SANCAnews.id

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. (Puspen TNI) 

JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta maaf kepada media atas tindakan anak buahnya yang mengancam wartawan. Diketahui, seorang wartawan mendapat perlakuan tidak mengenakkan dari pengawal Panglima TNI saat bertugas meliput berita di Jakarta, Kamis (27/2).

Saat dikonfirmasi awak media, Jenderal Agus menyatakan bahwa tindakan pengawalnya tersebut tidak dapat dibenarkan. Ia tidak mengetahui kejadian tersebut.

Meski demikian, ia memastikan tak akan tinggal diam. Agus pun meminta maaf kepada awak media yang merasa tak nyaman dengan kejadian tersebut.

”Saya mohon maaf atas kejadian yang sangat saya sesalkan. Saya tidak tahu sama sekali. Mohon maaf atas ketidaknyamanan teman media,” ungkap Agus.

Peristiwa itu terjadi saat setelah panglima TNI ditanyai sejumlah awak media mengenai perkembangan yang terjadi pasca aksi penyerangan Polres Tarakan oleh sejumlah prajurit TNI AD.

Sebagai pemegang tongkat komando tertinggi di TNI, Agus menjawab pertanyaan awak media dan memastikan persoalan di Tarakan sudah diselesaikan jajaran TNI-Polri di Kalimantan Utara.

Usai tanya jawab tersebut, salah seorang pengawal panglima TNI menanyai dan memeriksa identitas salah seorang jurnalis. Tidak hanya itu, yang bersangkutan sempat mengeluarkan kalimat bernada ancaman.

Tindakan tersebut disayangkan sejumlah pihak. Termasuk di antaranya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

”Komnas HAM mendorong agar kasus seperti ini tidak terjadi kembali di kemudian hari, karena mengancam kebebasan pers itu inkonstitusional karena kerja-kerja pers adalah kerja yang dilindungi UUD dan UU HAM,” kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto juga menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa itu. Dia memastikan, akan melakukan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari.

Jenderal bintang dua Angkatan Darat itu pun menegaskan bahwa TNI selalu menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam berinteraksi dengan insan pers.

”Jawaban ini sebagai klarifikasi terkait insiden tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika, ada pihak yang merasa dirugikan, kami terbuka untuk komunikasi lebih lanjut,” tandas Mayjen TNI Hariyanto. (fajar)

Ormas Gerakan Rakyat Muhammad Ridwan membacakan susunan kepengurusan yang kemudian dilantik oleh Safrin Hamid disaksikan langsung oleh Anies Baswedan/Net

JAKARTA — Ormas Gerakan Rakyat resmi mengumumkan susunan kepengurusannya pada Kamis (27/2/2025) di Jakarta. Ormas ini dikenal sebagai relawan pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang turut hadir dalam acara tersebut dengan mengenakan jaket oranye.

Susunan pengurus Gerakan Rakyat disahkan pada tanggal 14 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam surat nomor 005/DPP-GR/KU-G/XII/2024 tentang Susunan Pengurus Pusat Gerakan Rakyat Periode 2025-2029. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Safrin Hamid dan Sekretaris Jenderal Muhammad Ridwan.

Dalam acara tersebut, Muhammad Ridwan membacakan susunan kepengurusan yang kemudian dilantik oleh Safrin Hamid disaksikan langsung oleh Anies Baswedan.

Berikut adalah susunan lengkap kepengurusan DPP Gerakan Rakyat periode 2025-2029:

Ketua Umum: 

Safrin Hamid

Wakil Ketua Umum: 

Iwan Roberto

Winson Bernajaya

Yusuf Lakaseng

Tri Bagus S

Sekretaris Jenderal: 

Muhammad Ridwan

Wakil Sekretaris Jenderal: 

Rahmayanti

Mutia Puspasari

Toto Sudarmanto

Wawan Gunawan Cholid

Bendahara Umum: 

Prita Subono

Wakil Bendahara Umum: 

