SANCAnews.id

Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus 

JAKARTA — Pemerhati Sosial dan Politik Jhon Sitorus mengecam keras Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution yang mengunggah ulang video yang beredar di TikTok perihal sengketa empat pulau milik Provinsi Aceh yang diserahkan kepada Sumatera Utara.

Dalam unggahan di media sosial X, Jhon Sitorus mengaku malu dengan Gubernur Sumatera Utara. "Sebagai warga Sumatera Utara, saya MALU punya Gubernur seperti ini," kata Jhon Sitorus.

"Ngepost beginian biar apa? Biar pendukungnya ramai2 PERSEKUSI yang bersangkutan? Kritik dijawab dgn kerja baik dong," tambahnya.

Jhon Sitorus bahkan menyebut, hanya membuat ilustrasi versi "BAHASA BAYI" di dalam videonya soal 4 Pulau Aceh agar dikau paham duduk perkaranya.

Belakangan diketahui, video yang direpost Bobby Nasution itu sepertinya sudah dihapus, tetapi masih muncul di pencarian google.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara masuk ke wilayah Aceh. Empat pulau tersebut, yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan.

Menurut keterangan dari Mensesneg Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan.

"Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yangg dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh," terangnya.

Keputusan ini diputuskan seusai pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (17/06/2025) siang. (fajar)

Foto: akun X @hnirankara 

JAKARTA — Perdebatan mengenai keaslian ijazah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali mencuat setelah munculnya pernyataan pengacaranya yang menyatakan membuka ijazah Jokowi dapat menimbulkan kekacauan.

Pernyataan ini mengundang reaksi tajam dari para pengamat dan masyarakat yang menilai persoalan ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi ujian integritas etika para pemimpin negara.

Dalam diskusi dengan wartawan senior Hersubeno Arief, pengamat politik Rocky Gerung menilai narasi kisruh jika ijazah dibuka merupakan bentuk kekhawatiran berlebihan dan mengindikasikan kegelisahan dari kubu mantan presiden.

"Semakin banyak orang yang datang memberi pembuktian kecil bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya. Bahkan Bethor Suryadi terang-terangan mengatakan tahu bahwa itu dibuat di Jalan Pramuka," ujar Rocky Gerung, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Rocky Gerung Official seperti dilansir Poskota.co.id pada Selasa, 17 Juni 2025.

Sebelumnya, Bethor Suryadi, seorang aktivis yang dikenal sebagai kader PDIP, menyatakan bahwa ia mendengar langsung dari mantan Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, bahwa ijazah Jokowi pernah diperlihatkan. Bethor juga menyebut bahwa dua orang yang diduga terlibat dalam pembuatan dokumen palsu kini menghilang.

Rocky Gerung menilai bahwa ketegangan ini muncul akibat keengganan Jokowi menunjukkan kejelasan terhadap pertanyaan publik yang menurutnya sah dalam konteks demokrasi.

"Pertanyaan warga negara terhadap kepala negara adalah pertanyaan pemilik kedaulatan terhadap pemegang representasi kedaulatan itu. Bahkan Jokowi bukan representasi kedaulatan, dia pesuruh dari kedaulatan rakyat,'" tegasnya.

Menurut Rocky, kegagalan dalam menjawab secara terbuka hanya akan memperbesar persepsi negatif yang terlanjur terbentuk di masyarakat. Ia juga menyindir argumen para kuasa hukum Jokowi yang menyatakan bahwa membuka ijazah dapat memicu kekacauan nasional.

"Jadi jangan anggap bahwa kalau publik menuntut kejujuran itu maka itu artinya akan terjadi chaos, justru karena disembunyikannya kejujuran, semakin lama kedudukan Jokowi sebagai mantan kepala negara menjadi makin palsu, menjadi makin dangkal," kata Rocky.

Sementara itu, Hersubeno Arief menilai bahwa langkah hukum terhadap para pengkritik justru memantik keberanian lebih luas.

Rocky juga menampik anggapan bahwa isu ini bisa mengganggu konsolidasi pemerintahan Prabowo Subianto, presiden terpilih. Ia menekankan bahwa perdebatan tentang keaslian ijazah Jokowi adalah soal tanggung jawab etis dan sejarah, bukan soal kelangsungan pemerintahan ke depan.

"Ini bukan soal Prabowo. Justru Prabowo sedang membangun sistem ekonomi baru, berbeda dari era Jokowi. Tidak ada hubungan antara pertanggungjawaban etis Jokowi dan konsolidasi program Prabowo," jelasnya.

