SANCAnews.id

Presiden Prabowo Subianto usai menghadiri rapim TNI-Polri 2025 yang berlangsung di Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Januari 2025 

JAKARTA — Penerapan peran strategis yang diemban TNI dan Polri menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan pada forum rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri Tahun 2025 yang digelar di Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Januari 2025.

Dalam pidato pembukaannya, Prabowo menyebut TNI dan Polri sebagai wujud eksistensi negara dalam menegakkan konstitusi dan keputusan pemerintah. Menurutnya, mereka memiliki kekuatan khusus untuk memonopoli senjata, sebuah mandat yang diberikan oleh rakyat.

"Kekuasaan ini sangat besar, rakyat yang mempercayakan kepercayaan ini kepada saudara-saudara sekalian.

Karena peran strategi tersebut, menurutnya, TNI-Polri bisa dijadikan parameter dalam melihat keberhasilan ataupun kegagalan suatu bangsa.

"Biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yaang gagal," ujarnya.

Prabowo mengingatkan agar para TNI-Polri tidak ragu mengabdikan jiwa dan raga untuk rakyat, karena apa yang mereka dapatkan saat ini merupakan pemberian rakyat.

"Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi," pungkasnya. (rmol)

AHY dan Jokowi 

JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terseret dalam pusaran kasus penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di kawasan pagar laut di Tangerang.

Terkait hal itu, pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara. Apalagi, pagar laut sepanjang 30 kilometer itu diketahui masih viral dan menjadi perbincangan hangat publik.

Menurut Rocky, kasus pagar laut harus diungkap dari inti permasalahannya, siapa yang berkepentingan di baliknya.

"Bambu itu akhirnya meruncing pada satu pertanyaan mendasar kepentingan siapa sebetulnya yang mengakibatkan laut itu dipagari?"

"Memang soal yang sifatnya politis di era Pak Jokowi itu yang jadi sasaran investigasi sekarang kan."

"Mau menterinya AHY atau siapa pun tetapi orang tetap ingin tahu perintah siapa yang memungkinkan hal yang melanggar hukum itu dilakukan oleh oleh PIK 2," kata Rocky di channel Youtube Rocky Gerung Official yang tayang pada Rabu (29/1/2025).

Dalam menyelidiki dalang pagar laut, Rocky menekankan pentingnya latar waktu penerbitan HGB dan SHM, yakni sebelum Jokowi lengser.

"Orang mau tahu kenapa di era Pak Jokowi pagar itu dibuat? Kenapa sebelum Pak Jokowi lengser HGB itu diterbitkan? Jadi kelihatannya itu yang akan jadi sasaran penelitian kan."

"Mestinya mudah sekali itu mereka yang aparat kejaksaan, polisi, KPK, itu kan bisa mulai memberi semacam keterangan awal entah itu sifatnya penelitian, penyelidikan, tapi rakyat ingin ada kejelasan yang bertanggung jawab siapa yang diuntungkan siapa yang dirugikan siapa," ujar Rocky.

Rocky menganalisis adanya kaitan antara pagar laut dengan penunjukkan AHY menjadi menteri oleh Presiden Jokowi pada 2023, akhir masa jabatannya.

Publik menduga, kata Rocky, Jokowi membuat "jebakan batman" terhadap AHY yang juga menjerat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan ayah AHY.

"Publik bahkan mungkin menduga jangan-jangan ini adalah jebakan Batman dari Mulyono terhadap SBY itu karena menteri AHY ditaruh di situ dan diduga paham atau mengetahui walaupun tidak punya kemampuan eksekusi, misalnya," kata Rocky.

Diketahui, AHY sempat menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di era akhir Presiden Jokowi, 2023-2024.

Kini, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, AHY menjabat Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. (fajar)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

SEDIH melihat aparat Kepolisian menjadi tunduk pada pemilik uang. Sejak viral seorang pengusaha Dato Sri Tahir dibopong  anggota Brimob di Mako Brimob Kelapa Dua dan mendapat Bintang Bhayangkara Nararya (BBN) masyarakat merasa kurang sreg dengan penghormatan berlebihan yang biasa diberikan kepada senior tersebut. Penghargaan kepada pengusaha seperti ini dianggap "ada apa apanya" atau dalam bahasa undang-undang disebut "kolusi".

Dampaknya jangan-jangan ada anggota Brimob yang boleh mengawal pengusaha etnis China hingga rumah pribadinya. Peristiwa bopong pemilik Mayapada Group di Mako Brimob adalah puncak gunung es indikasi eratnya hubungan antara konglomerat dengan aparat. Hubungan yang tidak wajar dalam paradigma membangun "esprit d'corps" dan nasionalisme.

Groundbreaking Mako Brimob Batalyon A Pelopor Polda Metro Jaya di PIK-2 yang dihadiri dan diresmikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit bersama Boss PIK-2 Aguan itu kini viral setelah PIK-2 dengan PSN dan pagar lautnya dimasalahkan rakyat. Media memberitakan gencar pembongkaran pagar laut, sertifikat HGB laut hingga groundbreaking tersebut.