Syifa Dwi Oktaviana

Dini Melisda

Nurita Marcelina

Badan-Badan dalam Kepengurusan

Badan Organisasi: 

Ketua: Bintang Mangkaus

Sekretaris: Nuris Apriliyansah

Badan Keanggotaan: 

Ketua: Nuh Ramil

Sekretaris: M Dirga Mahardika

Badan Pengkaderan: 

Ketua: Zaenal Abidin

Sekretaris: Wahilmi Viona

Badan Humas, Media, dan Digital: 

Ketua: Robby Kusumalaga

Sekretaris: Asyifa Zahra

Badan Gen Z dan Milenial: 

Ketua: Eka Agus Supriyadi

Sekretaris: Zilmi Aprilia Rahmadani

Ketua Badan Pemuda: 

Muhammad Zainur

Badan Aksi Jaringan Sosial dan Kerelawanan: 

Ketua: Firman Abaldi Tibo

Sekretaris: Ahmad Syamsudin

Badan Pengamanan dan Pengawalan: 

Ketua: Aris Isnan Ridho

Sekretaris: Hamid

Koordinator Wilayah

Zona Sumatra: 

Yessy Diana, Desi Pangaribuan, Ahmad Darwan, Ratnadewi, Rosliani Dwi, Kasyim Jaman Remi

Zona Jawa, Bali, Nusa Tenggara: 

Azwar Jaya, Hadi Sugianto, Sahroni, Suhadi, Slamet Gunawan, Yuliana Purwaningtyas, Makmur Saleh, Dedi Prapat, Amelia Intan Pramesti

Zona Papua, Madura, Sulawesi, Kalimantan: 

Suci Lusiana, Abdur Rosyid, Adianto, Melta Alufarida Sihombing, Sardu Junaedi, Abdi Negara

Badan-Badan Strategis

Badan Politik dan Pemerintah: 

Ketua: Amran

Sekretaris: Andi Muhammad Yusuf

Badan Hubungan Luar Negeri: 

Ketua: Isma Sundari

Sekretaris: Sofie

Badan Pertahanan dan Keamanan: 

Ketua: Hadi Tjahja Thoriq

Sekretaris: Ahmad Fachrudin

Badan Hukum: 

Ketua: Saiful Sari

Sekretaris: Dwi Yulianto

Badan HAM dan Permasyarakatan: 

Editiu Kus Joy, Bambang Sumantri

Badan Komunikasi dan Digital: 

Ketua: Nur Gunawan Sastranegara

Sekretaris: Abdul Rohid

Badan Siber dan Intelijen: 

Ketua: Yohanes Sapte Kamjek

Sekretaris: Arkan

Badan Pekerja Migran Indonesia: 

Ketua: Sastra Palupi

Sekretaris: Rahmayanti Nur

Badan Imigrasi: 

Ketua: Edi Junaedi

Sekretaris: Abdullah Anambe

Badan BUMN dan Perindustrian: 

Ketua: Fadil Muhammad

Sekretaris: Muhammad Choirul

Badan Perdagangan: 

Ketua: Muhammad Rizwan

Sekretaris: Helmi Abud

Badan Investasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral: 

Ketua: Irwansyah

Sekretaris: Sapto Prianto

Badan Agama: 

Ketua: KH Abdul Mukhtato

Sekretaris: Adi Muntoyo Ahmad

Badan Pendidikan, Sains, dan Teknologi: 

Ketua: Natalis Situmorang

Sekretaris: Ridwan Mahmudi

Badan Kesehatan: 

Ketua: El Fahmi Nur Aziz

Sekretaris: Fajar Sidik

Badan Sosial: 

Ketua: Noviandari Meliriska Via

Sekretaris: Dona Situmorang

Badan Tata Ruang: 

Ketua: Dedi Susilowati

Sekretaris: Nur Rosidah

Badan Pariwisata: 

Ketua: Rohmadoni

Sekretaris: Rizki Dwijayanto 

Dengan susunan kepengurusan ini, Gerakan Rakyat diharapkan dapat menjalankan programnya secara efektif serta terus berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Struktur organisasi yang lengkap ini menunjukkan kesiapan ormas dalam mewujudkan tujuan dan visi mereka untuk masa depan. (moslemtoday)

Presiden RI Prabowo Subianto di Gade Tower, Jakarta pada Rabu, 26 Februari 2025 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo besok, Kamis, 27 Februari 2025.

