathor mengatakan Widodo adalah orang kepercayaan Jokowi.

“Jadi yang mempertemukan Denny ke Pak Jokowi ya Pak Wid, dong,” lanjutnya.

Dia mengklaim ada pertemuan kelompok Jakarta dan kelompok Solo. Lalu ada pertemuan lagi di Cikini untuk membahas kekurangan dokumen Jokowi. Dokumen itu lalu dilengkapi agar bisa disetorkan kepada KPUD.

Beathor mengklaim Denny adalah orang yang mengatur draf-draf dokumen karena dia adalah anggota partai yang berkawan banyak dengan anggota KPUD.

Ketika ditanya oleh Beathor apakah ikut ke Pasar Pramuka untuk membuat dokumen (termasuk ijazah), Denny mengaku tidak ikut karena hanya Widodo yang ke sana.

Widodo buka suara

Widodo menanggapi tudingan bahwa dia punya kaitan dalam pembuatan dokumen Jokowi. Dia mengklaim tidak punya pengalaman dalam bidang administrasi dokumen.

“Sementara ini, saya enggak pernah dan enggak punya pengalaman di bidang itu, dan Pak Jokowi juga enggak pernah menugaskan saya untuk mengurusi pekerjaan itu,” kata Widodo.

Menurut Widodo, Jokowi (selama menjadi wali kota dan gubernur) hanya memintanya membantu pekerjaan bendahara dalam tim pemenangan.

“Dalam hal ini saya membantu Pak Prasetyo Edi Marsudi (politikus PDIP), kalau kaitannya dengan 2012,” kata Widodo.

Lalu, Widodo membantah anggapan bahwa dia sempat menghilang secara misterius.

“Saya tidak mau menceritakan dari 2012 sampai 2025. Saya menceritakan 2024 saja,” katanya.

Pada tahun 2024, Widodo mengaku tidak menghilang. Buktinya, dia pernah bertemu dengan jurnalis Aiman Witjaksono.

Setahun kemudian Widodo mengklaim banyak berinteraksi dengan tokoh senior partai.

Lalu, Widodo buka suara mengenai tuduhan bahwa dia otak di balik pembuatan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka.

Awalnya Widodo menyebutkan enam orang dari Solo yang mendapat ajakan dari Jokowi. Salah satunya adalah dia sendiri.

Keenamnya tidak diajak secara berbarengan, tetapi dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama ada empat orang, salah satunya Eko Sulistyanto. “Pada tahap sebelum pendaftaran sampai pendaftaran,” kata Widodo.

Adapun Widodo ikut dalam tahap kedua, yakni setelah pendaftaran dan sebelum kampanye.

“Karena tugas saya membantu bendahara. Jadi, tidak ada korelasinya pekerjaan untuk pemenuhan dokumen itu," ucapnya. (tribunnews)

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti 

JAKARTA — Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Usulan Pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR dan DPR.

"Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," demikian petikan surat Selasa (3/6).

Kemudian, surat permintaan pemakzulan Gibran itu diklaim belum sampai ke meja pimpinan DPR RI.

Hal itu diakui Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dia menyatakan Pimpinan DPR belum menerima secara resmi surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Ia mengklaim, hingga kini surat tersebut masih berada di Sekretariat Jenderal DPR RI dan belum sampai ke meja pimpinan.

"Surat belum kita terima karena baru hari Selasa (minggu lalu) dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7).

Terkait hal ini, Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti angkat suara terkait isu pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka yang kembali memanas.

Bivitri Susanti bicara terkait pemakzulan Gibran ini dalam podcast bersama dengan Abraham Samad di Channel Youtube pribadinya.

Dalam kesempatan itu, ia menyebut tuntutan pemakzulan yang dilayangkan oleh Purnawirawan TNi itu jelas.

Dimana referensi dari tuntutan dari pemakzulan ini sesuai dengan pasal 7A pasal 7B konstitusi.

“Kalau suratnya Purnawirawan itu jelas referensinya pasal 7A pasal 7B konstitusi soal pemakzulan. Sehingga mereka harus bahas,” kata Bivitri.

Lebih jauh, Bivitri menyebut persoalan pemakzulan ini perlu dibahas dengan problematik yang sebelumnya berkaitan dengan Wapres Gibran.

“Misalnya kapasitasnya Gibran itu sendiri, misalnya di karbit tuh soal umur,” ungkapnya.

