SANCAnews.id

Prajurit TNI di Gedung DPR/MPRI-RI 

JAKARTA — Polemik mengenai rencana TNI melebarkan sayapnya ke jabatan sipil kembali menjadi sorotan. Salah satu akun X dengan nama IAKI (@__AnakKolong) mengecam keras fenomena tersebut, Selasa (26/3/2025).

Dikatakannya, penyebab utama kerusakan yang terjadi di negeri ini, termasuk hancurnya meritokrasi di TNI dan Polri, adalah sosok yang disebutnya Mulyono Fufufafa asal Surakarta.

Dalam cuitannya yang bernada satir, akun tersebut menggambarkan bagaimana perluasan peran militer ke posisi sipil bagaikan pencuri roti di supermarket yang setelah tertangkap, memaksa pemilik supermarket untuk membuat aturan bahwa roti gratis untuk semua orang.

Tidak berhenti di situ, ia juga menyindir pernyataan Kapuspen TNI yang menegaskan bahwa TNI tidak akan mengambil alih posisi sipil dan tidak ingin menjadi Badan Super Body. 

Dikatakan akun tersebut, pernyataan tersebut sama seperti seseorang yang mengharamkan babi, menolak makan daging babi, tetapi justru doyan Jamón ibérico sebuah produk olahan babi khas Spanyol.

Untuk memperkuat kritiknya, akun IAKI menyertakan gambar artikel yang berjudul 2.500 Prajurit TNI Duduki Jabatan Sipil.

Artikel tersebut menyinggung maraknya prajurit TNI aktif yang ditempatkan dalam posisi sipil, sebuah fenomena yang dianggap mengancam birokrasi dan prinsip meritokrasi di pemerintahan. 

Seperti diketahui, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial mengungkap adanya ribuan personel TNI yang saat ini menduduki jabatan sipil, sebuah praktik yang dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) TNI.

Hal ini disampaikan oleh ahli militer Imparsial, Al Araf, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Menurutnya, penempatan prajurit TNI di posisi sipil harus mengikuti ketentuan dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, yang membatasi keterlibatan militer hanya dalam beberapa sektor tertentu.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aturan ini sering kali diabaikan.

"TNI jelas hanya boleh mengisi jabatan di kementerian dalam lingkup yang sangat terbatas. Namun, data dari Babinkum TNI yang saya dapatkan ketika berada di Lemhannas pada 2023 menunjukkan bahwa ada 2.500 prajurit yang menduduki jabatan sipil," kata Al Araf.

Imparsial menegaskan bahwa kondisi ini melebihi kewenangan yang diberikan kepada TNI dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam Pasal 47 UU TNI, disebutkan bahwa personel militer hanya diperbolehkan menduduki jabatan sipil dalam sektor-sektor tertentu, seperti di Kementerian Pertahanan atau instansi lain yang berkaitan langsung dengan pertahanan negara.

"Implikasi dari praktik ini adalah terjadinya pelanggaran terhadap UU TNI. Karena dalam Pasal 47, batasan jabatan sipil yang boleh diisi oleh TNI sudah diatur dengan jelas," tegasnya.

Ia pun meminta Komisi I DPR RI untuk mengambil langkah tegas dalam mengoreksi aturan yang ada serta memastikan bahwa TNI hanya ditempatkan di sektor-sektor sipil yang memang diperbolehkan oleh undang-undang.

"Sebagai wakil rakyat, tugas Komisi I DPR adalah mengoreksi penyimpangan ini. Faktanya, UU yang ada saat ini tidak memperbolehkan TNI secara bebas masuk ke jabatan sipil," katanya.

Salah satu contoh terbaru dari praktik ini adalah pengangkatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

Padahal, jabatan tersebut secara hukum adalah jabatan sipil, bukan posisi yang seharusnya diisi oleh perwira aktif TNI.

Al Araf menilai bahwa penempatan militer di jabatan sipil semacam ini justru akan mengganggu tatanan ketatanegaraan dan merugikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah berkarier dalam birokrasi. 

"Saya banyak teman di PNS yang telah berkarier bertahun-tahun, bahkan menempuh pendidikan hingga ke luar negeri, dengan harapan bisa menjadi direktur atau dirjen. Namun, kesempatan mereka tertutup karena jabatan itu diisi oleh militer atau polisi aktif," bebernya.

Ia menegaskan bahwa tugas utama militer adalah pertahanan negara, sementara kepolisian bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keamanan dalam negeri.

Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada alasan bagi mereka untuk ikut campur dalam jabatan sipil.

