SANCAnews.id

by : Tony Hasyim/Wartawan Semior FNN

“Negara ini mau dibawa kemana sih sama Prabowo?" Itu pertanyaan kawan saya, seorang praktisi ekonomi senior, yang lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) tahun 80-an.

Pasalnya, dia tergagap-gagap mengikuti sepak terjang Prabowo di sektor ekonomi. Setelah membentuk lembaga pembiayaan “Danantara” yang sudah kontroversial, Prabowo mau meluncurkan program lebih kontroversial lagi, yaitu Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MM).

Dia mengibaratkan, dalam perang ekonomi global yang sedang berkecamuk saat ini, Prabowo mau menunggangi dua kuda perang sekaligus. Danantara adalah kendaraan perang "state capitalism". Sedangkan Kopdes MM adalah kendaraan "state socialism". Apa bisa Prabowo menungganginya dua-duanya sekaligus?

"Bisa dong!" kata saya. Dua kuda perang itu bisa diatur tandem menarik Prabowo di atas kereta perangnya (chariot). Begitu logika sederhana saya. Dua kuda ini pasti bergerak sesuai arahan kusir dia atas kuda perang itu.

Danantara, adalah Sovereign Wealth Fund (SWF) versi Indonesia. Kita mudahkan saja sebagai "dana abadi nusantara". Yaitu sebuah badan pengelola modal dan asset senilai Rp 14.000. Danantara ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan nasional diluar pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Danantara berkarakter “state capitalism”, karena negara ikut bermain di pasar untuk melipatgandakan modal dan assetnya. Negara bermain di pasar modal. Melakukan  investasi langsung dan aktivitas usaha yang berorientasi profit untuk negara.

Rosan Roeslani, seorang "kapitalis tulen" sudah ditunjuk menjadi Chief Executive Officer (CEO) Danantara. Dia Rosan sudah kenyang pengalaman di belantara bisnis global. Dia memang dikenal "ahli patgulipat" saham. Jadi orangnya sudah cocok.

Sedangkan Kopdes Merah Putih, sudah jelas kendaraan perang sosialisme. Kopdes MM ini adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya dan aktivitas usaha mengandalkan partisipasi masyarakat.

Indonesia ada tiga entitas bisnis yang berjalan. Pertama swasta, termasuk  di dalamnya para konglomerasi. Kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari BUMN kelas gurem sampai superholding ada. Ketiga, adalah koperasi, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD) hingga "koperasi swasta" yang hidup dan dibiayai secara mandiri oleh masyarakat.

Konsep Kopdes MM ini mirip dengan KUD yang terkenal di jaman Pak Harto. Meskipun anggotanya masyarakat desa, tetapi pemerintah pusat melakukan "intervensi". Pusat terlibat dalam bentuk modal, penyuluhan dan pengawasan. Perangkat Pemerintah  Daerah (Pemda) yang dilibatkan adalah Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), Dinas Pertanian, Dinas perindustrian Perdagangan, dan segala dinas perpanjangan tangan pusat yang ada di daerah.

Para petani, nelayan, peternak, usaha kecil pedesaan menjadi anggota di Kopdes MM. Ikut menanam modal semampunya. Kemudian menyuplai hasil kerjanya ke Kopdes MM. Mereka tidak perlu khawatir produknya tidak terserap pasar, karena dulu ada Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai "offtaker". Kabarnya Bulog yang ada sekarang, akan dirombak menjadi Bulognas yang berperan seperti dulu lagi.

Dulu, pemerintah bisa mengontrol stok barang dan harga sembako. Termasuk pupuk dan sarana pertanian, perikanan dan peternakan karena eksistensi KUD ini. Stok barang dan harga sembako diumumkan setiap pekan oleh Menteri Penerangan di layar TVRI. Sumber data utama dari KUD ini. Sekarana karena kurang mendapat perhatian, maka pemerintah sudah sangat kesulitan untuk mengendalikan harga-harga barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pada masa kejayaannya dulu, KUD mencapai 9.436 unit. Sekarang tinggal 4.000-an saja yang aktif. Sisanya lagi hidup segan mati tak mau, atau mati suri pelan-pelan. Namun kantor-kantor Induk Kopreasi (Inkud) di tingkat nasional dan Pusat Koperasi Unit Desa di tingkta provinsi masih eksis saat ini. Meski ruang bisnisnya terbatas.

