SANCAnews.id

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo yang digadang-gadang akan gantikan Kapolri Listyo Sigit (Wikipedia) 

JAKARTA — Kabar pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah beredar luas dan menjadi perbincangan hangat. Presiden Prabowo Subianto bahkan dikabarkan telah mengirimkan surat presiden, atau Surpres, kepada DPR RI.

Dua nama beredar dan disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Salah satu kandidat disebut-sebut sebagai rekan dekat Jenderal Listyo Sigit dan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.

Dua nama yang menjadi perbincangan dan disebut sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah Komjen Dedi Prasetyo dan Komjen Suyudi Ario Seto.

Berikut ini profil dua jenderal Polri yang disebut calon kuat Kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo

  1. Komjen Dedi Prasetyo

Salah satu nama yang disebut calon kuat Kapolri baru adalah Komisaris Jenderal Dedi Prastyo. Komjen Dedi saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri).

Komjen Dedi menjadi yang paling santar disebut-sebut sebagai pengganti Listyo Sigit. Ia merupakan orang yang paling dekat dengan Kapolri saat ini.

Komjen Dedi merupakan kelahiran 26 Juli 1968. Dia seorang perwira tinggi Polri yang sejak 5 Agustus 2025 mengemban amanat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ia memperistri Marta Dwi Maryani yang kini aktif sebagai ibu Bhayangkari Indonesia.

Dedi, lulusan Akpol 1990 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini adalah Inspektur Pengawasan Umum Polri.

Dedi adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) atau sekarang Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.

Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah PTIK (1999), dan SESPIM (2005).

Jenjang Karir

Pama Polda Jawa Timur (1991)

Kaur Binops Serse Polres Lamongan (1991)

Kapolsek Deket (1992)

Kasat Serse Polres Lamongan (1993)

Dantontar Akpol (1993—1995)

Dankitar Akpol (1996)

Pama Polda Metro Jaya (1996)

Kapolsek Serpong (1997)

Pama PTIK (1997—1999)

Kapuskodalops Polres Marabahan (1999)

Kapuskodalops Polres Banjar (2000)

Pama PPITK PTIK (2000—2002)

Kaur Tihorkam Ditdalpers SSDM Polri (2002)

Kaur Tandispeg Ditdalpers SSDM Polri (2003)

Kasubag Tihorkam Rowatpers SDM Polri (2004)

Sespri Wakapolri (2004—2005)

Pamen Sespim Polri (2005)

Kabag Bin Polwil Madura Polda Jawa Timur (2005)

Kakorsis SPN Mojokerto Polda Jawa Timur (2006—2007)

Kasat Serse Polwiltabes Surabaya (2007)

Kapolres Kediri Kota (2008)

Kapolres Lumajang (2009)

Kasubbagmin Set Rodalpers SDE SDM Polri1

Kasubag Jakprodiklat Bag Jakdiklat Rojiantra SDE SDM Polri (2010—2011)

Karo SDM Polda Maluku Utara (2011)

Karo SDM Polda Kalimantan Tengah (2012)

Kabagpangkat Robinkar SSDM Polri (2014)

Kabagrenmin SSDM Polri

Kabagmutjab Robinkar SSDM Polri (2016)

Wakapolda Kalimantan Tengah (2017)

Karopenmas Divhumas Polri (2018)

Karobinkar SSDM Polri (2019)

Kapolda Kalimantan Tengah (2020)

Kadiv Humas Polri (2021-2023)

Asisten SDM Kapolri (2023-2024)

Irwasum Polri (2024-2025)

Wakapolri (2025-Sekarang)

Guru Besar STIK/PTIK Lemdiklat Polri (2023-202).

JADI KANDIDAT KAPOLRI- Eks Banten Komjen Suyudi Ario Seto. Komjen Suyudi berpeluang menjadi Kapolri setelah disebut satu kandidat calon Kapolri disebut baru meraih pangkat bintang tiga  

 2.  Komjen Suyudi Ario Seto

Salah satu dari dua nama yang diajukan Prabowo adalah Komjen Suyudi Ario Seto.

Komjen Suyudi sendiri saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang masa jabatannya baru di perpanjang pada 25 Agustus 2025.

Ia telah lama malang melintang dan awal karirnya sejak tahun 1994 silam.

Suyudi, lulusan Akpol 1994 ini berpengalaman spesialis di dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang 3 ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Banten.

Selain itu juga beliau merupakan putra daerah Banten yang berasal dari Pandeglang.

Perjalanan karirnya cukup gemilang, di tahun 2014 saat Jokowi baru menjabat ia hanya seorang Kapolres Majalengka.

