SANCAnews.id

Oleh : Joharuddin Firdaus/Pemerhati Politik Sosial dan Budaya 

Ikan itu kalau membusuk, biasanya dimulai dari kepala. Begitu kata filusuf Marcus Tullius Cicero 106 – 43 tahun silam Sebelum Masehi. Untuk itu, kepala ikan yang sudah terlanjur busuk harusnya dipotong atau dilepaskan dari badan ikan. Tujuannya, agar daging ikan yang tidak ikut-ikutan membusuk bersama kepala ikan, sehingga bagian ikan yang lain masih bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber protein terbaik untuk tubuh manusia.

SUATU hari di awal Fabruari tahun 1991 silam, Presiden Soeharto memanggil Mayor Jendral Polisi Kunarto ke kediaman pribadi di Jalan Cendana Jakarta. Dua hari kemudian Pak Kurnarto menumui Pak Harto di Jalan Cendana. Saat menemui Pak Harto, Pak Kunarto membawa buku catatan, seperti biasanya anak buah menghadap komandan. Pertemuan antara Pak Harto dan Pak Kunarto terjadi di pada sore hari.

Sebenarnya pertemuan sore itu antara Pak Harto dengan Pak Kunarto itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Pertemuan tersebut bukan yang pertama kali. Sering terjadi pertemuan diantara dua tokoh bangsa ini. Apalagi Pak  Kunarto adalah ajudan Presiden dari tahun 1979-1986. Hampir tujuh tahun Pak Kunarto menjabat sebagai ajudan Presiden Soeharto. Namun pertemuan Februari 1991 menjadi istimewa, karena beberapa hari lagi Pak Kunarto dilantik menjadi Kapolri yang ke-11.

Selama dalam perjalanan menuju Jalan Cendana, Pak Kunarto mulai menduga-duga apa gerangan arahan yang bakal diberikan oleh Pak Harto kepadanya. Setelah salaman, Pak Harto mempersilahkan Pak Kunarto untuk duduk di kursi. Sementara Pak Harto mengambil cerutu untuk persiapan mengisap cerutu. Suasana pertemuan sangat santai. Terkesan seperti orang tua dengan anaknya sendiri atau dua sahabat.

Setelah duduk beberapa menit, Pak Harto bertanya kepada Pak Kunarto, kapan dilantik sebagai Kapolri? Pak Kunarto jawab, siyap seminggu lagi. Kata Pak Harto, ya sudah, tunggu saja kalau begitu. Semoga semua berjalan dengan lancar sampai pelantikan nanti, lanjut Pak Harto. Dijawab Pak Kunarto, siyap Pak. Selanjutnya mohon arahan, do’a, nasehat dan bimbingan dari Bapak Presiden.

“Hehehehe, ya ndak ada arahan, nasehat dan bimbingan, kata Pak Harto. Dilanjutkan Pak Harto, kalau mau lihat polisi itu baik dan bagus di mata rakyat, ya terserah kepada dirimu saja. Dari dirimu itulah wajah dan marwah polisi yang sebenanrnya. Kalau Kapolrinya baik, pasti polisi juga baik. Sebaliknya, bila Kapolrinya buruk, maka wajah polisi juga di mata masyarakat. Jika sudah buruk, maka sulit untuk diperbaiki lagi”.

Penggalan nasehat dari Pak Harto itu, dicatat oleh Pak Kunarto kata per kata, kalimat per kalimat. Pak Kunarto masih setia menunggu untuk mencatat nasehat, arahan dan bimbingan dari Pak Harto berikutnya. Sayangnya, setelah tunggu hampir dua puluh menit, dengan posisi bolpoin tetap di tangan untuk mencatat, Pak Harto tidak juga memberi nasehat, arahan dan bimbingan untuk dicatat Pak Kunarto.

Akibatnya Pak Kunarto memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Harto. “Mohon izin, selanjutnya Bapak Presiden? “tanya Pak Kunarto sambil berharap ada nasihat lagi dari Pak Harto. “Ya ndak ada lagi. Suah, cuma itu saja. Yang penting itu jaga dirimu baik-baik, agar tidak merusak dan memperburuk polisi di mata masyarakat. Wajah dan marwah polisi itu sangat tergantung kepada sikap dan prilaku Kapolri, “kata Pak Harto.