"Biarkan birokrasi sipil tetap diisi oleh sipil. Militer tidak perlu masuk ke ranah ini," kuncinya. (fajar)

JAKARTA — Sutradara film dokumenter Dirty Vote Dandhy Laksono menyoroti serangan buzzer terhadap mahasiswa yang tengah giat menyuarakan penolakannya terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan.

Dikatakan bahwa serangan ini merupakan upaya untuk membungkam kritik yang disuarakan oleh mahasiswa.

“Maksud buzzer ini mau membalas seruan kembalikan TNI ke Barak (menolak Dwifungsi),” ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (26/3/2025).

Namun, Dandhy menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam advokasi di luar kampus merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek Pengabdian Masyarakat.

Ia pun membandingkan situasi ini dengan kebijakan masa Orde Baru di bawah Soeharto.

“Ide mengisolasi kampus dilakukan Soeharto lewat program NKK/BKK, 1978,” tandasnya.

Hal ini merujuk pada Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang kala itu digunakan untuk membatasi aktivitas politik mahasiswa.

Dandhy menilai bahwa upaya menekan mahasiswa dengan narasi isolasi kampus adalah langkah mundur bagi demokrasi.

Ia mengingatkan bahwa sejarah telah mencatat perlawanan mahasiswa sebagai elemen penting dalam perubahan sosial dan politik di Indonesia.

Pernyataan Dandhy Laksono itu merespon unggahan salah satu pegiat media sosial, @tekarok007. Di profilnya tertulis Jokowisme.

Dalam unggahannya, akun itu meminta agar mahasiswa dikembalikan di kampus. Dia menduga para mahasiswa yang ikut demo hanyalah massa yang dimanfaatkan pihak tertentu.

“Kembalikan Mahasiswa Ke Kampus. Ayok direalisasikan demo balik di seluruh kota di Indonesia.Pasang spanduk yang banyak, Lawan Mafia yang memanfaatkan Mahasiswa dan memaksa Maba ikut demo demi mereka jadi mahasewa

Kembalikan mahasiswa ke kampus jangan paksa mereka jadi mahasewa demi kepentingan politik para Mafia,bahkan anak SMA pun mereka ajak demo. Ayok rame-rame warga kota pasang spanduk, ”Kembalikan mahasiswa ke Kampus’ jangan mau kotanya di buat rusuh demo anarkis bayaran.

Kembalikan Mahasewa ke Kampus. Jangan rusak masa depan mereka demi kepentingan politik para Mafia. Warga seharusnya mulai memasang banyak spanduk penolakan demo anarkis di kota-kotanya, dan menolak anaknya yg kuliah dipaksa ikut demo anarkis dan brutal.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Makassar menolak RUU TNI menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis (20/3/2025) siang.

Aksi ini dilakukan karena mereka menganggap RUU tersebut sarat kepentingan dan berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Pantauan di lokasi, para demonstran membawa berbagai spanduk bertuliskan kritik terhadap RUU tersebut. Beberapa di antaranya berbunyi:

"Melawan lupa tragedi 97, Tolak RUU TNI."

"RUU TNI bikin khawatir dwifungsi ABRI hidup lagi."

"Militer tidak pernah demokratis."

"Kembalikan militer ke barak."

"Militerisasi kehidupan sipil adalah bentuk pengendalian sosial."

"Gantian aja gimana? TNI jadi ASN, sipil yang angkat senjata."

Dalam orasinya, salah satu orator menegaskan bahwa keberadaan RUU TNI ini dapat mengancam prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi 1998.

"Kita semua harus sadar bahwa RUU ini bisa membuka jalan bagi militer kembali menguasai ruang-ruang sipil. Kita menolak pengulangan sejarah kelam di mana militer memiliki peran ganda dalam pemerintahan!," seru salah seorang orator.

Mahasiswa juga menyoroti keterlibatan militer dalam kehidupan sipil sebagai bentuk pengendalian sosial yang berbahaya.

"Jangan biarkan tentara kembali masuk ke ranah sipil! Demokrasi yang kita bangun dengan darah dan air mata akan runtuh jika kita diam!" lanjutnya dengan suara lantang.

Demonstrasi ini berlangsung dengan orasi secara bergantian dari berbagai perwakilan mahasiswa.

Mereka menuntut agar DPRD Sulsel menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat dan menolak segala bentuk regulasi yang dianggap merugikan demokrasi.

Hingga siang hari, situasi aksi masih berlangsung kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian.

