SANCAnews.id

Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf  

JAKARTA — Polemik revisi UU TNI terus bergulir di tengah masyarakat. Hal itu menjadi celah politisasi untuk menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto.

Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf mengatakan, sistem pemerintahan jangan sampai dibajak oleh hegemoni kelompok tertentu.

“Klaim legitimasi sipil lebih unggul dari militer, faktanya 27 tahun reformasi dikhianati oleh dominasi sipil. Di era kekuasaan Megawati, sejumlah aset strategis negara diobral ke asing. Konglomerat hitam diberi pengampunan, skandal BLBI ratusan triliun hingga lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia,” kata Faizal dikutip dalam akun media X pribadinya, Senin, 17 Maret 2025.

Sebaliknya lanjut dia, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa, dituding hendak menghidupkan dwifungsi ABRI atau rezim militerisme.

“Ternyata tidak. SBY hanya tergelincir soal skandal Century dan proyek mangkrak Hambalang. Tapi, sepuluh tahun kekuasaan SBY justru berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya,

Aktivis senior ini menyebut rezim SBY mampu melepas beban utang luar negeri dan konsisten membangun kultur politik yang bebas dan demokratis.

“Sebaliknya Megawati dan PDIP intensif menjalin pemufakatan dengan oligarki. Ujungnya melahirkan rezim Jokowi yang super rakus dan korup. Satu dekade kekuasaan, meninggalkan segala petaka dan kerusakan bernegara secara mengerikan,” jelasnya.

“Yakni, korupsi mengganas nyaris di seluruh sektor, mewarisi utang 10 ribu triliun, BUMN jadi sarang maling, kekayaan alam digarong, hingga UU dan konstitusi diobrak-abrik secara biadab. Tak berhenti di situ. Jokowi dan Megawati bermain drama politik. Seolah berantem, tapi di balik layar saling melindungi,” tambah dia.

Masih kata Faizal, kini pelan-pelan jejaring PDIP dan Jokowi menggiring publik membenci TNI. Pemerintahan Prabowo dan TNI ditargetkan sebagai musuh kelompok sipil.

“Mereka lupa, kekuasaan sipil ala Mega dan Jokowi justru memperalat Polri secara bringas dan sadis terhadap rakyat. Dikotomi sipil-militer harus dihentikan. Tembakan kebencian pada TNI atau Polri bukan solusi. Berpotensi menyulut konflik antar elemen bangsa. Modus licik demi menutupi aneka kejahatan oligarki, Mega, Jokowi. TNI oleng, Gibran gusur Prabowo,” tandasnya. (rmol)

Anies Baswedan/Ist 

JAKARTA — Ceramah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Masjid ITB dan UGM masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pernyataan Anies baru-baru ini sarat kritikan terhadap pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menurut Adi, kehadiran Anies di berbagai acara tetap menyedot perhatian publik dan disambut hangat. Bagi banyak orang, Anies tetap menjadi sosok yang inspiratif meski sudah tak lagi berkiprah di panggung politik.

"Sekalipun Anies itu bukan pejabat publik, bukan siapa-siapa hanya sebatas rakyat biasa tapi setiap pernyataan-pernyataan Anies itu sangat quotable, di mana selalu memancing reaksi yang terbelah ada yang pro dan kontra," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 16 Maret 2025.

Namun, di sisi lain, ia juga tak luput dari serangan balik. Banyak yang menyebutnya sebagai pengangguran politik yang sekadar mencari panggung dengan menjadikan masjid sebagai tempat menyampaikan kritiknya.

"Kenapa Anies selalu menjadi pembicaraan ya tentu tidak terlepas dari sosoknya mantan gubernur, yang kedua dinilai sebagai simbol oposisi," jelas Adi.

Terlepas dari berbagai respons yang muncul, satu hal yang pasti mantan Capres Koalisi Perubahan itu masih menjadi sosok yang berani bersuara.

"Yang paling penting adalah pikiran-pikiran kritisnya yang kemudian selalu memberikan narasi berhadap-hadapan dengan pemerintah di tengah begitu banyak kekuatan-kekuatan politik yang lebih memilih sami’na wa atho’na," tandas Adi Prayitno.

Pada saat ceramah di UGM, Anies mengungkapkan bahwa demokrasi bisa mati ketika aturan main diubah secara sepihak, lawan politik disingkirkan dari kontestasi, dan wasit (penyelenggara pemilu) dikuasai oleh pihak tertentu.

