SANCAnews.id

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

MEMANDANG manusia termasuk pemimpin harus proporsional, ada kelebihan adapula kekurangan. Membuat mitos adalah kebodohan dan dapat terjebak pada penglihatan yang kabur. Tidak ada yang sempurna kecuali Nabi. Imam dalam kegiatan ritual saja bisa khilaf atau lupa bahkan salah. Jadi standardnya pada aspek ketuhanan, moral, amanah, dan keahlian.

Konsep yang dinarasikan tertulis atau dipidatokan harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Upayanya harus nyata. Jika dia muslim maka tentu mengetahui bahwa Tuhan benci dan marah pada orang yang cuma bisa bicara tapi tidak ada bukti kerja (QS Ash Shaff 3) dan nanti akan dikabarkan bukan yang direncanakan tetapi dikerjakan atau diamalkan  (QS Al Hasyr 18).

Mitos adalah pendewaan atas penilaian kapasitas berlebihan pada seseorang atau benda. Kadang tidak terjangkau oleh cerapan indera. Dianggap benar padahal tidak berbukti. Bukan hanya di dunia supranatural mitos itu muncul, yang berbau sains pun ada misal tangan berkeringat tanda sakit jantung, makan biji jambu menyebabkan usus buntu, atau apel jatuh ke kepala karena gravitasi.

Pada diri Presiden Prabowo juga melekat myth atau mitos. Misalnya tidak berpisah dengan Jokowi adalah strategi, semua yang tidak dimengerti masyarakat termasuk tidak memasalahkan kecacatan Gibran juga strategi. Mitos Prabowo itu ahli strategi membuat semua tindakan Prabowo menjadi benar. Kepercayaan dibangun atas dasar bahwa kita belum memahami strategi Prabowo.

Mitos lain adalah Prabowo itu timbul tenggelam bersama rakyat, siap mati demi rakyat, artinya kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan rakyat, sehingga pemihakan pada oligarki pun dimaklumi demi rakyat juga. Tidak konsisten dalam penegakan hukum difahami sebagai tahapan untuk menjaga kondusivitas rakyat. Dibangun mitos bahwa Prabowo adalah Presiden cinta rakyat.

Mitos ketiga adalah Prabowo itu figur yang ulet atau gigih. Berkali-kali maju sebagai kandidat Presiden dan gagal, tidak menyurutkan tekad untuk terus menjadi Presiden. Dengan bantuan dan merapat pada Jokowi akhirnya jadilah Prabowo sebagai Presiden. Tentu Jokowi harus dilindungi tidak boleh dikuyu-kuyu. Gigih pula dalam  melawan peng-kuyu kuyu Jokowi.

Namanya mitos dipercaya tanpa kajian kritis atau pengujian. Tidak peduli bahwa membela Jokowi habis-habisan itu jahat dan melawan kehendak rakyat. Strategi, kilahnya. Berkongsi dengan RRC atau naga juga disebut demi rakyat, padahal rakyat menderita akibat tergusur dan terjajah oleh naga kuning itu. Sesungguhnya bukan gigih atau ulet dalam menangnya Prabowo, tetapi frustrasi berkompetisi dengan cara jujur dan elegan. Curang pun oke bersama sang guru politik yang bernama Jokowi.

The myth bukan demit, tetapi membangun politik mitos adalah pembodohan nyata bagi rakyat. Pencerahan atau pencerdasan menjadi tuntutan agar Indonesia memiliki sumber daya manusia yang maju dan unggul. The myth of Prabowo harus dieliminasi dan diganti dengan politik yang lebih rasional. Prabowo jangan mengeksploiasi kepalsuan strategi, kerakyatan dan kegigihan.

Kita butuh pemimpin yang transparan, jujur, adil, berperasaan, dan menggembirakan rakyat semesta. Bukan pemimpin yang gemar memanipulasi narasi untuk kepentingan pribadi dan kroni.

