SANCAnews.id

Pria berkacamata ini menempel di foto ijazah Jokowi, pakar telematika sebut ini bukan wajah Jokowi. (Int) 

JAKARTA — Foto ijazah Jokowi, baik fotokopi maupun yang sudah diunggah kader PSI di media sosial, hingga kini menjadi polemik. Pasalnya, dalam foto tersebut terlihat wajah seorang pria berkacamata dan berkumis. Foto ijazah tersebut dianalisa sejumlah pihak.

Salah satunya disampaikan Pakar Telematika Roy Suryo. Ia mengatakan foto yang ada di dokumen ijazah Joko Widodo (Jokowi) bukan wajah mantan presiden ke-7 Republik Indonesia itu.

Roy menduga foto tersebut telah diedit menggunakan program aplikasi Face App untuk mengganti wajah. Hal itu dibuktikannya dengan menyandingkan foto ijazah dengan potret Jokowi saat ini.

"Jadi pas foto yang digunakan di ijazah bukan fotonya Jokowi. Saya pastikan itu bukan Jokowi, 99,9 persen itu bukan Jokowi," kata Roy Suryo dilansir dari video podcast yang kini beredar luas.

Sementara itu, mantan presiden Joko Widodo sempat menunjukkan ijazahnya kepada awak media, Rabu (16/4/2025). Namun ia tidak mengizinkan wartawan untuk mengambil gambar ijazah tersebut.

Momen tersebut terjadi sebelum Jokowi menerima perwakilan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mengajak belasan awak media untuk memasuki kediamannya di Gang Kutai Utara nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

Namun Jokowi tidak memperkenankan awak media untuk mengambil gambar dalam pertemuan tersebut. Semua wartawan diminta untuk mengumpulkan handphone dan kamera. Awak media ditemui Jokowi di ruang tamunya.

Ijazah UGM yang ditunjukkan Jokowi sangat mirip dengan gambar yang beredar di media sosial. Namun Jokowi enggan mengkonfirmasi persamaan foto ijazah yang beredar tersebut dengan miliknya.

"Saya ndak tahu (foto ijazah yang beredar)," kata dia, dilansir dari CNN, Rabu (16/4/2025).

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan tengah mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum untuk menjawab tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya. (fajar)

Doter Tifauzia Tyassumah  

JAKARTA — Epidemiolog sekaligus pegiat media sosial, dr. Tifauzia Tyassuma atau yang lebih dikenal dengan nama Dokter Tifa angkat bicara terkait polemik keaslian ijazah Presiden Joko Widodo yang kembali menjadi perbincangan hangat.

Ia menyoroti sikap Universitas Gadjah Mada (UGM), khususnya Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, yang dinilainya menunjukkan tanda-tanda tidak siap menghadapi tuntutan klarifikasi dari publik.

“Becik ketitik, olo ketoro,” kata Tifa dalam pernyataannya, menyinggung pepatah Jawa yang berarti kebaikan akan terlihat, begitu pula keburukan lambat laun akan terungkap.

Hal tersebut diungkapkan Tifa melalui unggahannya di X, @DokterTifa (15/4/2025).

Menurut informasi yang beredar, Prof Ova Emilia disebut menolak untuk menemui Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) serta perwakilan Alumni UGM yang ingin meminta penjelasan langsung terkait dugaan fraud dalam ijazah dan skripsi Jokowi.

Pertemuan hanya akan diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan dijadwalkan berlangsung di sebuah ruangan kecil di Fakultas Kehutanan UGM, bukan di Rektorat.

“Yang diterima hanya lima orang, dan bukan di ruang resmi pimpinan universitas. Ini menyiratkan ketakutan,” Tifa melanjutkan.

Ia menegaskan, tak ada orang yang takut pada kebenaran jika ia berada di pihak yang benar.

“Orang yang takut adalah mereka yang tahu ada kesalahan, atau bahkan terlibat di dalamnya,” sindirnya tajam.

Tifa juga menyayangkan sikap Prof Ova yang dinilainya bertolak belakang dengan sikap ksatria mantan Rektor UGM, Prof Sofian Effendi.

Tifa bilang, Prof Sofian menunjukkan karakter akademisi sejati dengan lurus, tajam, dan teguh di jalur kebenaran.

“Sangat disayangkan. Ini bukan cermin keberanian seorang ilmuwan,” kuncinya.

Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, turut menyoroti polemik seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

Ia menilai, isu tersebut seharusnya tidak perlu berlarut-larut jika disikapi secara terbuka.

Apalagi, baru-baru ini mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar menantang Universitas Gajah Mada (UGM) untuk mengungkap data Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jokowi.

"Polemik soal ijazah Jokowi ini kan sebetulnya hal mudah diselesaikan. Mengapa ini berlarut-larut, bertahun-tahun tidak tuntas?," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (10/4/2025).