Nah, Prabowo ingin menghidupkan lagi KUD dengan nama lain. Nantinya jauh lebih masif. Karena Kopdes MM rencananya dibentuk di 70.000 Desa. Diproyeksikan setiap Kopdes MM dapat melakukan perputaran ekonomi senilai Rp 7 miliar setiap tahun. Nanti ada perputaran uang Rp 490 triliun setiap tahun di desa-desa.

Dari mana modal awal untuk menggerakan Kopdes MM ini? Bisa jadi dari Danantara. Mungkin salah satu bank di bawah Danantara. Bisa jadi Ban rakyat Indonesia (BRI)  yang sudah mengakar kuat di pedesaan. BRI akan menjadi pendukung modal sekaligus penasehat bisnis koperasi tingkat desa ini.

Konsep Kopdes MM ini sedang dimatangkan. Mudah-mudahan saja dapat diresmikan secepatnya. Catatan penting adalah CEO Kopdes MM nanti harus sosok yang sudah mahir dalam bisnis koperasi. Jangan asal-asalan. Menjiwai gerakan dan masyarakat koperasi Indonesia. Paling kurang sama dengan CEO Danantara.

Kembali ke pertanyaan awal. Jadi mau dibawa kemana perekonomiuan negara ini oleh Prabowo? Sebenarnya Prabowo hanya ingin menggerakan perekonomian Indonesia sesuai dengan perintah pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Tidak khusus state capitalism. Bukan juga state socialism. Namun menggabungkan kedua mazhab ekonomi tersebut dalam wadah baru perekonomian, yaitu “Ekonomi Pancasila”. 

Danantara dan Kopdes MM dibentuk Prabowo berdasarkan semangat koperasi, yaitu gotong royong. Langkah ini menggabungkan prinsip state socialism and state capitalism yang secara implisit diuraikan dalam pasal 33 UUD 1945. Namun jalan yang ditempuh Prabowo ini pasti tidak mudah.

Perekonomian nasional kita sudah terlanjur dikuasai oleh kapitalisme swasta (private capitalism). BUMN juga sudah terlanjur dikangkangi oleh kepentingan kapitalis swasta. Minyak di Pertamina disuplai oleh swasta. Bahan bakar Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga disuplai oleh swasta. Saham perbankan bank-bank plat merah juga sudah terlanjur dilepas ke pasar modal.

Perekonomian nasional kita sebenarnya sudah disandera oleh kepentingan oligarki swasta asing dan domestik. Prabowo tentu berontak menyasikan kenyataan ini. Dia lalu menemukan solusi praktis dan cepat lewat kehadiran Danantara dan Kopdes MM. Banyak pihak yang bengong dan terheran-heran.

Makanya, tidak heran banyak juga yang protes Prabowo menarik tujuh BUMN dengan asset raksasa ke dalam Danantara. Sebuah super holding investasi langsung di bawah kendali Presiden memang sudah sulit untuk dijadikan barang bancakan lagi. Karena segala aktivitas dan ekspansi bisnisnya harus sesuai program Presiden.

Mendengar cerita saya seperti itu, kawan saya yang juga pemain besar di pasar modal ini langsung nyeletuk. "Kalo gitu, gue dukung Prabowo. Dia sedang merevolusi perekonomian kita," katanya. (*)

Kolonel KKO Bambang Widjanarko 

JAKARTA — Kisah Kolonel Bambang Widjanarko kembali menjadi perhatian di tengah polemik prajurit aktif yang saat ini menduduki jabatan sipil. Terutama jika dikaitkan dengan jabatan Teddy Indra Wijaya, mantan ajudan Prabowo Subianto yang kini menjabat Sekretaris Kabinet Presiden Prabowo. Teddy baru saja naik pangkat dari mayor menjadi kolonel.

