SANCAnews.id

Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu 

JAKARTA — Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara, Muhammad Said Didu, angkat bicara terkait beredarnya pernyataan mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sofian Effendi terkait polemik ijazah Joko Widodo alias Jokowi.

Dalam pernyataan yang ditandatangani Prof. Sofian pada hari Kamis, 17 Juli 2025, beliau secara resmi mencabut semua pernyataannya dalam video tersebut. Pernyataan yang dimaksud berkaitan dengan Joko Widodo, yang bukan merupakan alumni UGM.

"Sepertinya sesuai prediksi saya tadi pagi. Tunggu perkembangan berikutnya," kata Said Didu menanggapi surat pernyataan Prof Sofian tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Said Didu mengaku mendapat kabar tentang upaya membungkam Prof Sofian atas kasus ijazah Jokowi tersebut.

"Baru saja saya dapat info dari Jogya bhw sedang terjadi upaya “pembungkaman” thdp Prof. Sofian Effendi krn buka kasus Ijazah Jokowi," kata Said Didu.

Said Didu lantas mengajak semua pihak terutama para aktivis untuk bersama-sama mendukun Prof Sofian dari upaya aparat kekuasaan untuk membungkam kasus tersebut.

"Mhn teman2 di Jogya menjaga beliau dan kita semua berikan dukungan kpd Prof. Sofian Effendi," imbuh Said Didu.

Sementara itu, pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma atau lebih dikenal dengan Dokter Tifa juga mengajak kepada Relawan Alumni Gadjah Mada Bergerak (Relagama) untuk mengecek sekaligus menjaga Prof Sofian dari upaya pembungkaman pihak tertentu.

"Teman-teman Relagama mohon check dan jaga Prof Sofyan ya…," imbuh Dokter tifa.

Penulis sekaligus aktivis kesehatan itu khawatir arsip Koran Kedaulatan Rakyat dan Bernas tertanggal 18 Juli 1980 yang raib dari semua perpustakan di Provinsi Yogyakarta juga terjadi pada mantan rektor UGM yang menyebut Jokowi tidak terdaftar sebagai alumni UGM.

"Jangan sampai beliau bernasib sama dengan Koran Kedaulatan Rakyat dan Bernas tanggal 18 Juli 1980 yang raib dari semua Perpustakaan se-Yogyakarta," sebut Dokter Tifa.

Sementara dalam surat pernyataan yang ditandatangani Prof Sofian pada Kamis, 17 Juli 2025, ia menyampaikan permintaan maaf atas video yang beredar tersebut.

“Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas,” tegasnya dalam pernyataan tertulis itu.

Sofian juga memohon agar wawancara tersebut ditarik dari peredaran dan menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak yang telah disebut dalam video tersebut.

“Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut,” tulisnya. (fajar)

Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist 

JAKARTA — Posisi mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan Jokowi, masih kuat secara politik, kendati sejumlah isu mencuat di publik, seperti dugaan ijazah palsu dan keterlibatannya dalam kasus pedagang minyak M Riza Chalid.

Pengamat Citra Institute, Efriza menilai kasus yang menyangkut nama Jokowi belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga isu-isu yang muncul hanya menggerus citra positif ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.

"Harus diakui, Jokowi hingga hari ini belum terbukti bersalah atau terlibat dalam kejahatan, sebab belum adanya vonis pengadilan, yang merubah posisi status dirinya, tetapi jika ia tercoreng citranya," ujar Efriza kepada RMOL, Kamis 17 Juli 2025.

"Misalnya, terpantulkan karena berbagai kasus seperti dugaan ijazah palsu, coba diungkap lagi kasus Riza Chalid. Dan ini akan dianggap oleh sebagian publik sebagai citra seorang mantan presiden yang tidak benar-benar bersih," sambungnya.

Menurutnya, citra negara juga tidak lantas menjadi tercoreng karena beberapa kasus hukum yang tengah berproses disebut-sebut ada keterlibatan Jokowi, dengan dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai kepala pemerintahan.

