SANCAnews.id

Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak 

JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak kembali melontarkan usulan kontroversial terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam keterangannya, Tanak menegaskan pentingnya syarat pendidikan bagi penyelidik ​​dan penyidik.

"Penyelidik dan penyidik harus berpendidikan serendah-rendahnya strata satu atau S-1 ilmu hukum sehingga seluruh aparat penegak hukum berlatar belakang pendidikan S-1 ilmu hukum,” tegas Tanak saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Menurutnya, saat ini ada ketimpangan karena penyelidik dan penyidik tidak diwajibkan memiliki latar belakang S-1 hukum, berbeda dengan profesi advokat, jaksa, dan hakim yang sudah mensyaratkan hal tersebut.

Tak hanya itu, Tanak juga menyoroti keberadaan penyidik pembantu yang dinilainya sudah tidak lagi relevan.

"Tenggang waktu penyidikan juga harus diatur dengan jelas dan tegas supaya ada kepastian hukum. Begitu juga halnya tenggang waktu proses pemeriksaan persidangan harus diatur dengan jelas dan tegas agar ada kepastian hukum bagi pencari keadilan," katanya lagi.

Ia menambahkan, kejelasan tenggat waktu juga harus mencakup tahap penuntutan agar proses hukum lebih pasti dan terukur.

Tak berhenti di situ, Tanak juga mendorong agar perlindungan terhadap pelapor dimasukkan secara eksplisit dalam revisi KUHAP.

Menurutnya, semua usulan ini menjadi mendesak karena aturan hukum acara pidana saat ini masih merupakan warisan era Orde Lama.

"Sekarang ini pada era reformasi, perkembangan dari berbagai aspek kehidupan semakin meningkat. Seiring dengan hal tersebut, sudah saatnya kita mengubah UU KUHAP untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini dan ke depan," ujarnya menegaskan.

Diketahui, saat ini pembahasan RUU KUHAP masih berlangsung di Komisi III DPR RI. (fajar)

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketahanan Nasional, Dudung Abdurrahman 

 

JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Negara, Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman menyatakan tidak berminat menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebab, nama mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu masuk sebagai bakal calon Ketua Umum PPP.

"Tapi saya belum berminat," ucap Dudung di Jakarta dikutip Jumat, 30 Mei 2025.

Dudung mengklaim baru mengetahui namanya disebut dalam bursa calon Ketua Umum PPP. Dia menegaskan bahwa saat ini tak mau berpolitik.

"Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera menggelar muktamar untuk memilih ketua umum definitif partai. Beberapa nama yang muncul berasal dari luar PPP.

"Sementara ada nama nama eksternal yang muncul ke permukaan," kata Juru Bicara (Jubir) PPP, Usman Muhammad Tokan melalui keterangan tertulis pada Rabu, 14 Mei 2025.

Usman menjelaskan bahwa beberapa nama bakal calon ketua umum (caketum) di eksternal PPP itu di antaranya Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional sekaligus mantan KSAD, Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman.

Lalu Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto.

"Nama-nama eksternal ini ada yang terdengar samar-samar, tapi ada juga yang sudah melakukan konsolidasi serta muncul bertemu dengan beberapa kawan-kawan pimpinan wilayah atau DPW PPP, dan ada juga sudah redup," kata dia.

Di sisi lain, beberapa nama dari internal PPP juga muncul seperti Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono, M Romahurmuziy, Sandiaga Salahudin Uno, Amir Uskara, dan Taj Yasin Maimoen.

"Pak Suharso Monoarfa juga punya peluang yang sama kalau beliau bersedia maju kembali," ungkapnya.

Muktamar PPP direncanakan akan digelar setelah Idul Adha 2025. Usman Tokan mengatakan bahwa jadwal muktamar itu masih tentatif. (viva)

Foto: akun X @hnirankara 

JAKARTA — Salah seorang netizen di media sosial X memberi sorotan tajam terhadap persoalan ijazah palsu Jokowi Widodo.

Akun X Preciosa Kanti lewat cuitannya mengejek gelar sarjana yang diberikan kepada Jokowi.

Melihat temuan terakhir mengenai jumlah SKS yang di lulusi oleh sang mantan Presiden, tercatat hanya 122 SKS.

