SANCAnews.id

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti 

JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti turut menyoroti pagar laut sepanjang 30,16 Kilometer di Pantai Utara, Kabupaten Tangerang, Banten.

Ia berharap pembangunan pagar itu dilaksanakan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.  “Laksanakan perintah Presiden kita @prabowo @ListyoSigitP 🙏🙏🙏,” tulis Susi Pudjiastuti dalam akun X, pribadinya, Sabtu, (18/1/2025).

Menanggapi hal tersebut, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengkritik menteri yang menangani kasus ini. Menurut Said Didu, para menteri di Kabinet Merah Putih lebih patuh pada arahan Mantan Presiden Joko Widodo untuk melindungi oligarki.

“Bu, Menteri Jokowi dalam Kabinet Prabowo akan lebih patuh pada arahan dari Solo untuk lindungi Oligarki,” ujar Said Didu.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid merespons ihwal pagar laut tersebut.

“Selama masih di laut, itu adalah rezimnya laut. Kalau di darat, tergantung apakah masuk kawasan hutan atau bukan. Kalau hutan, itu menjadi kewenangan kehutanan, kalau bukan hutan, ya itu menjadi kewenangan kami,” ujar Nusron Wahid kepada media, Rabu (15/01/2025).

Menteri Nusron menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada laporan atau informasi resmi terkait masalah tersebut yang diterima oleh Kementerian ATR/BPN. Selama area yang dimaksud masih berupa lautan, pihaknya tidak akan melakukan intervensi apa pun.

“Mungkin yang Bapak-Bapak tanyakan itu masih sebatas dugaan. Namun, hingga saat ini belum ada laporan resmi kepada kami. Pemerintah hanya dapat bertindak atas dasar legal standing. Jadi, selama belum ada dasar hukum yang jelas, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” tegasnya.

Diketahui, TNI AL bersama masyarakat telah mulai pembongkaran pada pagar laut tersebut hari ini. (fajar)

Oleh : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

KEBERANIAN Presiden Prabowo membongkar pagar laut di pantai utara Banten dengan perintahnya melalui Kepala Staf TNI AL, layak kita apresiasi.

Selanjutnya dieksekusi oleh Brigadir Jenderal Harry Indarto, Tentara Angkatan Laut, bergerak cepat bersama 600 marinir, pasukan katak, pasukan penyelam bawah laut  membongkar pagar laut ilegal  yang terpasang berbulan bulan, tanpa ada seorangpun yang berani merubuhkannya.

Ditengarai justru saat menteri dan instansi terkait masih berdiplomasi gaya kampungan, indikasi masih terkena gendam oligarki, TNI Angkatan Laut tidak ambil pusing bertindak cepat bongkar pagar laut tanpa basa basi.

Jokowi pun dipastikan terkejut, sebagai mantan Presiden antek oligarki, yang masih diperintah oligarki agar  bisa mengendalikan semua kebijakan Presiden Prabowo,  kekuatan dan jaringannya mulai rontok berantakan.

Mohtar Riyadi sesepuh jaringan Overseas Chinese, untuk mengamankan semua program Oligarki tidak boleh ada gangguan dan perlawanan dari kekuatan apapun, terbelalak harus  berhitung ulang dengan keberanian Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo pasti sudah mempersiapkan antisipasi perlawanan dari Mohtar Riyadi dkk., yang tidak akan tinggal diam, karena selama ini merasa besar kepala akan melakukan perlawanan.

 Mochtar Riyadi merasa berpengalaman sebagai donatur   partai Demokrat Amerika faksi Arkansas connection, dengan tokohnya mantan Presiden Bill Clinton, mantan Menlu Madelin Albright yang juga ketua NDI (National Demicratic Institute) arsitek/konsultan perubahan/amandemen 4 kali  UUD 45 menjadi UUD 2002 yang liberal kapitalistik.

Keberanian Presiden Prabowo pasti mengejutkan Faksi Arkansas connection dari Partai Demokrat USA yang juga mensponsori Jokowi jadi presiden Indonesia tahun 2014 dan diduga mensponsori Prabowo pada Pilpres 2024 ternyata melakukan perlawanan.