"Saat ini, fakta-fakta hukumnya belum mendukung hal itu, bahkan Jokowi tampak masih tangguh dalam menghadapi berbagai problematika yang membelitnya pasca tidak lagi menjabat sebagai Presiden," tuturnya.

Oleh karena itu, magister ilmu politik Universitas Nasional (UNAS) itu meyakini Jokowi masih tidak tergoyahkan pengaruhnya dalam dinamika politik nasional, sehingga masih belum terbukti dalam kasus-kasus hukum yang sedang berjalan.

"Jokowi memang saat ini tidak lagi menjabat, tapi ia masih memiliki pengaruh politik," demikian Efriza. (**)

Ijazah-Jokowi 

JAKARTA — Baru-baru ini, publik Indonesia kembali dikejutkan oleh pengungkapan terbaru terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Setelah pakar forensik digital Rismon Sianipar dan alumni Relagama Bergerak mendatangi kediaman Prof. Sofian Effendi, fakta-fakta baru pun muncul.

Sofian, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), mengatakan bahwa Jokowi tidak ada dalam daftar alumni 1985. Menanggapi hal ini, mantan relawan Ganjar Pranowo, Palti Hutabarat, mengatakan bahwa pernyataan tersebut mengejutkan.

"ini mengejutkan bagi kita semua," kata Palti kepada fajar.co.id, Kamis (17/7/2025).

Palti bilang, jika apa yang diungkapkan Sofian benar, maka bangsa Indonesia selama sepuluh tahun terakhir menjadi korban penipuan.

"Kalau ini benar, maka akan menjadi sebuah tragedi besar bangsa ini yang sudah kena tipu habis-habisan," tandasnya.

Sebelumnya, Sofian menyinggung dugaan manipulasi data akademik saat Pratikno menjabat sebagai Rektor UGM. Ia menyebutkan bahwa nilai akademik Jokowi kala itu berada di bawah standar kelulusan.

"Jadi pada waktu Pratikno jadi Rektor, kan dia mengatakan, dia yang menjadikan Jokowi alumni UGM," ucap Sofian.

Ia bahkan menyebut adanya dugaan perubahan nilai, penambahan dokumen skripsi, hingga rekayasa data akademik agar Jokowi bisa diakui sebagai lulusan.

“Doa aturlah semua, yang dulu nilainya itu di bawah dua IPK-nya, kemudian diubah-ubah nilai itu. Kemudian ditambah sehingga dia lulus program sarjana, dimasukkan nilainya, dan skripsinya dimasukkan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Sofian mengaku telah menelusuri langsung arsip daftar wisuda tahun 1985. Hasilnya, nama Jokowi disebut tidak tercantum.

“Kalau saya cari, minta pegawai saya untuk melihat daftar wisuda (1985), masuk gak dia? Di situ dia gak masuk, jadi gak ada namanya di wisuda tahun 1985. Artinya dia gak pernah ikut wisuda,” tegasnya. (**)

Rektor UGM periode 2002-2007 Prof Sofian Effendi (tangkapan layar Youtube) 

JAKARTA — Sempat bikin geger, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) 2002-2007, Prof. Sofian Effendi tiba-tiba mencabut semua pernyataannya terkait gelar sarjana mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, yang ada dalam video di YouTube.

Diketahui, dalam video berjudul "Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! ljazah Jokowi & Kampus UGM!", pada 16 Juli 2025, Sofian Effendi menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan karena IPK-nya kurang dari 2.

"Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran," kata Sofian dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis 17 Juli 2025.

Dalam pernyataannya, Sofian menegaskan bahwa keterangan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas.

"Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut," kata Sofian.

Lewat surat surat pernyataannya tersebut, Sofian berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih.

Berikut pernyataan lengkapnya:

Pernyataan Sofian Effendi

Terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan Judul “Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! ljazah Jokowi & Kampus UGM!” pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo, saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di Universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam

video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran.

Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut.

Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih.

