SANCAnews.id

Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Najih Prastiyo 

JAKARTA — Sekjen Pemuda Muhammadiyah Najih Prastiyo menanggapi mencuatnya kembali kasus Harun Masiku ke publik. Ia mendesak KPK segera menahan yang bersangkutan. Menurutnya, persoalan kasus pidana korupsi yang menyeret Masiku harus segera diselesaikan. Ia menilai kasus ini dapat mengganggu stabilitas politik jika tidak segera dituntaskan.

Najih mengatakan, kasus Harun Masiku akhir-akhir ini kembali mencuat ke publik. Apalagi, ada sayembara tangkap Harun Masiku yang dilakukan politikus Gerindra Maruarar Sirait. Pria yang akrab disapa Ara itu bahkan akan memberikan hadiah Rp 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap Harun Masiku.

"Harun Masiku ini sudah nyaris lima tahun jadi buron, sampai sekarang belum ditangkap. Saya kira KPK harus ambil langkah tegas dan produktif. Buron semacam Masiku bisa melemahkan supremasi hukum," tutur Najih (12/12/2024).

"Penangkapan Masiku hemat saya perlu untuk tegakkan keadilan dan untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kalau tidak segera ditangkap, kasus ini bisa ganggu stabilitas politik," imbuhnya.

Najih menduga, ada pihak yang terus mencoba menghalangi proses hukum terhadap Harun Masiku. Najih meminta KPK untuk menindak seluruh pihak yang terlibat dalam pelarian Harun Masiku diusut tuntas.

"Saya menduga ada pihak yang memang terus coba halangi proses hukum ini. Oknum semacam ini harus ditindak, sesuai dengan perintah Undang-Undang Pasal 221 KUHP," imbuhnya.

“Kasus Harun Masiku ini bagaimanapun erat kaitannya dengan Sekjen PDI-P Pak Hasto Kristiyanto. Saya heran kok Pak Hasto lantang bicara di mana-mana, serasa luap dengan kasus penyuapan yang seret namanya sendiri,” katanya.

Sebagaimana diketahui, tersangka kasus suap Harun Masiku sudah buron hampir lima tahun. Saking lamanya Harun Masiku buron, KPK sampai menerbitkan ulang informasi daftar pencarian orang (DPO) untuk eks caleg PDIP itu.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Kasus yang menjerat Harun Masiku berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 8 Januari 2020.

Sejumlah pihak mengaku geram saking lamanya Harun Masiku menghilang hingga menggelar sayembara dengan janji hadiah besar bagi pihak yang bisa menangkap Harun Masiku.

Sayembara terbaru tahun ini juga diadakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Ia menggelar sayembara bagi yang menangkap Harun Masiku diganjar hadiah Rp 8 miliar.

"Bagi yang bisa tangkap Harun Masiku saya akan kasih bonus Rp 8 miliar uang pribadi saya, supaya semangat, supaya tidak ada di negara ini yang kebal hukum ya," ujarnya.

"Saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yuk, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang benderang ya," pungkas Ara. (jpnn)

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharudin memastikan akan menurunkan personel Banser untuk mengamankan jalannya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024

JAKARTA — Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharudin memastikan akan mengerahkan personel Banser untuk mengamankan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.

GP Ansor siap berkolaborasi dan membantu kepolisian guna memastikan masyarakat aman dalam melaksanakan kegiatan di momen besar akhir tahun nanti.

“GP Ansor akan menurunkan personel Banser dalam rangka membantu pihak kepolisian untuk memastikan jalannya Nataru damai dan aman. Aktivitas masyarakat yang mau melakukan liburan atau beribadah, tidak merasa khawatir karena ada Banser,” kata Addin.

Addin melanjutkan, Gerakan Pemuda Ansor menyambut baik arahan Bapak Presiden RI kepada jajaran pimpinan Polri terkait dengan pengamanan Natal dan Tahun Baru.

“Terselenggaranya Natal dan Tahun Baru yang aman, tertib dan damai merupakan kepentingan kita bersama,” ujarnya.