Sejarahnya setelah AS dan RRC berhasil mencetak Indonesia menjadi negara liberal kapitalistik dengan mengubah UUD 45 menjadi UUD 2002. Dan masih berfungsinya operator Karen Brooks Indonesianis yang pernah menjadi direktur Asia Tenggara di National Security Council (NSC) dan berkantor di gedung putih, tugasnya di indonesia antara lain membina Presiden Presiden dan calon presiden Indonesia, akan bereaksi lebih hati hati dengan Presiden Prabowo Subianto.

Mochtar Riady karena usianya memberikan mandat kepada James Riady agar terus kerjasama dengan operator Karen Brooks untuk mengendalikan Presiden Indonesia, sesuai kepentingan politik dan ekonominya masing-masing.

James Riady terus membangun  jalinan  politik dan ekonomi sesuai rempt  Xi Jinping (RRC), untuk menjaga, mengamankan dan menjalankan program Belt and Road Initiative (BRI).

Awal berkuasa Jokowi membuat kesepakatan Program Strategis Nasional sebagai pintu masuk RRC akan menguasai Indonesia. Termasuk perampasan tanah, pagar laut dan membuat hunian pendatang baru warga etnis Tionghoa.

Politik konspirasi AS dan RRC telah menimbulkan bencana politik dan ekonomi yang mengerikan. Bencana  menguras Sumber Daya  Alam, perampasan tanah, pematokan laut dan bencana politik dan ekonomi lainnya yang makin liar.

Presiden Prabowo harus berani keluar dari kendali AS dan RRC, pegang teguh amanah tujuan negara sesuai Pembukaan UUD 45, lawan segala bentuk penjajahan gaya baru. Pada waktu yang tepat negara harus kembali ke UUD 45. ( * )

Ilustrasi/Net 

JAKARTA — Arus modal asing keluar dari Indonesia tercatat sebesar Rp9,57 triliun pada awal Januari 2025. Berdasarkan data transaksi yang dihimpun Bank Indonesia (BI), dana tersebut keluar pada periode 13 hingga 16 Januari 2025.

“Nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp9,57 triliun, terdiri dari beli neto Rp0,01 triliun di pasar saham, jual neto Rp4,17 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan jual neto Rp5,41 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya pada Sabtu 18 Januari 2025.

Untuk itu, sejak awal tahun 2025 sampai dengan 16 Januari 2025, nonresiden tercatat telah jual neto sebesar Rp2,63 triliun di pasar saham, jual neto Rp0,59 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp5,84 triliun di SRBI.

Dalam pernyataannya, Ramdan kembali menegaskan bahwa BI saat ini terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas lainnya guna mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," kata Ramdan. (rmol)

Pasukan khusus TNI AL dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten pada Sabtu (18/1)  

TANGERANG — Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten menjadi viral di media sosial. Keberadaan pagar laut itu pun mengundang perhatian sejumlah pejabat. TNI AL bersama nelayan setempat mengambil langkah lebih tegas dengan membongkar pagar laut tersebut, Sabtu (18/1/2025) hari ini.

Angkatan Laut mengerahkan ratusan pasukan untuk membongkar pagar laut di wilayah Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Mereka turut melibatkan beberapa pasukan khusus untuk membongkar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tersebut.

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta Brigadir Jenderal TNI (Mar) Harry Indarto mengatakan, beberapa pasukan khusus yang dilibatkan yakni Komando Pasukan Katak (Kopaska), Korps Marinir, dan Dinas Pertolongan Bawah Air (Dislambair).

"Dari 600 orang (yang terlibat pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir) ada (prajurit) dari Lantamal III Jakarta, kemudian ada Dislambair, kemudian Satuan Kopaska, Diskes, dan Pomal,” terang Harry.

Perwira tinggi bintang satu TNI AL itu menjelaskan bahwa personel Dislambair dikerahkan untuk memeriksa kedalaman patok-patok bambu yang dipasang sebagai pagar laut. Tujuannya untuk memastikan pembongkaran bisa dilakukan dengan cara menarik pagar bambu tersebut menggunakan kapal.

