SANCAnews.id

SANCAnews – Penggiat sosial media, Geizh Chalifah malas mengomentari cuitan @DennySiregar yang bersyukur atas pretasi kemiskinan di provinsi Aceh. Emas Monumen Nasional disumbang oleh pengusaha asal Aceh.

Geizh yang kerap berdebat dengan Denny Siregar dalam media sosial kali ini memilih memberi infomrasi kepada anak muda dan masyarakat yang belum tahu asal emas di ujung Monas dan darimana asal pesawat pertama di Indonesia.

"Sy tak penting dgn komentarnya dia. sy cuma merasa penting utk memberi tahu anak2 muda yg mungkin blm baca atau belum tau. Emas di puncak Monas disumbang oleh pengusaha berasal dari Aceh. Pesawat pertama yg dimiliki Indonesia adlh hasil sumbangan dari masy Aceh," tulis @GeizhChalifah yang dikutip Rabu (17/2/2021).

Lebih dari 1600 menyukai tulisan pria yang kini mejabat sebagai komisaris PT Ancol itu. Beragam komentar pun mendukung Geizh.

Seperti pemilik akun @aridewo_bandung Membalas @GeiszChalifah "Si Densi Buzzer jauh lebih miskin, karena sama sekali tidak tahu pengetahuan sejarah tentang Aceh, percuma jadi pegiat media sosial kalau otak dikit mendingan nyelem saja sama cebong jadi tukang demo," tulisnya.

"mgkn dia gak dpt celah membuli abg soal Jakarta,jd dicari cara lain http://bg.tp sesungguh nya terlihat kurang nya pengetahuan nya tentang sumatera.hahaha

maka nya saya tanya dia di cuitan nya ini,bg @Dennysiregar7 udah keliling Sumatera belom,melihat sdr perbedaan nya," balas akun @alfarianasyah202. []

SANCAnews – Sepuluh papan bunga berisi sindiran Aceh jadi provinsi termiskin di Sumatera terpasang di depan kantor Gubernur Aceh. Keberadaan papan bunga itu menarik perhatian warga.

Pantauan detikcom, papan bunga berbagai tulisan itu terpasang berjejer di jalan di depan Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Rabu (17/2/2021). Beberapa papan bunga bertulisan 'Selamat Sukses Kepada Pemerintah Aceh Atas Prestasi Provinsi Termiskin se-Sumatera'. Di bawahnya tertera pengirim 'rakyat Aceh'.

Selain itu, ada yang bertulisan 'Selamat Sukses Kepada Gubernur Aceh Yang Telah Berhasil Merebut Kembali Juara Termiskin se-Sumatera'. Di papan bunga lain tertulis 'Terima Kasih Pak Gubernur Telah Mempersembahkan Juara 1 Termiskin se-Sumatera' dan pengirimnya tertulis 'Mantan Penjilat'.

Belum diketahui pemasang sepuluh papan bunga tersebut. Petugas Satpol PP sempat mendatangi lokasi, tapi tak lama kemudian pergi.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat penduduk miskin di Tanah Rencong meningkat 19 ribu orang pada September 2020. Secara persentase, angka kemiskinan di Serambi Mekah sebesar 15,43% atau tertinggi di Sumatera.

"September 2019 tahun lalu sebelum terdampak COVID-19, kemiskinan Aceh sebesar 15,01%, kemudian turun pada Maret 2020 (menjadi) sebesar 14,99%, dan September 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 tidak hanya di Aceh tapi juga nasional, kemiskinan Aceh meningkat menjadi 15,43%," kata Kepala BPS Aceh Ihsanurrijal dalam konferensi pers virtual, Senin (15/2).

Bila dilihat dari persentase penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sumatera, Aceh menduduki peringkat pertama. Angka kemiskinan Aceh 15,43%, diikuti Bengkulu 15,30% dan Sumatera Selatan 12,98%.

Angka penduduk miskin di Aceh pada Maret 2020 sebesar 14,99% atau nomor dua di Sumatera. Provinsi dengan angka penduduk miskin tertinggi saat itu adalah Bengkulu, yakni 15,03%. (dtk)

SANCAnews – Total jumlah utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo per Desember 2020 yang tembus Rp 6.074,56 triliun dinilai sudah gawat.

Pasalnya, tidak hanya rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengkhawatirkan tetapi juga dari aspek kemampuan bayar.

