SANCAnews.id

Screenshot_HUT-17 Gerindra 

JAKARTA — Pembacaan Pancasila di HUT ke-17 Partai Gerindra menjadi perhatian. Pembacanya disebut-sebut tidak hafal. Pembacaan itu dilakukan oleh kader Gerindra, Rahmat Mirzani. Menariknya, ia merupakan Wakil Ketua MPO Pemuda Pancasila Provinsi Lampung.

“Gerindra tidak hafal Pancasila?” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (15/2/2025).

Acara HUT Gerindra yang digelar di Sentul, Bogor hari ini, Sabtu (15/2/2025) ditayangkan di YouTube resmi Partai Gerindra. Di tayangan itu, terlihat Rahmat Mirzani langsung menyebut sila kelima setelah sila ketiga.

“Di Youtube Gerindra menit 36:49 , Rahmat Mirzani lompat dari sila ke-3 langsung lompat ke sila ke-5. Jadi, dalam video tersebut, sila ke-4 hilang,” ujar Jhon.

Jhon sendiri mengaku tidak tahu apakah ada gangguan teknis dalam penayangan itu. Mengingat yang tampil di YouTube demikian.

Hingga berita ini dibuat, video yang tayang di YouTube masih sama seperti yang dikatakan Jhon.

“Saya tidak tahu apakah ada gangguan teknis, tetapi acara HUT-17 Gerindra tersebut disiarkan langsung di youtube Gerindra, artinya tidak mungkin ada pemotongan video,” jelasnya.

Tapi jika ada kesengajaan dalam pembacaan itu. Menurutnya hal tersebut masalah serius.

“Jika benar tidak ada pemotongan video, ini masalah serius. Bagaimana mungkin Pancasila seolah-olah barang mainan?” imbuhnya. (fajar)

Perayaan HUT Partai Gerindra ke-17 di SICC, Sabtu 15 Februari 2025 

BOGOR — Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyampaikan peran penting Presiden Joko Widodo dalam kemenangannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam pidatonya pada puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025, Prabowo menyampaikan kepada seluruh kader yang hadir tentang posisi Partai Gerindra yang telah diberikan amanat untuk menahkodai roda eksekutif selama 5 tahun ke depan.

"Saya ingatkan kembali kepada Partai Gerindra bahwa sekarang benar kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat bersama kawan kawan kita dari koalisi Indonesia maju," ujar Prabowo di hadapan para kader, elite hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan elite parpol lainnya.

Prabowo juga mengulas bahwa amanat yang diberikan rakyat diperoleh atas kerja keras parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

"Dan saya katakan di sini, bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan temen-temen Koalisi Indonesia Maju," tuturnya.

Kemudian Prabowo menyampaikan apresiasinya kepada satu sosok yang menurutnya paling berkontribusi dalam pemenangannya di Pilpres 2024.

"Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7 (Jokowi). Tepuk tangannya kurang semangat, semangat lagi," ucap Prabowo diiringi kemeriahan tepuk tangan dari para kader Gerindra dan para tamu undangan yang hadir. (rmol)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

PIK-2 Aguan memang menggelisahkan dan membuat marah rakyat dan jawara Banten. Semangat perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa menggelora kembali di dada pemuda, ulama, jawara, pendekar, dan santri-santri tanah Banten. Kesiapan mengeluarkan segala kemampuan dan ilmu ditampilkan dalan acara aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Banten. Sementara Polisi menjaga ketat gerbang dan memelihara kondusivitas aksi.

Delegasi beraudiensi dengan anggota Dewan meski di masa reses. DPRD Provinsi Banten didesak agar mampu menyerap, menyuarakan, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Banten yang menolak proyek PIK 2. DPRD Propinsi Banten semestinya menggunakan hak interpelasi, hak angket, hingga pernyataan pendapat soal PIK 2. Banten telah diinjak-injak dan diacak-acak oleh Naga-Naga Cina. Ironinya DPRD justru membisu seribu basa.

Komunitas Jawara Macan Kulon, Manggala, Badak Banten dan lainnya bergerak dan menyatakan siap mati melawan Aguan. Dari panggung aksi, simbol golok dipertontonkan dengan tekad berjuang membebaskan tanah banten dari penjajahan Cina tersebut. Aguan dan Antoni Salim harus ditangkap atau diusir. Preman-preman bayarannya ditantang untuk berhadapan dengan para Jawara Banten.

Hadir membersamai KH Muhyidin Junaedi, KH Hafidhin, KH Opa Mustofa, KH Jawari, KH Rashim, KH Enting, di samping Ustad Eka Jaya, Marwan Batubara, Soenarko, Ust Ismet, Ahmad Khozinudin, Soeripto, Ida Nurdianti, dr. Yulia, Rizal Fadillah, H. Ar Odeh, Adv Erwin dan aktivis dari APIB Banten, Muhammadiyah, FPPI, FTA, APP TNI, FPI, Ormas Pejabat, GBN, Gerakan Anti Oligarki, Pondok Pesantren, ARM, serta berbagai organisasi Banten lainnya.

Pencabutan PSN dan penghentian Proyek PIK 2 adalah harga mati, Prabowo dituntut bertindak tegas dengan memihak pada rakyat bukan menjadi budak  oligarki, aparat bersama rakyat harus membongkar patung Naga di PIK 2, bersihkan bumi Banten dari kawasan elit Pecinan, tangkap dan adili Arsin Kades Kohod, Aguan, Antoni Salim, Airlangga dan Jokowi.

Nama Tommy Winata mulai disebut dalam Pernyataan Sikap.