Belum lagi soal fufufafa,” jelasnya. (fajar)

Program khitanan massal dalam Hari Bhayangkara ke-79 di Polda Jateng. FOTO: Humas Polda Jateng 

SEMARANG — Sebanyak 52 peserta ikuti acara khitanan massal pada puncak Hari Bhayangkara ke-79 di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), Kota Semarang, Selasa (1/7).

Dalam acara ini, peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak berusia 5 tahun hingga orang dewasa.

"Kegiatan ini dilaksanakan oleh enam dokter dan enam perawat yang khusus disiapkan untuk menangani prosedur sunatan secara aman dan higienis," kata Waka Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dr. Niken Diah.

Selain itu, hadir pula pemeriksaan kesehatan gratis mulai pengecekan tekanan darah, konsultasi dengan dokter umum, pemeriksaan laboratorium sederhana meliputi gula darah, kolesterol dan asam urat, lalu pemeriksaan gigi serta pemberian obat-obatan dan vitamin.

"Kegiatan tersebut melibatkan empat dokter dan 20 tenaga medis dari RS Bhayangkara yang sigap melayani warga dengan ramah dan profesional," kata dr. Niken.

Kegiatan yang juga diisi bakti sosial berupa pemberian ratusan paket sembako bagi masyarakat umum ini digelar di depan gerbang Mapolda Jateng dan juga di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.

Dia menyatakan bahwa layanan ini merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam memperingati Hari Bhayangkara yang bertajuk "Polri untuk Masyarakat" itu.

"Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat dari pelayanan kesehatan yang cepat, humanis, dan gratis. Semoga ini dapat membantu meringankan kebutuhan warga dan menjadi bagian dari pengabdian kami untuk negeri," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menegaskan bakti sosial dan kesehatan ini merupakan implementasi konkret Polri untuk Masyarakat.

"Kami berharap masyarakat terus mendukung dan memberi masukan, agar Polri semakin baik dalam menjalankan tugas pengayoman dan pelayanan," tutur Kombes Artanto. (jpnn)

SPBU - Petugas SPBU Pertamina melayani konsumen di Jakarta usai penyesuaian harga BBM per 1 Juli 2025. Harga Pertamax naik Rp400.  

JAKARTA — PT Pertamina (Persero) resmi merilis update harga bahan bakar minyak per Selasa, 1 Juli 2025. Dalam penyesuaian ini, lima jenis bahan bakar nonsubsidi mengalami kenaikan harga, mengikuti tren kenaikan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Tak hanya itu, tensi geopolitik global akibat perang 12 hari antara Iran dan Israel turut memengaruhi penetapan harga baru tersebut. Sebagai perusahaan milik negara di sektor energi nasional, PT.Pertamina terus menjaga stabilitas pasokan dan kualitas bahan bakar di seluruh Indonesia.

5 Jenis BBM yang Mengalami Kenaikan Harga:

Kenaikan harga ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, meski terdapat sedikit perbedaan harga antardaerah sesuai penghitungan biaya distribusi.

Berikut daftar kenaikan harga BBM yang diumumkan Pertamina:

Pertamax naik Rp400, dari Rp12.100 menjadi Rp12.500/liter

Pertamax Turbo naik Rp450, dari Rp13.050 menjadi Rp13.500/liter

Pertamax Green 95 naik Rp450, dari Rp12.800 menjadi Rp13.250/liter

Dexlite naik Rp580, dari Rp12.740 menjadi Rp13.320/liter

Pertamina Dex naik Rp450, dari Rp13.200 menjadi Rp13.650/liter

Pertalite dan Solar Tidak Naik Sejak 2022

Sementara itu, harga Pertalite dan Biosolar tetap dan tidak mengalami perubahan.

Kedua jenis BBM subsidi ini masih dibanderol masing-masing Rp10.000/liter untuk Pertalite dan Rp6.800/liter untuk Solar, sesuai keputusan pemerintah yang sejak tahun 2022 belum melakukan penyesuaian.

Hal ini memberikan angin segar bagi masyarakat umum yang mayoritas masih menggunakan BBM subsidi untuk kebutuhan sehari-hari.

Rincian Harga BBM Pertamina per Provinsi Seluruh Indonesia (1 Juli 2025)

Berikut adalah update harga BBM Pertamina terbaru per provinsi, dikutip dari MyPertamina.id.