Entah sangaja atau tidak. Apakah Pak Harto sudah lebih dulu membaca penggalan kalimat Cicero bahwa “ikan itu membusuk dari kepala”. Baik Marcus Tullius Cicero maupun Pak Harto mempunyai kesamaan pandangan bahwa baik-buruknya marwah dan wajah sebuah entitas pemerintahan itu, sangat tergantung kepada tampilan dan prilaku pucuk pemimpin tertingg di instansi tersebut.

Pertanyaannya, bagaimana wajah polisi selama era reformasi? Terutama setelah polisi lepas dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dulu itu bernama ABRI? Jawabannya, tergantung dari sudah pandang mana melihat wajah polisi. Ibarat gajah, kalau dari depan kelihatan taring atau belalai. Dari samping kelihatan perut gajah. Sedangkan kalau dari belakang kelihatan ekornya gajah. Semua sudut bisa.

Diantara dua belas Kepolri selama reformasi, Jendral Polisi Roesmanhadi, Jendral Polisi Roesdihardjo, Jendral Polisi Surojo Bimantoro, Jendral Polisi Da’i Bachtiar, Jendral Polisi Sutanto, Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri, Jendral Polisi Timur Pradopo, Jendral Polisi Sutarman sampai Jendral Polisi Badrodin Haiti, wajah polisi masih bisa baik-baik saja. Mekipun banyak juga kekurangan disana-sini. Namun masih dalam batas-batas kewajaran sebagai institusi yang sedang menata diri.  

Saat Jendral Polisi Tito Karnavian menjabat Kapolri, institusi polisi mulai bermasalah. Tito banyak bicara tentang masalah-masalah banga yang berkaitan dengan politik. Bukanya fokus pada persoalan-persoalan yang bekaitan dengan penegakkan hukum. Puncaknya, Tito membuat buku dengan judul “Politikal Polisi”. Wajah polisi yang mulai buram di eranya Tito Karnavian Kapolri tersebut, disempurnakan oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo.

Akibatnya polisi jatuh terjerambak ke titik paling nadir paling dalam di mata masyarakat Indonesia. Polisi dihina, dicibir, dicemoh memalui berbagai satire, metapore dan mem. Sangat sempurna Jendral Listyo Sigit membuat wajah rendah dan hina di mata rakyat. Wajah polisi sekarang, mirip-mirip TNI di akhir Orde Baru dan awal reformasi dulu.

Tito Karnavian merusak polisi dengan gagasan “Politikal Polisi”. Akibatnya, perjuangan panjang civil society selama puluhan tahun untuk melepaskan polisi dari TNI, hari ini hancur berantakan. Polisi seperti diluluhlantakan di depan pemiliknya sendiri, rakyat Indonesia. Semua penilaian buruk tentang polisi itu berawal dari libido, ambisi murahan, dan syahwat kekuasaan yang tinggi dari Jendral Polisi Prof. Dr. Tito Karnavian.

Melalui konsep “Politikal Polisi” yang digagas Tito Karnavian, berhasil menyeret polisi masuk dalam kubangan lumpur yang dalam. Polisi seperti mengambil peran ABRI selama 32 tahun untuk menopong kekuasaan Presiden Soehato. Bedanya polisi menjadi penyangga utama kekuasaan Joko Widodo. Seperti ada dendam kekuasaan, karena tidak diikutkan bermain selama 32 tahun kekuasaan Orde baru. Selama Orde Baru, polisi hanya sebagai pelengkap penderita saja.

Wajah polisi yang buram dan jatuh di masyarakat itu disempurnakan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Polisi benar-benar babak belur jatuh di titik nadir. Eranya Kapolri Listyo Sigit inilah, polisi mengukuhkan diri sebagai institusi tukang rekayasa perkara terbaik dan terhebat dibading Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Paling kurang ada dua jendral bintang dua polisi yang terlibat rekayasa perkara di era Kapolri Listyo Sigit.

Ada kasus Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo yang menjadi aktor utama pembunuhan terhadap anak buahnya Brigadir Yosua Huatabat. Selama tiga hari Kapolri Sigit percaya semua cerita dan rekayasa Ferdy Sambo. Untung ada dua adik dari mamanya Yosua, Roslin Simanjuntak dan Rohani Simanjuntak. Dua wanita pemberani yang berani membongkar rekayasa Ferdy Sambo yang sudah dipercaya Kapolri Listyo Sigit.