Namun karirnya naik pesat Dirreskrimum Polda Metro Jaya (2019) dan kepala BNN 2025. (*)

Petugas saat mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Jakarta, Jumat 12 September 2025. (BPBD DKI/BPBD DKI) 

JAKARTA — Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Jumat (12/9/2025) menyebabkan empat ruas jalan di Jakarta Selatan tergenang air dengan ketinggian air mencapai lebih dari satu meter.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Mohamad Yohan menjelaskan, hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Jakarta dan sekitarnya menyebabkan status Pos Pantau Angke Hulu dan Pos Pantau Sunter dinaikkan menjadi waspada level 3 per pukul 17.00 WIB.

“Banjir yang melanda empat RT di Jakarta Selatan memiliki ketinggian bervariasi, mulai dari 90 sentimeter hingga 1,4 meter,” ujar Yohan dikutip dari Antara.

BPBD Jakarta telah menurunkan personel untuk memantau kondisi genangan di lapangan dan berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) serta Dinas Bina Marga. Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) juga dikerahkan untuk melakukan penyedotan air.

“Kami pastikan tali-tali air berfungsi optimal. Targetnya genangan bisa surut secepat mungkin,” tambah Yohan.

Masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. Dalam kondisi darurat, warga dapat menghubungi layanan panggilan darurat 112 yang aktif selama 24 jam.

Berikut wilayah yang masih terdampak banjir hingga pukul 19.00 WIB:

 - Kelurahan Cilandak Barat: 1 RT

   Ketinggian: ± 90 cm

   Penyebab: Hujan lebat dan luapan Kali Krukut

 - Kelurahan Cilandak Timur: 3 RT

   Ketinggian: 90 cm – 1,45 m

   Penyebab: Hujan lebat dan luapan Kali Krukut. (berita1)

Presiden Prabowo dalam satu kesempatan bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: net) 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait calon Kapolri. Beredar kabar bahwa dua jenderal bintang tiga telah diusulkan: seorang jenderal senior dan seorang jenderal muda.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul meyakini Prabowo kemungkinan akan menunjuk sosok yang lebih senior dari Kapolri saat ini, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Jenderal senior, kata Adib, dibutuhkan untuk mengawasi reformasi kepolisian yang saat ini sedang digulirkan oleh Presiden Prabowo, yang merupakan harapan masyarakat luas.

“Prabowo condong akan memilih figur yang senior. Ini entry point dalam upaya mengawal agenda reformasi Polri,” kata Adib saat dihubungi redaksi, Jumat malam 12 September 2025.

“Kalau gitu yang berpeluang besar saya kira yang lagi ramai sekarang. Dedi Prasetyo, dia Akpol 1990, sekaligus akademisi,” tambah Adib seperti dilansir RMOL.

Disisi lain menurut Adib, Prabowo memiliki tipikal yang sangat menghormati rantai komando di setiap angkatan bersenjata termasuk institusi Polri. Adib meyakini, Prabowo tidak akan meniru Jokowi yang melangkahi sejumlah angkatan ketika memilih Listyo Sigit sebagai Kapolri.

“Tidak akan diulang oleh Prabowo. Saya kira Prabowo tidak akan mengikuti cara Jokowi,” ujar Adib.

Dari informasi yang dihimpun redaksi, dua nama jenderal bintang tiga yang diberikan Prabowo kepada DPR ialah Komjen Dedi Prasetyo, yang saat ini menjabat sebagai Wakapolri.

Dedi merupakan alumni akademi kepolisian tahun 1990, ia adalah orang di institusi kepolisian yang diberikan tanggung jawab untuk mewujudkan target pemerintah dalam swasembada jagung dan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung program Makan Bergizi Gratis.

Sebelum menjadi Wakapolri, Dedi pernah menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Sementara satu nama lain kabarnya adalah Suyudi Ario Seto, yang baru tadi siang mendapat satu bintang lagi usai upacara korps raport di rupatama Mabes Polri. Suyudi merupakan Akpol 1994 yang saat ini dipercaya menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). **

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Ricardo/JPNN.com 

JAKARTA — Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi kepolisian yang disampaikan kepada tokoh Gerakan Hati Nurani Nasional turut dikomentari para pengamat.

Salah satu pengamat, Selamat Ginting, seorang analis politik dan militer, menyatakan bahwa keinginan Presiden Prabowo untuk mereformasi kepolisian mengisyaratkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan segera diganti.

Menurut analisis Selamat Ginting, Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga akan terkena dampak perombakan kabinet pada Oktober mendatang.

"Oktober sudah pasti (Kapolri Jenderal Listyo Sigit) kena reshuffle," kata Selamat Ginting dikutip dari video singkat yang diunggah Nusa Update, Jumat (12/9/2025).

Selamat Ginting menduga Kapolri Listyo Sigit tidak bisa lagi mengendalikan anak buahnya di lapangan, sehingga terjadi kasus kerusuhan di sejumlah wilayah yang berakibat jatuhnya korban jiwa. "Kalau bisa, tentu tidak sebesar kemarin," kata Ginting.

