SANCAnews.id

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

AKSI tuntutan agar penegak hukum bertindak mengadili Jokowi semakin menguat. Di samping coret-coretan "Adili Jokowi" yang terdapat di berbagai kota seperti Yogya, Solo, Jakarta dan lainnya, juga aksi-aksi Adili Jokowi semakin merata diserukan oleh berbagai elemen. Nampak ada kesefahaman bahwa Jokowi dan famili merupakan biang dari kerusakan negeri yang patut diberi sanksi.

Petisi 100 telah memulai gerakan makzulkan Jokowi saat masih menjadi Presiden karena dosa politiknya sudah menumpuk. Bertambah dengan politik dinasti yang mencoreng kening kekuasaan. Pemakzulan tidak berhasil sehingga berlanjut pada tekanan agar Jokowi ditangkap dan diadili pasca lengser. Gerakan ini semakin menggumpal, apalagi setelah terkuak kolusi Jokowi-Aguan lewat proyek PIK 2.

Di Bandung kelompok yang menamakan  Masyarakat Tertindas (Matin) Jawa Barat jumat 7 Februari melakukan aksi di depan Mapolda Jabar yang menuntut pengusutan dan penuntasan kasus PIK 2 dengan seruan "Adili Jokowi". Ratusan pengunjuk rasa ini menarik perhatian para pengendara yang lalu lalang di depan Mapolda Jabar Jl Soekarno Hatta.

Mapolda Jatim juga didemo jum'at kemarin oleh Gerakan Arek Surabaya (GAS) dengan isu korupsi Jokowi, PIK-2, juga politik dinasti. Spanduk-spanduk "Adili Jokowi" dibentangkan. Mobil komando diisi orasi bergantian. Intinya adalah mendesak Kepolisian untuk segera menyelidiki dan menyidik Jokowi.

Di Surakarta tanggal 9 Februari hari Ahad akan ada aksi dalam bentuk konvoi yang dilakukan mahasiswa berbagai perguruan tinggi. Flyer yang beredar tertulis "Rakyat Surakarta Menuntut Adili Jokowi dan Kroni-Kroninya". Ditambahkan "Lengserkan Gibran, miskinkan Jokowi  dan keluarganya".

Tikum di Balaikota bergerak ke depan rumah Jokowi di Sumber Solo menuju UNS. Tagline menariknya :

"Tangkap Jokowi hidup atau mati".

Sebelumnya, beberapa waktu lalu FPI melakukan demo di depan gedung KPK dengan  desakan periksa, tangkap dan adili Jokowi. Pelanggar HAM berat Km 50 dan korupsi masif merampok kekayaan rakyat.

Demikian juga TPUA yang berdemonstrasi dan melaporkan korupsi Jokowi ke KPK khususnya kasus PIK-2. Jajaran penegak hukum dituntut serius menindaklanjuti rilis OCCRP yang memasukkan Jokowi sebagai tokoh korup dunia.

Di beberapa tempat dan momen isu "Adili Jokowi" bahkan "Gantung Jokowi" juga menjadi tema-tema acara orasi dan diskusi mengkritisi pemerintahan Jokowi. Petisi 100, For-Asli bersama TPUA telah melaporkan kejahatan Jokowi dalam hal Nepotisme ke Bareskrim Mabes Polri.

Terbongkarnya pagar laut di Tangerang, Bekasi dan wilayah lainnya serta agenda penggerusan kedaulatan negara melalui modus reklamasi, memiliki dugaan kuat akan keterlibatan penjahat yang bernama Jokowi.

Jokowi yang telah menyerahkan Garuda untuk dimangsa Naga memang pelanggar hukum nomor wahid di Indonesia yang harus segera ditangkap dan diadili. Hukuman mati sangat pantas baginya. (*)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan penghargaan sekaligus peneguhan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berupa menaikan pangkat dari purnawirawan jenderal bintang tiga menjadi jenderal bintang empat kehormatan

JAKARTA — Aktivis Nicho Silalahi menyoroti Presiden ke-7 Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan Jokowi hanya menambah beban pemerintahan saat ini.