Anies juga menjelaskan bahwa demokrasi yang sehat ditandai dengan keberadaan oposisi, pembagian kekuasaan, serta kebebasan berbicara. (rmol)

by : Salamuddin Daeng/Pengamat Ekonomi

DUNIA saat ini berubah dengan cepat. Namun Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah yang lebih cepat lagi. Langkahnya sama sekali tidak terduga-duga oleh para menterinya. Sebagian besar anak buahnya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Prabowo. Ada yang mencoba menjelaskan, namun dengan tatapan mata yang kosong seperti Sri Mulyani. Tidak paham yang dimaui Presiden apa?

Sebagian yang lain mencoba memberikan pemahaman. Sayangnya yang disampaikan itu salah. Misalnya, penjelasan yang disampikan terkait dengan Danantara. Ada lagi yang mecoba memanifestasikan kebijakan Presiden Prabowo seperti launching Bank Emas. Namun penjelasan yang sangat memalukan dan konyol. Dikira Bank Emas itu seperti perusahaan pegadaian. Sungguh benar-benar menyedihkan, karena pembantu presiden gagal paham.

Dunia kini tengah menyaksikan action Presiden Amerika Serikat Donal Trump yang membuat berbagai kebijakan kontoversial. Trump memotong anggaran pemerintahnya. Termasuk memangkas berbagai bantuan luar negeri. Trump juga keluar dari berbagai kesepakatan perdagangan bebas. Langkah berikutnya, Trump memberlakukan tarif besar besar-besaran kepada negara yang menjadi pesaingnya.

Donal Trump dengan gagah dan bangga membuat berbagai kebijakan yang mengubah haluan Amerika menuju proteksionisme. Trump tidak peduli dengan tanggapan dari negara lain. Tujuannya untuk menjaga dan menyelamatkan kepentingan nasional Amerika. Untuk itu, Amerika Serikat menjalankan proteksionisme secara terbuka dan telanjang. Tanpa tendeng aling-aling. Dunia dibuat tersentak kaget.

Hampir mirip dengan Trump di Indonesia. Namun lebih tinggi dari yang dilakukan Donald Trump. Presiden Prabowo melakukukan gerakan banting setir. Benar-benar mengubah rute ekonomi Indonesia. Membuat kebijakan yang paling mendasar yang tidak pernah dilakukan sepanjang sejarah reformasi Indonesia.

Jika dilihat dari level kebijakan ekonomi, maka yang dilakukan Presiden Prabowo hari ini adalah Top of The Top Level. Benar-benar mengagetkan. Banyak pihak yang dibuat terperanga  dan tekaget-kaget antara percaya dan tidak. Para pengikutnya yang tidak paham, pasti langsung merinding dan asam lambunya naik. Penyebabnya, banyak bohir-bohir mereka yang lama bakal terkena dampak kebijakan Presiden Prabowo.

Rezim devisa yang menjadi kebanggan pamain uang kotor dibuat tidak bisa berkutik. Sebuah kebijakan yang tidak pernah terbayangkan berani dilakukan oleh pemeritah negara Republik Indonesia sejak merdeka. Selama ini Indonesia tersandera oleh rezim devisa bebas. Ketika Prabowo menghentikan rezim devisa bebas, maka berhentilah semua agenda neoliberalisme di Indonesia.

Otomatis berhenti juga kebiasaan lama menikamti liberalsiasi keuangan dan liberalsiasi perdagangan di Indonesia. Kebiasaan pencurian dan penggarongan sumber daya alam Indonesia akan terhenti. Berhenti pula berbagai korupsi dalam perdagangan bebas yang selama ini membuat Indonesia kere.

Rezim devisa bebas merupakan alat beroperasinya seluruh perampokan sumber daya alam Indonesia. Menjadi alat utama beroperasinya seluruh praktek pencucian uang di negeri ini. Selain itu, sebagai sarana yang paling penting untuk oligarki menghindari kewajiban pajak dan kewajiban keuangan kepada Indonesia.

Pantas saja Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya siap mati menghadapi para koruptor. Rupa-rupanya mereka rezim devisa bebas inilah yang dimaksud. Para bandit yang selama ini sangat berkuasa dan powerfull mengatur ekonomi Indonesia. Beraksi dengan leluasa tanpa ada yang bisa mencegah meraka. Namun kali jadi ayam sayur.

Kebijakan berikutnya yang juga berada pada level kedua bidang ekonomi adalah dideklarasikannya Danantara. Sebuah lembaga untuk mengonsentrasikan sumber daya keuangan Indoensia yang terpragmentasi. Selama ini dibelah-belah oleh para oligarki Indonesia supaya gampang dicoleng. Danantara akan melawan ketergantungan negara kepada para bandit keuangan dan modal asing.

