SANCAnews.id

Ilustrasi penganiayaan. (Sumber: Poskota/Arif Setiadi) 

JAKARTA — Seorang anggota polisi lalu lintas menjadi korban pengeroyokan pengendara sepeda motor di kawasan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis, 11 September 2025.

Polisi berinisial Bripda R dan rekannya NH berupaya menghentikan dua pengendara sepeda motor muda yang melintas tanpa mengenakan helm.

Pasalnya pengendara sepeda motor tersebut dinilai secara ugal-ugalan di sekitar persimpangan Golden Truly. Ketika polisi mencoba menghentikan mereka, mereka melarikan diri ke arah Ancol.

“Saat melintas, mereka mengendarai motor dengan cara yang membahayakan. Petugas mencoba menghentikan, tapi mereka melarikan diri,” kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak saat dikonfirmasi, Jumat, 12 September 2025.

Namun, salah seorang pemotor berinisial AA, kembali ke lokasi. Bukannya menyerah, ia justru mendekati Bripda R dan langsung melayangkan pukulan bertubi-tubi ke wajah sang petugas hingga mengalami luka serius.

Beruntung pelaku bisa ditangkap setelah berusaha kabur untuk kedua kalinya.

"Korban sudah melaporkan kejadian tersebut, dan penanganan kasusnya kini berada di bawah Polsek Sawah Besar," ucapnya.

Saat ini, pelaku berinisial AA itu telah dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Ia menegaskan, pihaknya akan memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku, dan mengimbau masyarakat untuk tetap tertib serta menghormati petugas yang tengah menjalankan tugas di lapangan. (poskota)

Presiden Prabowo Subianto akan menjadi pembicara ketiga dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, pada 23 September 2025 

JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi pembicara ketiga dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 23 September 2025. Hal ini menjadi sorotan karena jarang ditempati oleh pemimpin negara nonblok.

Presiden Brasil akan menyampaikan pidato pertama, diikuti oleh Presiden Amerika Serikat sebagai pembicara kedua. Prabowo akan menyusul. Sejak berdirinya PBB, Brasil selalu berbicara pertama, sementara Amerika Serikat selalu berbicara kedua.

“Diberikan kesempatan sebagai pembicara ketiga atau berdasarkan hasil undian sebetulnya menjadi pembicara pertama karena secara default pembicara pertama selalu Brasil dan kedua adalah presiden Amerika Serikat,” jelas Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat, seperti dilansir Beritasatu.com, Kamis (11/9/2025).

Sidang Majelis Umum PBB tahun ini mengangkat tema “Better Together: 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights”. Sebanyak 193 kepala negara akan hadir menyampaikan pandangan nasional masing-masing.

Kehadiran Prabowo juga menandai kembalinya Presiden Indonesia berpidato langsung pada forum dunia ini setelah satu dekade. Sebelumnya, selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pidato di PBB selalu diwakilkan kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. **

Tangkapan layar video yang kini viral 

JAKARTA — Keberadaan pembatas beton di laut Cilincing, Jakarta Utara, telah menjadi perbincangan hangat. Para nelayan mengeluhkan keberadaan pembatas tersebut, yang menurut mereka menyulitkan mereka menangkap ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya angkat bicara terkait foto viral pembatas tersebut.

Fajar, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan terkait keluhan nelayan Cilincing. Pembangunan tersebut merupakan proyek reklamasi di wilayah PT Karya Cipta Nusantara (KCN).

"Hasilnya, proyek tersebut memiliki izin lengkap dan di lapangan pemrakarsa tidak menutup akses bagi nelayan," kata Fajar, Kamis (11/9/2025).

Dia menjelaskan, proyek tersebut merupakan pengembangan Terminal Umum yang dibangun oleh PT. KCN. Proyek ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia dengan menyediakan infrastruktur logistik yang modern dan efisien.

"Hal ini harus berjalan selaras sesuai dengan aturan dan penuh tanggung jawab," ujarnya. 

Kmenterian menegaskan akan terus mengawasi agar pelaksanaan kegiatan sesuai izin serta tidak merugikan masyarakat pesisir.

Fajar memastikan kepentingan nelayan merupakan prioritas.

"Bagi KKP, kepentingan nelayan dan kelestarian laut adalah prioritas utama," tegasnya. (fajar)

DPR Cecar Calon Hakim Agung yang Hukum Mati Ferdy Sambo. (Foto: RMOL/Faisal Aristama) 

JAKARTA — Calon hakim Mahkamah Agung, Alimin Ribut Sujono, dicecar pertanyaan seputar perdebatan yang masih berlangsung terkait hukuman mati.

