SANCAnews.id

Jakarta, SN – Meski dalam kondisi positif Covid-19, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo tetap menjalankan pekerjaanya. Tentunya, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan Covid-19 serta bencana alam yang terjadi di berbagai daerah.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat dihubungi Tribunnews, Rabu (27/1/2021), "Beliau masih berkoordinasi untuk pekerjaannya," ucap Wiku.

Wiku menambahkan, hingga hari ini atau lima hari setelah dinyatakan positif Corona, Doni dalam kondisi kesehatan yang baik. Doni, kata Wiku, juga sedang menjalani isolasi mandiri untuk meningkat kebugarannya, "Beliau kesehatannya dalam keadaan baik dan sedang isolasi, sekaligus meningkatkan kebugarannya," jelas Wiku.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengumumkan dirinya  positif tertular virus corona menyusul  aktivitas padat dalam sepekan terakhir memimpin penanggulangan bencana gempa bumi Sulawesi Barat dan banjir Kalimantan Selatan.

“Dari hasil tes PCR tadi malam, pagi ini mendapatkan hasil positif Covid-19 dengan CT Value 25. Saya sama sekali tidak merasakan gejala apapun dan pagi ini tetap beraktivitas normal dengan olahraga ringan berjalan kaki 8  kilometer,” kata Doni dalam keterangan pers, Sabtu (23/1/2021)

Kepala BNPB tersebut, kini tengah melakukan isolasi mandiri sambil terus memantau perkembangan penanganan Covid-19 dan penanganan bencana di berbagai daerah.

Doni yang baru kembali dari Mamuju, Sulbar, Jumat sore, menuturkan dirinya selama ini begitu disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan.

Pada Jumat sore, Doni dan seluruh staf yang mendampinginya selama kunjungan kerja di Sulbar dan Kalimantan Barat juga menjalani tes PCR. Hasilnya, satu di antara stafnya juga dinyatakan positif.

“Covid-19 ini begitu dekat di sekitar kita. Selama ini saya berusaha sekuat tenaga patuh dan disiplin menjalan protokol kesehatan dan tetap bisa tertular. Dengan kejadian ini saya meminta masyarakat agar jangan kendor dalam memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,” tuturnya. (sanca)

Jakarta, SN – Jumlah kasus Corona di Indonesia sudah mencapai lebih dari satu juta orang per Selasa (26/1/2021), tepatnya 1.012.350 orang. Hal ini sudah diantisipasi pemerintah sejak Desember lalu dengan meminta seluruh rumah sakit rujukan meningkatkan kapasitas ruang perawatannya hingga 30-40 persen.

Dalam prakteknya, menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) drg. Iing Ichsan Hanafi, hal ini tidak mudah terwujud karena pengelola rumah sakit harus memikirkan zonasi antara ruang rawat umum pasien dan pasien Covid-19.

"Belum lagi terkait infrastruktur, alat kesehatan, tempat tidur, serta sumber daya yang mumpuni untuk menangani pasien covid," terang Iing kepada tim Blak-blakan detikcom, Selasa (26/1/2021).

Sebenarnya, dia melanjutkan, sebanyak apa pun ruangan disediakan rumah sakit tidak akan cukup kalau masyarakat tidak disiplin menjalankan program 5M. Program ini maksudnya memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

Saat ini ada sekitar 2.900 rumah sakit di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 1.800 di antaranya adalah milik swasta. Dari catatan ARSSI, rumah sakit milik daerah atau swasta di wilayah Jabodetabek, tingkat okupansi (hunian) sudah lebih dari 80 persen.

Di tengah tuntutan untuk menambah kapasitas, menurut Iing yang juga Direktur Regional RS Hermina, ternyata pemerintah sejak Oktober - Desember belum membayar klaim biaya perawatan pasien Covid-19. Nilainya mendekati angka Rp 1 triliun.

"Padahal itu sangat kami butuhkan untuk operasional rutin dan menambah kapasitas seperti diminta pemerintah," kata Iing.

Di pihak lain, Iing juga meminta para pengelola rumah sakit segera membereskan berbagai dokumen yang disyaratkan agar pemerintah dapat cepat melunasi kewajibannya.

Terkait insentif bagi para tenaga kesehatan, Iing juga menyebut ada keterlambatan pembayaran. Dia berharap hal itu dapat segera dicairkan agar menambah motivasi para petugas kesehatan di lapangan. (sanca)

Jakarta, SN – DPP KNPI menantang pihak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap Permadi Arya yang dinilai telah melakukan rasisme kepada Natalius Pigai. Bahkan, pria yang kerap disapa Abu Janda merupakan orang yang pertamakali melakukan pernyataan rasis sebelum disusul oleh kelompok pendukung Jokowi lainnya.

"Kami yakin polisi akan menindak tegas Abu Janda karena ini bertentangan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika," kata Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama dalam keterangan persnya, Selasa (26/1).

Haris menilai pernyataan Abu Janda tidak mencerminkan prinsip kebhinnekaan dan tak menghargai perbedaan suku, agama ras dan antargolongan.

"Polri sebagai aparat penegak hukum jangan ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini secara cepat dan tegas," ujarnya.

Sebelumnya Abu Janda di akun Twitternya mengejek Natalius Pigai dengan sebutan evolusi. "Kau @NataliusPigai2 apa kapasitas kau? sudah selesai evolusi belom kau?” ungkap Permadi.

Haris sangat menyangkan pernyataan rasis yang dilontarkan oleh sekelompok orang yang kerap menggaungkan Pancasila.

"Meski berbeda dukungan politik. Tidak pantas melontarkan kata-kata rasis. Orang semacam Abu Janda harus segera ditangkap. Ini juga merusak citra pemerintah Jokowi," tegasnya. [gelora]