Lembaga pembiayaan seperti Danantrara adalah pernyataan sikap Presiden Prabowo. Mengumumkan kepada dunia bahwa ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan bergantung kepada siapapun. Tidak bergantung pada uang dan pasar uang para oligarki. Tidak juga bergantung pada modal asing. Nah, Rosan Rorlani harus mengerti dan paham pesan ini. Jangan sampai bingung dan gagal paham.

Selama ini mereka para oligarki menjatah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sengaja mendesain APBN paket hemat. APBN sengaja dibuat kecil, agar ekonomi Indonesia terus menghiba kepada para bandit keuangan dan bandit sumber daya alam. Para bandit ini berkolaborasi dengan para pengambil keputusan di bidang moneter dan keuangan. Targetnya membuat APBN dengan paket hemat.

Bayangkan saja. Daya keruk oligarki terhadap sumberdaya alam yang naik berkali-kali lipat. Sumberdaya alam yang diekspor ke luar negeri mendapatkan segudang dollar. Sayangnya, setoran mereka kepada APBN tetap seupil. Tidak berubah dan bertambah dalam satu dekade terakhir. Mengapa demikian? Semua itu berkat bantuan dari para penguasa moneter dan para penguasa pajak Indonesia.

Danantara adalah kekauatan ekonomi besar yang baru. Gabungan kekuatan moneter dan fiskal yang akan menghentikan para bandit keuangan dan bandit sumber daya alam ini. Danantara memang pada ujungnya akan lebih besar dari APBN Indonesia selama ini. Lebih besar daya dobraknya dari otoritas moneter manapun di Indonesia.

Kebijakan ketiga adalah Prabowo memotong anggaran negara atas nama "efisensi". Tidak ada yang menyangka kebijakan ini berani diambil Presiden Prabowo. Selama ini ekomomi dipaksa berada dalam keyakinan bahwa APBN harus selalu defisit. Kalua tidak defisit, maka target pertumbuhan ekonomi tidak dapat diraih. APBN harus bergantung pada pembiayaan tambahan dari luar pajak, yaitu utang utang dan utang. Tanpa pembiayaan utang, maka ekonomi tidak dapat tumbuh.

Semua logika pembenaran agar APBN tetap bikin utang dibangun. Tujuannya, agar pemerintah terus mengambil utang jumbo. Kalau bikin utang, maka para makelar utang dan makelar proyek APBN bernyanyi dengan judul lagu ‘’disini senang disana senang’’. Sekarang sori ye, sori ye kata Presden Prabowo. APBN yang sudah diijon oleh para makelar proyek dan makelar utang di APBN dibuat tidak berkutiik.

Para makelar ijon APBN yang dananya telah dipotong di awal, mendadak banyak yang mengalami vertigo. Para politisi dan makelar sebentar lagi berhadapan dengan para penagih utang. Akan ditagih uang yang sudah diijonkan untuk APBN. Kapan proyek APBN yang sudah diijon itu mereka dapat. Apalagi Prabowo telah mengehentikan semua praktek ijon APBN. Langkah efisiensi akan terus dilakukan sampai lima tahun ke depan untuk memotong kebiasaan ijon proyek APBN.

Para ekonomi dan pengamat yang jernih tahu kalau semua kebijakan Presiden Prabowo akan menghempaskan para oligarki dari puncak dominasi mereka selama ini. Semua orang juga tau bahwa kebanyakan penyelengara negara kita telah hidup dalam pemahaman yang sama bahwa ekonomi Indonesia adalah pasar bebas. Kekuatan ekonomi adalah pajak dan utang. Sementara stabilitas ekonomi adalah nilai tukar.

Semua instumen yang nyata-nyata adalah persepsi, dipandang sebagai kenyataan. Anehnya, dipaksa untuk harus diikuti. Untuk merealisasikan persepsi itu, maka harus ciptakan utang uatang dan utang di APBN.  Sekarang mereka melihat Presiden Prabowo dengan tatapan mata yang kosong. Perasaan mereka hancur seperti hancurnya para bohir oligarki. Para pejabat meneter dan keuangan Indonesia terperanga antara percaya dan tidak kepada Presdein Prabowo. Baru sadar kalau Presiden Prabowo paham dan khatam tenta masalah moneter dan fiskal.