Rekam jejak Alimin dalam menjatuhkan hukuman mati dalam kasus pembunuhan Ferdy Sambo telah meresahkan anggota Komisi III DPR, yang sedang melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

"Tahun berapa? Sebab saya bisa nangkap nanti kasus (Ferdy Sambo) ini," tanya anggota Komisi III Benny Kabur Harman saat uji kelayakan di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 11 September 2025.

"Ya perkara Sambo," jawab Alimin.

Kemudian Benny mengonfirmasi apakah Alimin yang memvonis hukuman mati terhadap Sambo. "Iya benar kami bertiga," timpal Alimin.

Alimin menyatakan mendukung hukuman mati. Benny lantas bertanya alasan mengapa Alimin bersikap demikian.

Alimin menjawab vonis mati dijatuhkan karena menilai tingkat kejahatan terdakwa dan pengaruhnya terhadap masyarakat umum.

"Karena tingkat kejahatannya sedemikian rupa, bagaiamana pengaruhnya juga bisa efeknya terhadap institusi, efeknya terhadap masyarakat pada umumnya, dan dilakukan oleh orang yang seharusnya tidak demikian," ujarnya.

Alimin mengaku sudah dua kali memberi vonis hukuman mati. Selain kasus Sambo, dia menjatuhkan hukuman mati untuk kasus narkotika. Ia mengaku butuh perenungan mendalam sebelum memberi vonis hukuman mati.

"Ini dari perspektif yang berbeda, ada saatnya orang dihormati karena saya berpikir bahwa orang tersebut akan tahu kapan akan mati. Ketika dia tahu kapan mati akibat perbuatannya maka dia akan memperbaiki diri," ujar Alimin. (rmol)

Litao - Silfester

JAKARTA — Publik mengkritik perilaku selektif aparat penegak hukum yang dianggap terjadi. Isu ini mencuat setelah La Lita, yang juga dikenal sebagai Litao, ditetapkan sebagai tersangka.

Seperti diketahui, Litao merupakan anggota DPRD Wakatobi dari Fraksi Hanura yang telah menjadi buronan kasus pembunuhan selama 11 tahun.

Litao resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan anak bernama Wiranto di Desa Mandati I, Kecamatan Wangiwangi Selatan, Oktober 2014 lalu.

“Iya, sudah kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Iis Kristian.

Namun di sisi lain, perhatian publik kembali mengarah pada nama Silfester Matutina, sosok yang dikenal sebagai pendukung setia Jokowi.

Silfester dinilai memiliki rekam jejak hukum yang jelas, tetapi hingga kini belum tersentuh Kejaksaan.

Silfester sempat jadi sorotan setelah menuding Partai Demokrat berada di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi serta wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di balik manuver politiknya, rekam jejak hukumnya kembali terbongkar.

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, yang dikuatkan Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung, Silfester terbukti menyebarkan informasi bohong yang mencemarkan nama baik Jusuf Kalla dan keluarga.

Dalam orasi di depan Mabes Polri pada 15 Mei 2017, Silfester menyebut, "Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kalla. Mari kita mundurkan Yusuf Kalla JK, karena JK menggunakan isu untuk memenangkan Anies-Sandi. Untuk kepentingan korupsi keluarga Yusuf Kalla.”

Pernyataan itu diputuskan sebagai fitnah. Mahkamah Agung lewat putusan kasasi tertanggal 20 Mei 2019 menolak permohonan Silfester dan memerintahkan ia menjalani hukuman penjara satu tahun.

Pakar hukum tata negara, Prof. Mahfud MD, ikut angkat suara soal ini.

“Banyak yang heran, seorang yang sudah divonis pidana penjara 1,5 tahun sejak tahun 2019 tidak dijebloskan ke penjara sampai sekarang,” kata Mahfud melalui akun X, @mohmahfudmd, awal Agustus lalu.

Mahfud menyayangkan lemahnya eksekusi hukum, padahal Kejagung punya Tim Tangkap Buronan (Tabur) yang aktif menangkap DPO hingga ke Papua.

“Ada apa sih?” ujarnya.

Mahfud juga menolak alasan damai dengan korban sebagai dalih Silfester bebas.

"Loh, proses hukum apa yang sudah dijalani? Lagi pula sejak kapan ada vonis pengadilan pidana bisa didamaikan dengan korban? Vonis yang sudah inkracht tak bisa didamaikan. Harus eksekusi,” tegasnya.

Kini, publik menunggu langkah Kejaksaan Agung. Setelah pihak Kepolisian berani menetapkan tersangka terhadap Litao, warganet mendesak Kejaksaan juga segera mengeksekusi Silfester Matutina, agar hukum tidak tampak tajam ke bawah, tumpul ke atas. (fajar)