Keberadaan Mako Pelopor Brimob Polda Metro Jaya di PIK-2 itu dipertanyakan urgensi dan relevansinya. Tangerang itu masuk Provinsi Banten. Cepat atau lambat Kota dan Kabupaten Tangerang akan berada di bawah wilayah hukum Polda Banten.

Ada kekhawatiran keberadaanya justru untuk melindungi kawasan pecinan di PIK-2 Banten. Patung Naga raksasa di Gerbang PIK-2 adalah simbol eksklusivitas kawasan. China Town sedang dibangun di tanah puluhan ribu hektar.

Betapa bahayanya negara ini. Benar sinyalemen Presiden Prabowo ada "negara dalam negara" dan "kawasan eksklusif" dimanapribumi semakin tergusur saja ke pinggiran. Sementara wilayah strategis telah direbut, dikuasai, dan dibangun untuk kawasan pecinan.

Investasi adalah tahap awal untuk invasi. Invasi ekonomi, pengaruh politik, dan pada gilirannya invasi militer. Tentu melalui perang proksi dengan pecah belah sesama anak bangsa. Sejak Presiden Jokowi berakrab-akrab dengan Xi Jinping, maka Indonesia sepertinya telah membangun blok pertahanan dengan China. Ini sesungguhnya telah melanggar prinsip atau asas non blok dan politik bebas aktif.

Masuk BRICS dan laporan Global Fire Power 2025 yang telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu sekutu kuat China membuat "bahaya kuning" semakin nyata. Etnis China yang dipimpin oleh para konglomerat sudah dirasakan semakin besar dan berpengaruh. PIK-1 dan PIK-2 akan menjadi cermin.

Perlu sensus seksama berbasis etnis di negeri Indonesia agar perilaku diskriminasi kelak dapat dihindari. Pembuatan peta etnis bukan hal yang tabu. Rakyat berhak mengetahui besaran dan sebaran berbagai etnis agar pengembangan dapat terkendali dan tidak mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembangunan Mako Batalyon A Pelopor Brimob Polda Metro Jaya di PIK-2 patut dipertanyakan dalam hal kematangan perencanaan, sumber pembiayaan, pencegahan ketergantungan, kepentingan nasional atau komunal bahkan mungkin personal. Dan yang terpenting apakah ada agenda sebagai pengawalan khusus bagi pengembangan kawasan pecinan ?

Tuntutan rakyat yang kini muncul akibat  berbagai pelanggaran hukum yang terjadi adalah cabut PSN PIK-2 dan batalkan proyek PIK-2. Moga Brimob tidak menjadi alat atau tameng Aguan untuk menghadapi tuntutan rakyat tersebut. Brimob itu milik dan dibiayai oleh rakyat bukan pelindung proyek milik Sugianto Kusuma alias Aguan. (*)

Bandung, 30 Januari 2025

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

SUDAH bapaknya menjadi Presiden terburuk, kini anaknya Gibran menjadi Wakil Presiden terburuk. Indonesia bernasib jelek memiliki Presiden dan Wakil Presiden yang tidak bermutu, penuh kepalsuan, dan dicibir rakyatnya. Hampir jenuh bicara kebusukan ayahnya, saking banyaknya, kini Gibran juga patut untuk disorot.

Tiga M menandai dirinya yaitu Mutu, Moral, dan Menjadi (MMM). Soal "mutu" semua bisa menilai kemampuan Gibran, terakhir ia memimpin rapat kabinet harus dengan membaca teks. Memimpin rapat saja tidak becus. Sungguh memilukan, para jenderal dan professor terpaksa harus celingukan mengukuti anak ingusan sedang berlatih dengan tertatih-tatih.

Masih senang dengan mainan anak-anak, Wapres bermata sendu ini salah menyebut nutrisi ibu hamil dengan asam sulfat padahal yang benar asam folat. Asam sulfat berbahaya jika dikonsumsi ibu hamil, bisa hancur janin. Berbeda dengan asam folat yang berguna untuk kesehatan janin termasuk mencegah kerusakan tabung syaraf (neural tube defect).

Keprihatinan atas "moral" muncul setelah terkuak akun fufufafa yang berkonten buruk. Ada narasi yang menistakan agama, ujaran kebencian, mencemarkan nama baik, hingga celetukan-celetukan porno. Sekurangnya tiga undang-undang telah dilanggar, yaitu KUHP  delik penodaan agama, UU ITE untuk pencemaran dan kebencian, dan UU Pornografi.

Masalah "menjadi" itu menyangkut proses  penetapan Wapres yang tidak fair. Mulai dari Putusan curang MK yang melibatkan bapak, ibu, dan paman Gibran, hingga KPU yang dihukum DKPP. Gibran dipaksakan atas pengaruh bapaknya yang jadi Presiden. Aroma nepotisme yang melanggar Pasal 22 UU No 28 tahun 1999 tercium sangat menyengat.

Gibran Rakabuming Raka adalah penyakit bangsa yang tidak boleh dibiarkan atau ditoleransi. Akan terjadi pembusukan politik dengan memeliharanya. Moral, undang-undang, konstitusi dan ideologi dicabik-cabik oleh ulahnya. Gibran harus segera disingkirkan.