Dalam pidatonya saat peluncuran bank emas di Menara Gade, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025, Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintahan yang dipimpin Jokowi selama 10 tahun terakhir.

Ia menyampaikan rasa terima kasihnya karena dalam 200 hari kepemimpinannya, Prabowo telah memimpin peresmian sejumlah proyek penting pembangunan nasional yang dibangun sejak pemerintahan Jokowi.

"Saya harus ucapkan terima kasih Pak Jokowi harusnya Ada program yang jasanya pemerintah sebelumnya banyak presiden sebelumnya harus hadir harus dihadirkan," kata Prabowo.

Karena di awal masa jabatannya Prabowo berulangkali menuai hasil kinerja pemerintah sebelumnya, ia merasa harus menemui Jokowi dan meminta maaf.

Prabowo mengaku akan menemui Jokowi besok, dan mengutarakan permintaan maaf serta apresiasi kepadanya.

"Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi. Saya akan minta maaf, minta maaf Pak Jokowi bapak yang bekerja keras dengan menteri-menteri bapak padahal," kata dia.

Presiden RI itu bahkan memuji kinerja menteri di masa Jokowi yang beberapa di antara kembali ditarik dalam Kabinet Merah Putih. 

"Menteri-menteri Bapak banyak yang saya pakai juga kalau sudah timnya bagus ya kenapa harus diganti gitu loh boleh nggak," ujarnya. (rmol)

Oleh : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

TAGAR Indonesia Gelap menggema saat mahasiswa turun ke gelanggang demo adalah sebuah fakta, realitas, dan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pura-pura terkejut dan bertanya mengapa ada ungkapan "Indonesia Gelap". "Saudara-saudara yang muda-muda, yang melihat Indonesia gelap itu siapa?," tanya Prabowo saat memberikan sambutan di acara Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

Akankah Presiden Prabowo Subianto seperti sembunyi dan bertahan membela diri dari tekanan yang sangat berat dari kenyataan yang dia sendiri sesungguhnya menyadari dan mengakui Indonesia dalam gelap.

Rakyat tidak sebodoh yang dibayangkan Prabowo saat memekikkan 'hidup Jokowi', saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Pekikan ini sesungguhnya bukan untuk Jokowi yang selama menjadi Presiden hanya sebagai boneka RRC, pekikan ini adalah bentuk lain dari pujian dan sembah ketaatannya kepada Xi Jinping.

Jangan sampai lupa kejadian saat kunjungan Prabowo ke China, 31 Maret – 2 April 2024, Xi Jinpng  menyebut Prabowo sebagai Elected President Jokowi. Adalah awal sebuah propaganda   China untuk tetap menguasai Indonesia. Prabowo kembali  ke Cina, resmi kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto datang pada 8-10 November 2024.

Gelap di Indonesia karena  Prabowo masih dalam tekanan sebagai estafet kepemimpinan pro RRC di bawah kendali Xi Jinping.

Fakta Prabowo Subianto sampai saat tidak mampu mengambil keputusan mencegat Oligarki sekedar menghentikan Program Strategis Nasional (PSN), menghentikan kekejaman mereka membuat hunian etnis China dengan mengusir warga pribumi dan kejahatan lainnya yang  membahayakan kedaulatan negara.

Oligarki dengan back up full RRC akan terus menekan dan mengendalikan Prabowo jangan sampai mengubah sikapnya yang berpotensi  mengancam kekuasaan oligarki (RRC).