Harga ini berlaku di SPBU Pertamina seluruh wilayah Indonesia mulai 1 Juli 2025:

Contoh Harga di Beberapa Provinsi Besar:

DKI Jakarta:

Pertamax: Rp12.500

Pertamax Turbo: Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.250

Dexlite: Rp13.320

Pertamina Dex: Rp13.650

Pertamax di Pertashop: Rp12.400

Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur:

Harga seragam seperti Jakarta:

Pertamax: Rp12.500

Turbo: Rp13.500

Green 95: Rp13.250

Dexlite: Rp13.320

Pertamina Dex: Rp13.650

Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, dan Kepri:

Harga lebih tinggi karena biaya distribusi:

Pertamax: Rp13.100

Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.900

Pertamina Dex: Rp14.250

Papua dan Papua Tengah:

Pertamax: Rp12.800

Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.610

Pertamina Dex: tidak tersedia

Daftar Lengkap Harga BBM 1 Juli 2025 per Provinsi

Untuk memudahkan pembaca, berikut link/daftar PDF harga lengkap di 38 provinsi dan zona FTZ (Sabang, Batam) bisa diakses di www.mypertamina.id (tidak aktif di sini, hanya contoh referensi).

Beberapa harga acuan lain:

Aceh: Pertamax Rp12.800, Dexlite Rp13.610

Lampung & Jambi: Pertamax Rp12.800, Dexlite Rp13.610

Kalimantan: Pertamax Rp12.800, Dexlite Rp13.610

Sulawesi: Pertamax Rp12.800, Dexlite Rp13.610

Maluku & Papua: Pertamax Rp12.800, Dexlite Rp13.610

Respons dan Imbauan Pertamina

Pihak Pertamina menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini dilakukan secara berkala, mengikuti harga rata-rata publikasi minyak mentah dunia seperti ICP (Indonesian Crude Price), MOPS (Mean of Platts Singapore), dan fluktuasi nilai tukar rupiah.

Masyarakat diimbau untuk hanya membeli BBM di SPBU resmi dan tidak terpengaruh informasi hoaks di media sosial terkait harga. (tribunnews)

Pakar telematika Roy Suryo ditemui pers usai memenuhi undangan klarifikasi Polda Metro Jaya, di Jakarta, Kamis (15/5/2025)

JAKARTA — Alumni UGM, Saefulhadi secara terbuka mengatakan telah terjadi dekonstruksi logika, pemikiran, dan tindakan Pakar Telematika, Roy Suryo.

Hal itu diungkap Syaiful setelah Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia turut mencoba menafsirkan pernyataan Roy Suryo yang menyebut dirinya diteror makhluk astral sebagaimana disampaikan Dokter Tifauzia Tyassuma.

"(Pernyataan) Heru Subagia menyoroti kemerosotan wacana publik dalam polemik ijazah Jokowi, yang telah beralih dari upaya rasional menuju pertunjukan absurditas," ujar Syaiful dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).

Dikatakan Syaiful, apa yang dibeberkan Heru memperlihatkan paradoks besar dalam upaya yang semestinya berbasis data dan hukum, tapi kini justru dibumbui oleh narasi supranatural.

"Harus diakui bahwa substansi awal dari isu ini berangkat dari pertanyaan yang wajar dalam demokrasi, keterbukaan informasi publik tentang rekam jejak pejabat negara," tukasnya.

Hanya saja, kata Syaiful, ketika aktor-aktor yang terlibat justru menjual kisah metafisik dan mistik sebagai bagian dari argumen, maka kredibilitas mereka sebagai akademisi atau profesional ikut tergerus.

"Klaim seperti ini bukan hanya melemahkan argumen, tetapi juga mencederai semangat pencarian kebenaran yang objektif," sebutnya.

Lebih lanjut, Syaiful menuturkan bahwa kritik Heru terhadap hebohnya isu ini sebagai ketoprak humor agar layak diperhatikan.

"Media sosial dan ruang publik kita kini memang cenderung mengubah isu penting menjadi konsumsi ringan yang mudah dijadikan meme atau konten lucu," cetusnya.

Tambahnya, ketika kebenaran akademik berganti menjadi drama berkepanjangan, maka masyarakat semakin jauh dari pemahaman utuh, dan malah tenggelam dalam sensasi.