Menghadapi situasi ini, Presiden Prabowo harus membuat pasukan yang kuat menghadapi dewa linglung ini. Bukan saja para oligarki yang linglung. Penguasa moneter dan fiskal sudah mersa aman dan nyaman selama ini juga lingling. Untuk itu, Presiden Prabowo perlu dan segera siapkan pasukan pemukul, sekaligus pasukan untuk bertahan. Para dewa moneter, fiskal dan sumberdaya alam memang linglung. Namun mereka juga menyiapkan serangan balik dadakan. (*)

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (akun X (@TheEagle_BEN)  

JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Mayjen Novi Helmy dan Irjen Kementerian Pertanian Mayjen TNI Irham Waroihan akan mengundurkan diri dari keanggotaan TNI.

Saat ini, keduanya masih menjalani tugas militer aktif, meskipun pernah bertugas di jabatan sipil atau publik. Agus Subiyanto mengatakan akan memastikan keduanya mengundurkan diri dari tugas aktif.

“Ya, harus menunggu mundur, mundur, nanti akan mundur dari kedinasan aktif,” ujar Jenderal Agus.

Lebih lanjut, ia menyebut prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Dalam ketentuan tersebut, prajurit TNI aktif hanya diperbolehkan menduduki 10 jabatan sipil tertentu dan tidak termasuk Bulog dan Kementerian Pertanian.

“Apabila TNI aktif menduduki di kementerian, lembaga akan pensiun dini, akan mengundurkan diri dari kedinasannya,” tuturnya.

Hal ini juga sesuai dengan UU TNI, terdapat 10 jabatan yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, yaitu, Kantor yang membidangi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung.

Namun, Dirut Bulog Mayjen Novi Helmy dan Irjen Kementan Mayjen TNI Irham Waroihan, masih menunggu hasil revisi Undang-undang TNI yang sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR. (fajar)

by : Tony Hasyim/Wartawan Semior FNN

“Negara ini mau dibawa kemana sih sama Prabowo?" Itu pertanyaan kawan saya, seorang praktisi ekonomi senior, yang lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) tahun 80-an.

Pasalnya, dia tergagap-gagap mengikuti sepak terjang Prabowo di sektor ekonomi. Setelah membentuk lembaga pembiayaan “Danantara” yang sudah kontroversial, Prabowo mau meluncurkan program lebih kontroversial lagi, yaitu Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MM).

Dia mengibaratkan, dalam perang ekonomi global yang sedang berkecamuk saat ini, Prabowo mau menunggangi dua kuda perang sekaligus. Danantara adalah kendaraan perang "state capitalism". Sedangkan Kopdes MM adalah kendaraan "state socialism". Apa bisa Prabowo menungganginya dua-duanya sekaligus?

"Bisa dong!" kata saya. Dua kuda perang itu bisa diatur tandem menarik Prabowo di atas kereta perangnya (chariot). Begitu logika sederhana saya. Dua kuda ini pasti bergerak sesuai arahan kusir dia atas kuda perang itu.

Danantara, adalah Sovereign Wealth Fund (SWF) versi Indonesia. Kita mudahkan saja sebagai "dana abadi nusantara". Yaitu sebuah badan pengelola modal dan asset senilai Rp 14.000. Danantara ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan nasional diluar pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Danantara berkarakter “state capitalism”, karena negara ikut bermain di pasar untuk melipatgandakan modal dan assetnya. Negara bermain di pasar modal. Melakukan  investasi langsung dan aktivitas usaha yang berorientasi profit untuk negara.

Rosan Roeslani, seorang "kapitalis tulen" sudah ditunjuk menjadi Chief Executive Officer (CEO) Danantara. Dia Rosan sudah kenyang pengalaman di belantara bisnis global. Dia memang dikenal "ahli patgulipat" saham. Jadi orangnya sudah cocok.

Sedangkan Kopdes Merah Putih, sudah jelas kendaraan perang sosialisme. Kopdes MM ini adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya dan aktivitas usaha mengandalkan partisipasi masyarakat.

Indonesia ada tiga entitas bisnis yang berjalan. Pertama swasta, termasuk  di dalamnya para konglomerasi. Kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari BUMN kelas gurem sampai superholding ada. Ketiga, adalah koperasi, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD) hingga "koperasi swasta" yang hidup dan dibiayai secara mandiri oleh masyarakat.

Konsep Kopdes MM ini mirip dengan KUD yang terkenal di jaman Pak Harto. Meskipun anggotanya masyarakat desa, tetapi pemerintah pusat melakukan "intervensi". Pusat terlibat dalam bentuk modal, penyuluhan dan pengawasan. Perangkat Pemerintah  Daerah (Pemda) yang dilibatkan adalah Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), Dinas Pertanian, Dinas perindustrian Perdagangan, dan segala dinas perpanjangan tangan pusat yang ada di daerah.