Gerakan Pemuda Ansor yang memiliki jejaring kader dan tersebar di seluruh Indonesia, berkomitmen mendukung penuh Polri dalam menjaga keamanan dan kedamaian perayaan Natal dan Tahun Baru.

Sebagai momen besar bagi masyarakat, Addin mengatakan adalah kewajiban Ansor untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masayarakat.

Ia menilai bahwa pengamanan Nataru merupakan komitmen GP Ansor untuk membersamai dan memudahkan aktivitas masyarakat.

“Ini wujud dari komitmen GP Ansor untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya membersamai mereka, tetapi juga memudahkan aktivitas Nataru,” sambungnya.

Adapun personel yang akan diturunkan berasal dari satuan khusus Banser yang fokus pada pengaturan lalu lintas, termasuk juga yang bergerak di bidang kesehatan.

“Kami akan bangun posko-posko di daerah, di titik yang dirasa krusial dan penting. Balantas (Banser Ansor Serbaguna Lalu Lintas) akan berpatisipasi, termasuk Banser Husada,” tegas Addin.

Diketahui, prediksi Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat akan meningkat dari tahun 2023, yakni 107 juta orang. Kemenhub memprediksi tahun 2024 pergerakan masyarakat meningkat 2,8 persen, setara dengan 110 juta.( jpnn)

lutrasi kebakaran/Net

JAKARTA — Kebakaran kembali terjadi di permukiman padat penduduk. Kali ini kebakaran melanda sejumlah rumah di Jalan Baladewa Kiri 1A, RT 009/RW 04, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat (Jakpus).

Kebakaran melanda rumah-rumah di sebelahnya pada Sabtu pagi (14/12). Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 20 mobil pemadam kebakaran dan 80 personel.

Melalui akun media sosial resmi Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, mereka menyampaikan bahwa operasi pemadaman api dimulai sekitar pukul 00.45 WIB.

Mereka berupaya menenangkan api dengan dibantu warga. Butuh waktu sekitar satu jam bagi petugas untuk mengendalikan dan memadamkan api hingga memasuki tahap pendinginan.

”Lokalisir perambatan api dimulai pukul 01.17 WIB. Kemudian pukul 01.40 WIB operasi pemadaman masuk ke tahap pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar,” tulis akun tersebut.

Sempitnya akses jalan di pemukiman padat penduduk Johar Baru itu, lanjut Pemadam Jakarta, menjadi salah satu hambatan dan kendala bagi personel yang bertugas di lapangan.

Namun kendala tersebut mampu mereka atasi sehingga proses pemadaman api tetap dapat berjalan sesuai dengan strategi dan rencana yang disiapkan.

”Meski pun sempitnya akses jalan di lokasi kejadian menjadi hambatan bagi para petugas, operasi pemadaman berhasil dinyatakan selesai pukul 02.38 WIB. Sebanyak 20 unit dan 80 personel dikerahkan dalam peristiwa ini,” ungkap Pemadam Jakarta. (jawapos)

Oleh: Joharuddin Firdaus / Pemerhati Politik Sosial dan Budaya

“Intitusi Polri tidak boleh melindungi siapapun oknum polisi yang melakukan pelanggaran hukum. Sebaliknya, oknum polisi yang melakukan pelanggaran hukum tidak boleh berlindung atau mencari perlindungan di institusi Polri. Kebenaran dan keadilan harus diungkapkan untuk menjaga kehormatan dan marwah institusi Polri, “mantan Wakapolri Komisaris Jendral Polisi (Purn.) Nanan Sukarna.

Mantan Kepala Devisi Provesi dan Pengaman Polri Irjen Polisi Ferdy Sambo benar-benar sangat hebat dan luar biasa. Sambo diduga masih punya pengaruh kuat di institusi Polri. Ferdy Sambo itu sangat sakti madraguna. Sambo diduga masih bisa leluasa mengatur-atur intitusi Polri dari dulu sampai sekarang.

Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto perlu selamatkan institusi Polri dari cengkraman dan pengaruh Ferdy Sambo. Diduga meskipun masih mendekam di dalam penjara karena divonis penjara seumur hidup oleh Mahkamah Agung, namun tetap saja Sambo yang hebat, digjaya dan top markotop. Diduga dari dalam penjara sekalipun, Ferdy Sambo masih bisa mendikte dan menekan para petinggi Polri.

Sambo mampu memperjuangkan mantan anak buahnya yang terlibat skandal rekayasa perkara pembunuhan (Obstraction of Justice) terhadap Brigadir Polisi Yosua Hutabarat. Sebanyak enam mantan anak buah Ferdy Sambo yang terlibat Obstraction of Justice mendapat promosi kenaikan pangkat dan jabatan. Fakta ini jelas tidak bagus untuk menjaga marwah pemerintahan Presiden Prabowo lima tahun ke depan.

Anda boleh percaya, namun boleh juga tidak percaya. Namun fakta menyajikan kuatnya dugaan pengaruh dan cengkraman Ferdi Sambo terhadap institusi Polri. Buktinya, Kepolri Jendral Listyo Sigit memberikan jabatan empuk kepada enam anggota polisi mantan anak buah Ferdy Sambo yang terlibat Obstruction of Justice terhadap Brigadir Polisi Polisi Yosua Hutabarat (TEMPO.Co. Senin 10/12/2024).

Mereka adalah mantan Kepolres Jakarta Selatan Komisaris Besar (Kombes) Polisi Budhi Herdy. Budhi Herdi dipromosikan menjadi Kepala Biro Perawatan Personil (Karowatpres) pada Asisten Sumberdaya Manusia Kapolri. Dengan demikian, Budhi Herdi naik pangkat dari Kombes Polisi menjadi Brigadir Jendral (Brigjen) Polisi.

Pecah bintang di pundaknya Budhi Herdi. Panggilan sehari-hari adalah Jendral Budhi Herdi. Dengan jabatan baru itu, Brigjen Budhi Herdi bertugas merawat mental, karakter dan prilaku semua anggota polisi Indonesia. Orang yang terlibat skandal Obstruction of Justice terhadap anggota Polri Brigadir Yosua, namun mendapat promosi kenaikan pangkat dan jabatan. Hebat dan luar biasa hebat Pak Kapolri.

Selian itu, Kombes Polisi Murbani Budi Pitono. Ketika terjadi skandal Obstruction of Justice terhadap Brigadir Yosua Hutabarat, Kombes Murbani Budi Pitono menjabat Kapala Bagian Renmin Divisi Propam Polri. Kombes Polisi Murbani Budi Pitono menjadi anak buah langsung dari Irjen Polisi Ferdy Sambo.

Ada juga Kombes Polisi Deni Setia Nugraha Nasution. Ketika terjadi skandal Obstruction of Justice terhadap Brigadir Yosua Hutabarat, Kombes Deni Nasution menjabat Serso Paminal Divisi Propam Polri. Anak buah langsung dari Irjen Ferdy Sambo. Sekarang Kombes Polisi Deni Setia Nasution dipromosikan sebagai Kapala Bagian Jianling Rojianstra Asisten Oprasi Kapolri.

Anak buang Ferdy Sambo lain yang mendapat promosi jabatan di institusi Polri adalah Kombes Polisi Susanto. Ketika terjadi skandal Obstruction of Justice terhadap Brigadir Polisi Yosua Hutabarat, Kombes Susanto menjabat Kepala Bagian Penegakan Hukum Provost Divisi Propam Polri.

Kombes Susanto telah dipromosikan oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit sebagai Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat II Bareskrim Polri. Ternyata promosi Kombes Susanto sudah dilakukan Kapolri Sigit sejak tahun 2023 lalu. Pelaku Obstruction of Justice bisa dipromosi menjadi penyidik di Bareskrim Polri? Apa kata dunia Pak Kapolri?

Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Handik Husen yang giliran mendapat promisi jabatan sebagai Kasubag Opsnal Direktorat Tidank Pidana Umum Baresskrim Polri. Ketika terjadi skandal Obstruction of Justice terhadap Brigadir Yosua Hutabarat, AKBP Handik Husen menjabat sebagai Kasubdit Resmob Polda Mentro Jaya.

Sedangkan Komisaris Polisi (Kompol) Chuck Putranto dipromosikan dan naik pangkat menjadi AKBP. Chuck Putranto sekarang ditempatkan sebagai Pamen Polda Metro Jaya. Saat terjadi skandal Obstruction of Justice terhadap Brigadir Yosua Hutabarat, Chuck Putranto menjabat Kasubbagaudit Baggak Etika Rowafprof Divisi Propam Polri.     

Pak Kapolri Jendral Sigit, kenyataan ini musibah dan sangat tragis untuk institusi polisi dan dunia hukum Indonesia. Aneh, tetapi nyata terjadi. Publik Indonesia dibuat hanya terperanga menyaksikan fakta ini. Kapolri Jendral Sigit diduga telah menampar dan mencoreng wajah institusi Polri. Kapolri Sigit juga diduga mendegradasi samangat penegakan hukum Indonesia. Jangan terlalu telanjang begitu dong Pak Kapolri.

PRESISI yang menjadi tagline visi dan misi Komisaris Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo ketika menjalani fit and proper test di Komisi III DPR untuk menjadi Kapolri itu terkesan hanya basa-basi semata. Kalau tidak mau dibilang mundur ke belakang, PRESISI kini berjalan di tempat. Semua itu karena diduga Fardy Sambi masih mempunyai pengaruh dan cengkaraman atas Kapolri dan institusi Polri.

Pak Kapolri Jendral Sigit yang hebat, baik hati dan murah senyum. Merencanakan pembunuhan dengan sengaja oleh Jendral polisi kepada anak buah sendiri itu bar-baran dan sangat primitif. Juga bengis, kejam, dan tidak bermartabat. Apalagi diwarnai dengan bumbu Obstraction of Justice lagi. Padahal pembunuh anak buah seperti Ferdy Sambo diduga digadang-gadang dan dipersiapkan untuk menjadi Kapolri masa depan.

Fakta adanya promosi jabatan dan kenaikan pangkat enam anggota polisi yang terlibat skandal Obstruction of Justice terhadap Brigadir Yosua Hutabarat ini benar-benar mengecewakan publik. Kapolri Jendral Sigit diduga tidak sensitif dan tidak peka atas keresahan publik terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat ini.

Pak Kapolri Sigit, masyarakat Indonesia yang menjadi pemegang saham dan pemilik sebenarnya dari institusi Polri kecewa, kasal, marah dan gondok. Bukan begini caranya mengelola dan menjaga wajah dan marwah institusi Polri. Kasihan itu institusi Polri. Padahal Polri harus tetap tegak lurus sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat.  (bersambung)

Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto 

JAKARTA — Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly Hamonangan akan dipanggil kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus dugaan suap terhadap mantan calon legislatif PDIP, Harun Masiku.

Yasonna sejatinya akan diperiksa sebagai saksi pada hari ini, Jumat, 13 Desember 2024. Namun, politikus PDIP itu berhalangan hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Yang bersangkutan sudah menyampaikan pemberitahuan tidak bisa hadir karena ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya," kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.

"Informasi sementara yang kami dapatkan untuk penjadwalan ulangnya akan dilakukan pada Rabu, 18 Desember 2024," pungkas Tessa.

Harun Masiku adalah DPO tersangka pemberi suap bersama Saiful Bahri kepada Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.

Dalam upaya mencari Harun, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, yakni mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, Simeon Petrus selaku tim hukum DPP PDIP, Hugo Ganda selaku mahasiswa, serta Melita De Grave selaku mahasiswa.

Penyidik KPK juga sudah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Senin, 10 Juni 2024. Saat pemeriksaan tersebut, KPK mengamankan 2 unit HP milik Hasto. (rmol)