Pemilik nama lengkap Kolonel KKO (Purn) Drs. Geraldus Bambang Setijono Widjanarko adalah mantan ajudan pribadi Presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Ia menjadi ajudan pribadi Soekarno pada tahun 1960-1965. Purnawirawan KKO (sekarang Korps Marinir) itu pernah ditawari kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal oleh Soekarno. Namun, ia menolak karena khawatir melanggar aturan dan menjadi bahan ejekan.

Saat itu, Bambang memiliki beberapa kesempatan untuk masuk Sesko TNI, namun tidak diizinkan oleh Soekarno. Hingga akhirnya Soekarno menawarkan bahwa dirinya bisa naik pangkat tanpa harus masuk Sesko.

“Siapa bilang bahwa hanya lulusan Sesko yang bisa jadi jenderal? Yang mengangkat orang jadi jenderal adalah saya, Pangti ABRI. Kamu sekarang berpangkat Kolonel, nanti bulan Agustus saya naikkan pangkatmu jadi Brigjen. Menurut saya tanpa masuk Sesko, kamu memang telah pantas jadi Brigjen mengingat prestasi dan dedikasimu," kata Bung Karno ketika berbincang dengan ajudannya Kolonel Bambang, seperti ditulis Bambang dalam buku Sewindu Dekat Bung Karno.

Presiden Soekarno terkejut mendengar penolakan Bambang. Setelah dijelaskan panjang lebar, Presiden Soekarno memahaminya.

Presiden Soekarno memerintahkan agar Pangal dan Panglima KKO tidak lagi mengeluarkan keputusan Bambang masuk Sesko.

Presiden Soekarno menegaskan bahwa Bambang adalah perwira yang baik dan masih memerlukannya sebagai ajudan.

Dia sempat ditawari kembali masuk Sesko oleh pimpinan TNI tapi Bambang memilih tetap menjadi ajudan Presiden Soekarno karena tidak elok meninggalkan Presiden Soekarno yang sedang menghadapi cobaan berat.

Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting memuji sikap Bambang Widjojanto tersebut.

Selamat Ginting menyebut Bambang mengaku tak berhak menggunakan pangkat itu tanpa mengikuti prosedur yang ada.

“Kenapa, saya belum Sesko pak. Saya malu presiden, karena saya belum sesko, teman-teman saya nanti menertawakan saya, malu saya menggunakan pangkat jenderal. Saya tidak berhak,” tutur Ginting seolah meniru perkataan Bambang Widjanarko.

Jika dibanding lagi dengan Teddy, kenaikan pangkatnya terlalu cepat. Apalagi teman-teman seangkatannya baru menjadi mayor 1 April 2025 mendatang.

Dia menyoroti Teddy yang tiba-tiba menjadi mayor dan letkol, itu dua kenaikan yang aneh kata dia.

“Karena untuk menjadi mayor paling cepat 14 tahun kalau sudah di kelapa dua. Kalau tidak, 16 tahun, 18 tahun. Jadi ada aturan,” jelas mantan bankir ini. (*)

Jeffrie Geovanie/Net 

JAKARTA — Isu Menteri BUMN Erick Thohir yang digantikan oleh salah satu pendiri Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jeffrie Geovanie menuai pro dan kontra. Pasalnya, Jeffrie Geovanie sangat dikenal sebagai loyalis Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpendapat, jika rumor tersebut benar, maka tidak akan menguntungkan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau ini benar terjadi, maka semakin banyak loyalis Jokowi yang berada di kabinet Prabowo Subianto,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu 15 Maret 2025.

Menurut Jamiluddin, jika Jeffrie Geovanie menggantikan posisi Erick Thohir, secara politis itu semakin mengindikasikan bahwa Prabowo terkesan masih dalam kendali Jokowi.

Persepsi ini menguatkan penilaian banyak pihak, pemerintahan Prabowo rasa Jokowi.