Cukuplah politik mitos itu hanya pada Jokowi dan tidak pada Prabowo. Bila sama saja, maka the myth of Prabowo akan bergeser menjadi  dedemit Prabowo.

Murid Jokowi sang raja dedemit dari Solo. (*).

Pengamat Politik Rocky Gerung/Istimewa 

JAKARTA — Kekhawatiran Gen Z tentang masa depan mereka di Indonesia, yang akhir-akhir ini marak disuarakan di media sosial, turut disoroti oleh pengamat politik Rocky Gerung.

Menurutnya, banyak anak muda yang merasa negara ini tidak lagi memberikan harapan sehingga mereka diam-diam mempertimbangkan pilihan untuk pindah kewarganegaraan.

"Bukan karena mereka tidak patriotik. Tapi bagi mereka, masa depan lebih penting daripada sekadar nasionalisme," ujar Rocky lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu 12 Februari 2025.

Fenomena ini semakin diperparah dengan kondisi para milenial yang dahulu diproyeksikan menjadi bonus demografi oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), namun kini justru terjebak dalam situasi sulit.

"(Mereka) Ada dalam kondisi tidak bekerja, tidak sekolah, tidak ada harapan," sambung Rocky.

Dosen Ilmu Filsafat itu menilai bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan dampak dari kebijakan sebelum kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Yang di luar negeri pun melihat kondisi ini dan berpikir, kalau begitu, untuk apa pulang?" ujarnya.

Rocky lantas mengingatkan, jika negara tidak segera menangani fenomena ini, Indonesia berisiko kehilangan generasi mudanya yang potensial.

Pemerintah pun diharapkan segera merancang kebijakan yang konkret untuk mengembalikan kepercayaan anak muda terhadap masa depan mereka di tanah air. (rmol)

M Sayuti 

JAKARTA — Muhammadiyah telah mengumumkan awal bulan puasa Ramadhan 1446 Hijriah akan jatuh pada Sabtu, (1/3/2025).

“Pengumuman Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 H,” tulis akun resmi Muhammadiyah, Rabu, (12/2/2025).

Keputusan ini diambil berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang menjadi acuan bagi Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

“Penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 H dilakukan berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajidid Muhammadiyah,” lanjutnya.

Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Sayuti menyatakan, pada saat matahari terbenam Jumat 28 Februari 2025 masehi di seluruh wilayah Indonesia, bulan berada di atas ufuk karena itu hilal sudah wujud.

“Di wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah, dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing, tanggal 1 Maret 2025,” jelasnya.

Sedangkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Minggu, 31 Maret 2025. Puasa menurut kalender Muhammadiyah akan berlangsung 30 hari.

“Wilayah Indonesia pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin Pahing 31 Maret 2025 Masehi,” tambahnya. (fajar)

Oleh : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

GEMURUH suara rakyat di seantero Nusantara bahkan muncul mural di mana mana meminta atau menuntut Jokowi diadili. Disertai  poster di berbagai tempat bahwa Jokowi sebagai pengkhianat negara, sumber petaka, kerusakan, kehancuran dan kedaulatan negara dipertaruhkan. Rakyat berharap Presiden segera mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan Indonesia.

Presiden Prabowo terkesan mengabaikan dan tidak bisa lepas dari pengaruh Jokowi boneka oligarki. Apakah Prabowo terkena  ilmu gendam Jokowi yang dikesankan selama ini diduga memelihara banyak dukun yang mengelilingi dan melindunginya (dari Jawa dan luar Jawa).

Ilmu gendam adalah cara untuk memanipulasi pikiran atau kesadaran seseorang atau lazim dipahami sebagai mantra atau guna-guna untuk menguasai dan mengendalikan kesadaran orang lain.

Melihat dan memperhatikan orang yang berada di bawah pengaruh gendam seseorang. Maka akan menjadi penurut pada apapun yang diperintahkan.