"Namun demikian, ada pula sisi lain dari pernyataan Ketua Kagama Cirebon Raya yang menyebut klaim Roy Suryo sebagai halusinasi yang harus dinikmati masyarakat," terangnya.

Pernyataan Heru, kata Syaiful, meski mungkin dimaksudkan sebagai satir, dapat menjadi bumerang. Alih-alih meluruskan informasi, ia justru menambah lapisan komedi dalam diskursus yang seharusnya serius.

"Apakah ini berarti elite intelektual kini ikut merelakan diri menjadi bagian dari industri hiburan opini publik?," Syaiful menuturkan.

Dijelaskan Syaiful, secara keseluruhan, apa yang diungkapkan Heru patut diapresiasi karena menyentil titik krusial, hilangnya integritas dalam menyampaikan kebenaran.

"Polemik ijazah Jokowi, jika memang memiliki bobot hukum dan akademik, harus diproses melalui jalur legal dan ilmiah, bukan lewat opini mistik, drama emosional, atau perang sindiran," imbuhnya.

Ia membeberkan bahwa masyarakat Indonesia tidak kekurangan energi untuk berpikir rasional, hanya saja panggung diskursusnya kini terlalu penuh dengan aktor-aktor yang lebih gemar tampil daripada membimbing. 

"Semoga semua pihak yang terlibat baik yang pro maupun kontra segera kembali ke ranah argumentasi rasional dan konstitusional," tandasnya.

"Sebab di tengah gelapnya realitas sosial kita, masyarakat memang tidak membutuhkan pertunjukan astral, tetapi cahaya kebenaran yang logis, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan," kuncinya.

Sebelumnya, Heru Subagia angkat bicara menanggapi klaim Roy Suryo yang menyebut dirinya mendapat serangan astral usai menyuarakan isu ijazah tersebut.

Dikatakan Heru, pernyataan Roy Suryo terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan sikap akademik yang rasional.

"Menurut saya terlalu lebay bikin kesaksian hingga harus mengungkit dan membangkitkan dunia astral. Itu halusinasi Mas Roy Suryo dengan bumbu-bumbu mistis supaya ceritanya dinikmati masyarakat," ujar Heru kepada fajar.co.id, Senin (30/6/2025).

Ia juga menyinggung kecenderungan masyarakat yang lebih tertarik pada narasi mistis ketimbang fakta dan argumentasi yang berbasis data.

"Jangan sampai unsur astral dalam polemik ijazah Jokowi ini sengaja ditaruh agar semakin mendapatkan atensi publik. Masyarakat kita memang lebih suka tayangan astral daripada realita," ucapnya.

Seperti diketahui, serangan nonfisik terhadap Roy Suryo, sebelumnya disampaikan oleh Dokter Tifauzia Tyassuma melalui media sosial.

Menurut Tifauzia, Roy sempat mengalami gangguan yang ia sebut sebagai serangan tak kasat mata, pasca intens mengkritisi keabsahan ijazah Presiden.

Namun, Heru menyarankan agar Roy tetap berpijak pada bukti akademis dan pendekatan rasional sesuai latar belakangnya sebagai ahli telematika.

"Sangat kontras ajakan Mas Roy dengan profesinya sebagai ahli telematika, tapi justru komentar-komentarnya bersifat astral dan imajinatif. Saya pikir, ini lebih ke simbolik dan bentuk humor jenaka khas Mas Roy," imbuhnya.

Ia menegaskan, klaim seperti itu rawan menyesatkan dan hanya menjadi bola liar di tengah masyarakat yang seharusnya mendapat pencerahan berbasis bukti.

"Jujur, saya tetap meyakini mas Roy masih ada dalam koridor akal sehat, rasional, realistis, terukur untuk mencapai tujuan-tujuannya dalam mendapatkan transparansi dan independensi penyidikan berkaitan polemik ijazah pak Jokowi," terangnya.

Heru bilang, bisa jadi yang disebut serangan makhluk astral tersebut justru identifikasi pemahaman Roy Suryo terhadap orang yang tidak suka pada dirinya. 

"Memang sengaja menyerang argumen dan dalil-dalilnya dan tentu ini disebut serangan astral. Karena memang selama ini banyak pihak yang notabene infleksibel had, tidak terlihat yang terus menginginkan polemik dan transparansi ijazah Jokowi tidak berujung," tandasnya. (**)