“Hal itu tentu tidak menguntungkan bagi Prabowo. Sebab, Prabowo hanya dinilai sebagai perpanjangan tangan Jokowi,” kata Jamiluddin. (*)

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut buka suara mengenai isu penempatan personel TNI aktif pada jabatan sipil di kementerian atau lembaga negara non militer. (TNI AD) 

JAKARTA — Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut buka suara mengenai isu penempatan personel TNI aktif pada jabatan sipil di kementerian atau lembaga negara non militer. Orang nomor satu di TNI AD itu menilai, hal itu tidak perlu lagi menjadi polemik. Sebab, TNI selalu berpatokan pada aturan dan patuh pada keputusan negara.

Menurut Jenderal Maruli, hal itu boleh saja menjadi bahan diskusi. Termasuk diskusi mengenai opsi prajurit TNI aktif harus alih status bila menduduki jabatan sipil atau malah musti pensiun dini. Namun, dia tidak ingin hal itu diperdebatkan dengan arah yang tidak tentu. Menurut dia, perdebatan seperti itu tidak seperti kurang kerjaan sehingga tidak diperlukan.

”Silakan saja didiskusikan, apakah tentara harus alih status, apakah tentara harus pensiun? Jadi, tidak usah diperdebatkan seperti ribut kanan, kiri, ke depan, kayak kurang kerjaan. Nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan,” kata dia.

Pejabat yang pernah bertugas sebagai panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu memastikan, TNI akan loyal, taat, dan tunduk pada aturan. Jika keputusan dalam diskusi di forum resmi berkaitan dengan aturan ketentaraan mengharuskan prajurit TNI aktif mundur dari jabatan atau pensiun dini ketika mengisi jabatan sipil, maka mereka akan tunduk.

”Jadi tidak usah ramai bikin ribut di media, ini itu lah, Orde Baru lah, tentara dibilang hanya bisa membunuh dan dibunuh. Menurut saya, otak-otak (pemikiran) seperti itu, kampungan menurut saya,” kata dia.

Perwira tinggi bintang empat TNI AD itu pun tidak ingin keributan yang muncul sampai menyerang institusi. Sebab, TNI patuh pada keputusan negara. Bila ada anggota atau prajurit TNI aktif yang dibutuhkan oleh negara, maka mereka siap membantu. Apalagi bila prajurit atau personel itu memang punya kemampuan dan kapasitas yang baik.

”Karena kami melihat anggota-anggota TNI AD punya potensi. Silakan didiskusikan, apakah kami boleh mendaftar, atau ada sidangnya, atau ditentukan oleh presiden, silakan saja. Tapi jangan menyerang institusi,” tegas Maruli. (jawapos)

Hendrik Pardamean Hutagalung Lulusan Terbaik Akmil 2011 

JAKARTA — Sorotan terhadap Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya makin tajam. Ia kini dibandingkan dengan Hendrik Pardamean Hutagalung. Hendrik merupakan teman sekelas Teddy di Akademi Militer tahun 2011. Dengan rekam jejak yang panjang dan segudang prestasi.

“Hendrik adalah lulusan terbaik Akademi Militer 2011 dan peraih penghargaan Adhi Makayasa,” kata Pegiat Media Sosial Feri Zandra dikutip dari unggahannya di X, Jumat (14/3/2025).

Tidak hanya itu, Hendrik juga pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM). Lalu melanjutkan studi magisternya di luar negeri.

“Hendrik pernah kuliah di Jurusan Teknik Sipil UGM dan menempuh pendidikan S2 Strategic Studies di Australian National University di 2021,” ucapnya.

Salah satu prestasi yang sangat membanggakan diraih olehnya adalah ketika sukses jadi penerima penghargaan internasional dalam program Engineer Captain Career Course (ECCC) di Fort Leonard Wood, Amerika Serikat.

“Hendrik juga peraih Pedang Tri Sakti Wiratama yang diberikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” imbuhnya.

Berbeda dengan Teddy yang baru-baru naik pangkat jadi Letkol. Hendrik kini masih Kapten.

“Saat ini Hendrik masih berpangkat Kapten, sedangkan Teddy udah naik pangkat jadi Letnan Kolonel,” pungkasnya. (fajar)