Banten memiliki sejarah Kesultanan yang unik, khususnya saat  perjuangan heroik melawan VOC. Penjajahan politik dan militer Belanda berawal dari perdagangan. Aspek historis ini yang mendorong Banten ingin menjadi Daerah Istimewa berbasis agama dan budaya. Bahkan dalam aksi di depan DPRD kemarin  muncul wacana Banten Merdeka. Ini jika pemerintahan Prabowo tidak tegas soal PIK 2.

Jawara, ulama, aktivis dan peserta aksi lainnya akan mengagendakan aksi-aksi lanjutan sebagai perjuangan tiada henti melawaaenaen kezaliman dan penjajahan. Perampasan, penggusuran, serta pemiskinan rakyat pribumi yang dilakukan secara masif dan kolusif oleh pengusaha serakah dan penguasa lapar di Indonesia. Wakil rakyat "ngajedog wae" tidak peduli pada nasib masyarakat yang semakin terpinggirkan. 

Bulan Ramadhan bukan waktu untuk istirahat, tetapi bulan peningkatan perjuangan "syahrul jihad" sekaligus menjadi bulan kemenangan "syahrul fath". Bulan kritik dan aksi-aksi sebagai wujud da'wah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam konteks agama PIK 2 adalah proyek munkar.

Aguan dan berbagai Aguan sejenisnya tidak boleh dibiarkan merajalela. Stop perendahan martabat rakyat di tanah Banten dan bumi Indonesia lainnya. Pribumi harus bangkit, merdeka dan sejahtera. (*)

Nicho Silalahi 

JAKARTA — Aktivis Nicho Silalahi menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan tingkat korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan di forum internasional.

Nicho menilai, sebagai kepala negara, Prabowo punya kewenangan penuh memberantas korupsi di dalam negeri, bukan sekadar mengeluhkan keadaan di luar negeri.

"Bapak itu pimpinan tertinggi yang punya kekuasaan penuh untuk perintahkan KPK, Kejaksaan, ataupun Polri dalam melaksanakan tugasnya menangkapi para Jahanam perampok kekayaan negeri ini," ujar Nicho di X @Nicho_Silalahi, Jumat (14/2/2025).

Ia bahkan menyarankan agar Prabowo mencopot pimpinan lembaga penegak hukum jika mereka tidak bertindak tegas dalam menangani kasus korupsi.

"Jika tidak mereka lakukan mending bapak pecat aja seluruh pimpinan berikut anggotanya," sebutnya.

"Rekrut baru dari pada curhat keluar negeri, apa bapak mau menyerahkan penegakkan hukum kita pada United Nations?," sambung dia.

Nicho pun mendesak Presiden untuk membuktikan komitmennya dalam membangun Indonesia dengan benar-benar membersihkan para koruptor.

"Ayo donk pak tunjukkan kalau bapak benar-benar tulus membangun negri ini dengan membersihkan koruptornya," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti tingginya tingkat korupsi di Indonesia dalam World Governments Summit 2025.

Menurutnya, korupsi menjadi tantangan utama yang menghambat kemajuan di berbagai sektor.

Dalam acara yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab, Prabowo menanggapi pertanyaan dari pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, terkait rendahnya inovasi, riset, dan pendidikan di Indonesia.

“Saya yakin masalah utama kita adalah penurunan moral dan kepemimpinan sosial. Tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan,” kata Prabowo melalui siaran video yang diunggah di kanal YouTube World Government Summit, Jumat (14/2/2025).

Ia menegaskan akan menggunakan seluruh wewenang dan energi yang dimilikinya untuk melawan korupsi.

Kata Prabowo, korupsi adalah penyakit yang menjadi akar berbagai masalah di Indonesia.

Dalam forum tersebut, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Baginya, keberanian sangat diperlukan untuk menghadapi masalah ini secara langsung.

Setelah 100 hari menjabat, Prabowo menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah mencapai 81 persen, melampaui perolehan suaranya dalam pemilu.

Ia percaya bahwa masyarakat mulai melihat keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum.

"Tindakan kami menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Mereka yang sebelumnya dianggap tak tersentuh kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," tegasnya.

Prabowo juga menyoroti dampak negatif korupsi, seperti penyalahgunaan dana publik, penggelapan anggaran, dan kebijakan pajak yang hanya menguntungkan segelintir kelompok.

Oleh karena itu, ia berencana melakukan efisiensi anggaran sebesar 20 miliar dolar AS agar dana tersebut dapat dialokasikan untuk proyek-proyek strategis. (fajar)

Proses penyerahan tersangka Tom Lembong dari Kejagung kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat/Ist 

JAKARTA — Berkas perkara dugaan penyalahgunaan izin impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, telah tuntas.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, barang bukti dan tersangka dalam perkara tersebut sudah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

"Pelaksanaan tahap II tersebut terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula di Kemendag tahun 2015-2016," kata Harli, seperti diansir RMOL, Jumat, 14 Februari 2025.

Tom Lembong diduga menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) periode 2015-2016 kepada 9 perusahaan gula swasta tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian dan rekomendasi Kementerian Perindustrian.

Selain itu, tahun 2015 Tom Lembong memberikan surat pengakuan sebagai importir produsen GKM kepada perusahaan gula swasta untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP). Impor ini dilakukan saat produksi dalam negeri mencukupi dan realisasi impor tersebut terjadi pada musim giling.

Tom Lembong juga disebut memberi penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) untuk melakukan pengadaan GKP dengan bekerja sama bareng produsen gula rafinasi.

"Importasi gula pada Kemendag tahun 2015-2016 tersebut telah memperkaya/menguntungkan pihak lain dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp578 miliar berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan negara BPKP RI," tutur Harli.

Tom Lembong kemudian ditahan selama 20 hari hingga 5 Maret 2025 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Semnetara tersangka lain, yakni mantan Direktur PT PPI berinisial CS ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan/atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

"Setelah dilakukan tahap II, tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk pelimpahan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," pungkas Harli. (*)