Indonesia gelap karena Xi Jinping aakan terus merealisasi target proyek-proyek China  yang harus dilaksanakan Presiden Prabowo dengan pengawalan ketat Xi Jinping :

Pertama, Oligarki harus tetap terlibat langsung atau tidak langsung dalam kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia.

Kedua, TKA China harus tetap aman tanpa gangguan baik dari negara atau serangan kaum pribumi.

Ketiga, semua proyek oligarki yang berlindung dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) baik PIK, reklamasi pantai dan lainnya, harus aman tanpa gangguan.

Keempat, Pembangunan IKN (memindah Ibu Kota) harus tetap dilanjutkan untuk memperlancar penaklukan Jakarta dan sekitarnya (proyek aglomerasi) bersama wilayah sekitarnya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur.

Kelima, Oligarki bebas menguasai tambang dan kekayaan alam lainnya.

Keenam, pembangunan pangkalan militer, tidak boleh ada gangguan khususnya pembangunan Pangkalan Militer di Pulau Triton Kepulauan Paracel yang telah dibangun landasan terbang berpanjang 600 meter (2.000 kaki) . Hal itu terekam melalui foto satelit perusahaan pencitraan Bumi, Labs. PBC.

Jadi suara mahasiswa itu murni untuk menyelamatkan Indonesia dari kedunguan dan ketololan para penguasa / pejabat Indonesia dari aneksasi asing khususnya Oligarki ( RRC ) yang nyata akan menguasai Indonesia.

Karena Presiden Prabowo masih membisu, tidak berdaya bahkan membiarkan rakyat harus bertarung dengan aparat keamanan di telah menjadi budaknya oligarki

Saat ini Presiden Prabowo Subianto masih nanar, linung dan bingung dalam kegelapan hanya bertahan dengan omon - omon mengira akan bisa meredam kemarahan rakyat. Apabila Prabowo Subianto  masih tunduk dengan Oligarki (Xi Jinping ) dan bersekutu dengan Jokowi, resikonya akan di lempar, di hancurkan dan ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. (*)

Presiden Prabowo Subianto di acara peluncuran bank emas di Menara Gade, Jakarta pada Rabu, 26 Februari 2025/Ist 

JAKARTA — Di tengah isu perombakan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto justru menilai seluruh menteri di bawahnya bekerja dengan baik, terutama mereka yang menjabat di era Presiden Joko Widodo.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada peluncuran bank emas di Menara Gade, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025. Prabowo mengatakan, para menteri yang pernah bertugas di Kabinet Jokowi memiliki kinerja yang baik, terbukti dari banyaknya program kerja yang dilantiknya sejak awal tahun ini.

"Menteri-menteri Bapak banyak yang saya pakai juga kalau sudah timnya bagus ya kenapa harus diganti gitu loh boleh nggak," ujar Prabowo.

Ia menganalogikan menteri seperti sebuah tim, di mana manager boleh berganti, tetapi tim yang baik harus terus dipertahankan.

"Manager boleh ganti kalau pemainnya masih baik kita pakai terus ya untuk kemenangan bangsa Indonesia," kata dia.

Prabowo menegaskan bahwa para menteri era Jokowi dapat terus bekerja jika mereka mampu beradaptasi dengan kepemimpinannya.

"Kalau timnya pemainnya masih bagus ya pakai terus asal kuat gitu kan begitu hehe Kalau nggak kuat ya boleh mundur gitu kan Tapi kayaknya masih kuat nih," ucapnya sambil tertawa tipis.

Prabowo baru-baru ini melakukan reshuffle untuk pertama kalinya dalam kabinet Merah Putih, yakni dengan mengganti Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo   Soemantri Brodjonegoro dengan Guru Besar ITB Brian Yuliarto.

Brian menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro yang baru-baru ini terkena skandal kekerasan terhadap para stafnya di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.

Pelantikan Brian sebagai Mendikti Saintek dilakukan pada Rabu, 19 Februari 2025, bersamaan dengan pelantikan Ketua dan Wakil Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pusat Statistik (BPS). (rmol)