SANCAnews.id

Tito Karnavian/Ist 

JAKARTA — Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengalihkan kepemilikan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara terus menimbulkan ketegangan.

Mantan Menteri Kehutanan Dr MS Kaban mengatakan keputusan itu tidak memiliki kajian akademis yang memadai. Keputusan itu justru memicu ketegangan antara kedua provinsi yang sebelumnya hidup rukun.

"Mari kita berpikir logis kalau memang ada gas di situ, ada minyak di situ, toh itu masih wilayah Republik Indonesia. Ada undang-undang yang mengatur bagi hasil, ada hak otonomi Aceh sebagai daerah khusus, why not?" tegas MS Kaban lewat kanal YouTube "Jurnal Politik TV", Senin 16 Juni 2025.

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan terkait pengelolaan wilayah, khususnya pulau-pulau kecil dan terluar, harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Termasuk aturan konservasi dan eksploitasi sumber daya alam.

“Kalau bicara seperti di Raja Ampat, ada aturannya. Boleh dimanfaatkan, tapi sesuai dengan undang-undang. Begitu juga pulau-pulau kecil, tidak bisa sembarangan dieksploitasi,” ujar Kaban.

MS Kaban pun menuding Tito Karnavian sebagai sumber dari persoalan ini. Menurutnya, bukan masyarakat Sumut yang bermasalah, tetapi keputusan sepihak dari Mendagri yang telah menciptakan kegaduhan nasional.

“Jadi kenapa kok jahat banget? Kita orang Sumatera, orang Aceh hidup dari tanah yang sama, darah daging yang sama, mau diadu?" tanya MS Kaban.

Dia juga mengkritik kurangnya komunikasi dari pemerintah sebelumnya yang menerbitkan keputusan penting ini. Seharusnya, dialog terbuka dengan DPRD dan tokoh masyarakat dilakukan terlebih dahulu, sebagaimana saat perumusan UU Pemerintahan Aceh.

Ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dan memerintahkan pencabutan Kepmendagri tersebut demi menjaga stabilitas nasional. (rmol)

Ijazah Jokowi 

JAKARTA — Salah satu akademisi, Ardianto Satriawan, turut menanggapi pernyataan kubu Jokowi terkait ijazah palsu. Sebelumnya, ada pernyataan dari Yakup Hasibuan, kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Jokowi, terkait isu ini.

Ia mengatakan alasan ijazah Jokowi tidak diperlihatkan ke publik adalah untuk menghindari kegaduhan. Hal tersebut kemudian mendapat respons keras dari Ardianto Satriawan dalam cuitannya di akun media sosial X pribadinya.

Ia mengatakan, pihak Jokowi Widodo akan melakukan apa saja asalkan ijazah asli tidak diperlihatkan.

“Apapun dilakukan kecuali nunjukin ijazah,” tulisnya dikutip Fajar, Senin (16/6/2025).

Sebelumnya, Kuasa hokum mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Yakup Hasibuan mengungkapkan alasan mengapa ijazah Jokowi tidak ditunjukkan ke depan publik.

Dia menyebutkan, jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan chaos dan preseden buruk.

"Kalau sampai ditunjukkan, ini akan men-create chaos dan preseden yang sangat buruk," kata Yakup.

"Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya, siapapun bisa, ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun, bayangkan kalau itu terjadi kan negara ini chaos," ujarnya. (*)

Peluru Israel menggempur Iran/Repro NHK 

JAKARTA — Pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam menghadapi perang antara Israel dan Iran. Dosen Jurusan Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan perang antara Israel dan Iran mengancam stabilitas ekonomi global.

"Perang antara Israel dan Iran pada Juni 2025 telah mengguncang fondasi ekonomi global, dan Indonesia tidak bisa berdiri diam seolah berada di luar pusaran," kata Syafruddin kepada wartawan, Minggu 15 Juni 2025.

Menurut Syafruddin, ketika rudal saling menghujam dan Selat Hormuz terancam blokade, harga minyak langsung melonjak di atas 100 dolar AS per barel. 

"Ini bukan sekadar lonjakan biasa. Ini adalah alarm keras bagi negara-negara pengimpor energi seperti Indonesia," kata Syafruddin.

Syafruddin mengingatkan kenaikan harga minyak otomatis memperbesar beban APBN lewat subsidi energi, memperlebar defisit transaksi berjalan, dan mendorong inflasi.

Maka dari itu, pemerintah harus sigap dalam menyikapi situasi global yang terjadi agar tidak terjebak dalam kondisi sulit.

"Pemerintah menghadapi pilihan sulit. Menaikkan harga BBM atau menanggung ledakan subsidi yang menggerogoti anggaran pembangunan," tutup Syafruddin. (rmol)

Penampilan Terbaru Jokowi, Foto: Sosial Media X 

JAKARTA — Penampilan dan kondisi fisik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendadak banyak mendapat perhatian publik. Bukan karena gaya berpakaiannya yang kasual atau aktivitas barunya sebagai warga negara biasa.

Namun karena kondisi fisiknya, terutama wajah dan rambutnya yang terlihat mengalami perubahan drastis, pada penampilan terakhirnya, bintik-bintik hitam mulai muncul menyebar di wajahnya hingga terlihat pucat dan bengkak.

Menanggapi kemunculan Jokowi, pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa pun memberikan saran. Lewat cuitan di akun media sosial pribadinya X, Dokter Tifa mengatakan kondisi Jokowi saat ini mengkhawatirkan.

Ia pun menyarankan agar mantan Presiden itu segera berobat ke rumah sakit di China.

“Melihat kondisi fisiknya dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan,” tulisnya dikutip Minggu (15/6/2025).

“Saya sarankan segera rawat ke Guangzhou Hospital,” tambahnya.

“Autoimun itu berat, unpredictable, risiko multi organ damage,” ujarnya.

Dokter Tifa memaparkan ada beberapa hal yang menyebut penyakit ini muncul dan merubah penampilan dari Jokowi.

Di antaranya stres yang menjadi faktor utama sehingga ia menyebut fisiknya sulit membendung hal ini. 

“Dengan tingkat stres yang luar biasa, fisik mungkin tak akan mampu menahan gempuran perang dalam tubuh,” tuturnya. (fajar).

Tangkapan layar foto satelit Googlemap menggambarkan posisi Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara/Rep 

JAKARTA — Polemik pemindahan empat pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara juga disorot oleh kritikus kondang Akbar Faizal.

Melalui akun X yang dilihat redaksi, Minggu, 15 Juni 2025, Akbar mengatakan, anak cucu nabi tidak akan mengincar harta orang lain, apalagi empat pulau.

Namun, dalam cuitannya, Akbar tidak menyebut siapa orang yang dimaksudnya sebagai keturunan nabi.

"Keturunan Nabi tak mengincar harta orang apalagi empat pulau. Tak pernah cukup ternyata apa yang sudah kalian dapatkan. Maka jangan bertanya mengapa banyak orang yang marah pada kalian," tulis Akbar.

Kemendagri diketahui menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025.

Diduga cuitan Akbar Faizal soal keturunan nabi tersebut berhubungan dengan unggahan Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali, Dedy Nur, yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi telah memenuhi syarat sebagai nabi.

"Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuman sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat," kata Dedy di X @DedynurPalakka pada Senin 9 Juni 2025.

Namun setelah banjir protes, Dedy Nur pun meminta maaf kepada masyarakat umum yang merasa tersinggung atas ucapannya.

Dedy mengaku telah menerima teguran dari pengurus DPW PSI Bali dan akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan opini ke depan.

Ia lalu memutuskan untuk menghapus cuitannya tersebut. (rmol)