“Akibat @jokowi (si raja ngibul yang hobby utang) akhirnya menciptakan beban bagi pemerintah selanjutnya,” kata Nicho dikutip Fajar.co.id dari unggahannya di X, Sabtu (8/2/2025).

Hak tersebut, berdampak pada pemotongan anggaran di era Prabowo. Kini tiap kementerian dipotong anggarannya.

“Terpaksa harus memotong anggaran kementriannya ± 50% demi mambayar utang dan bunganya,” ucap Nicho.

Di sisi lain, ia melihat Prabowo tidak bisa mengaudit Jokowi.

“Sialnya pak @prabowo (sang macan asia) hanya bisa omon-omon doank tanpa melakukan audit forensik dan mengadili @jokowi (si raja ngibul) karena telah menjerumuskan bangsa ini ke rentenir dunia-dunia,” ucap Nicho.

Kemudian, Nicho melanjutkan, kini ada makan bergizi gratis. Ia menilainya untuk membuai rakyat.

“Parahnya lagi untuk membuai rakyat biar ga marah dan ngamuk maka dibuatlah program makan gratis bagi anak-anaknya untuk jadi taik, bukan begitu @Gerindra?” pungkasnya. (*)

Pengamat politik Rocky Gerung, dalam podcast bersama Jurnalis Senior Hersubeno Arief/Tangkapan layar 

JAKARTA — Meninggalnya dua warga akibat antrean gas elpiji 3 kilogram (kg) yang langka pada awal Februari lalu, menjadi tragedi yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai kebijakan Bahlil yang mendistribusikan gas elpiji jenis melon tidak sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi itu untuk diselesaikan, dan Bahlil kemudian mengambil langkah. Tetapi yang kemudian terjadi adalah langkah yang dibuat Bahlil itu bukan langkah yang disusun dengan antisipasi bahwa akan ada kekacauan," ujar Rocky dalam podcast bersama Jurnalis Senior Hersubeno Arief, dilansir RMOL Sabtu, 8 Februari 2025.

Baru-baru ini mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu mendapati perdebatan antara elite Partai Gerindra dan Partai Golkar mengenai persoalan gas elpiji 3 kg.

Rocky mengurai, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kebijakan gas melon yang dibuat Bahlil bukan yang diinstruksikan Presiden Prabowo. Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan harus ada penyerapan distribusi ke tingkat pengecer untuk membereskan sengkarut distribusi gas subsidi.

"Jadi sebetulnya yang terjadi, kebijakan Bahlil itu tidak lengkap atau tidak utuh atau tidak sempurna atau tidak didasarkan pada analisis mitigasi. Itu yang menyebabkan kekacauan dengan dua orang meninggal," katanya menegaskan.

Oleh karena itu, Rocky menganggap Bahlil seharusnya bertanggungjawab secara hukum pula, karena kebijakan yang dibuat bukan hanya tidak sesuai dengan instruksi Presiden, tetapi juga menimbulkan korban jiwa kepada masyarakat.

"Ya, the damage has been done. Korbannya sudah ada tuh. Jadi secara post-factum memang Bahlil bersalah," katanya.

"Kenapa? Ya karena ada korban. Nah itu tidak boleh dianggap bahwa Presiden tahu bakal ada korban. Ya enggak mungkin Presiden tahu bahwa kebijakan Bahlil itu akan ada korban," demikian Rocky menambahkan. (*)

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, ketika diresmikan Presiden Joko Widodo, Jumat (31/3/2023). Kini,KEK Lido disegel pemerintah 

JAKARTA — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City kini disegel Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena ditemukan pelanggaran berat.

Proyek kerjasama antara pengusaha Hary Tanoesoedibjo dan Donald Trump ini diresmikan oleh Joko Widodo dan saat ini sedang disegel oleh anak buah Presiden Prabowo Subianto.