Bahkan, kata Ginting, merebak di jalan-jalan utama kota besar tulisan ACAB (All Cops Are Bastards) yang merujuk pada polisi. "Harusnya jadi pelajaran bagi dia. Oh sekarang polisi jadi ancaman," kata Ginting lagi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan tim atau komisi reformasi kepolisian.

Persetujuan ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan tokoh-tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) selama tiga jam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

Tokoh-tokoh tersebut terdiri dari istri Presiden ke-4 Sinta Nuriyah, eks Menteri Agama Lukman Hakim, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat, hingga Laode Syarif.

"Disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian," kata eks Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom, usai pertemuan, Kamis.

Sementara, eks Menag Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Presiden Prabowo juga menyetujui pembentukan tim investigasi independen pascademo akhir Agustus lalu.

Diketahui, Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, Rabu 27 Januari 2021. Sudah lebih 5 tahun Jenderal Listyo Sigit menjabat sebagai Kapolri. Angka tersebut tergolong cukup lama untuk jabatan sebagai kapolri. (fajar)

KontraS ungkap korban penghilangan paksa saat demo akhir Agustus di RI. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso) 

JAKARTA — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima total 44 laporan orang hilang terkait rangkaian demonstrasi akhir Agustus. Dari jumlah tersebut, 33 orang diklasifikasikan sebagai korban penghilangan paksa oleh negara.

Penghilangan paksa mengacu pada definisi yang ditetapkan dalam setidaknya dua konvensi internasional, yaitu International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED) dan Statuta Roma, yang hingga saat ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

"Kami bisa klasifikasikan bahwa ada 33 orang yang menjadi korban penghilangan paksa, sementara orang hilang itu 8 orang," ujar Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya dalam konferensi pers 'Rilis Laporan Posko Orang Hilang' di Kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (12/9).

Dimas menuturkan penghilangan paksa meliputi perampasan kemerdekaan akibat penangkapan dan penahanan dengan tidak memberikan informasi secara terang benderang kepada keluarga korban khususnya atau publik pada umumnya.

Sedangkan definisi orang hilang karena ada miskomunikasi antara pelapor dengan orang yang dilaporkan hilang selama demonstrasi maupun pasca-demonstrasi.

Hingga hari ini, masih ada tiga orang yang belum diketahui keberadaannya. Mereka atas nama Bima Permana Putra (lokasi terakhir di Glodok, Jakarta Barat) serta M. Farhan Hamid dan Reno Syahputeradewo dengan lokasi terakhir di markas Brimob, Jakarta Pusat.

"Jadi, ada miskomunikasi antara pelapor dengan orang yang dilaporkan hilang sehingga kemudian kami identifikasi bahwa 8 orang itu merupakan orang hilang yang memang murni karena akses komunikasi atau proses komunikasi yang masih belum berjalan baik dengan pihak pelapor maupun dengan keluarga," tutur Dimas.

Sebanyak 22 orang dilaporkan hilang di Jakarta Pusat dan 5 laporan di Bandung. Kemudian disusul laporan orang hilang di Bogor, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Karawang, dan satu laporan tidak teridentifikasi karena pelapor tidak melampirkan lokasi terakhir orang yang dilaporkan hilang.

Dimas menambahkan tidak semua orang hilang merupakan orang yang ikut demonstrasi.

"Ada beberapa orang yang memang terciduk atau ditangkap atau diambil karena mereka memang ikut-ikutan untuk melihat jalannya demonstrasi. Jadi, mereka bukan massa aksi secara langsung, tapi adalah orang-orang atau warga negara atau warga sipil biasa yang memang mengikuti proses atau melihat proses demonstrasi," imbuhnya.

Dimas mengungkapkan KontraS menemukan fenomena tindakan penyiksaan yang terjadi selama proses pemeriksaan dan penahanan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap massa demonstrasi.

"Ada satu orang atas nama Didik yang merupakan korban penghilangan secara paksa, lalu kemudian dilepaskan dan dibebaskan dari pemeriksaan kepolisian itu mengalami luka-luka fisik, baik itu bocor di kepala dan juga serangkaian luka fisik lainnya akibat proses-proses pemeriksaan yang dilakukan dengan menyertakan tindakan penyiksaan oleh kepolisian," ungkap dia.

Temuan lainnya adalah ada penghalangan akses informasi oleh aparat kepolisian. Kata dia, banyak penyangkalan mengenai keberadaan orang-orang yang ditangkap. Dengan kata lain, ada pembatasan akses informasi terkait dengan pelindungan hukum kepada orang-orang yang ditangkap.

"Ini merupakan salah satu elemen yang paling fundamental dalam penghilangan paksa," tandasnya.

KontraS resmi menutup posko aduan orang hilang selama aksi tanggal 25 Agustus hingga 31 Agustus 2025 pada Kamis, 11 September kemarin. (cnni)