Selain itu, ada kasus Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa, yang merekayasa perdagangan narkoba jenis sabu. Padahal dari fakta persiddangan, Teddy Minahasa sudah terlibat perdagangan narkoba jenis sabu sejak masih menjabat Staf Ahli Kapolri. Tragisnya dipromusikan dua kali sebagai Kapolda oleh Kapolri Listyo Sigit. Pertama sebagai Kapolda Sumatera Barat, dan kedua sebagai Kapolda Jawa Timur.  

Masih di Polda Sumatera Barat. Belum lama ini ada polisi yang menembak polisi sampai meninggal. Sementara di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Kepolsek Aipda Rudy Soik dipecat dari polisi. Padahal Aipda Rudy Soik terkenal di NTT sebagai sosok polisi yang berdiri paling depan melawan mafia perdagangan solar ilegel.

Rekayasa perkara paling heboh yang dilakukan polisi adalah penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang. Polrestabes Semarang pamerkan barang bukti gadungan yang konon dipakai untuk tawuran antar geng motor. Padahal semua itu hanya kebohongan dan rekayasa polisi. Tentu kebiasaan rekayasa masih banyak lagi, namun belum diributin saja. Hari ini polisi juga punya nama baru sebagai Partai Coklat atau Parcok.     

Untuk pergantian Kapolri Listyo Sigit, sebaiknya Presiden Prabowo ambil dari jajaran Jendral Polisi bitang dua. Terutama mereka-mereka yang selama ini dizalimi Listyo Sigit. Mereka yang berprestasi, baik di penugasan maupun akademik seperti Irjen Polisi Rudi Darmoko, peraih Adhi Makayasa tahun 1993. Begitu juga dengan Irjen Polisi Alberd Teddy Benhard Sianipar sebagai peraih Adhi Makayasa tahun 1994, dan Irjen Polisi Sandi Nugroho sebagai peraih Adhi Makayasa tahun 1995, .

Mereka lulusan terbaik peraih Adhi Makayasa 1993, 1994 dan 1995 sampai sekarang belum juga diberikan jabatan Kapolda oleh Kapolri Listyo Sigit. Huebat benar Kapolri Listyo Sigit ini, entah apa pertimbangannya. Padahal lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1996 sudah ada yang menjadi Kapolda, yaitu Irjen Polisi Jhonny Edison Isir, yang menjabat sebagai Kapolda Papua Barat.

Irjen Polisi Jhonny Edison Isir melewati tiga kaka tingkat tingkat di atasnya. Sudah satu tahun lebih Irjen Polisi Jhonny Edison Isir menjabat sebagai Kapolda Papua Barat, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai sekarang. Tampaknya merit system benar-benar lumpuh di eranya Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sementara praktek like and dislike begitu dominan dan subur. (bersambung).

Ilustrasi pagar laut di Tangerang/Net 

JAKARTA — Pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyebutkan pembangunan pagar laut di Tangerang belum masuk kategori perampasan tanah menuai kritik tajam dari publik.

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta Nusron Wahid tidak tinggal diam dalam kasus tersebut. Sebab, pembangunan pagar laut jelas merupakan upaya penguasaan lahan secara sepihak.

Jika penguasaan lahan di daratan menggunakan patok, maka penguasaan lahan di laut menggunakan pagar laut.

"Pagar laut itu jelas-jelas patok untuk menguasai lahan. Mereka ingin menguasai lahan di laut untuk kepentingan tertentu. Buat apa dipagar kalau enggak ada kepentingan ekonomi?” tegas Indrajaya kepada wartawan, Jumat, 17 Januari 2025.

Ia menilai tidak mungkin pagar laut itu dibuat kalau tidak ada kepentingan ekonomi di baliknya. Sebab, proyek pagar laut itu memakan biaya sangat besar. Jika 1 meter pagar itu membutuhkan biaya Rp500 ribu, maka anggaran yang dikeluarkan untuk membangun sepanjang lebih dari 30 km itu sekitar Rp15 miliar.

Indrajaya pun mendesak Menteri ATR untuk aktif menyelidiki kasus tersebut dan berkoordinasi dengan kementerian atau instansi lain, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kepolisian, dan pihak lain. Karena masalah itu berkaitan dengan banyak pihak.

"Menteri ATR jangan hanya menunggu laporan dari instansi lain. Jangan sampai Menteri ATR lepas tangan," tegas Indrajaya.

