MENGAPA rakyat marah hanya karena Rp50 juta tunjangan rumah
anggota DPR? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana. Toh, jumlah itu bagi
sebagian kalangan elit bukan sesuatu yang mengejutkan. Tapi bagi jutaan warga
Jakarta yang harus berhitung ketat antara gaji bulanan dengan biaya kontrakan,
listrik, dan harga beras, Rp50 juta adalah angka yang mencolok mata.
Bayangkan: tunjangan satu orang anggota DPR setara dengan
sepuluh kali lipat upah minimum Jakarta 2025. Sementara, rakyat kecil justru
diminta untuk “mengencangkan ikat pinggang” demi stabilitas ekonomi.
Di sinilah letak masalahnya. Rakyat tidak hanya melihat angka
Rp50 juta itu sebagai sekadar tunjangan. Mereka melihatnya sebagai simbol
ketidakadilan, simbol jarak yang semakin jauh antara perwakilannya dan tuannya.
Aksi Massa: Refleksi Ketidakpuasan Kolektif
Protes di depan Gedung DPR RI pada 25 dan 28 Agustus 2025
bukanlah insiden yang berdiri sendiri. Aksi ini adalah manifestasi dari
akumulasi kekecewaan yang sudah lama terpendam. Peristiwa ini menunjukkan
bagaimana isu-isu kebijakan, sekecil apa pun, dapat menjadi pemicu kerusuhan
sosial jika dirasakan tidak adil.
Media asing seperti Bloomberg melihatnya sebagai
"ketidakpastian atas kesehatan ekonomi Indonesia." Mereka melihat
angka-angka: inflasi yang moderat di level 3 persen. Bloomberg, dalam
laporannya dengan judul "Thousands clash with police in Jakarta as
protests intensify," menangkap esensi masalah ini dengan baik.
Meskipun inflasi nasional secara umum terbilang moderat,
laporan itu menyoroti bahwa harga-harga spesifik seperti beras dan biaya
pendidikan telah "memicu ketidakpuasan atas biaya hidup." Ini adalah
analogi yang kuat: bayangkan sebuah bejana besar. Inflasi moderat adalah
seperti air yang mengalir perlahan, tapi kenaikan harga beras dan pendidikan
adalah batu-batu besar yang dilemparkan ke dalamnya. Meskipun volume air tidak
bertambah drastis, bejana itu akan terasa semakin berat, dan pada titik
tertentu, ia akan retak.
Demikian pula dengan isu PBB. Kenaikan pajak yang mencapai
250 persen di Pati, Bone, dan Cirebon adalah contoh nyata dari bagaimana
kebijakan pemerintah yang seharusnya pro-rakyat justru menjadi beban. Reaksi
publik yang kuat, hingga memicu demonstrasi besar dan pencabutan kebijakan,
menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi pasif. Mereka memiliki kesadaran
kolektif bahwa kebijakan yang tidak adil harus dilawan.
Media Sosial dan Dinamika Protes
Pemerintah menyalahkan media sosial. Wakil Menteri Komunikasi
dan Digital, Angga Raka Prabowo, menuding ByteDance (TikTok) dan Meta sebagai
biang keladi penyebaran disinformasi dan kebencian. Memang, dari interogasi 120
pelajar yang dicegah polisi, mayoritas mengaku terprovokasi ajakan di medsos,
kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi. Tapi, apakah
itu alasan utama? Atau justru medsos menjadi cermin yang memantulkan kemarahan
nyata? Seperti api yang sudah menyala, angin dari postingan online hanya
membuatnya lebih besar, bukan menciptakannya dari nol.
Fenomena ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, media
sosial memfasilitasi komunikasi dan mobilisasi massa secara cepat, efisien, dan
tanpa hierarki formal. Namun, menyalahkan platform media sosial saja adalah
pandangan yang terlalu dangkal. Media sosial hanya berfungsi sebagai cermin
yang memantulkan kondisi sosial yang ada. Jika masyarakat tidak merasa tertekan
oleh kondisi ekonomi dan politik, ajakan di media sosial tidak akan seefektif
itu. Ini bukan tentang platform, melainkan tentang pesan yang disampaikan dan
resonansi pesan itu dengan realitas hidup masyarakat.