Dikatakan Ferdinand, penyelesaian mengenai isu keaslian ijazah Jokowi sangat mudah jika ada keinginan untuk mengakhiri.

"Tidak perlu harus si A membantah, teman inilah, inilah, semuanya kan membuat semakin membuat kontroversi di tengah publik," lanjutnya.

Ferdinand mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rismon Sianipar merupakan bagian dari mencari kebenaran atas apa yang selama ini diperdebatkan.

"Karena bagaimanapun Jokowi pernah menjadi Presiden Indonesia 10 tahun. Artinya, syarat legal dia menjadi Presiden itukan dipertanyakan publik sekarang soal ijazahnya dan juga penggunaan gelar," sebutnya.

Ditekankan Ferdinand, jika saja Jokowi menggunakan gelar yang tidak sesuai dengan ijazahnya, maka ia telah melakukan tindak pidana.

"Karena kalau penggunaan gelar tidak sesuai dengan ijazah, kan itu pidana sebetulnya. Kalau memang dia tidak insinyur tapi menggunakan insinyur, itu pidana," tegasnya. (*)

Screenshot: alumni UGM yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassumah dkk

YOGYAKARTA — Sekelompok aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM) hari ini, Selasa, 15 April 2025, untuk mendesak UGM membuka secara terbuka keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

Perwakilan alumni UGM Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassumah atau yang akrab disapa Dokter Tifa akhirnya diterima oleh pihak kampus. Menurut Roy, pertemuan terbatas tersebut berlangsung menegangkan.

"Kami hampir melakukan walk out, karena tadi eskalasi cukup tinggi. Tapi kami menjaga karena kita keluarga besar," ujar Roy usai pertemuan.

Hal yang membuat Roy jengkel, adalah kehadiran sekitar 16 orang di ruangan, termasuk dua wakil rektor, dan sejumlah alumni yang disebut sebagai teman satu angkatan Jokowi.

Suasana pertemuan pun sempat memanas hingga terjadi debat dan sahut-sahutan. Dalam pertemuan tersebut, tim Roy sempat melihat skripsi milik Jokowi. Namun ia menyebut ada sejumlah kejanggalan.

"Skripsi Jokowi ada perbedaan ketikan. Batang tubuh diketik mesin ketik biasa dan di depannya itu cetakan tidak pada zamannya," ungkap Roy yang juga menyoroti tidak adanya tanggal serta tanda tangan penguji di lembar pengesahan.

Meski pihak kampus bisa menyebutkan nama dosen penguji, Roy menilai secara administratif dokumen tersebut kurang lengkap. Mereka juga mendapatkan informasi soal lokasi KKN Jokowi, namun Roy mengatakan timnya akan melakukan kroscek lebih lanjut.

Roy menyesalkan UGM yang mendapat peringkat kedua nasional dalam keterbukaan informasi, tetapi saat diminta skripsi Jokowi justru belum disiapkan.

Mengenai ijazah asli, Roy menyebut dokumen tersebut tidak disimpan di kampus dan akan dilihat langsung oleh tim mereka yang akan bergerak ke Solo pada hari berikutnya.

“Memang kita tidak bisa melihat ijazah asli karena kan ijazah tidak disimpan di kampus. Ijazah asli Insya Allah besok akan dilihat teman-teman yang bergerak ke Solo. Saya tidak bergerak Solo karena harus pulang ke Jakarta," pungkasnya. (rmol)

Tim kuasa hukum Jokowi 

JAKARTA — Tim kuasa hukum Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan mempublikasikan ijazah asli Presiden ke-7 RI tersebut kecuali ada permintaan resmi dari pihak berwenang, seperti pengadilan. Hal itu disampaikan menyusul kembali mencuatnya isu dugaan ijazah palsu milik Jokowi.

Menurut Yakup Hasibuan selaku kuasa hukum, tudingan tersebut dinilai tidak berdasar dan hanya menyesatkan publik. Ia menegaskan pihaknya menghormati proses hukum, dan akan menuruti permintaan lembaga yang berwenang apabila diperlukan.

“Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali ada permintaan dari lembaga yang berwenang secara hukum, seperti pengadilan. Kalau itu terjadi, tentu kami akan patuh dan siap menunjukkan,” kata Yakup dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (14/4/2025).

Lebih lanjut, Yakup menjelaskan bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat Jokowi menempuh pendidikan, telah sejak lama mengonfirmasi keabsahan ijazah tersebut.

Menurutnya, tidak pernah ada permasalahan administratif atau legal terkait dokumen pendidikan Jokowi.

"Ijazah itu sudah digunakan berkali-kali dalam proses pencalonan mulai dari wali kota hingga presiden, dan telah diverifikasi oleh KPUD dan KPU,” imbuhnya.

Yakup juga menekankan pentingnya prinsip hukum, bahwa pihak yang menuduh harus mampu membuktikan tuduhannya.