Caranya bergantung dengan bagaimana si pemilik ilmu gendam melakukan kontak pertama dengan korban dengan cara membuat kaget, linglung, bengong, bingung, kagum dan puja puji kepada pengendali gendam.

Prabowo Subianto terus menerus dalam berbagai kesempatan mengulang ulang perkataan :."akan ikut merasa sakit bila Jokowi dicubit dan juga akan berdiri di belakangnya. Kita semua agar, mikul duwur mendem jero, untuk tidak mencaci, memaki Jokowi, termasuk mau memaafkan dan menghargai keberhasilan maupun memaklumi kekurangan mantan Presiden Jokowi"

Barusan dalam sambutannya di pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

Dengan runtut mengatakan "Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa, boleh, meminta masyarakat untuk tidak gampang dipecah belah. Jangan, kita jangan ikut. Pecah belah, pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Ia meminta masyarakat tidak menghiraukan aksi pecah belah"

Mengerikan, perjuangan rakyat yang sedang menuntut keadilan dari kebiadaban akibat kebijakan Jokowi sebagai pengkhianat negara dan meminta Jokowi segera diadili, dicegat Prabowo seperti linglung tidak paham apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Sangat tidak wajar kalau  rakyat yang sedang berjuang dari penderitaan perampasan tanah, pengusiran dari tempat tinggalnya oleh  kebiadaban oligarki akibat munculnya Program Strategis Nasional (PSN) dianggap perjuangan memecahkan belah bangsa Indonesia.

Presiden seperti sedang dalam kondisi  tidak sadar, ambigu, kecenderungan melindungi Jokowi. Wajar dari sikapnya yang tidak wajar, rakyat mulai menanyakan "Apakah Prabowo Subianto terkena gendam Jokowi".

Kalau desas desis khususnya dari masyarakat Solo benar bahwa indikasi kuat Prabowo Subianto terkena gendam Jokowi benar, Prabowo Subianto harus ditolong dengan pertolongan khusus untuk memulihkan kesadarannya, kekuatan, kejernihan berpikir, dan keberanian mengambil tindakan cepat dan tepat  ketika negara dalam kondisi kritis, dibersihkan dari pengaruh gendam yang mengganggunya . (*)

Pembongkaran pagar laut Bekasi 

BEKASI — Pagar laut sepanjang 3,3 km di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi akhirnya dibongkar. Pagar laut ini milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) yang sebelumnya digunakan untuk reklamasi penataan pelabuhan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya.

"Alhamdulillah hari ini kami menyaksikan dari pihak perusahaan TRPN yang melakukan pembongkaran," kata Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono dikutip dari Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (11/2).

Sebelum dibongkar, pagar laut berbahan bambu ini disegel Ditjen PSDKP lantaran mengganggu akses melaut para nelayan sekitar dan ekosistem pesisir.

"Dengan peristiwa ini paham bahwa ini (masalah pagar laut Bekasi) clear. Jadi dengan kesadaran sendiri dari pihak perusahaan menjadi contoh yang lain," bebernya.

Adapun reklamasi laut Bekasi ini sebelumnya diperuntukkan fasilitas pokok, seperti pendalaman kolam labuh, pembuatan alur, penetapan alur dan pendalaman alur.

Di samping itu ada juga penataan toko, pembangunan kantor, serta pengaktifan tempat lelang maupun cold storage.

TRPN dikabarkan menyewa lahan di kawasan PPI Paljaya seluas 5.700 meter persegi selama 5 tahun dengan kompensasi Rp2,6 miliar dan ditambah beberapa penataan yang dilakukan di kawasan pelabuhan.

Sementara itu, Kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara telah mengakui kliennya tidak memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) di lokasi tersebut. Tanah tersebut milik masyarakat, sementara pihaknya hanya berusaha mengelola wilayah untuk pengembangan pelabuhan perikanan.

"Jadi kalo ditanya HGB, jawabannya kami tidak punya. Kalau SHM yang punya masyarakat," jelas Deolipa. (*)