Yogyakarta, 17 Juli 2025

Yang menyatakan,

Ttd

Prof. Dr. Sofian Effendi

Mantan Rektor UGM 2002-2007. (rmol)

Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean 

JAKARTA — Pakar forensik digital Rismon Sianipar mendesak Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersikap profesional dalam menangani laporan tersebut.

Rismon mengatakan, dirinya dan tim telah membuat laporan resmi ke Polda DIY terkait dugaan penyebaran informasi bohong yang dilakukan mantan Presiden Jokowi pada Selasa (15/7/2025) kemarin.

"Itu untuk mengeskaminasi, mengeksekusi hak saya sebagai warga negara yang bisa melaporkan juga," ujar Rismon kepada fajar.co.id, Rabu (16/7/2025) malam.

Penyebaran berita atau informasi bohong yang dimaksud Rismon, mengenai mantan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) yang disebut sebagai dosen pembimbing skripsi dan akademiknya.

Bahkan dalam video yang ditayangkan langsung pada 2017 lalu itu, Jokowi mengklaim bahwa Kasmudjo merupakan sosok dosen yang galak kala itu.

"Pak Kasmudjo sudah membantah, tidak ada perannya sebagai dosen pembimbing skripsi maupun akademik," ucapnya.

Rismon berharap, Polda DIY bisa menjalankan fungsinya secara netral untuk memanggil pihak-pihak terkait. Termasuk Jokowi.

"Kami berharap Polda DIY bisa menegaskan bahwa akan menegakkan hukum kepada siapapun. Memanggil pak Kasmudjo, mengambil keterangannya, dan memanggil atau meminta keterangan dari pak Jokowi," kuncinya.

Sebelumnya diberitakan, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, mengatakan bahwa laporan yang dilayangkan tersebut telah memenuhi unsur.

"Soal laporan Rismon, kalau kita bicara tentang hukum yah, saya melihat bahwa laporan terkait penyebaran informasi bohong itu memenuhi unsur," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (16/7/2025).

"Semua unsurnya terpenuhi, barang siapa dengan sengaja, di situ barang siapanya Jokowi, dengan sengaja menyampaikan itu," tambahnya.

Dikatakan Ferdinand, yang disampaikan Jokowi mengenai Kasmudjo pada 2017 lalu dibantah mentah-mentah oleh sang mantan Dosen.

"Ternyata kan yang disampaikan tentang pak Kasmudjo adalah pembimbing skripsinya kan dibantah pak Kasmudjo sekarang," Ferdinand menuturkan.

Berkaca pada keterangan Kasmudjo dalam video Rismon, Jokowi bisa dikatakan telah menyebarkan informasi yang tidak benar.

"Bahkan pada saat menyampaikan itu Jokowi masih menggunakan pin Garuda, simbol kepresidenan negara di dadanya, di jasnya," tukasnya.

"Dia menggunakan jabatannya waktu itu untuk menyebarluaskan berita bohong," sambung dia. 

Kata Ferdinand, secara hukum pidana unsur-unsurnya terpenuhi bahwa Jokowi memang dengan sengaja menyebarluaskan informasi yang tidak benar terkait dirinya.

"Saya prihatin sekali Presiden berani terbuka berbohong seperti itu. Soal laporan itu saya pikir kalau Kepolisian benar-benar bekerja profesional, maka Jokowi harus jadi tersangka," imbuhnya.

Persoalannya, kata Ferdinand, pihak Kepolisian berani atau tidak menjadikan Jokowi sebagai tersangka.

"Saya perhatikan Polisi dalam kondisi terjepit sekarang ini mengurusi soal Jokowi," terang Jokowi.

Ferdinand bilang, laporan Jokowi di Polda Metro Jaya dan Rismon di Polda DIY masing-masing memiliki potensi naik ke penyidikan dan menjadikan para terlapor tersangka.

"Saya sekali lagi mengatakan bahwa laporan Rismon itu memenuhi unsur untuk menetapkan Jokowi sebagai tersangka," kuncinya. (**)