Dari DPR Api Menyebar
Ketika ribuan massa datang ke depan gedung DPR pada 25
Agustus 2025, mereka tidak hanya membawa spanduk. Mereka membawa amarah yang
sudah lama dipendam. Bentrokan dengan aparat pun pecah, gas air mata
berhamburan, ban-ban dibakar.
Dua hari berselang, 28 Agustus, amarah itu belum reda.
Mahasiswa dan pelajar turun lagi, menolak tunjangan rumah DPR dan menuntut
keadilan bagi guru honorer. Di situlah tragedi terjadi: kendaraan taktis Brimob
melindas seorang pengemudi ojek online hingga tewas. Bagi banyak orang, itu
bukan sekadar kecelakaan. Itu simbol betapa murahnya nyawa rakyat dibanding
kenyamanan kursi kekuasaan.
Esoknya, ribuan pengemudi ojol mendatangi Mako Brimob
Kwitang. Mereka tidak hanya marah karena satu nyawa hilang. Mereka marah karena
nyawa itu seolah dianggap sepele.
Peristiwa tragis dilindasnya seorang pengemudi ojek online
oleh kendaraan taktis Brimob adalah titik balik yang memicu gelombang kemarahan
baru. Insiden ini berkembang menambah narasi protes dari isu tunjangan DPR dan
pajak menyebar menjadi isu yang lebih memanas: tindakan represif aparat
terhadap masyarakat sipil.
Solidaritas yang muncul dari tragedi ini adalah hal yang
patut diperhatikan. Aksi para pengemudi ojol dan warga di Kwitang, yang
menuntut keadilan bagi rekan dan saudara mereka, adalah contoh bagaimana
penderitaan bersama bisa menjadi perekat yang kuat. Ini adalah bentuk
perlawanan akar rumput yang murni, lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan.
Sosialisme Kerakyatan: Jalan Keluar dari Luka Kolektif
Mengapa Sosialisme Kerakyatan relevan? Karena Sosialisme
Kerakyatan berangkat dari satu gagasan sederhana: menguatkan keadilan sosial
dan meningkatkan ekonomi kerakyatan. Keadilan sosial bukan berarti semua orang
punya jumlah uang yang sama. Tapi keadilan berarti mereka yang punya kuasa dan
privilese tidak hidup jauh di atas penderitaan rakyatnya.
Sosialisme Kerakyatan juga juga bicara bahwa ekonomi itu
jangan menguntungkan segelintir konglomerat atau pejabat, melainkan ekonomi
yang tumbuh dari rakyat: petani, nelayan, buruh, ojol, guru, pedagang kecil,
dan pelaku UMKM. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa hasil pembangunan
tidak hanya menetes ke bawah kosong, tetapi benar-benar mengalir deras ke
tangan rakyat.
Sosialisme kerakyatan bukanlah mimpi utopis atau ide asing
yang dipaksakan dari luar. Ia lahir dari kenyataan sehari-hari rakyat Indonesia
yang sejak lama mendambakan hidup lebih adil dan sejahtera.
Ketika jalan-jalan dipenuhi asap gas air mata dan kekacauan,
pertanyaan paling mendasar yang harus kita jawab adalah: Apakah kita akan terus
hidup dalam sistem yang menghasilkan ketidaksetaraan, atau kita akan bergerak
maju untuk membangun tatanan masyarakat yang lebih adil? Ini adalah pilihan
yang akan menentukan masa depan kita. **
*Penulis adalah Ketua
Angkatan Muda Sosialis Indonesia (AMSI)
Eko Patrio meminta maaf atas aksinya joget di DPR yang
menjadi viral di media sosial. (Beritasatu.com/Instagram) 