“Mari kita kembalikan ini kepada asas hukum: siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan,” ujarnya.

Isu tentang keaslian ijazah Jokowi sendiri sudah beredar sejak dua tahun lalu dan bahkan telah dibawa ke ranah hukum sebanyak tiga kali. Namun, seluruh gugatan tersebut sejauh ini dimenangkan oleh pihak Jokowi.

Di sisi lain, UGM melalui Dekan Fakultas Kehutanan, Sigit Sunarta, juga telah memberikan pernyataan resmi.

Dalam klarifikasinya, ia menegaskan bahwa baik ijazah maupun skripsi Jokowi adalah autentik dan dapat dipertanggungjawabkan. (ayoindonesia)

Foto coppy ijazah Jokowi-Hercules/Ist 

SURAKARTA — Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kediaman pribadinya di Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kota Solo, Selasa (15/4/2025).

Hercules tiba dengan mengendarai mobil bernomor polisi AD 1156 MK sekitar pukul 13.25 WIB. Setelah menunggu di ruang transit, Hercules langsung masuk ke kediaman Jokowi.

Hercules sempat bertemu dan berbincang cukup lama dengan Jokowi. Hercules keluar sekitar pukul 14.19 WIB, ia pun mengatakan bahwa kedatangannya ke sini hanya untuk bersilaturahmi.

"Silahturahmi saja. (Pembicaraan apa saja) Silahturahmi saja," terangnya saat ditemui, Selasa (15/4/2025).

Hercules menyebut bahwa Jokowi merupakan teman lama sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Teman lama dari zaman menjadi gubernur (DKI Jakarta)," kata dia.

Hercules pun ikut menyoroti ada pihak-pihak yang menyebut kalau ijazah Jokowi palsu. Hercules dengan tegas menyampaikan bahwa ijazah Jokowi adalah benar.

"Itu ijazah apa, ijazahnya benar kok. Itu sudah pasti ijazahnya benar, orang wali kota, gubernur, presiden kox. Ngapain sih orang-orang itu, ijazah palsu, ijazah palsu, apa," jelasnya.

Hercules menegaskan kalau memang ijazahnya palsu tidak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur, dan jadi presiden.

"Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitu lah. Intinya ijazah itu mulai dari Wali Kota Solo, berati pakai ijazah kan. Habis Wali Kota Solo jadi Gubernur DKI Jakarta pakai ijazah kan, kox sekarang baru ributin palsu-palsu, kepalanya yang palsu," papar dia.

Saat disinggung besok akan ada massa yang datang ke sini (kediaman Jokowi), Hercules menanggapi dengan santai dan menyebut bahwa negara ini adalah negara hukum.

"Negara ini, negara hukum," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pengacara yang tergabung dalam Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) resmi melayangkan gugatan ijazah palsu Jokowi.

Gugatan itu didaftarkan langsung di Pengadilan Negeri (PN) Kota Surakarta, Senin (14/4/2025) siang.

Dari pantuan Suara.com, gugatan itu sudah teregistrasi dengan nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt.

Koordinator Tim TIPU UGM, Muhammad Taufiq menjelaskan gugatan ini melibatkan beberapa pihak, termasuk KPU RI, SMAN 6 Kota Solo, dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Kami menggugat karena menemukan fakta bahwa ijazah SMA Pak Jokowi tercatat dari SMAN 6 Solo, padahal teman seangkatannya memiliki ijazah dari SMPP," kata Taufiq kepada awak media.

Dia memaparkan, SMA Negeri 6 Solo turut menjadi tergugat karena klaim mereka atas kelulusan Jokowi.

Sementara itu, KPU RI dinilai kurang cermat dalam memverifikasi data pencalonan, hanya berdasar pada fotokopi legalisir. UGM juga digugat karena mengeluarkan ijazah sarjana kepada seseorang yang ijazah SMA-nya diragukan.

Tak hanya itu, Taufiq juga menyoroti penurunan marwah UGM, yang sebelumnya dikenal tegas dalam kasus plagiarisme.

"Dulu UGM mulia, sekarang kami pertanyakan mengapa memberikan gelar kepada Pak Jokowi," ujarnya.

Menurutnya, gugatan ini juga menjadi sanggahan atas klaim kemenangan Jokowi dalam gugatan serupa di Jakarta Pusat. Taufiq menegaskan, gugatan sebelumnya tidak masuk ke pokok perkara.

"Gugatan ini adalah pendidikan bagi masyarakat, bahwa pengadilan adalah tempat mencari keadilan, bukan sekadar menang atau kalah," tegas Taufiq.

Inti dari gugatan ini adalah tuduhan bahwa Jokowi mendaftarkan diri sebagai pejabat publik dengan cara yang tidak sah.

Taufiq menyatakan, jika terbukti ijazah palsu, maka jabatan Jokowi tidak sah, dan utang negara sebesar Rp 7.000 triliun harus ditanggung pribadi. (suara)