"Kami perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Dari masukan-masukan itu, kami bisa berbuat yang mesti kami laksanakan,” imbuhnya.

Sebelumnya diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pencabutan proyek pagar laut yang diduga milik pengembang PSN PIK 2, Agung Sedayu Group.

Prabowo juga meminta agar permasalahan pagar laut tersebut diusut tuntas.

"Sudah. Beliau sudah setuju pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Usut, begitu," kata Muzani kepada wartawan di Jakarta.

Instruksi ini dikeluarkan di tengah sorotan publik terhadap keberadaan pagar laut yang dianggap membatasi akses masyarakat ke pantai di pesisir Tangerang.

Keberadaan proyek tersebut memicu pertanyaan tentang izin dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar.

Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan keterkaitan proyek pagar laut dengan pengembangan PIK 2, Muzani enggan berkomentar.

"Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya ketua MPR," tegasnya. (fajar)

Andra Soni akan menempati gedung bersejarah tersebut setelah dilantik sebagai Gubernur Banten periode 2025-2030 

SERANG — Setelah dilantik sebagai Gubernur Banten periode 2025-2030, Andra Soni akan menempati bangunan bersejarah yang terletak di Jalan Brigjen K.H. Sam'un nomor 5, Kota Serang, yang dibangun pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1821

Berdasarkan catatan ANRI, bahan bangunan didatangkan langsung dari Batavia. Bangunan yang akan ditempati sebagai tempat tinggal disebut Gedung Negara atau Pendopo Lama.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti membenarkan bahwa Andra Soni akan tinggal di sana setelah dilantik sebagai Gubernur Banten.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten akan menempati rumah dinas di Jalan Ahmad Yani, Cipete, Kota Serang, yang sebelumnya merupakan rumah dinas Wahidin Halim (WH) saat menjabat sebagai Gubernur Banten.

"Untuk Gubernur di rumah dinas pendopo lama, kemudian Wakil Gubernur di Cipete yang dulu digunakan oleh pak WH," kata Rina di Pendopo Gubernur Banten, seperti dilansir Tribunnews,com, Senin (13/1/2025).

Diketahui, Gedung Negara tersebut beberapa kali mengalami perubahan peruntukan, termasuk ketika era Rano Karno, gedung tersebut menjadi Museum Negeri.

Baca juga : Gubernur Banten Terpilih Andra Soni Pernah Jual Es Bonbon di Malaysia

Namun saat Al Muktabar menduduki posisi Penjabat Gubernur Banten, ia tinggal di tempat tersebut. Meski gedung tersebut kental dengan aura mistis, namun ia tetap tinggal di sana.

Rina menjelaskan, Pemprov Banten akan melakukan pemeliharaan gedung tersebut. Termasuk rumah dinas Wakil Gubernur Banten, yang sudah dua tahun ini tidak digunakan.

"Saat ini prosesnya kita lakukan pemeliharaan, memperbaiki tampilan supaya nanti layak digunakan, " ungkapnya.

"Apalagi yang di Cipete sudah dua tahun lebih tidak digunakan, jadi kita harus ekstra lakukan pemeliharaan, sehingga nanti Wakil Gubernur bisa menempati dengan layak," terangnya.

Rina mengungkapkan, dalam proses pemeliharaan kedua gedung tersebut, Pemprov Banten akan menyesuaikan dengan keinginan yang diinginkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

"Sementara masih kita koordinasikan (Supaya sesuai selera) misalkan ini ada nuansa putih, nuansa yang lain lah, nanti mereka yang pilih karena yang menempati kan mereka," pungkasnya.

Sementara Gubernur Banten terpilih, Andra Soni memastikan akan tinggal di pendopo lama sesuai dengan peraturan Gubernur. Ia pun tak masalah jika gedung tersebut mengandung kesana mistis.

"InsyaAllah karena yang saya tahu rumah dinas Gubernur itu di pendopo lama, Wakil Gubernur di Cipete. (Kesan mistis?) Bismillah aja," kata Andra. (*)