Proyek Kawasan Ekonomi Khusus Lido telah berjalan sejak 2022. Kawasan Ekonomi Khusus Lido menempati lahan seluas 1.040 hektare dengan target investasi sebesar Rp33,4 triliun hingga 2030.

Nama Trump juga merupakan merek untuk beberapa properti yang dikembangkan di Lido, misalnya Trump Residences Lido dan Trump International Golf Club-Lido.

Sejak Kamis (6/2), Kementerian Lingkungan Hidup memasang papan peringatan dan garis PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) di KEK Lido. Penyegelan proyek ini lantaran dinilai melakukan sejumlah pelanggaran setelah dilakukan pengecekan lapangan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memerintahkan penyegelan KEK Lido tersebut. Menurutnya, PT MNC Lido yang mengelola KEK Lido tidak mengelola air larian hujan dengan baik. Dampaknya cukup parah karena menyebabkan pendangkalan pada hulu Danau Lido.

Tidak adanya sistem larian hujan yang baik telah membuat sedimen dari areal bukaan lahan terbawa ke hulu Danau Lido di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor..

Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH telah melakukan verifikasi lapangan dan menemukan aktivitas yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan.

Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup KLH, Ardyanto Nugroho, memimpin penghentian pembangunan KEK Lido.

Tim pengawas telah memasang segel dan papan pemberitahuan di lokasi yang kini dalam pengawasan KLH.

Ardyanto menjelaskan, ada perbedaan signifikan antara dokumen lingkungan yang disetujui dengan realisasi konstruksi di lapangan.

"Pembangunan tidak mengelola air limpasan dengan baik, sehingga menimbulkan sedimentasi yang mengancam ekosistem danau," katanya. (fajar)

Ibu Kota Nusantara (IKN)

JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai kabar pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Kementerian Keuangan. Jokowi tidak banyak berbicara mengenai nasib pembangunan IKN yang dimulai di era kepemimpinannya.

"Tanyakan ke otorita, tanyakan ke pemerintah, ya," ujar Jokowi saat ditemui di rumahnya, Jalan Kutai Utara No 1, Sumber, Solo, Jumat (7/2).

Menurut Jokowi, nasib kelanjutan pembangunan di IKN, menjadi urusan pemerintah.

"Itu kan urusan pemerintah. Jangan ditarik tarik ke saya, itu urusan pemerintah," ucapnya sambil tertawa..

Jokowi tak menampik beberapa kali berbincang dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono. Komunikasi keduanya tersebut hanya sebatas bincang ringan.

"Ya kadang kadang mengabarkan saja, bukan urusan pekerjaan. 'Sehat pak Bas, warga gimana', ya gitu aja," ungkapnya.

Menurut Jokowi, komunikasi dengan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya sebatas urusan pribadi. Tidak ada kaitan dengan urusan pekerjaan, utamanya proyek pembangunan di IKN.

"Ya tadi, ya gitu gitu urusannya. Ngabarke (mengabarkan)," kilahnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membantah jika Basuki selalu mengabarkan progres pembangunan IKN.

“Tidak ada hubungannya. Laporan progres ya ke presiden," ucapnya.

Nasib IKN

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru mengenai pembangunan IKN. Hal ini disebabkan oleh pemblokiran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

"Realisasi anggaran IKN sepertinya belum ada. Anggaran kita diblokir semua, jadi untuk apa menanyakan progresnya, jika dananya tidak ada," ujar Dody kepada para wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/2).

"Progresnya hanya untuk membeli makan siangnya Pak Menteri, itu saja," tambahnya.

Respons Istana: Anggaran Ada

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaksan, anggaran pembangunan IKN sudah ada.

“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan. Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN (Otorita Ibu Kota Nusantara), ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di Kementerian PU, ada di OIKN,” tutur Hasan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Hasan kembali menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto meneruskan pembangunan IKN hingga lima tahun ke depan. Anggaran untuk lima tahun ke depan disebut-sebut mencapai Rp48 triliun.

“Target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” jelas Hasan. (merdeka)