Sebelumnya, Nusron mengibaratkan pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang seperti situasi di mana pencuri yang belum beraksi mencuri sesuatu, sehingga belum ada pihak yang bisa ditindak.

Nusron juga mengaku bahwa pihaknya belum menerima laporan apakah pagar itu dibangun dalam rangka proyek reklamasi. Menurutnya, orang yang menyebut pagar itu dibuat untuk reklamasi masih bersifat dugaan. (rmol)

Jokowi 

JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menyampaikan pandangannya terhadap dinamika politik nasional saat ini. Apalagi, ada isu terkait rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto.

Ferdinand mengatakan pertemuan itu merupakan langkah strategis yang berpotensi mengubah arah politik Indonesia di masa mendatang.

"Semakin mendekati kenyataan. Ini adalah sebuah terobosan dalam politik nasional yang tentu akan mengubah peta jalan kedepan," ujar Ferdinand melalui akun Instagram pribadinya @ferdinand_hutahean (17/1/2025).

Namun, Ferdinand tidak segan melontarkan kritik terhadap pengaruh Jokowi yang menurutnya meninggalkan banyak persoalan bagi pemerintahan Prabowo.

"Kesimpulannya, Indonesia akan baik-baik saja tanpa Jokowi dan anasir politiknya. Pengaruh yang ditinggalkan Jokowi terhadap Prabowo sangat tidak baik," sebutnya.

Ia menilai bahwa residu kebijakan era Jokowi membawa banyak masalah, yang kini menjadi tantangan berat bagi Prabowo.

"Banyak masalah yang muncul sekarang di negara kita akibat dari residu kebijakan Jokowi," cetusnya.

Salah satu contoh yang disebutnya adalah proyek pagar laut sepanjang 30 km yang dianggap misterius.

"Yang paling konyol adalah adanya pagar laut sepanjang 30 km tapi semua misterius, tidak ada yang tahu siapa yang bangun," Ferdinand menuturkan.

Ferdinand menyoroti bagaimana proyek seperti ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan transparansi.

"Ini kan aneh, sebuah negara bisa tidak mengetahui ada pergerakan yang sangat lama butuh waktu dan panjang tetapi tidak ada yang tahu," tandasnya.

Ferdinand bilang, apa yang dia sebutkan merupakan salah satu contoh buruk yang ditinggalkan Jokowi pada akhir masa jabatannya sebagai Presiden.

"Ini contoh buruk, kecil sebetulnya tapi masalah seperti ini banyak mendera bangsa kita," kuncinya. (fajar)

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin/Ist 

JAKARTA — Wacana penggunaan dana zakat untuk mendanai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dikritik mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

Menurut Lukman yang menjabat di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), pengalokasian dana zakat untuk program tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika pengelolaan zakat.

“Penggunaan dana zakat untuk biaya program makan bergizi gratis adalah tidak etis,” tegas Lukman lewat akun X miliknya, Kamis 16 Januari 2025.

Ia menegaskan bahwa dana zakat seharusnya dimanfaatkan untuk pemberdayaan kelompok masyarakat yang berhak secara lebih terencana, terstruktur, dan berjangka panjang.

Lukman juga mendorong pemerintah dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk lebih kreatif dalam mencari solusi meningkatkan gizi masyarakat tanpa mengandalkan dana zakat.

“Alih-alih gunakan dana zakat, akan lebih bijak bila Pemerintah bersama Baznas lebih kreatif kembangkan suatu program filantropi secara nasional guna tingkatkan keterlibatan publik menaikkan gizi masyarakat," jelasnya.

Pernyataan ini mencerminkan pentingnya pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan ketentuan agama dan prioritas kebutuhan umat. Zakat memiliki tujuan utama membantu delapan golongan yang telah ditetapkan syariat, seperti fakir, miskin, Amil, mualaf, dan hamba sahaya.

Usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program MBG disampaikan Sultan B. Najamudin setelah Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025. Alasannya, masyarakat Indonesia dianggap suka gotong royong. (rmol)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

KAPOLRI pilihan Jokowi ini melesat jenjangnya melangkahi banyak perwira tinggi. Masa bodoh kata Jokowi yang penting Kapolri itu harus orangnya. Ia berguna untuk banyak hal termasuk memilih-milih target demi kepentingan Presiden yang tak punya rasa malu dan salah itu. Sebelumnya Listyo menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri.