Para petani, nelayan, peternak, usaha kecil pedesaan menjadi anggota di Kopdes MM. Ikut menanam modal semampunya. Kemudian menyuplai hasil kerjanya ke Kopdes MM. Mereka tidak perlu khawatir produknya tidak terserap pasar, karena dulu ada Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai "offtaker". Kabarnya Bulog yang ada sekarang, akan dirombak menjadi Bulognas yang berperan seperti dulu lagi.

Dulu, pemerintah bisa mengontrol stok barang dan harga sembako. Termasuk pupuk dan sarana pertanian, perikanan dan peternakan karena eksistensi KUD ini. Stok barang dan harga sembako diumumkan setiap pekan oleh Menteri Penerangan di layar TVRI. Sumber data utama dari KUD ini. Sekarana karena kurang mendapat perhatian, maka pemerintah sudah sangat kesulitan untuk mengendalikan harga-harga barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pada masa kejayaannya dulu, KUD mencapai 9.436 unit. Sekarang tinggal 4.000-an saja yang aktif. Sisanya lagi hidup segan mati tak mau, atau mati suri pelan-pelan. Namun kantor-kantor Induk Kopreasi (Inkud) di tingkat nasional dan Pusat Koperasi Unit Desa di tingkta provinsi masih eksis saat ini. Meski ruang bisnisnya terbatas.

Nah, Prabowo ingin menghidupkan lagi KUD dengan nama lain. Nantinya jauh lebih masif. Karena Kopdes MM rencananya dibentuk di 70.000 Desa. Diproyeksikan setiap Kopdes MM dapat melakukan perputaran ekonomi senilai Rp 7 miliar setiap tahun. Nanti ada perputaran uang Rp 490 triliun setiap tahun di desa-desa.

Dari mana modal awal untuk menggerakan Kopdes MM ini? Bisa jadi dari Danantara. Mungkin salah satu bank di bawah Danantara. Bisa jadi Ban rakyat Indonesia (BRI)  yang sudah mengakar kuat di pedesaan. BRI akan menjadi pendukung modal sekaligus penasehat bisnis koperasi tingkat desa ini.

Konsep Kopdes MM ini sedang dimatangkan. Mudah-mudahan saja dapat diresmikan secepatnya. Catatan penting adalah CEO Kopdes MM nanti harus sosok yang sudah mahir dalam bisnis koperasi. Jangan asal-asalan. Menjiwai gerakan dan masyarakat koperasi Indonesia. Paling kurang sama dengan CEO Danantara.

Kembali ke pertanyaan awal. Jadi mau dibawa kemana perekonomiuan negara ini oleh Prabowo? Sebenarnya Prabowo hanya ingin menggerakan perekonomian Indonesia sesuai dengan perintah pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Tidak khusus state capitalism. Bukan juga state socialism. Namun menggabungkan kedua mazhab ekonomi tersebut dalam wadah baru perekonomian, yaitu “Ekonomi Pancasila”. 

Danantara dan Kopdes MM dibentuk Prabowo berdasarkan semangat koperasi, yaitu gotong royong. Langkah ini menggabungkan prinsip state socialism and state capitalism yang secara implisit diuraikan dalam pasal 33 UUD 1945. Namun jalan yang ditempuh Prabowo ini pasti tidak mudah.

Perekonomian nasional kita sudah terlanjur dikuasai oleh kapitalisme swasta (private capitalism). BUMN juga sudah terlanjur dikangkangi oleh kepentingan kapitalis swasta. Minyak di Pertamina disuplai oleh swasta. Bahan bakar Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga disuplai oleh swasta. Saham perbankan bank-bank plat merah juga sudah terlanjur dilepas ke pasar modal.

Perekonomian nasional kita sebenarnya sudah disandera oleh kepentingan oligarki swasta asing dan domestik. Prabowo tentu berontak menyasikan kenyataan ini. Dia lalu menemukan solusi praktis dan cepat lewat kehadiran Danantara dan Kopdes MM. Banyak pihak yang bengong dan terheran-heran.

Makanya, tidak heran banyak juga yang protes Prabowo menarik tujuh BUMN dengan asset raksasa ke dalam Danantara. Sebuah super holding investasi langsung di bawah kendali Presiden memang sudah sulit untuk dijadikan barang bancakan lagi. Karena segala aktivitas dan ekspansi bisnisnya harus sesuai program Presiden.

Mendengar cerita saya seperti itu, kawan saya yang juga pemain besar di pasar modal ini langsung nyeletuk. "Kalo gitu, gue dukung Prabowo. Dia sedang merevolusi perekonomian kita," katanya. (*)