Rocky menambahkan bahwa tekanan publik ini merupakan konsekuensi wajar dalam demokrasi, dan hanya dapat diredam dengan transparansi. (**)

Umar Syadat Hasibuan 

JAKARTA — Sorotan tajam kembali diberikan oleh salah satu kader PKB, Umar Hasibuan terkait isu ijazah palsu Jokowi Widodo. Kali ini, Umar menanggapi pernyataan Yakup Hasibuan, kuasa hukum mantan Presiden ke-7 RI Jokowi, terkait isu kubu Jokowi.

Ia mengatakan alasan ijazah Jokowi tidak diperlihatkan ke publik adalah untuk menghindari kegaduhan. Hal tersebut kemudian mendapat respons pedas dari Umar Hasibuan lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya.

“Alasan chaosnya knp?,” tulisnya dikutip Senin (16/6/2025).

Gus Umar, sapaannya, ternyata satu suara dengan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, meminta kepada Jokowi agar berani menunjukkan ijazahnya jika benar ada.

“Repot amat tunjukkan sj ke publik klu mau keributan ini berakhir,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Yakup Hasibuan mengungkapkan alasan mengapa ijazah Jokowi tidak ditunjukkan ke depan publik.

Dia menyebutkan, jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan chaos dan preseden buruk.

"Kalau sampai ditunjukkan, ini akan men-create chaos dan preseden yang sangat buruk," kata Yakup.

"Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya, siapapun bisa, ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun, bayangkan kalau itu terjadi kan negara ini chaos," ujarnya. (fajar)

Tito Karnavian/Ist 

JAKARTA — Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengalihkan kepemilikan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara terus menimbulkan ketegangan.

Mantan Menteri Kehutanan Dr MS Kaban mengatakan keputusan itu tidak memiliki kajian akademis yang memadai. Keputusan itu justru memicu ketegangan antara kedua provinsi yang sebelumnya hidup rukun.

"Mari kita berpikir logis kalau memang ada gas di situ, ada minyak di situ, toh itu masih wilayah Republik Indonesia. Ada undang-undang yang mengatur bagi hasil, ada hak otonomi Aceh sebagai daerah khusus, why not?" tegas MS Kaban lewat kanal YouTube "Jurnal Politik TV", Senin 16 Juni 2025.

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan terkait pengelolaan wilayah, khususnya pulau-pulau kecil dan terluar, harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Termasuk aturan konservasi dan eksploitasi sumber daya alam.

“Kalau bicara seperti di Raja Ampat, ada aturannya. Boleh dimanfaatkan, tapi sesuai dengan undang-undang. Begitu juga pulau-pulau kecil, tidak bisa sembarangan dieksploitasi,” ujar Kaban.

MS Kaban pun menuding Tito Karnavian sebagai sumber dari persoalan ini. Menurutnya, bukan masyarakat Sumut yang bermasalah, tetapi keputusan sepihak dari Mendagri yang telah menciptakan kegaduhan nasional.

“Jadi kenapa kok jahat banget? Kita orang Sumatera, orang Aceh hidup dari tanah yang sama, darah daging yang sama, mau diadu?" tanya MS Kaban.

Dia juga mengkritik kurangnya komunikasi dari pemerintah sebelumnya yang menerbitkan keputusan penting ini. Seharusnya, dialog terbuka dengan DPRD dan tokoh masyarakat dilakukan terlebih dahulu, sebagaimana saat perumusan UU Pemerintahan Aceh.

Ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dan memerintahkan pencabutan Kepmendagri tersebut demi menjaga stabilitas nasional. (rmol)

Ijazah Jokowi 

JAKARTA — Salah satu akademisi, Ardianto Satriawan, turut menanggapi pernyataan kubu Jokowi terkait ijazah palsu. Sebelumnya, ada pernyataan dari Yakup Hasibuan, kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Jokowi, terkait isu ini.

Ia mengatakan alasan ijazah Jokowi tidak diperlihatkan ke publik adalah untuk menghindari kegaduhan. Hal tersebut kemudian mendapat respons keras dari Ardianto Satriawan dalam cuitannya di akun media sosial X pribadinya.

Ia mengatakan, pihak Jokowi Widodo akan melakukan apa saja asalkan ijazah asli tidak diperlihatkan.

“Apapun dilakukan kecuali nunjukin ijazah,” tulisnya dikutip Fajar, Senin (16/6/2025).

Sebelumnya, Kuasa hokum mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Yakup Hasibuan mengungkapkan alasan mengapa ijazah Jokowi tidak ditunjukkan ke depan publik.

Dia menyebutkan, jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan chaos dan preseden buruk.

"Kalau sampai ditunjukkan, ini akan men-create chaos dan preseden yang sangat buruk," kata Yakup.

"Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya, siapapun bisa, ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun, bayangkan kalau itu terjadi kan negara ini chaos," ujarnya. (*)