Mantan Kapolresta Surakarta dan ajudan Presiden Jokowi ini masuk dalam jajaran "gang Solo" yang menggambarkan hubungan dekat dengan Jokowi. Kini saat Presiden berpindah tangan kepada Prabowo Subianto, maka Listyo dianggap sebagai Kapolri titipan Jokowi. Prabowo masih menjadi pengekor. Akibatnya penegakan hukum tetap terseok-seok, hanya omon-omon, dan tidak mandiri.

Saat peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS yang dikenal dengan kasus KM 50 Listyo Sigit menjabat sebagai Kabareskrim. Adapun Kapolri nya adalah Idham Aziz. Sementara Kapolda Metro Jaya Fadil Imran berperan aktif dalam memojokkan dan memfitnah 6 korban penganiayaan dan pembunuhan tersebut. KM 50 tidak bisa lepas dari peran Fadil Imran yang diduga kuat juga melibatkan Kabareskrim Listyo Sigit.

Awalnya ada tanda Listyo Sigit akan berakhir dengan baik.  Saat di depan anggota  DPR RI ia berjanji untuk membuka kembali kasus KM 50 jika ditemukan bukti baru (novum), akan tetapi janji itu ternyata diingkari padahal telah ditemukan bukti baru (novum) di antaranya "kesaksian sopir derek di KM 51,2", "pengakuan AKBP Acay soal perusakan CCTV KM 50", dan  "kesaksian di sidang Pengadilan Bahar Smith atas luka penganiayaan 6 syuhada".

Hutang kasus Jokowi menjadi beban Prabowo akibat ingkar janji Listyo Sigit tersebut. Cepat atau lambat Prabowo yang akan menjadi sasaran. Dosa Sigit terus menempel seperti parasit. Prabowo harus mengobati penyakit.

Listyo Sigit tanpa prosedur penyelidikan dan penyidikan telah memerintahkan tangkap mantan Polisi Aiptu Ismail Bolong karena sebagai penambang ilegal ia telah mengaku menyetor uang hingga 6 milyar kepada Kabareskrim Agus Andrianto, lalu menerangkan adanya tekanan dari Karo Paminal Div Propam Hendra Kurniawan. Semestinya informasi setoran kepada petinggi Polri atau suap tersebut yang ditindaklanjuti bukan menangkapnya.

Kasus Tragedi Kanjuruhan menewaskan 135 penonton akibat kelalaian aparat Kepolisian menembakkan gas air mata ke arah tribun. Kasus ini tidak terselesaikan dengan konsisten dan berkeadilan. Listyo Sigit tentu bertanggungjawab atas tragedi dan penanganan aparat serta proses penyelidikan dan penyidikannya.

Penyidik KPK Brotoseno terbukti korupsi, namun setelah selesai penahanannya justru diterima kembali sebagai Polisi aktif. Semangat pemberantasan korupsi Kepolisian di bawah kepemimpinan Listyo Sigit tidak nampak. Semestinya Brotoseno dipecat dari keanggotaan Kepolisian. Menurut survey LSI Kepolisian Indonesia menempati peringkat teratas korupsi se-Asia Tenggara.

Pasca pengarahan Presiden tentang pembenahan Kepolisian, maka saat Konperensi Pers terlihat tangan Kapolri Listyo Sigit gemetar. Ada beban atau dosa apa dari pelaksanaan tugas kepemimpinannya ? Kasus laporan/pengaduan ijazah palsu mengendap, demikian juga dengan aduan nepotisme Jokowi yang melanggar Pasal 22 UU No 28 tahun 1999 tentang KKN. Dokumen atau berkas kasus ditumpuk hanya sebagai arsip.

Perpanjangan masa kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit hingga periode Presiden Prabowo dirasakan kurang pas dan terkesan dipaksakan. Publik membaca hal ini sebagai mengikuti kemauan Jokowi. Prabowo dalam kendali.

Baik dari reputasi buruk Jenderal Listyo Sigit maupun kelaziman untuk kemandirian serta konsistensi penegakan hukum, maka Prabowo dituntut untuk segera mengganti Kapolri Listyo Sigit. Penyegaran dan perbaikan kinerja di tubuh kepolisian adalah prioritas dan harapan rakyat kepada Presiden Prabowo.

Listyo adalah Kapolri Jokowi, Kapolri Prabowo harus lain lagi. Wajar jika diganti. Itu baru namanya sehat, kuat, dan bermartabat. (*)