Penyingkiran konstitusional dilakukan melalui Pasal 7A UUD 1945. MPR harus segera bersidang untuk itu. Wapres yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketrntuan UU No 7 tahun 2017 dan telah melakukan perbuatan tercela patut untuk dimakzulkan. Indonesia itu negara hukum bukan negara kekuasaan. Tidak boleh ada perlindungan politik bagi pelanggar hukum.

Indonesia keluar dari negeri main-main, negeri tamiya dan game mobile legends, mengurus rakyat harus serius. Bangsa ini terus menerus dibuat bodoh. Baru saja kita dikagetkan oleh gagasan untuk Makanan Bergizi Gratis (MBG) program unggulan Prabowo dengan menu serangga.  Duh di negara miskin Afrika saja tidak harus makan serangga.

Begini saja, gaji dan fasilitas Wapres stop dengan pemakzulan. Lumayan bisa dialokasikan untuk MBG. Sabar saja dulu Prabowo sementara tanpa Wapres, toh Gibran juga tidak berguna.

Nah hayo pindah dari MMM ke MBG. (*)

Ilustrasi Laut Makassar/Ist 

MAKASSAR — Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Fadjry Djufry, berbicara soal kawasan laut di Makassar. Ia mengibaratkannya dengan pagar laut di Tangerang, Banten.

Fadjry mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan secara rinci terkait hal tersebut. Meski begitu, ia mengatakan bahwa lot laut di dua tempat berbeda tersebut memiliki kemiripan.

“Iya. Saya belum detil. Tapi hampir sama dengan pagar yang di Tangerang itu,” kata Fadjry kepada jurnalis, Rabu (28/1/2025).

Sesuai aturan, kata Fadjry. Meski tak merinci aturan dimaksud, laut tak boleh dipagari.

“Karena itu akan mengganggu lalu lintas nelayan kita,” terangnya.

Pemagaran dan kaveling laut, kata alumni Universitas Hasanuddin tersebut, sebenarnya bisa dikecualikan. Asal dengan peruntukan yang jelas.

“Kecuali memang sudah ada peruntukan jelas, baik oleh perusahaan dan lain sebagainya kan,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, temuan itu akan ditindaklanjuti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN).

“Ada ATR/BPN yang melihat nanti seperti apa. Bagi kami, Pemprov akan dililhat kembali, terkait dengan izin-izinnya yang sudah ada di sana,” ucap Fadjry.

Kalau memang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, Fadjry bilang pihaknya tidak segan membongkar.

“Kalau belum ada izin peruntukannya pasti kita bongkar, kalau memang tidak memenuhi aturan regulasi yang ada,” pungkasnya.

Adapun pagar laut Tangerang dimaksud Fadjry telah dibongkar pemerintah, TNI, bersama nelayan. Pagar laut sepanjang 30 kilometer itu dinilai ilegal.

Belakangan ditemukan laut di sekitarnya telah dikaveling, merujuk pada peta di website resmi BPN. Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid menegaskan sertifikat yang dikeluarkan di atas laut tersebut batal demi hukum.

Sementara di Makassar, laut bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) itu berlokasi di kawasan reklamasi Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemiliknya yakni PT Dillah Group.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang terbit di laut Makassar dinilai sarat manipulasi. Itu diungkapkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar.

“Bisa jadi ada Manipulasi ini dalam proses pendaftaran tanahnya,” kata Koordinator Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob) LBH Makassar Hasbi Assiddiq kepada fajar.co.id, Selasa (28/1/2025).

Dalam penelusuran melalui Aplikasi Google Earth, pada tahun 2015, tampak kontur kawasan tersebut sebagian masih laut. Bentuknya menjorok persegi panjang ke arah laut.

Kawasan tersebut sebagian masih berupa air. Tampak seperti pematang sawah. Seperti isu yang sedang beredar mengenai kaveling laut, pondasi batuan dengan air di tengahnya tampak juga pada lokasi tersebut ketika SHGB terbit.

Kepala Seksi Penanganan Masalah ATR/BPN Kantah Kota Makassar, Andrie Saputra membenarkan bahwa pada kawasan yang dimaksud sudah terdapat sertifikat HGB.

Namun, ia enggan membenarkan bahwa itu dimiliki Dillah Group dan terbit sejak 2015. Ketika diminta validasi tahun terbit dan pemilik serifikat tersebut, ia berkelit.

“Mengenai terbitnya kapan, namanya siapa, mohon maaf itu masuk ke dalam informasi terbatas. Karena itu terkait haknya orang per orang, tidak bisa kami beritahukan," ujar Andrie saat ditemui Fajar di kantornya, Jumat, 24 Januari.

Sementara itu, pada Jumat sore, 24 Januari, FAJAR mencoba mengkonfirmasi pihak Dillah Group yang berkantor di Jl Pengayoman, Ruko Jasper III, Kota Makassar. Namun, tidak mendapatkan akses untuk melakukan wawancara. (*)