Begitu disampaikan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu, Rabu (17/2).

"Utang sudah sangat mengkhawatirkan. Indikatornya tidak hanya rasio utang terhadap PDB tapi juga dari kemampuan bayar," ujar Bhima Yudhistira.

Bhima menguraikan, Debt Service Ratio (DSR) tier I Indonesia bahkan terus naik melebihi 25 persen. Padahal, negara seperti Filipina cuma 9,7 persen, Thailand 8 persen dan Meksiko 12,3 persen.

Dengan melihat perbandingan DSR itu, kata Bhima, maka bisa dikatakan utang sudah menjadi beban dan kemampuan bayar berkurang.

"Ini bisa dikatakan lampu kuning sudah hampir lampu merah," tegasnya.

Namun demikian, yang menjadi permasalahan paling mendasar pemerintah adalah selalu bilang utang untuk pemulihan ekonomi, tetapi porsi belanja birokrasinya tidak pernah ditekan.

Belanja pegawai dan belanja barang masih bengkak. Belum lagi tidak ada upaya serius untuk menurunkan beban bunga utang.

"Akibatnya utang terus meningkat sementara belanja disektor produktifnya kalah dengan belanja birokrasi maka kasian pemerintahan ke depan karena harus cari penerimaan lebih besar dan terbitkan utang baru," sesalnya.

Menurut Bhima, utang yang terus bertambah namun produktivitas menurun itu sama saja dengan memberikan beban kepada generasi masa depan, gen milenial dan gen Z.

"Lalu pemerintah mau berharap terus kepada BI dengan skema burden sharing? Sampai kapan BI kuat beli SBN di pasar perdana?" cetusnya.

"Akan ada implikasi ke inflasi dan mengganggu neraca bank sentral. Ini tidak ada jalan keluarnya, pemerintah menganggap utang baik-baik saja, padahal jurang di depan mata," demikian Bhima Yudhistira.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya merilis total utang pemerintah di era Presiden Jokowi per Desember 2020 yakni sebesar Rp 6.074,56 triliun.

Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 38,68 persen. Utang tersebut berasal dari utang domestik ditambah utang luar negeri.

Secara tahunan rasio utang pemerintah tersebut meningkat dari level 29 persen terhadap PDB pada Desember 2019 yang lalu. []

SANCAnews – Presiden Joko Widodo meminta parlemen untuk melakukan revisi terhadap UU ITE dan menghapus sejumlah pasal karet jika hal itu merugikan rakyat.

Sebagian kalangan berpendapat bahwa seharusnya pemerintah fokus terhadap isi dan tujuan UU ITE itu berdiri yakni memberikan rasa aman kepada masyarakat ketika melakukan transaksi lewat dunia maya.

Namun, tidak sedikit pendengung atau buzzer yang kerap menjatuhkan seseorang dan kelompok tertentu di sosial media. Tak jarang mereka merusak tujuan utama pembentukan UU ITE itu sendiri, sehingga muncul usulan pembentukan RUU penertiban buzzer.

Menanggapi wacana RUU tersebut, anggota DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil memilih untuk membedah alasan buzzer kian menjamur. Menurutnya, hal itu tidak bisa dilepas dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan secara offline.

“Lapangan pekerjaan kan semakin sempit, buzzer itu kan pekerjaan. Dia mengerjakan itu, jadi dia bukan membela yang benar membela yang bayar. Itu menunjukkan bahwa negara pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga buzzer-buzzer kemudian menjadikan itu sebagai pekerjaan,” urainya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/2).

Fenomena kemunculan buzzer ini yang kemudian berakibat pada rusaknya persatuan bangsa dan disharmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sehingga, menurut Nasir Djamil, pemerintah tidak cukup meminta DPR melakukan revisi, tapi juga harus melakukan evaluasi.

“Menurut saya tidak cukup hanya meminta DPR melakukan evaluasi. Bukan begitu caranya. Caranya itu harus dievaluasi bagaimana budaya literasi di negeri ini yang harus diperkuat,” katanya.

Legislator dari Aceh ini mengatakan kementerian terkait harus fokus dengan kegiatan literasi agar rakyat santun dalam berpendapat di ruang publik.

“Jadi, kementerian-kementerian itu harus kementerian terkait harus fokus dengan kegiatan literasi itu. Intinya memang tidak ada saluran,” tandasnya. []