Preciosa Kanti mengkritik dengan mengatakan, dari 122 SKS yang dilimpahkan, artinya belum ada skripsi dalam proses menuntaskan masa kuliah Jokowi.

“Ternyata Sarjana Muda? 😳

Kalo gitu benar tidak ada skripsi, dan hanya 122sks,” tulisnya dikutip Jumat (30/5/2025).

Ia pun mempertanyakan terkait gelar Ir yang dimiliki Jokowi yang berasal dari mana dan menurutnya jadi tanda tanya.

“Lalu, gelar ‘Ir.’ nya yang selama ini dia sandang itu dari mana ???

.

.

eeeaaaaa … ngak ada habis habisnya 🤣,” sindirnya.

Preciosa Kanti menyarankan ke Jokowi untuk bicara dan menjalani hidup sesuai dengan fakta.

Karena masalah inilah, dirinya harus menjalani hidup yang sulit dan terus berusaha untuk melakukan penyelamatan diri.

“Makanya @jokowi, hidup itu yang sesuai fakta aja. Sehingga tidak harus kepontang panting mencari penyelamatan diri.

Capek sendiri kan, sampe jerawatan 🤭,” terangnya. (fajar)

Eks / mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi/Ist 

SURAKARTA — Polemik mengenai keaslian ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik eks Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi terus bergulir, hingga menjadi bahan cibiran dan ejekan.

Bahkan mayoritas pengguna media sosial tak percaya dengan hasil uji lab Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) terkait keaslian ijazah Jokowi.

Menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pendekatan statistika, Praktisi Riset Pemasaran sekaligus Pengamat Pasar, Lisa Noviani mengungkapkan, sebanyak 94,2 persen netizen tak setuju dengan pernyataan Bareskrim Polri terkait ijazah Jokowi identik dengan aslinya.

Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi) Nurmadi H. Sumarta menilai polemik itu wajar menyusul pengakuan awal Jokowi pada 2013 di Yogyakarta, di mana Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kuliahnya kurang dari 2.

"Hal ini tentu menjadi pertanyaan, bagaimana bisa lulus dan punya ijazah UGM. Apalagi kemudian ada buku "Jokowi Undercover", dan beberapa gugatan di pengadilan belum bisa menunjukkan keaslian ijazah tersebut," kata Nurmadi dalam keterangannya, Jumat 30 Mei 2025.

Lebih lanjut, kata Nurmadi, ada yang mempertanyakan dan mencari bukti terkait masuknya Jokowi di UGM, kapan dan di mana KKN, foto ijazah yang berkaca mata, sampai susunan gigi yang berbeda.

"Sikap Jokowi yang mbulet dan bersikeras tidak mau menunjukkan ijazahnya juga menjadi aneh," kata Nurmadi yang juga dosen Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini.

Termasuk juga klaim Jokowi bahwa Kasmudjo adalah dosen pembimbing skripsinya, namun akhirnya disanggah, turut memicu kecurigaan tersendiri.

Belum lagi temuan Roy Suryo, Dokter Tifa, Rizal Fadhillah, dan Rismon Sianipar terkait skripsi yang tidak ditandatangani para penguji, dan tanggal ijazah yang mendahului tanggal skripsi. (rmol)

Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya terlihat bersulang saat makan malam dengan mengangkat gelas berisi air berwarna emas. Beberapa netizen bahkan mengatakan minuman itu mengandung alkohol.

Terkait isu di media sosial yang menarasikan adanya minuman beralkohol pada acara gala dinner Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 28 Mei 2025, pihak Istana angkat bicara.

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana membantah isu adanya minuman beralkohol dalam jamuan makan malam tersebut.

Yusuf mengatakan, minuman yang diminum Prabowo dan Macron saat makan malam itu adalah sari apel.

"Kami informasikan bahwa yang diminum beliau adalah sari apel," kata Yusuf kepada wartawan, Jumat, 30 Mei 2025.

Yusuf menjelaskan, pihak Istana tidak menyediakan minuman beralkohol dalam gala dinner Prabowo dengan Macron.

"Istana tidak menyediakan minuman beralkohol," kata Yusuf. (viva)