Sekitar satu jam menduduki DPRD Sulsel, massa aksi bergeser ke bawah flyover dan melanjutkan orasinya.

Para mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu ini dan berjanji melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak didengar. (fajar)

Buka Bersama Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu, 26 Maret 2025/Sekretariat Presiden RI 

JAKARTA — Beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto mengundang pendahulunya Joko Widodo (Jokowi) untuk berbuka puasa bersama di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 26 Maret 2025.

Menurut laporan Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Jokowi tiba di Istana melalui pintu gerbang utama sekitar pukul 17.30 WIB. Kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu disambut oleh enam pasukan Paspampres berseragam biru.

Prabowo kemudian menghampiri Jokowi dan berjabat tangan, keduanya berjalan menuju Presidential Lounge untuk memulai buka puasa bersama.

"Tampak keduanya saling menyapa dan menikmati momen kebersamaan di tengah bulan Ramadan," ungkap laporan tersebut seperti dilansir RMOL.

Prabowo dan Jokowi duduk bersama dan berbincang, menikmati hidangan berbuka puasa yang telah disiapkan.

"Acara berbuka puasa ini memberikan keduanya kesempatan untuk berbincang lebih santai, saling bertukar cerita, dan menikmati kebersamaan di tengah rutinitas keduanya," ungkap Sekretariat Presiden RI.

Setelah acara buka bersama selesai Prabowo kemudian mengantar Jokowi menuju kendaraan untuk selanjutnya meninggalkan Istana. (**)

Ilustrasi/Net 

JAKARTA — Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) David Febrian mengecam keras aksi teror berupa pengiriman kepala babi ke kantor media Tempo.

Ia menegaskan, tindakan tersebut merupakan bentuk provokasi yang tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan pers.

“Kita semua mendukung kebebasan pers, dan untuk teror-teror semacam ini jelas merupakan upaya adu domba. Ini adalah tindakan yang sengaja dibuat untuk memperkeruh situasi politik dan mengadu domba para elite politik dengan media,” ujar David dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 25 Maret 2025.

Seperti dilansir RMOL, David menyarankan agar pihak Tempo segera melaporkan kejadian ini ke kepolisian agar dapat diproses secara hukum.

“Negara kita sudah mengatur kebebasan pers, jadi tidak perlu ada keraguan terkait itu. Jika ada ancaman atau teror, cukup laporkan saja ke aparat hukum agar bisa segera ditelusuri dan ditemukan pelakunya,” tegasnya.

Kebebasan pers di Indonesia, lanjut David, telah terjamin sejak era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga saat ini di era Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak ada larangan ini dan itu sejak zaman Ibu Megawati hingga sekarang. Orang bebas saja membuat berita, jadi kalau ada yang mempertanyakan kebebasan pers, Presiden kita sangat terbuka. Jangan ragukan itu,” tutupnya. (**)

Ilustrasi kurs mata uang/Net 

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 6.161 pada perdagangan Senin, 24 Maret 2025. Artinya, indeks ini melemah 96,96 poin atau turun 1,55 persen dibanding sesi sebelumnya, menyusul pengumuman susunan lengkap pengurus Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Danantara.

Berdasarkan data RTI Infokom, nilai transaksi di pasar saham tercatat sebesar Rp14,15 triliun dengan volume perdagangan 14,65 miliar lembar saham. Dari total saham yang diperdagangkan, sebanyak 500 saham melemah, 134 saham menguat, dan 168 saham lainnya stagnan.

Dalam perdagangan hari ini, hampir seluruh sektor mengalami tekanan, dengan 10 dari 11 indeks sektoral mencatatkan pelemahan. Sektor kesehatan dan sektor barang baku menjadi yang paling tertekan dengan masing-masing turun 2,79 persen.

Sementara itu, nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan, ditutup di level Rp16.567 per Dolar AS.

Mata uang Garuda melemah 66 poin atau 0,40 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, Rupiah berada di level Rp16.561 per dolar AS pada sore hari ini.

Di kawasan Asia, pergerakan mata uang tercatat bervariasi. Baht Thailand menguat 0,19 persen, Peso Filipina naik 0,04 persen, Yuan China turun tipis 0,03 persen, Yen Jepang ambruk 0,26 persen, dan Ringgit Malaysia turun 0,37 persen.

Sementara mata uang utama juga bergerak bervariasi. Poundsterling Inggris melemah 0,22 persen, sedangkan Euro Eropa dan Franc Swiss masing-masing menguat 0,19 persen dan 0,04 persen. (rmol)